Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijaksanaan luar negeri Amerika dalam menghadapi krisis Teluk merupakan produk dari suatu proses pengambilan keputusan yang pada dasarnya didahului oleh konflik kelembagaan antara Presiden dan Kongres. Krisis tersebut bermula dari invasi irak atas Kuwait yang berakhir melalui proses penyelesaian dengan cara kekerasan yaitu perang. Permasalahan utama di dalam penelitian tesis adalah berkenaan dengan penggalangan Amerika pada periode pemerintah Presiden Bush yang menghasilkan kebijaksanaan melakukan perang (war policy), ditinjau dari perspektif Amerika yang dilihat pada dua dimensi, yaitu domestik dan eksternal. Dimensi domestik Amerika ditekankan pada hubungan kepentingan politik dan kepentingan militer yang mempengaruhi proses dan hasil (output) pengambilan kebijaksanaan luar negeri serta adanya kendala kelembagaan yang dihadapi Presiden Bush terhadap Kongres. Akibatnya sebagian kebijaksanaan yang dihasilkan mendahului persetujuan Kongres, seperti pengiriman pasukan ke luar negeri dan penambahan jumlah pasukan Amerika. Termasuk kebijaksanaan yang berkenaan dengan pernyataan perang (war policy) diwarnai dengan adanya konflik kelembagaan meskipun pada akhirnya konsensus dapat dicapai. Untuk memecahkan pokok permasalahan di dalam tesis ini digunakan teori Elit Politik dari C. Wright Mills yang pada intinya menyatakan bahwa setiap kebijaksanaan nasional yang dihasilkan dibuat oleh sekelompok kecil individu yang terdiri dari tiga kategori, yaitu birokrasi, pejabat militer dan elit ekonomi. Di dalam tesis ini peran elit ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung atau menonjol atas kebijaksanaan yang dihasilkan, namun pada kategori birokrasi dan pejabat militer menunjukkan bukti yang kuat atas pengaruh langsung tersebut. Kategori birokrasi itu ditunjukkan dengan adanya konstelasi hubungan dan peran antara Presiden Bush dengan Kongres. Sedangkan kategori pejabat-pejabat militer terpusat pada tingkat inner circle yang ada disekitar Presiden terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengambiian keputusan. Pada tingkat inilah faktor-faktor pengalaman dan psikologis Presiden Bush sangat berpengaruh terhadap upaya penggalangan Amerika dalam Perang Teluk tersebut. Pengalaman politik yang luas menyebabkan ia memiliki hubungan erat dengan para pemimpin dunia, sehingga mempermudah membujuk mereka membentuk Pasukan Multinasional (multinational Forces) di luar kerangka pasukan PBB, melalui pembicaraan jarak jauh secara langsung (hot-line). Faktor psikis seperti adanya hambatan kelembagaan dengan Kongres yang dikuasai mayoritas Demokrat dan minoritas Republikan yang beraliran konservatif, menghasilkan kebijaksanaan tanpa persetujuan Kongres. Selain itu ketidakmampuan mengatasi masalahmasalah penting di dalam negeri terutama perekonomian Amerika, menyebabkan Presiden Bush memanfaatkan Perang Teluk sebagai alat politik untuk meraih dukungan publik dalam rangka kampanye pemilihan presiden periode kedua. Pada dimensi eksternal yang dianggap "menguntungkan" terhadap segala risiko yang mungkin timbul dari kebijaksanaan pengiriman pasukan ke wilayah Teluk dan pernyataan perang Amerika, antara lain adalah memudarnya Uni Soviet sebagai musuh utama Amerika; ketergantungan Republik Rakyat Cina dalam mengatasi perekonomian dalam negeri dan adanya masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyusul peristiwa Tiannamen; serta ketersediaan beberapa negara untuk membiayai perang. Beban biaya perang yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh Amerika merupakan salah satu alasan (economic reason) lahirnya kebijaksanaan perang."

"ABSTRAKDi dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif). Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya. Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81). Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain. Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri."

"ABSTRAKPasca turnmnya popularitas Amerika sebagai negara super power terkemuka, wacana kepemimpinan global muncul ke permukaan Sehingga negara-negara besar diantaranya Perancis tergoda untuk mernperluas pengaruhnya di dunia internasional.Timur Tengah sebuah kawasan strategis menjadi target perluasan pengaruh Perancis. Perancis menghadapai berbagai kcndala menyangkut kondisi politik kawasan, kendala yang menghadapkzm Perancis kepada pilihan-pilihan sulit karena menyangkut keberpihakan. Masalah pertentangan antar golongan di Lebanon, krisis Palestina-Israel, dan polemik nuklir Iran. Semua permasalahan tersebut menunmt Perancis untuk melalcukan politik luar negeri dan mengeluarkan kebijakan yang tepat.Suriah dan Lebanon adalah dna negara Timur Tengah yang memiliki hubungan historis dengan Perancis. Pada saat pengaruh Perancis di Lebanon menguat dan mulai mapan, tetapi masih menyisakan kekhawatiran scbelum perdamaian menyeluruh terwujud di Timur Tengah. Maka pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy seorang yang dikenal ambisius dan progresitl Peranois menempuh berbagai cara unmk mewuiudkan kepentingannnya dikawasan, sepeni pendekatan yang intensif kepada Suriah, dan menggalang kekuatan dengan membentuk Uni Meditemnia, sebuah kekuatan pendukung bagi kemapanan posisi Perancis di tingkat regional Eropa maupun intemasional. Pendekatan Perancis kepada Suriah mempakan pilihan strategis, dimana Suriah sexing disebut sebagai penentu bagi masa depan perdamaian Timur Tengah.

---

ABSTRACTPost lowering of United States popularity as state Super Power is notable, global leadership discourse emerged to surface. So that big nations between it?s of French tempted to extend the influence in international world.Mid-East was a strategic area, has become goals extension of French influence. French face various constraints concerning areas politics condition, constraint confronting French at difficult choices because concerning the siding Theres an Inter-communities problem in Lebanon, Palestinian-Israel crisis, and Iran nuclear polemic. All the problems claim French for doing overseas politics and spend correct policy.Suriah and lebanon is two states in the Middle East had historical relationship with French. At the time of French intluence in Lebanon is strong and start establishing, but still leave over one care before peace totally presentation of in the East Middle. Hence at a period of government of President Nicolas, Sarkozy, progressive and ambitious recognized one, French go through various means for realizing the importance in area, like intensive approach to Suriah, and look after strength with forming Uni Mediterania, a strength of supporter for settled condition of position of French in level of regional Europe and also International. Approach of French to Suriah is strategic choice, which Suriah oiten called as determinant to the future of peace in the East Middle.Keyword: Foreign Policy of French, National Inzeresr, Nicolas Sarkozy. Suriah."

"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."

"ABSTRAKPasca pemerintahan Ali Abdullah Saleh, presiden pengganti Abdrabbuh Mansour Hadi melaksanakan pemerintahan Yaman. Presiden Abdarrabbuh Mansour Hadi menyelesaikan konflik yang terjadi di Yaman Selatan dengan melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui politik luar negeri Yaman dipimpin oleh Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi; untuk mengetahui bentuk kerja sama internasional Yaman dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi terutama bidang politik, militer dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi berupaya untuk melawan Houthi dan melindungi Yaman dengan upaya-upaya diplomatis yang dilakukannya, baik dalam bentuk bantuan politik maupun ekonomi. Politik luar negeri Yaman pada Pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi bertujuan menghimpun kekuatan politik dengan melakukan hubungan dengan negara lain dalam menghadapi konflik internal Yaman seperti Bangladesh, Cina, Arab, Iran, India dan Amerika Serikat.Kebijakan politik luar negeri dalam mencari dukungan kekuasaan dan upaya menyelesaikan konflik dengan kelompok Al Houthi adalah menjalin hubungan politik luar negeri dengan Arab Saudi dan Amerika Serikat serta meminta pertolongan kepada negara-negara Jaziran Arab untuk melawan pemberontak Al Houth.Dasar kebijakan politik luar negeri Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi karena adanya konsiderasi kondisi politik dalam negeri dan kondisi negara Yaman sehingga membuat Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi mempertimbangkan keputusan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Bentuk kerja sama antara Yaman dan Amerika Serikat antara lain melakukan pelatihan militer, pendukung tentara personil dengan jumlah yang lebih banyak, pertukaran intelejen serta melakukan operasi bersama dalam memberantas teorisme di kawasan Timur Tengah. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 p.p2 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000; min-height: 15.0px p.p3 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 70.9px; text-align: justify; text-indent: -70.9px; font: 12.0px Times New Roman ; -webkit-text-stroke: 000000 span.s1 font-kerning: none Kata kunci : politik luar negeri; kerja sama; militer; keamanan; Yaman dan Amerika Serikat

---

ABSTRACTAfter the reign of Ali Abdullah Saleh, the successor of Abdrabbuh Mansour Hadi was running the Yemeni government. President Abdarrabbuh Mansour Hadi resolved the conflict in South Yemen by cooperating with the United States. The purpose of this research is to know the foreign policy of Yemen led by President Abdrabbuh Mansour Hadi to know the form of Yemeni international cooperation with the United States during the reign of President Abdrabbuh Mansour Hadi especially the political, military and security. This study used qualitative research methods. The results of the study explain President Abdurrahman Mansour Hadi seeks to fight the Houthi and protect Yemen with diplomatic efforts that he does, both in the form of political and economic aid. Yemen 39 s foreign policy in the government of President Abdrabbuh Mansour Hadi aims to muster political power by engaging with other countries in the face of internal Yemeni conflicts such as Bangladesh, China, Arabia, Iran, India and the United States. Foreign policy in seeking power support and efforts to resolve the conflict with the Al Houthi group was to establish foreign political relations with Saudi Arabia and the United States and to seek help from Arab Jaziran countries to fight Al Houth rebels. state of Yemen so as to make President Abdrabbuh Mansour Hadi consider the decision to establish relationships with other countries. Forms of cooperation between Yemen and the United States, among others, to conduct military training, supporters of the army of personnel with more numbers, exchange of intelligence and conduct joint operations in combating theorists in the Middle East region. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 p.p2 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px text align justify font 12.0px Times New Roman webkit text stroke 000000 min height 15.0px span.s1 font kerning none Keywords foreign policy cooperation military security Yemen and the United States"