Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya pelarangan senjata kimia telah dimulai sejak lebih dari satu abad yang lalu. Tahun 1874 negara-negara Eropa sepakat mengeluarkan Deklarasi Brussel yang melarang penggunaan racun dan peluru beracun dalam perang. Tahap berikutnya telah ditandatangani deklarasi dalam Konferensi Den Haag tahun 1899 yang mengutuk penggunaan proyektil tunggal yang merupakan difusi dari gas-gas asphyxiating (pencekik pernafasan) atau deleterious (merusak). Meskipun telah ada deklarasi-deklarasi tersebut, namun senjata kimia tetap dipakai dalam Perang Dunia I yang telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 100.000 jiwa dan satu juta orang cedera. Pada tahun 1925, Protokol Jenewa telah ditandatangani guna melarang penggunaan gas-gas yang bersifat asphyxiating dan beracun. Namun protokol ini tidak melarang pengembangan, produksi, penimbunan atau penyebarannya serta mekanisme penanganan apabila terjadi pelanggaran. Pada tanggal 3 September 1992, Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa berhasil merampungkan negosiasi dan mengesahkan teks Konvensi Senjata Kimia (the Conventionon the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction). Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut dan meratifikasi dengan Undang-Undang No.6 tahun 1998. Saat ini Indonesia memang bukan termasuk negara yang memiliki dan mampu membuat senjata kimia. Keputusan Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi telah menimbulkan spekulasi yang perlu dijelaskan dan didiseminasikan secara nasional. Ada yang beranggapan keputusan Pemerintah merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan belum perlu, karena Indonesia belum memiliki teknologi persenjataan yang diklasifikasikan dalam Konvensi. Adapula yang beranggapan keputusan ratifikasi merupakan keinginan negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dengan Indonesia. Kesimpangsiuran keputusan ratifikasi Pemerintah membuat Penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh. Dalam Tesis ini Penulis berusaha untuk menjelaskan permasalahan Senjata Kimia dalam kerangka kepentingan Indonesia yang menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Apabila dikaitkan dengan sifat politik luar negeri seperti itu, maka akan terlihat beberapa alternatif yang muncul berkenaan dengan keputusan ratifikasi, seperti adanya tekanan untuk menaati rejim Konvensi dan Verifikasi atau suatu usaha untuk melindungi perekonomian Indonesia yang memang banyak mengkonsumsi bahan kimia. Dalam proses penulisan tesis ini, penulis mengambil data dan referensi yang berasal dari buku, jurnal, buletin, surat kabar, dokumen tertulis lain dan sedikit wawancara."

"Identification of some chemicals weapons in the water and organic sample has been carried out during 21th proficiency testing conducted by OPCW (Organisation prohibition of chemical weapon)"

"Penelitian membahas interaksi yang terjadi antara aktor negara dalam ruang lingkup politik internasional. Penelitian ini mengkaji interaksi Amerika Serikat dan Suriah dalam isu penggunaan senjata kimia oleh Suriah pada tahun 2012 – 2013 berdasarkan permainan deterensi sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kerangka yang terdapat dalam permainan untuk menganalisis interaksi yang terjadi secara terstruktur dan berurutan dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi memiliki pengaruh utama dalam permainan. Perubahan strategi terlihat dari interaksi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan Suriah. Perubahan strategi Amerika Serikat memberikan pengaruh terhadap hasil permainan dengan kehadiran node baru. Hubungan kausalitas antara kredibilitas ancaman dan hasil permainan dapat dilihat melalui isu yang dibahas dalam penelitian ini. Permainan berakhir pada kondisi yang rasional dan dinilai sebagai hasil permainan terbaik.

---

This research discusses the interactions between the state actors in the scope of international politics. It examines the interactions between United States and Syria on the issue of chemical weapons usage by Syria in 2012 – 2013 using the perfect deterrence game. The method used in this research was the framework contained in the game to analyze the interactions that occur in a structured and sequential manner with qualitative approach. The findings of this research indicate that preference has a key influence in the game. The change of strategy can be seen from the interactions between United States and Syria. The change of United States’s strategy has influence on the results of the game with the appearance of new node. The causal relationship between credibility of threats and game results can be seen through the studies. The game ended in a rational condition and is considered as the best game result."

"ABSTRAKKesehatan merupakan faklor paling utama dalam kehidupan. baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Bioterorisme merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Tanpa kesiapan yang memadai, dapat menimbulkan gangguan diberbagai bidang. Selain gangguan keamanan, juga berdampak pada industri perunggasan, peternakan, kegiatan pariwisata, tenaga kerja (meningkatnya jumlah pengangguran), sosial-ekonomi, politis, dan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar manusia, terutama kesehatan. Merebaknya wabah penyakit menular di Indonesia erat kaitannya dengan praktik terorisme, seperti wabah flu burung ,wabah antraks maupun wabah polio(lumpuh layu)_ Penggunaan senjata biologi ini sangat mungkin dilakukan dan mempunyai dampak yang sangat mengerikan karena dijalarkan melalui kontaminasi, visibilitas rendah,daya kembang yang tinggi, mudah didapat, bisa dikembangkan dengan biaya yang murah dan penyebarannya cukup mudah serta tidak berakibat pada struktur yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui peneliliaan kepustakaan dan survey lapangan serta wawancara dengan para pakar untuk mendapatkan datalinformasi. Dan sebagian menggunakan pendekatan kuanlitatif, yakni teknik Analitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif strategi berupa saran yang sebaiknya digunakan untuk menghadapi potensi ancaman senjata biologi sebagai upaya dalam menunjang Ketahanan Nasional Indonesia, maka diperoleh beberapa alternatif cara sebagai berikut:Alternatif pertama adalah Segera membuat Undang-undang secara khusus yang menangani akibal kejahatan senjata biologi. Alternatif kedua adalah Memperketat sistem keamanan terhadap laboratorium-laboratorium yang terindikasi dapat membuat senjata biologi. Alternatif ketiga adalah Kerja sama dengan seluruh instansi terkait di tingkat nasional dan mengadakan jaringan kerjasama internasional.

---

ABSTRACT

Health is the most important thing in human life, for our life, family, society, and our nation. Bioterrorism is the threat that to be anticipated by all countries including also Indonesia. With not enough preparedness will impact on various sector.In addition to security threat also will impact on the poultry husbandry, animal husbandry, tourism, labor force (increasing jobless quantity), socio economic, politics, and effect on unfulfilled the basic requirements, mainly on the health. The spread of disease (epidemic) in Indonesia is suspected link closely to terrorism threat, e.g. bird flue, anthrax also polio. Using biological weapon is possible implemented and will lead to worst condition because disseminate by contamination, low visibility, high potency, easy for delivery, developed with low cost and easy to spread and also will cause no damage to existing infrastructure. The method used for this research is analytical descriptive using library study, field survey and interviewing with expert to get the data and information. In addition also quantitative approach using Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine alternative strategy and suggestion for facing the threat of biological weapon in order supporting Indonesian National Resilience. hence obtained several alternatives as follows : The first alternative is to make regulation or law urgently and specifically on the crime of biological weapon. The second alternative is to make strictly security system on the laboratories that potentially can be used for producing biological weapon. The third alternative is build cooperation of all the related institution on the national level and expanded further with internationally cooperation."

"Senjata ringan dan kaliber kecil adalah sebuah isu yang sangat kompleks dan oleh karena itu harus ditangani secara hati-hati pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Di Asia Tenggara, isu ini pertama kali dibahas oleh para menteri ASEAN di Malaysia pada tahun 1997, guna menekankan pentingnya kerja sama regional untuk membasmi kejahatan transnasional. Tragedi WTC tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, mendorong para pengambil keputusan di ASEAN untuk memikirkan kembali upaya-upaya memerangi terorisme. Hal tersebut dilakukan, antara lain, dengan mengangkat isu proliferasi senjata ringan dan kaliber kecil. Diskusi tentang isu ini terungkap pula ketika Presiden Rl Megawati Soekarnoputri mengunjungi beberapa negara ASEAN pada akhir Agustus 2001, yang kemudian diikuti oleh beberapa pernyataan resmi ASEAN lainnya sehingga memperkuat sinyalemen bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan bagian penting dari jalur distribusi senjata ringan dan kaliber kecil baik secara iiegal ataupun legal, yang harus diatasi secara kolektif. "

"Perkawinan atau pernikahan adalah fitrah manusia. Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan merupakan naluri insani setiap suami istri dan secara fitrah anak merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Oleh sebab itulah, orangtua sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya menjadi anak yang sholeh dan sholehah dan agar kelak jika anaknya telah dewasa dapat tercapai apa yang orangtuanya cita-citakan. Anak-anak juga ingin dekat dengan orangtuanya karena selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang. Hal tersebut tidak akan terwujud jika terjadi perceraian di antara orangtuanya. Salah satu akibat hukum terjadinya perceraian adalah masalah pemeliharaan anak (hadhanah).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data sekunder dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan-aturan dalam Al-Qur?an, Hadist dan KHI dalam menetapkan hak hadhanah bagi anak yang orangtuanya yang bercerai, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz dalam putusan perceraian orangtuanya yaitu putusan No No 883/Pdt.G/2005/PAJS, Putusan No 399/Pdt.G/2006/PAJS, Putusan No 1185/Pdt.G/2006/PAJS dan pelaksanaan penetapan hak hadhanah.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ternyata Pasal 105 (1) KHI yang menetapkan ibu sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz atau belum berusia dua belas tahun ini tidak bersifat imperatif. Ibu memang diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhanah, namun majelis hakim Pengadilan Agama dapat memberikan kewajiban hadhanah kepada ayah dalam hal ibu tidak memenuhi syaratsyarat sebagai pemegang hak hadhanah. Hal utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak hadhanah berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan anak dan bukan kepentingan ayah atau ibunya."