Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini berbicara mengenai Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN (KESR) khususnya di wilayah Timur ASEAN yang lebih dikenal dengan BIMPEAGA. Pembentukan kerjasarna segitiga pertumbuhan yang disetujui pada tanggal 24 Maret 1994 di Davao City ini, merupakan terobosan yang ketiga kalinya setelah dibentuk IMS-GT dan IMT-GT yang diarahkan untuk mempersiapkan wilayahwilayah Timur ASEAN dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian dunia yang semakin mengglobal dan ditandai dengan liberalisasi perdagangan dalam konteks AFTA, APEC dan perdagangan bebas dunia pada umumnya yang dimotori oleh WTO. Krisis ekonomi yang merata di kawasan ASEAN mengakibatkan terpuruknya dunia usaha yang menjadi motor penggerak kerjasama BIMP-EAGA selama ini. Konsekuensinya, liberalisasi dalam kerangka perdagangan dunia menjadi tidak relevan untuk diterapkan oleh wilayah-wilayah EAGA yang sebagian besar merupakan wilayah miskin dengan tingkat efisiensi industri dan kompetitif produksi yang rendah. Penulis memandang bahwa alternatif terbaik bagi wilayah-wllayah tersebut adalah pengembangan kerjasama BM'-SAGA dengan pertimbangan reduksi tarif hanya dibatasi pada wilayah-wilayah yang sedang dilanda krisis ekonomi dan memiliki implikasi terhadap ketidaksiapannya dalam menghadapi liberalisasi. Selain itu dengan letak geografis yang berdekatan dapat merangsang minat sektor swasta untuk memperluas perdagangan dan investasi yang dimungkinkan oleh biaya yang relatif rendah dan sarana transportasi yang memadai. Disamping itu peran pemerintah pusat yang cukup disibukan oleh rehabilitasi ekonomi dapat dikurangi sekaligus dapat memberikan otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah yang menjadi lingkup kerjasama. Dalam perkembangan terakhir, kerjasama itu sangat tertinggal dan kurang diminati apabila dibandingkan dengan kerjasama serupa yang telah dirintis sebelumnya seperti IMS-GT. Melalui data perdagagangan bisa dilihat bahwa perdagangan intra EAGA sangat rendah dan realisasi Memorandum of Understanding baru sekitar 15 01o. Padahal secara teoritis kerjasama ini akan sangat menguntungkan wilayah-wilayah EAGA. Tesis ini secara spesifik akan menganalisa faktor-faktor penghambat Pembangunan Ekonomi Sub-wilayah EAGA berdasarkan data sejak tahun terbentuknya (1994) sampai sekarang. Dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi, penulis memperhitungkan faktor-faktor politik, ekonomi, geografis dan sosial budaya darn wilayah-wilayah EAGA karena semua faktor-faktor tersebut secara spesifik mempunyai andil dalam perkembangan BIMP-EAGA."

"BIMP-EAGA yang merupakan singkatan dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines—East ASEAN Growth Area merupakan salah satu kerja sama subregional yang diakui ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Melihat capaian program BIMP-EAGA yang masih rendah khususnya terkait pembangunan konektivitas pada periode Implementation Blueprint (IB 2012-2016), maka fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menyebabkan cenderung lambatnya pembangunan konektivitas BIMP-EAGA periode IB 2012-2016. Dengan mengaplikasikan dimensi keberhasilan kerja sama pada konsep kerja sama subregional, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor jarak geografis, komplementaritas ekonomi dan infrastruktur, komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, serta keberadaan katalis berkontribusi dalam perkembangan pembangunan konektivitas BIMP-EAGA yang cenderung lambat.

---

BIMP-EAGA as the abbreviations for Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines—East ASEAN Growth Area is one of subregion cooperation recognized by ASEAN plays an important role in building ASEAN connectivity. Seeing that the achievements of the BIMP-EAGA program are still low, especially related to connectivity development in the Implementation Blueprint period (IB 2012-2016), the focus of this study is to analyze the factors that cause the slow development of BIMP-EAGA connectivity development for the IB period 2012-2016. By applying the dimensions of successful cooperation to the concept of subregional cooperation, the findings of this study show that factors of geographical proximity, economic complementarity and infrastructure, political commitment and private sector participation, as well as presence of a catalyst contribute to the development of BIMP-EAGA connectivity which tends to be slow."

"Kerjasama BIMP-EAGA merupakan sebuah realisasi dari regionalisme dalam bentuk institusi regional/sub-regional untuk mencapai kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan, investasi dan pariwisata. Salah satu keunggulan kerjasama sub-regional adalah faktor kedekatan geografis antar wilayah negara-negara anggotanya. Dalam konteks pengembangan ekowisata di dalam kerjasama BIMP-EAGA para pemangku kepentingan pun memandatkan faktor geografis ini, selain juga keunggulan yang lain berupa kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam, keragaman budaya daerah, termasuk budaya tradisional masyarakat yang dimiliki oleh hampir semua negara anggota BIMP- EAGA. Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA di bidang pariwisata ingin mengembangkan konsep ekowisata atau community based ecotourism sebagai konsep yang memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup dan sektor ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), maupun sebagai pemasok hasil-hasil pertanian serta kerajinan tradisional untuk keperluan para wisatawan, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, pemerintah Indonesia berperan besar untuk menyediakan fasilitas utama maupun pendukung yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik serta regulasi dan kebijakan di bidang pariwisata, khususnya ekowisata. Meskipun peran dan kontribusi pemerintah masih relatif terbatas, bahkan kebijakan ekowisata pun belum diformulasikan secara jelas. Peran pihak swasta dalam mengelola ekowisata baik di Indonesia maupun di dalam kerjasama EAGA tidak atau belum dilakukan secara maksimal., selain karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas, juga karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan ekowisata. Padahal ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi daya tarik bagi pengusaha dan investor, Pengembangan kawasan ekowisata di Indonesia juga mendapat perhatian internasional berupa bantuan dari organisasi atau lembaga internasional maupun negara donor di daerah-daerah wisata, terutama berkaitan dengan tujuan dan program pelestarian alam. Selain keuntungan ekonomi, bagi Indonesia pengembangan ekowisata dapat membentuk citra politik Indonesia dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup secara global terutama dalam mencegah atau menanggulangi dampak lebih buruk dari global warming dan climate change.

---

BIMP-EAGA cooperation is a realization of regionalisme institutions in the form of regional / sub-regional to reach the interest of economy, particularly trade, investment and tourism. One of the benefits of sub-regional cooperation, including the BIMP-EAGA is among the factors of geographical proximity of countries members. In the context of the ecotourism development the stakeholders in this BIMP-EAGA cooporation can take the advantage of this geographical factors, in addition, they also can take the benefits in other forms such as weahh in natural resources, natural beauty, the diverse of culturals, including traditional community property which are owned by almost all of the members. The sub-regional BIMP-EAGA cooperation in the tourism field wants to develop the ecotourism concept or community-based ecotourism as a blend between the tourism sector, the environment (friendly environment) and the economic sector, namely, the empowerment of the local communities as active actors of ecotourism, Participation of the local communities in the ecotourism management can increase their income and welfare through the development of amali and medium enterprises (SMEs), as well as the results of traditional agriculture and handicrafts for the tourists, and so forth. As a facilitator, Indonesian government has a big role to provide the primary and supporting facilities associated with the availability of adequate physical infiastructure and regulatory and the policy in the tourism field, especially ecotourism. Although the role and contribution of the government is still relatively limited, even ecotourism policy is not formulated clearly yet The private party has a role in managing the ecotourism bolh in Indonesia and in the EAGA cooperation. However, the role can not be done property because of government policies are not clear, also because the availability of adequate infrastructures in the ecotourism area are not provided. Infrastructure restrietiveness become obstacles in the development of ecotourism because the businessmen and investors are not interested. The development in the ecotourism field in Indonesia has big potential in the future because of the international attention which organized as assistance fiom international organizations or agencies and donor countries in the tourism areas, especially whom related to the nature preservation. The benefits of ecotourism of developmental in Indonesia is to create good image of Indonesian politic in terms of nature conservation property and the environment, especially in preventing or tackling the worse impact of global warming and climate change."

"Tesis ini menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerjasama sub-kawasan di ASEAN dari tahun 1989 hingga 2015. Penelitian ini menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan empat kerjasama sub-kawasan di ASEAN yaitu Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS GT), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT), Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA), dan Greater Mekong Sub-region (GMS). Analisis dilakukan menggunakan empat faktor kerjasama sub-kawasan yang dikembangkan oleh Tongzon (2002) yaitu geographical proximity, komplementaritas ekonomi, komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, dan katalis. Dalam analisis ditemukan bahwa untuk dapat menjadi kerjasama sub-kawasan termaju di ASEAN dibutuhkan geographical proximity yang memadai, komplementaritas ekonomi, adanya komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, dan kehadiran katalis.

---

This thesis analyzed about the influence factors of ASEAN sub-regional cooperation growth in ASEAN from year 1989-2015. This research analyze about factors which affecting sub-regional cooperation growth in ASEAN, namely Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS GT), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT), Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA), and Greater Mekong Sub-region (GMS). This research employed four sub-regional cooperation factors from Tongzon (2002) consist of geographical proximity, economic complementarity, politics commitment and privat sector participation, and the presence of catalyst. Through this research, the writer found that to be an advanced sub-regional cooperation in ASEAN, it needs supporting factors consist of geographical proximity, economic complementarity, politics commitment and privat sector participation, and the presence of catalyst."

"Komplikasi selama kehamilan dan persalinan adalah penyebab kedua kematian untuk remaja perempuan usia 15-19 tahun secara global. Di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, terjadi peningkatan kehamilan usia remaja dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kehamilan usia remaja dan faktor-faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan usia remaja di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Jatinegara tahun 2017. Dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 menggunakan design potong lintang. Populasi adalah seluruh remaja perempuan usia 15-19 tahun yang sudah menikah dari bulan Juni 2016-Mei 2017, jumlah sampel 96 orang yang diambil secara simple random sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan pedoman kuesioner, analisis bivariat dengan uji Kai kuadrat. Hasil penelitian diperoleh 77,1 responden hamil di usia remaja. Faktor predisposisi yang berhubungan signifikan adalah penghasilan keluarga nilai p=0,022 ; pengetahuan tentang kehamilan usia remaja nilai p = 0,036 ; sikap terhadap KB nilai p=0,044. Faktor penguat yang berhubungan signifikan adalah dukungan keluarga nilai p=0,047 ; peran tenaga kesehatan nilai p=0,040. Faktor pemungkin yang berhubungan signifikan adalah riwayat perilaku seksual nilai p=0,033 ; riwayat penggunaan KB nilai p=0,019. Saran untuk Puskesmas Kecamatan Jatinegara untuk meningkatkan sosialisasi Program Generasi Berencana, pembentukan Poktan Bina Keluarga remaja dan peningkatan kinerja Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.

---

Complications during pregnancy and childbirth are the second leading cause of death for girls aged 15 19 yeras globally. At Jatinegara Public Health Center, there was an increase in teenage pregnancy in the last three years. This study aims to determine the proportion of teenage pregnancy and factors related to teenage pregnancy in area of Jatinegara Public Health Center, 2017.

Implemented in May June 2017 using croos sectional design. The population is all teenage girls aged 15 19 who are married from june 2016 to May 2017, the sample number of 96 people taken by simple random sampling. Data were collected through structuted interview with questionnare, bivariate analysis with Kai square test.

The result obtained 77,1 teenage pregnancy. Related predisposing factors were family income p value 0.022 knowledge of teenage pregnancy p value 0.036 attitude towards family planning p value 0.044. Related reinforcing factors were family support p value 0.047 the role of health personnel p value 0.040. Related enabling factors were history of sexual behavior p value 0.033 history of contraceptive use p value 0.019.

Suggestion for Jatinegara public health center to improve the socialization of the planned generation program, the establishment of teenage family development and enhancement of the youth service care program."

"Penelitian tesis ini dilakukan di 5 negara Asean, yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand mengenai pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu 1990-2007. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel penelitian yang dianalisis adalah variabel trade openness, investasi, populasi dan inflasi dengan menggunakan metode regresi analisis data panel. Hasil penelitian antara lain berupa nilai-nilai koefisien untuk setiap variabel, kemudian nilai koefisien tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun hasil pengolahan data serta analisis data akan diuraikan bahwa trade openness dan investasi signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asean 5 secara positif. Sementara variable inflasi signifikan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan economi Asean 5.

---

The research for this thesis took place in 5 countries of Asean, there are Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore and Thailand. It is about economic growth in time period 1990-2007. In objective is to review the result of development that has been achieved in that time period. The research variables that analyzed are trade openness, investment, population and inflation which use regression method with pool data analysis. From the result of the research the coefficient value for each variable was gained, than the cooefficient value was analyzed to obsain the answer for set of problem of this research. The result of data processing and data analyzing will be explained that trade openness and investment are significantly influencing economic growth and positive relationship. Inflation significantly influencing the economic growth and it has negative relationship in Asean 5 countries."

"Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, sehingga setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonominya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN selama jangka waktu 1990 ? 2009, dengan negara-negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode Generalized Least Square (GLS) dan model estimasi Fixed Efect dengan menggunakan alat analisis untuk membantu mengolah data adalah program Eviews 6. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel dari enam negara ASEAN yang mencakup periode 20 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi (trade openness), investasi asing langsung yang masuk (foreign direct investment), investasi domestik, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Sedangkan untuk tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Berdasarkan penelitian ini angkatan kerja mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN sedangkan investasi baik Foreign Direct Investment (FDI) maupun investasi domestik mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN.

---

Economic growth becomes the important factor in the long term economic state success. Therefore, each country will always try to increase their economic growth and put it as its economic target. This research was done to know the factors that influence the economic growth in ASEAN member countries along 1990 ? 2009. The sampling country in this study is six countries which is Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam. The analysis method used is Generalized Least Square (GLS) method and Fixed-effect estimation model by using analytical tools to help in processing the data which uses Eviews 6 program. In other way the used data is panel data of six ASEAN countries which is covering the 20 years period. The result showed that trade openness, foreign direct investment, domestic investment, government expenditure, and labor force have a positive and significant impact for the six ASEAN countries economic growth. However the inflation rate does not impact significantly to the six ASEAN countries economic growth. Based on this research labor force has a relatively large impact on economic growth in six ASEAN countries, while investment both foreign direct investment (FDI) and domestic investment has a relatively small impact on economic growth in six ASEAN countries."

"Pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia, isu perbatasan sering dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan geopolitik dan keamanan. Namun hal ini mulai berubah sejak dibentuknya instansi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010 sebagai lembaga yang bertanggung jawab membangun kawasan perbatasan tidak hanya secara geopolitik dan keamanan namun juga kesejahteraan ekonomi, hingga perwujudan program Nawacita membangun sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara bertahap hingga tahun 2024 kelak. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat Indonesia dengan rentang waktu 2010-2021.  Melalui kerangka analisis kebijakan luar negeri, dan metode studi kasus, penelitian ini menemukan hubungan sebab akibat dari faktor eksternal (internasional) dan faktor internal (domestik) yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan perbatasan darat yang berorientasi pada  pembangunan ekonomi. Tesis ini menemukan bahwa lingkungan strategis (faktor eksternal/internasional) berupa dorongan lingkungan strategis terkait intensifikasi pembentukan BCA dan BTA dengan dukungan PLBN dan optimalisasi kerjasama investasi tiga negara sekitar dalam mengelola perbatasan darat memengaruhi strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan darat di Indonesia. Begitu juga secara simultan, faktor internal/domestik yaitu kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui dorongan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengoptimalkan pengolahan serta distribusi komoditas pangan untuk masyarakat sekitar perbatasan, turut mempengaruhi penggunaan strategi pembangunan ekonomi dalam kebijakan pengelolaan perbatasan darat Indonesia.

---

The management of Indonesia's land border areas has undergone many developments. In the early period of Indonesian independence, border issues were often associated with geopolitical and security considerations. However, this has begun to change since the establishment of the National Border Management Agency (BNPP) in 2010 as an institution responsible for developing border areas not only geopolitically and security but also economic welfare, until the realization of the Nawacita program to build a number of State Cross-Border Posts (PLBN), gradually until 2024 later. This study analyzes the factors that influence the economic development strategy in Indonesia's policy on land border areas during 2010-2021. Through the framework of foreign policy analysis, and case study methods, this study finds a causal relationship between external (international) and internal (domestic) factors that influence policy. This thesis finds that the strategic environment (external/international factors) in the form of strategic environmental incentives related to the intensification of the formation of BCA and BTA with the support of the PLBN and the optimization of investment cooperation between the three neighboring countries in managing land borders affect the economic development strategy in the policy of managing land border areas in Indonesia. Simultaneously, internal/domestic factors like economic interests that are realized through the encouragement of the development of new economic growth centers, and optimizing the processing and distribution of food commodities for communities around the border, also influence the use of economic development strategies in Indonesia’s policy on land border managements."