Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Titik berat Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (Anonymous, 1998).Pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah melembaga, dan lembaga-lembaga nasional termasuk dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1978).Menyoroti sudut pandang aspek ekonomi dikatakan Sjahrir (1997) bahwa pembangunan adalah proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan yang menyertai proses pertumbuhan itu. Perubahan atau transformasi ini mencakup banyak hal, mulai dari struktur produksi, kebijakan dan juga dinamika masyarakat.Untuk melewati proses itu serta mencapai tujuan yang dapat diharapkan maka tentu perlu dilakukan pembangunan dalam hal ini pembangunan ekonomi."

"RINGKASANJika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besardalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritasPembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian danpertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenaipertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengankemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yangdiprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektorekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalamposisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah. Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomianKabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift-share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerahdalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan."

"Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien.Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT.Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor.Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan.Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian.Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat."

"Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur spektrum keterkaitan dengan regulasi global, dimana ke depannya masih akan diatur yang terdiri dari empat alokasi spektrum, yaitu pada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Mengenai penataan spektrum, penelitian ini berfokus pada frekuensi 3,5 GHz dan saat ini masih digunakan oleh satelit di Indonesia Timur, yang memiliki jumlah penduduk penggunaan satelit terbesar. Tujuan peneliltan untuk menganalisis dampak ekonomi di suatu wilayah yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan teknologi dengan model Input-Output (IO). Model ini dijabarkan dalam tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pada waktu periode tertentu. Data yang digunakan dari tabel Input- Output (IO) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016. Data tersebut di proses dengan nilai shock dari investasi 5G yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian didapatkan investasi 5G di tiga provinsi yang menggunakan setelit memberikan dampak kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Papua sebesar Rp. 67.570.000.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 94.976.690.000 (0,65%), Maluku Utara sebesar Rp. 20.010.000.000 memberikan dampak sebesar Rp. 25.268.770.000 (0,077%) dan terakhir Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 18.390.000.000 dengan dampak 23.453.980.000 (0,03%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan dengan mengubah penggunaan frekuensi 3,5 GHz memberikan dampak postif sebesar 0,172% terhadap ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

---

The Indonesian government as a regulator regulates the spectrum of linkage with global regulations, which in the future will still be regulated consisting of four spectrum allocations, namely at 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Regarding spectrum structuring, this study focuses on the 3.5 GHz frequency and is currently still used by satellites in Eastern Indonesia, which has the largest number of satellite usage populations. The purpose of the study is to analyse the economic impact in an area arising from changes in the use of technology with the Input-Output (IO) model. This model is described in a matrix table that presents information about transactions of goods and services and the interrelationships between units of economic activity in a region, at a certain period. The data used is from the Input-Output (I-O) table compiled by BPS (Central Statistics Agency) in 2016. The data is processed with the shock value of 5G investment which results in an increase in Gross Domestic Product (GDP). From the results of the study, it was found that 5G investment in three provinces using satellite had an impact on increasing Gross Domestic Product (GDP), namely Papua by Rp. 67.570.000.000 with an increase of Rp. 94.976.690.000 (0,65%), North Maluku by Rp. 20.010.000.000 with an impact of Rp. 25.268.770.000 (0,077%) and finally East Nusa Tenggara of Rp. 18.390.000.000 with an impact of 23.453.980.000 (0,03%). This shows that the policy that will be carried out by the government by changing the use of the 3.5 GHz frequency has a positive impact of 0.172% on the economy in Eastern Indonesia."

"Seiring dengan perkembangan pembangunan, dirasakan model ekonomi agregat menjadi tidak terlalu banyak manfaatnya bagi perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan apabila kegiatan tersebut masuk ke dalam suatu dimensi ruang. Oleh karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah suatu model yang bukan saja dapat menggambarkan jenis, lokasi dan pelaku kegiatan ekonomi tetapi juga mampu memberikan analisis tentang dampak langsung, tidak langsung dan terimbas (induced effects) dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang direncanakan. Model seperti ini sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh para perencana dan pengawas pembangunan, tetapi juga oleh para politisi. Analisis inter-regional input-output merupakan salah satu alat yang sangat tepat dan bersifat komprehensif jika dipakai untuk menjelaskan dan rnenganalisis hubungan keterkaitan antar daerah dan antar sektor dalam suatu perekonomian. Penelitian ini lebih menekankan pada tujuan membuat tabel input-output antar daerah (IOAD, Inter-Regional Input-Output) Propinsi Lampung atas dasar harga produsen tahun 1997 dengan menggunakan metode non-survey, dimana diuraikan secara rinci tentang proses dan tahapan sejak dari awal hingga penyusunan tabel akhir. Disamping itu sebagai analisis tambahan, juga dilihat pola keterkaitan antar sektor; ketergantungan antar daerah; besarnya efek multiplier; analisis dampak; serta dilihat pula prioritas sektor unggulan dengan memperhatikan keterkaitan antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Pola keterkaitan dan ketergantungan antar sektor dan antar daerah di Propinsi Lampung dilihat dengan menggunakan pola keterkaitan ke depan (Forward Linkage), dimana suatu sektorldaerah berperan sebagai pemasok bahan bake ke sektorldaerah lainnya yang bergerak di industri bilk; serta pola keterkaitan kebelakang (Backward Linkage), dimana suatu sektor / daerah sangat berperan sebagai pengguna / pembeli produk / output yang dihasilkan suatu sektor / daerah yang bergerak di industri hulu. Besarnya efek multiplier dan analisis dampak dilihat dengan menggunakan inners matrik teknologi leontief. Sedangkan prioritas sektor unggulan di Propinsi Lampung dilihat dengan memperhatikan kemampuan sektor / daerah tersebut dalam memasok industri-industri hilir, kemampuan menyerap produksi industri-industri hulu serta kemampuan sektor tersebut dalam menghasilkan output, yang kesemuanya diukur dengan menggunakan indeks prioritas. Manfaat penelitian ini disamping dapat merberikan solusi baru bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan aspek keterkaitan antar sektor dan antar daerah di Propinsi Lampung yang selama ini belum pernah dilakukan, juga sebagai penerapan pendekatan akademis dan pengembangannya dalam menyusun perencanaan regional khususnya di Propinsi Lampung. Tabel akhir IOAD Propinsi Lampung dapat diperoleh setelah melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode RAS melalui prosedur itterasi dengan kontrol matrik R dan. S, dimana Tabel tersebut berhasil disusun setelah melakukan itterasi sebanyak 269 kali. Berdasarkan nilai indeks Forward Linkage dan Backward Linkage terlihat bahwa nilai indeks Forward Linkage tertinggi adalah 4,46 pada sektor 28 (perdagangan) di Kebupaten Lampung Selatan dan terendah adalah 0,67 pada sektor 13 (Kehutanan) di Kota Bandar Lampung. Sedangkan nilai indeks Backward Linkage tertinggi adalah 1,65 pada sektor 22 (industri semen dan kapur) di Kabupaten Lampung Tengah dan terendah adalah 0,67 pada sektor 13 (kehutanan) di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Keterkaitan ke depan, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan kemampuan tertinggi dalam menunjang produksi industri-industri hilir baik yang berada di daerahnya maupun di daerah lain, diikuti Lampung Utara, Lampung Tengah, Bandar Lampung dan Lampung Barat. Kegiatan produksi di Kabupaten Lampung Selatan tersebut sangat berdampak terhadap peningkatan produksi di Kota Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Barat. Berdasarkan keterkaitan ke belakang, Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah dengan kemarnpuan tertinggi dalam menunjang produksi industri-industri hulu baik yang berada di daerahnya maupun di daerah lain, diikuti Lampung Tengah, Bandar Lampung, Lampung Utara dan Lampung Barat. Kegiatan produksi di Kabupaten Lampung Selatan sangat berdampak terhadap peningkatan produksi di Kabupaten Lampung Barat, Bandar Lampung, Lampung Tengah dan Lampung Utara. Berdasarkan urutan prioritas dari 1 s/d 25, ternyata Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah memiliki 7 sektor, Kota Bandar Lampung memiliki 6 sektor, Kabupaten Lampung Utara memiliki 4 sektor dan Kabupaten Lampung Barat memiliki 1 sektor. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung memiliki peranan yang cukup tinggi dalam meningkatkan output Propinsi Lampung, serta memiliki daya dukung yang besar terhadap pengembangan sektor-sektor lainnya di bagian hilir dan di bagian hulu yang terdapat tidak hanya di dalam Kabupaten/Kota itu sendiri tetapi juga di daerah lain dalam Propinsi Lampung. Dampak konsumsi masyarakat terhadap pembentukan NTB terbesar pada NTB Kabupaten Lampung Selatan, dampak konsumsi pemerintah terbesar pada NTB di Kota Bandar Lampung, dampak PMIDB terhadap NTB terbesar pada Kota Bandar Lampung, dampak perubahan stok terhadap NTB terbesar di Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan dampak ekspor netto terhadap NTB terbesar di Kota Bandar Lampung."

"Sejak digulirkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi. Daerah, setiap daerah diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya secara optimal (baik pemerintahan maupun perekonomiannya) tanpa harus selalu tergantung dari Pemerintah Pusat.Untuk meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasikan sektor-sektor mana saja yang mempunyai potensi besar dan dapat dikembangkan untuk kemajuan daerah Kabupaten/Kota masing-masing , begitu juga Kota Depok.Kota Depok yang baru berdiri sebagai Kotamadya (sekarang Kota) berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999 tepatnya tanggal 27 April, 1999, namun harus dipaksa dapat bersaing dengan wilayah lainnya terutama di propinsi Jawa Barat untuk meningkatkan perekonomiannya karena tidak lama setelah berdirinya kota Depok Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah lahir, sedangkan penataan baik personil, lembaga, perlengkapan maupun data sangatlah minim namun tetap harus ditata untuk kesiapannya.Berkenaan dengan hal tersebut, penulis meneaba untuk mengidentifikasikan sektor-sektor mana dalam PDRB Kota Depok (tahun 1995 s.d. tahun 1999) yang mungkin dapat dikembangkan menjadi sektor unggutan bagi Kota Depok. Hal ini penting karena dengan mengetahui sektor-sektor unggulan, maka perencanaan kota Depok diharapkan dapat dibuat dengan baik dan tepat sesuai dengan sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komperatif (Comparative Advantage), sehingga Pemerintah Kota Depok dapat mengembangkan sektor-sektor unggulannya yang pada akhirnya dapat meingkatkan PDRB Kota Depok dimasa yang akan datang dan dapat melaksanakan Otonomi di bidang Perekonomian dengan baik.Selain itu juga penulis mencoba untuk mengidentiftkasikan keunggulan kompetitif pada Sumber Daya Manusia di Kota Depok dengan cara melihatnya dari investasi di bidang pendidikan dari pengeluaran APBD , angka partisipasi murni (APM) , dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari data SDM tersebut diharapkan dapat diketahui seberapa siap Sumber Daya Manusia di Kota Depok dalam menghadapi Otonami Daerah dan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan SDM yang baik diharapkan Masyarakat Kota Depok dapat ikut membangun Kota Depok dengan jiwa kritisnya."

"Latar Belakang: Pemerataan pembangunan merupakan salah satu topik cukup hangat dibicarakan dalam memasuki rencana pembangunan lima tahun ke depan (Repelita VI), baik pemerataan antara kelompok masyarakat maupun pemerataan antar wllayah. Salah satu bentuk pemerataan yang cukup mendapat perhatian di Indonesia adalah pemerataan antar wilayah terutama antara Kawasaki Barat Indonesia OCR, dengan Kawasaki Timur Indonesia PI yang merupakan dua wilayah utama di Indonesia. Kurang adanya pemerataan antar daerah di Indonesia terutama antara KRI dan KTI dapat ditunjukkan dari hasil analisis (tampion) performance ekonomi dengan mengidentifikasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita regionalnya. Hasil analisis tersebut mound Maildl (1997), pada tahun 1994- hampir sebagian besar propinsi-propinsi di KTI, antara lain : Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan regional rendah. Propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah propinsi-propinsi yang secara ekonomis sangat tertinggal, baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapitanya atau dengan kata lain propinsi yang paling buruk keadaannya dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi pada tahun 1994 ini telah mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 1991, dimana propinsi-propinsi yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan rendah masih termasuk propinsi yang berada pada kawasan barat Indonesia, antara lain : Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Lampung, dan Jambi. Hai ini menunjukkan adanya perubahan performance yang semakin memperburuk kesenjangan antara KTI dan KRI selama kurun waktu 1991 sampai dengan 1994. "

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahan struktur ekonomi ini dapat dipandang dari dua sisi, yaitu: sisi permintaan dan penawaran. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan output semakin menurun sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan semakin meningkat.Namun akibat dari krisis yang terjadi telah menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan kondisi obyektif perekonomian Propinsi Jawa Timur dengan melakukan analisis terhadap perubahan struktur perekonomian dan sektor kunci selama periode 1994-2000.Dengan menggunakan label Input-Output, perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan melakukan "static comparative" terhadap tabel Input-Output Propinsi Jawa Timur periode 1994-2000, yang meliputi struktur permintaan dan penawaran, struktur produksi, dan struktur nilai tambak Sedangkan untuk mengetahui perubahan sektor kunci dianalisis dengan membandingkan tabel Input-Output dari dua periode berbeda tersebut berdasarkan orientasi perubahan yang dituju, yaitu: orientasi pertumbuhan sektor (growth oriented) dan orientasi keterkaitan (linkage oriented).Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perekonomian Propinsi Jawa Timur didominasi oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi akibat dari krisis kontribusi sektor industri pengolahan secara keseluruhan terhadap struktur permintaan dan penawaran mengalami penurunan. Sedangkan hasil analisis sektor kunci berdasarkan orientasi pertumbuhan dan keterkaitan selama periode 1994-2000, masih tetap mengandalkan sektor industri pengolahan (manufacture) sebagai sektor kunci, terutama untuk sektor industri makanan, minuman dan tembakau.Oleh karena itu, kerangka kebijakan ekonomi regional harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor produksi yang mempunyai keunggulan komparatif dan permintaan akan komoditi industri yang tinggi."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak ekonomi pemekaran (pemisahan) wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang bertujuan untuk menjawab apakah diperlukan reorientasi perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran. Untuk maksud tersebut penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa. indikator kriteria, seperti analisis deskriptif, keterkaitan antar sektor, perubahan struktur ekonomi, dampak sektoral dari produktivitas tenaga kerja, multiplier sektoral, serta perubahan sisi biaya produksi dari input primer.Informasi utama yang diperlukan adalah Label input-output Jawa Barat tahun 1999 (sebelum pemekaran) dan 2000 (sesudah pemekaran). Metode normalized coefficients dan biproportional projection digunakan sebagai analisis utama untuk melihat ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian pasca pemekaran. Selanjutnya dengan menggunakan metode principal component analysis, beberapa indikator kriteria digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor unggulan di Jawa Barat.Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan struktur perekonomian tidak terjadi pada variabel-variabel yang terkait dengan demand driven dan sebaliknya untuk variabel yang lainnya. Selain itu juga tidak ditemukan perbedaan yang mencolok dari hasil-hasil analisis (terutama untuk 10 sektor kegiatan terbesar) yang didasarkan pada invers matrik Leontif pada perekonomian Jawa Barat sebelum dan pasca pemekaran wilayah Banten.Analisis ini juga membuktikan bahwa sektor-sektor unggulan di Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran tidak mengalami perubahan yang berarti, dibandingkan dengan sektor-sektor unggulan sebelum pemekaran. Oleh sebab itu kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya tidak diperlukan perubahan arah perencaan pembangunan yang berarti di Jawa Barat pasca pemekaran. wilayah Banten."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kondisi obyektif perekonomian Propinsi Jawa Tengah dengan melakukan analisis terhadap perubahan struktur dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi selama periode 1988-2000. Hasil analisis diharapkan dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kerangka kebijakan makro ekonomi regional agar pada era globalisasi dan otonomi daerah perekonomian. Propinsi Jawa Tengah mampu bersaing baik di pasar nasional maupun global. Untuk maksud itu digunakan analisis input-output. Perubahan struktur ekonomi dianalisis dengan melakukan "static comparative" terhadap struktur yang terjadi pada keseimbangan baru pada tabel input-output Propinsi ]awa Tengah tahun 1988, 1993 dan 2000; yang meliputi struktur permintaan dan penawaran, struktur produksi dan struktur keterkaitan antar sektor. Sedangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dianalisis dengan melakukan dekomposisi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output dari sisi permintaan seperti peningkatan permintaan akhir domestik, peningkatan ekspor, substitusi impor dan perubahan teknologi yang tercermin dari perubahan koefisien input-output. Hasil analisis menunjukan bahwa struktur perekonomian Propinsi Jawa Tengah didominasi oleh sektor industri pengolahan. Akan tetapi, proses produksi di sektor tersebut sangat rentan terhadap ketersediaan bahan baku dan bahan penolong impor. Akibatnya, pada periode krisis dominasi sektor industri pengolahan mengalami penurunan. Pada seluruh periode (1988-2000), sumber pertumbuhan output yang dominan adalah peningkatan permintaan akhir domestik, terutama peningkatan konsumsi swasta, diikuti oleh ekspansi ekspor. Peranan ekspansi ekspor sebagai sumber pertumbuhan output akan semakin dominan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perbandingan antara sub periode pertama (1988-1993) dengan sub periode kedua (1993-2000) yang menunjukan bahwa kontribusi ekspansi ekspor terhadap pertumbuhan output semakin meningkat. Oleh karena itu, kerangka kebijakan ekonomi regional harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor produksi yang mempunyai keunggulan komparatif dan secara bertahap dapat meningkatkan efisiensi proses produksi agar barang dan jasa yang dihasilkan mempunyai keunggulan kompetitif sehingga perekonomian Propinsi Jawa Tengah mempunyai daya saing yang tinggi baik di pasar nasional maupun global. Dengan kerangka kebijakan tersebut diharapkan ekspor barang dan jasa sebagai sumber pertumbuhan output dapat ditingkatkan dan ketergantungannya pada barang dan jasa impor terutama barang dan jasa yang akan digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong (input antara) dapat berkurang."