Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKecacatan merupakan salah satu masalah yang cukup serius dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Semua upaya pemberdayaan penyandang cacat oleh pemerintah bersama masyarakat yang dilakukan dengan mekanisme pelayanan sosial rehabilitasi melalui sistem panti dan non panti, pada dasarnya memiliki kelemahan yang sama yaitu cenderung mendmpatkan penyandang cacat pada pos is i, sebagai obyek pelayanan. Sedangkan pemberi pelayanan sangat dominan berperan sebagai subyek pelayanan. Hubungan yang tidak setara tersebut dirasakan oleh para penyandang cacat sebagai hal yang melanggengkan rendahnya harga diri dan kepercayaan diri penyandang cacat. Maka peran serta aktif penyandang cacat sebagai subyek pemberdayaan mereka melalui organisasi swadaya penyandang cacat perlu mendapatkan perhatian, pengembangan dan didayagunakan. Sejak tahun 1995, pemerintah c.q Departemen Sosial menjanjikan akan memperhatikan kehidupan serta perkembangan organisasi swadaya penyandang cacat. Salah sate organisasi swadaya tersebut yang cukup menonjol adalah Pertuni. Maka guna mendukung kebijakan pemerintah dan mengembangkan pendekatan alternatif, penulis melakukan penelitian. Masalah pokok penelitian adalah bagaimanakah mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota Pertuni Daerah Jawa Barat?Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan penyandang cacatnetra anggota Pertuni Daerah Jawa Barat serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan landasan teori dan konsep tentang penyandang cacat dan permasalahannya, pemberdayaan, pemberdayaan penyandang cacat, mekanisme dukungan sesama cacat dan mekanisme pendukung dalam pemberdayaan anggota organisasi swadaya penyandang cacat, serta faktor penghambat pemberdayaan. Metode penelitian mencakup pendekatan kualitatif, tipe penelitian campuran antara eksploratif dan deskriptif, teknik pengumpulan data berupa observasi terlibat dan wawancara tidak terstruktur serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan pemberdayaan penyandang cacatnetra yang dilaksanakan melalui mekanisme dukungan sesama cacatnetra dan mekanisme pendukung, serta factor-faktor penghambatnya dari sumber pendukung dan dari penyandang cacatnetra sendiri. Sebagai kesimpulan, pemberdayaan penyandang cacatnetra masih banyak menggantungkan diri pada mekanisme pendukung. Saran berkaitan dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan Pertuni didalam mengatasi hambatan terhadap pemberdayaan. "

"ABSTRAKSistem Pelaksanaan pada pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah harus dibangun dengan baik sesuai dengan peraturan agar menjadi sebuah sistem yang baik dan memenuhi harapan masyarakat, namun apabila tidak dibangun dengan baik maka sistem pelayanan publik akan menjadi buruk dan menjadi kebiasaan bagi setiap aparatur pelayanan publik sehingga merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara deskripsi untuk menggali, fokus pada proses, melihat realita serta melihat makna dibalik suatu tindakan dan fenomena sosial. Pada kenyataannya penulis menemukan pelayanan publik menjadi buruk dan masyarakat selaku konsumen dirugikan disebabkan minimnya pengawasan, kurang taatnya aparatur terhadap aturan dan tupoksi, kurangnya loyalitas dan fasilitas yang tidak memadai.

---

ABSTRACTThe implementation system on public services carried out by the government must be well established in accordance with the regulations to become a good system and meet the expectations of the community, but if not built properly then the public service system will be bad and become a habit for every public service apparatus to the detriment of society . This research uses qualitative approach. By way of description to dig, focus on process, see reality and see the meaning behind an action and social phenomenon. In fact the authors found public service to be bad and the community as a result of lack of consumer harassment, lack of compliance apparatus against rules and tupoksi, lack of loyalty and facilities that are not adequate. "

"ABSTRAKGejolak yang timbul dalam lingkungan Universitas Indonesia membuat cikal bakal pembuatan skripsi ini. Skripsi ini berisi mengenai mekanisme yang akan dijalankan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan, dan Pusat Administrasi Universitas Indonesia guna mengalihkan status kepegawaian Tenaga pendidiknya. Status kepegawaian yang dimaksud dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana sebelumnya tenaga Pendidik Universitas Indonesia berstatus pegawai Universitas Indonesia Badan Hukum Milik Negara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, tenaga pendidik yang berstatus Pegawai BHMN dalam lingkungan Universitas Indonesia atau di luar Universitas Indonesia dapat memiliki pedoman dan kejelasan serta menghapuskan keraguan-raguan atas status yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Hasilnya adanya kesamaan antara Pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan Pegawai UI, hanya saja kurangnya komunikasi membuat masalah ini menjadi berlarut-larut. Kesimpulannya status Pegawai Tetap Universitas Indonesia dengan SK Rektor sebagai Kepastian Hukumnya merupakan salah satu jalan keluar guna menjamin kepastian hukum selagi menempuh proses pengangkatan secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

---

ABSTRACTThe turmoil arising within the University of Indonesia makes the embryo creation of this thesis. This thesis contains the mechanism that will be run based on the perspective of legislation and the Central Administration of the University of Indonesia, in order to divert personnel employment status of educators. Employment status is transferred to the Civil Servants who previously educators status as an employee of University of Indonesia as Government Owned Legal Entity. Hopefully with this research, educators with the status of Government Owned Legal Entity Officer within the University of Indonesia or other university as Government Owned Legal Entity may have the guidance and clarity as well eliminating doubts over the status they have. The research method used is to do a literature study and interviews with sources. Answer obtained is the similarity of purposes between the Central Personnel Administration by the University of Indonesia and the educators of University of Indonesia, it is just a lack of communication makes the problem becomes protracted. In conclusion, the status of Permanent Employees with the Rector University of Indonesia as a legal certainty is one way out to ensure legal certainty as to take the process of direct appointment by the Central Government. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan penyandang cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), yang dilaksanakan dikelurahan Dago kecamatan Coblong kota Bandung. Sebagai wujud dari keterlibatan masyarakat dan pamerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat, program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) bagi penyandang cacat ini telah membina penyandang cacat melalui keberadaan kader RBM dalam melakukan pembinaan pembinaan dan rehabilitasi menyangkut rehabilitasi medis, pendidikan, keterampilan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dalam keluarga dan masyarakat. Untuk melihat hasil yang telah dicapai penyandang cacat melalui program RBM ini, maka peneliti mencoba menelusuri pelaksanaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi penyandang cacat tersebut.Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk membuat penggambaran (deskriptif) tentang pemberdayaan penyandang cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan proses pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat melalui RBM Sesuai dengan katakteristik dari penelitian kualitatif, digunakan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan serangkaian informasi yang luas, secara lebih mendalam, dan lebih mendetail terhadap beberapa kasus pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat yang telah dipilih. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokw-nentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diimplementasikan terhadap data tersebut serta ditarik implikasi teoritiknya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang cacat memiliki latar beiakang kecacatan baik disebabkan sejak lahir maupun diluar kelahiran sebagai akibat dari kecelakaan, menderita penyakit, dan karena permasalahan kehidupan keluarga yang dihadapi. Penyandang cacat mengalami kondisi ketidakberdayaan baik secara internal maupun eksternal. Keluarga yang anggotanya mengalami kecacatan, mengalami situasi kesedihan dan duka cita yang mendalam, perasaan pasrah dan menerima kecacatan yang dihadapi tanpa ada upaya perubahan, kurang memberikan perhatian, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kecacatan.Dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, tingkat kemandirian yang dicapai penyandang cacat sesuai dengan 23 kriteria kemandirian belum dapat memberikan kemampuan dan keberdayaan penyandang cacat secara penuh, menyangkut kemampuannya dalam pilihan personal dan kesempatan hidup, pemenuhan kebutuhan, pengungkapan gagasan, ide, pemanfaatan sumber, aktifitas ekonorni, serta reproduksi, Kemampuan Kader RBM dalam mendeteksi kecacatan belum mencakup kemampuan dalam mendeteksi kecacatan meliputi aspek medis, pendidikan, keterampilan dan aspek sosial. Masyarakat pada akhirnya belum secara aktif terlibat secara penuh dalam program RBM. Kurang tercapainya tujuan program RBM diatas, didasari atas proses pelaksanaan pemberdayaan yang lebih didominasi oleh Kader RBM, sehingga peran penyandang cacat, keluarga dan masyarakat tidak nampak dalam proses ini.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, khususpya dalam upaya meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kemampuan Kader RBM. Kader harus diberikan kemampuan dan keterampilan yang luas terutama menyangkut deteksi kecacatan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan dalam perannya sebagai educator, fasilitator, representator dan tehnikal, serta pencapaian kemandirian dan kemampuan penyandang cacat secara penuh. Proses pemberdayaan yang dilakukan harus diarahkan pada penampilan peran yang seimbang dan terpadu antara Kader RBM, penyandang cacat, keluarga dan masyarakat."

"Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Reformasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mengubah suatu sistem secara cepat namun masih berkaiatan dalam sistem yang ada. Reformasi pemerinta pemerintahan secara tepat agar tercapai suatu tujuan tertentu. Reformasi birokrasi merupakan proses perubahan penyelenggaraan pemerintaan dan pelayanan publik yang mempunyai tujuan dan prinsip yang jelas dan tepat. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem untuk melakukan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan penyelenggaraan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi di Indonesia muncul setelah adanya reformasi pada tahun 1998 dan menjadi salah satu program yang ingin dicapai pada pemerintahan SBY. Salah satu tujuan utama reformasi birokrasi adalah tercapainya good governance yang salah satunya memberantas korupsi di Indonesia. Good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan yang benar dan berkeadilan. Good governance ini menjadi salah satu mimpi rakyat Indonesia yang selama ini belum terealisaikan. Salah satu kegalalan good governance yang merupakan tujuan reformasi birokrasi adalah maraknya KKN, pelayanan kesehatan dan sosial yang dipersulit serta kurangnya sosial seorang pemimpin dimulai dari kecamatan sampai nasional."

"Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk menggambarkan proses penguatan civil society masyarakat perkotaan yang menggunakan pendekatan community organizing, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penumbuhan kesadaran kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, pembentukan dan penguatan organisasi rakyat.Penelitian ini dilakukan di RW 03, Kampung Belakang, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat-sebuah kampung yang terpisah dari wilayah lain di Jakarta Barat karena pembangunan jalan tol Bandara Soekarno Hattadengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, mencari gambaran mengenai model penguatan civil society di wilayah perkotaan, kedua, memberikan gambaran bagaimana penggunaan metode community organizing (pengorganisasian masyarakat) dalam mencapai hasil dari suatu program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LSM. Ketiga, merumuskan jawaban sejauhmana program penguatan civil society sebuah LSM memberikan kontribusi terhadap keberdayaan masyarakat kelompok sasaran di lokasi program.Dari hasil pengamatan di lapangan dan informasi dari berbagai sumber, hasil yang telah dicapai dalam pengorganisasian di wilayah Kamal dalam upaya penguatan civil society diantaranya: Pertama, munculnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti diskusi-diskusi dan pertemuan forum warga yang membahas persoalan mereka, sehingga penyelesaian masalah warga dilakukan secara bersama-sama dan melalui proses diskusi teriebih dahulu; Kedua, meningkatnya kesadaran politik warga untuk menentukan sikap atas hak-haknya dengan melakukan desakan baik melalui surat atau pun aksi demonstrasi, sehingga mendapatkan tanggapan yang positif dari pihak terkait untuk memenuhi tuntutan warga Kampung Belakang. Disamping itu, mereka berhasil melakukan advokasi kepada seorang buruh PT. Milenia Muliti Makmur yang di PHK untuk mendapatkan hak-haknya. Hal ini menandakan bahwa bargaining position warga meningkat. Ketiga, terbentuknya banyak local association, sebagai tempat masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan dan memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Keempat, terbentuknya jaringan kerja antar organisasi, hal ini ditandai dengan berdirinya Gabungan Organisasi (GORS) RW 03, sebagai forum bersama 12 organisasi di RW 03 dan sebagai media menjalin kerjasama antar organisasi di RW 03. Di sisi lain, Kelompok Buruh RW menjalin jaringan kerja dengan organisasi di luar RW 03, yaitu Serikat Buruh Karya Utama Pokja Kapuk. Kelima, munculnya dukungan dan kepercayaaan warga kepada para pemuda untuk terus melakukan pengorganisasian dan diskusi-diskusi di masyarakat. Keenam, terbentuknya tim inti pengorganisasian, yaitu leader lokal pengorganisasian, yang mampu melaksanakan dan memfasilitasi pertemuan dan melakukan kegiatan-kegiatan pengorganisasian tanpa bantuan dari community organizer dan LSM pendamping.Dalam konteks yang lebih luas, gerakan pengorganisasian masyarakat ini merupakan sebuah guliran awal untuk memulai akumulasi gerakan yang mendorong terjadinya perubahan sistem perencanaan pada tingkat makro (nasional).Perjalanan pergerakan pengorganisasian masyarakat Kamal yang beraliansi dengan berapa LSM ini masih cukup panjang. Gerakan yang digambarkan masih pada tahap mendorong terjadinya perubahan kultur warga melalui proses pengorganisasian diri dengan berbagai langkah nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat Kampung Belakang. Walaupun sudah dimulai dengan berbagai upaya, sepertinya perubahan pada sistem yang lebih struktural masih menjadi pekerjaan rumah tersisa.[ix, 134 halaman, Bibliografi 53 buku, 4 Jurnal, 14 Artikel, (1969-2003)]"

"ABSTRAKSebagai rangkaian aparatur negara, birokrat local berperan penting dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini berusaha untuk memahami peranan yang telah dilakukan oleh birokrat lokal dan bagaimana menjalankan peranan itu serta nilai-nilai sosiobudaya yang dianut dalam implementasi program-program pembangunan. Studi ini difokuskan pada kasus implementasi program KB dan Inpres Desa di Daerah Tirigkat II Soppeng pada 12 desa sampel. Kedua program tersebut merupakan rangkaian program pembangunan nasional dengan masyarakat pedesaan sebagaisalah satu kelompok sasaran.Kedua kasus implementasi tersebut diteliti dengan mengacu pada 3 (tiga) pendekatan teori implementasi program, yaitu (1) faktor-faktor apa saja yang merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi program pembangunan,(2) faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat implementasi program pembangunan, dan (3) faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam implementasi program pembangunan. Dua dari tiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan pertama dan kedua berkaitan dengan kasus implementasi kedua program tersebut. Birokrat lokal sangat menentukan keberhasilan implementasi program KB dan Ipres Desa. Keberhasilan implementasi kedua program tersebut pada 6 desa dari 12 desa sampel karena birokrat lokal, dalam hal in; pimpinan pemerintah "wilayah", tampil sebagai motivator, koordinator, strategist, leader, dan interface. Berhasilnya birokrat tersebut menjalankan peranan-peranan ini karena terdorong adanya "siri", "Ajjoareng" dan "reso matinulu temmarigingngi". Namun dalam menjalankan setiap peranan tersebut nampak perbedaan perilaku yang ditampilkan kepada kelompok sasaran program karena perbedaan "kesadaran" masing-masing birokrat lokal. Pemanfaatan jalur formal dan informal oleh birokrat lokal dalam menjalankan setiap peranan di atas menentukan keberhasi1an implementasi masing-masing program. Implementasi masing-masing program pembangunan didukung dan diperkenalkan oleh orang yang dipandang penting, disegani serta memiliki integritas yang tinggi dalam masyarakat. Karena itu, guna keberhasilan implementasi program pembangunan di tingkat lokal khususnya di pedesaan masih harus dilengkapi azas-azas normatif berdasarkan budaya setempat. "

"Dengan diberlakukannya U.U No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah beserta beberapa peraturan pelaksanaannya pada 1 Januari 2001, salah satunya P.P No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Berakibat banyak perubahan dilingkungan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama struktur organisasi dilingkungan pemerintah daerah tersebut. Hal ini berkosekuensi pada perubahan jabatan-jabatan eselonnya. Perubahan yang terjadi misalnya di Propinsi Jawa Barat dan atau Kota Bandung adalah banyak kekurangan jabatan eselon 3 dan jabatan eselon 4. Dalam rangka pengisian kekurangan jabatan eselon tersebut, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota mengirimkan para pegawainya, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengikuti diktat Adumia dan atau diktat Spama di salah satu Lembaga diktat diantaranya diktat Wilayah II Departemen Dalam Negeri - Bandung.Penelitian ini menggunakan jenis deskriptip, dimana untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar dimulai pada awal pelaksanaan diklat T.A 1999 std 2001 yang diikuti 4 angkatan diktat Adumla dan 8 angkatan diktat Spama, dilaksanakan suatu test yang disebut Pretest dengan hasil nilai rata-ratanya 51,52 untuk peserta diktat Adumia dan 48,76 untuk peserta diktat Spama sedangkan pada akhir pelaksanaan diktat para peserta memiliki nilai akhir dengan hasil nilai rata-ratanya 74,77 untuk diktat Adumia dan 74,90 untuk diktat Spama. Sehingga diperoleh peningkatan prestasi belajar, didapat dari selisih antara nilai akhir dengan nilai pretest dengan hasil 23,25 (45,15 %) untuk diklat Adumia dan 26,14 (53,61 %) untuk diktat Spama.Sedangkan untuk memperoleh retevansi diktat di dapat dan ketika penelitian ini dilaksanakan, sebanyak 26 orang (78,79 %) bagi alumnus diktat Adumia dan 60 orang (92,31 %) bagi alumnus diktat Spama sudah menduduki jabatan eselon baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Relevansi diktat Adumia maupun Spama belum sesuai dengan tujuan masing-masing diktat yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan diktat Adumia dan diklat Spama. Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara usia/umur responden dengan nilai akhir digunakan Korelasi Product Moment Didapatkan hubungan yang kuat atau dengan nilai koefisien korelasi 0,6238 antara usia/umur responden dengan nilai akhir responden diktat Adumia dan hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,7344 bagi responden diktat Spama.Dari kuisioner yang diisi mengenai Ketahanan Nasional diperoleh nilai yang cukup, baik yang diisi oleh responden diktat Adumia maupun responden diktat Spama. Hal ini berarti diktat Adumia maupun dildat Spama tidak memberi pengaruh nyata terhadap Ketahanan Nasional."

"Visi Kota Jakarta sebagai kota bisnis (service city) adalah peningkatan pelayanan. Salah satu misinya adalah pelayanan parkir. Upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat agar terjadi proses partisipasi opini publik (umpan balik) bagi perbaikan pelayanan parkir. Untuk dapat melibatkan masyarakat dalam sistem pengelolaan perparkiran, maka perlu diketahui opini masyarakat melalui pilihan kebijakan yang diharapkannya. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan penjajakan terhadap opini para stakeholder, analisis karakteristik lokasi parkir, analisis karakteristik pengguna jasa parkir, analisis harapan pengguna jasa parkir, analisis data diskrit, analisis utilitas dan pembentukan model multinomial logic. Penelitian dilakukan secara bertahap, setiap tahapan menghasilkan suatu temuan. Tahapan analisis opini para stakeholder menghasilkan temuan terhadap variabelvariabel yang perlu diperhatikan dan hubungan antar variabel tersebut, sehingga dapat dibentuk struktur pertanyaan dalam kuesioner. Tahapan observasi visual menghasilkan keputusan dalam penentuan titik awal surveyor mencari responden, dan pengecekan ulang terhadap kondisi karakteristik lokasi. Tahapan analisis data deskriptif menghasilkan gambaran saat ini mengenai karakteristik kondisi parkir, kondisi PJP, harapan PJP, dan preferensi terhadap kebijakan parkir yang ditawarkan. Tahapan pembentukan model menghasilkan suatu perkiraan permintaan pelayanan parkir publik pada masa depan melalui identifikasi tipologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas pilihan yang diminati PJP sesuai dengan analisis utilitasnya. Strategi jitu dalam upaya peningkatan pelayanan parkir atas dasar permintaan PJP adalah dengan memberi perhatian pada tipologi dan faktor-faktor yang terkait dengan tipologi yang sesuai. Perhatian yang diberikan dapat bersifat positif, maupun negatif. Strategi jitu dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan parkir. Oleh karena kebijakan yang dihasilkan mengacu pada permintaan masyarakat, maka kebijakan yang dihasilkan akan dapat diterima oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dapat diterima diharapkan dapat mendatangkan dukungan masyarakat dalam proses implementasinya.

---

Estimation of Future Demand for Public Services to Determine Parking Policies (Case Study: Jakarta City)Jakarta City as a service city has a vision to improve its services. One of its missions is parking service. The mission has to be supported by community, so public opinion (as a feed back) process will be involved in improving parking service. To involve the community in parking management system, it is important to explore public opinion through their own choice.

The method of this study is literature study and stakeholders opinion survey, parking location analysis, customer characteristic analysis, customers preference, descret data analysis, utility analysis and to find logit multinomial model.

This study has been conducted done phase by phase. Every phase have a result. Stakeholder analysis phase find some variables and the relationship among variables. The analysis will construct the structure of the question in the questionnaire. Visual observation result is a decision in determining first location for surveyor to find the respondent. This phase is useful to verify the location characteristic condition.

Descriptive data analysis phase describe about parking condition characteristic, customer characteristic, customer preference about the offering policies. Model finding phase result will lead us to estimate the future demand in public parking policies through its typology and some factor that influence the probability of their choice, that shown by its utility analysis.

The needed strategy that can improve parking service base on customer demand is focusing on its typology and its factors in every typology. The attention can be positive or negative. The implementation of this strategy has to be supported by parking policies. Due to the policies result base on customer demand, so the policies result will be accepted by people. Hopefully, the accepted policies can create people support in its implementation."