Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Tujuan dan Latar Belakang StudiTesis ini bermaksud memperlihatkan kebenaran teori reproduksi yang berlaku dalam sistem pendidikan formal pada masyarakat kolonial Hindia Belanda (1816-1942), dan diikuti oleh sistem pendidikan formal yang dikembangkan oleh kalangan cendekiawan pribumi sejak dasawarsa pertama abad XX.Pada dasarnya, pendidikan dapat dilihat sebagai proses transmisi kebudayaan dari satu individu atau kelompok atau golongan tertentu, kepada individu atau kelompok atau golongan lainnya dalam suatu masyarakat. Proses pendidikan bisa berlangsung dalam berbagai pranata, baik dalam pranata yang memang khusus mengatur soal belajar dan mengajar, yaitu kegiatan-kegiatan yang paling pokok dalam rangka menyampaikan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain itu; maupun dalam pranata-pranata sosial lainnya, yang tidak menekankan kegiatan penyampaian pengetahuan tersebut sebagai kegiatan pokoknya. Pranata yang khusus mengatur kegiatan pendidikan biasanya dikelola oleh golongan yang sudah mapan kedudukannya dalam suatu masyarakat tertetu (orang dewasa, pemerintah, golongan terpelajar, golongan profesional dan sebagainya), dalam rangka membekali dan mempersiapkan mereka yang dianggap termasuk dalam golongan yang belum mapan (kanak-kanak dan remaja, golongan buta huruf, para pendatang baru dalam suatu lingkungan tertentu dan sebagainya), dengan ketrampilan, keahlian dan sikap-sikap tertentu yang dibutuhkan agar mereka kelak dapat berperan secara aktif dan sebagaimana semestinya, dalam kelompok dan dalam masyarakat yang bersangkutan. Seandainya golongan-golongan dalam suatu masyarakat memiliki kebudayaan yang kurang lebih sama, maka proses pendidikan yang merupakan proses persiapan sebagian warganya untuk menjadi anggota yang aktif dalam masyarakat tersebut, tidaklah menimbulkan banyak masalah, sebab perumusan mengenai peran serta kedudukan dari setiap golongan yang ada dalam masyarakat tersebut bersumber pada aturan yang dianut bersama, sehingga dapat diterima dan disetujui pula oleh sebagian besar warganya. Hal yang sebaliknya dapat terjadi, apabila dalam suatu masyarakat terdapat berbagai golongan dengan kebudayaan yang saling berbeda, apalagi jika saling bertentangan. Situasi semacam ini ditemukan pada masyarakat-masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang relatif heterogen dengan dua atau lebih satuan sosial dengan kebudayaan yang berbeda-beda, yang hidup saling berdampingan tetapi tidak saling bergabung, dalam sebuah satuan politik. Setiap golongan relatif memiliki otonomi, dalam arti mempertahankan kebudayaannya (agama, bahasa, pandangan dan cara hidup) masing-masing (Furnivall 1939:446; 1948:304; Fan den Berghe, 1971:68)?"

"Penelitian ini membahas pandangan dari surat kabar Hindia Belanda mengenai penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932). Penerapan Wilde Scholen Ordonantie (1932) di Hindia Belanda merupakan peristiwa penting untuk dunia pendidikan di Hindia Belanda.Data yang digunakan adalah artikel-artikel surat kabar di Hindia Belanda yaitu Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië yang terbit pada bulan Oktober-Desember 1932. Penelitian ini menggunakan metode sejarah terdiri dari menentukan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Model framing Entman (1993) digunakan untuk menginterpretasi data penelitian. Dalam artikel-artikel surat kabar yang dianalisis ditemukan topik penolakan terhadap Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, dukungan pergerakan nasional untuk menentang ordonansi , dan perlawanan terhadap ordonansi. Dalam topik-topik tersebut ditemukan empat model Entman  dalam mendefinisikan berita mengenai Wilde Scholen Ordonantie yaitu define problem, diagnoses cause, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kabar di Hindia Belanda banyak berpihak kepada masyarakat pribumi dan menentang pemberlakuan Wilde Scholen Ordonantie.

---

The implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932) in the Dutch East Indies was an important event for the world of education in the Dutch East Indies. This study discusses the views of Dutch East Indies newspapers regarding the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie (1932). The data used were newspaper articles in the Dutch East Indies, namely Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, De Indische Courant, De Locomotief, Soerabaijasch handelsblad, Bataviaasch Nieuwsblaad, Het Nieuws van de dag voor Nederlands Indië which were published in October-December 1932. This study uses the historical method which consists of determining the topic, data collection (heuristics), data verification, interpretation, and historiography. Entman's (1993) framing model was used to interpret the research data. In the analyzed newspaper articles found topics of rejection of the Wilde Scholen Ordonantie, lijdelijk verzet, support for the national movement to oppose the ordinance, and resistance to the ordinance. In these topics, four Entman models were found in defining news about the Wilde Scholen Ordonantie, namely define problem, diagnose cause, make moral judgment, and treatment recommendation. The results of the study concluded that many newspapers in the Dutch East Indies sided with the indigenous people and opposed the implementation of the Wilde Scholen Ordonantie."