Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu antara Indonesia dan Malaysia berawal sejak tahun 1969. Permasalahan atas kedua pulau tersebut mulai muncul sejak Indonesia dan Malaysia pertama kalinya membicarakan mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dalam perundingan mengenai batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan lepas pantai Kalimantan Timur, pada tanggal 9-22 September 1969 di Kuala Lumpur (Malaysia). Dalam perundingan itu kedua delegasi telah menyetujui batas-batas landas kontinen di Selat Malaka, Laut Cina Selatan (Bagian Barat Lepas Pantai Timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan (Bagian Timur) Lepas Pantai Serawak. Akan tetapi tidak demikian halnya mengenai batas landas kontinen di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur, karena terdapat ketidaksesuaian pendapat antara Indonesia dan Malaysia mengenai status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang kedua-duanya terletak di sebelah timur Kalimantan timur. persetujuan tersebut ditandatangani Malaysia Disinformasi Soal Sipadan-Ligitan, Kompas Jakarta), Jum'at 7 Oktober 1994, hlm. 1, kol 6-9 2 Status Sipadan-Ligitan Tetap Mengambang, Tajuk Rencana dalam Suara Pembaruan (Jakarta) 12 Juni 1995."

"Tanggal 3 hingga 12 Juni 2002 Mahkamah Internasional (MI) atau International Court of Justice telah mendengarkan argumentasi lisan (oral hearings) dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah (territorial dispute) Pulau Sipadan dan Ligitan. Dua pulau yang berada di dekat pulau besar Kalimantan (Borneo0 ini sebenarnya merupakan dua pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pengtingnya dua pulau untuk menentukan lebar laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi ekslusif. Kepentingan ekonomi karenanya sangat dominan dalam perebutan pulau ini disamping mempertahankan keutuhan wilayah."

"Tesis dengan topik di atas terbagi dalam lima bab. Fokus dari tesis ini ingin melihat penyelesaian sengketa perkawinan secara adat pada Orang Nafri di Jayapura Irian Jaya. Aspek perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan Orang Nafri, karena itu Orang Nafri memandang perkawinan mempunyai nilai yang sangat tinggi, karena menyangkut keLurunan, harta, harga diri atau kehormatan dan martabat keluarga dan kerabat, bahkan mempunyai hubungan dengan para leluhur yang telah meninggal dunia. Olehnya itu perkawinan diatur dalam aturan-aturan adatnya yang mengatur tertib perkawinan di dalam masyarakatnya. Di dalam Kenyataan hidup sehari-hari bagi Orang Nafri meskipun sudah ada aturan-aturan adat yang mengatur berbagai aspek dan tertib perkawinan, namun dalam kenyataannya konflik atau sengketa-sengketa perkawinan masih saja dapat terjadi, karena tidak mengindahkan aturan-aturan adat perkawinan setempat. Adanya sengketa-sengketa perkawinan ini selulu diupayakan untuk diselesaikan secara adat guna mencapai kedamaian."

"Dengan pengamatan yang seksama dapat diketahui bahwa argumentasi hukum yang diajukan para pihak yang mendukung klaimnya sesungguhnya mengacu pada prinsip hukum yang sama yakni suksesi kepemilikan yang diwarisi dari penguasa kolonial masing-masing. Melalui alur argumentasi dan pembuktian yang berbeda, baik Indonesia dan Malaysia mengklaim kepemilikannya tas kedua pulau berdasarkan dalil uti possidetis. Indonesia mendasarkan kalimnya pada treaty-based title, utamanya penfsiran atas pasal IV konvensi 1891, yakni bahwa garis 4 10 LU yang memberikan petunjuk tentang batas kepemilikan Belanda dan Inggris di sebelah selatan dan utara garis 4 10 LU tersebut adalah garis yang memotong P."

"Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah, Aceh. Sebagai sebuah pemerintahan yang mempunyai karakteristik transisional adalah penting untuk melihat bahwa apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada titik itu akan sangat menentukan pola penyelesaian yang akan dikembangkan pada tahap dan waktu selanjutnya.Penelitian ini memfokuskan dirinya faktor perbedaan tindakan antara militer dan nonmiliter, reaksi mahasiswa terhadap langkah penyelesaian yang dikeluarkan oleh Habibie dan situasi reformasi yang menjadi situasi yang dominan dalam pemerintahan Habibie. Ketiga faktor inilah yang diduga menjadi faktor yang menghambat penyelesaian konflik di Aceh dalam masa pemerintahan Habibie. Dengan menggunakan teori kelompok yang menganalisa kelompok elit yang memerintah (the governing elites), elit yang berada di luar (the non-governing elites) dan massa (non-elites), penelitian ini berupaya untuk melihat interaksi antar kelompok yang berbeda dalam penyelesaian konflik yang berada di Aceh.Penelitian ini menggunakan metode analisa data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah adanya situasi reforma.si yang menyebabkan perbedaan tindakan antara militer dan non-militer di Aceh. Perbedaan tindakan ini memperkuat reaksi oposisional mahasiswa yang juga turut mempengaruhi upaya penyelesaian konflik di Aceh di masa pemerintahan Habibie."

"Tesis ini membahas tentang proses pelaksanaan Perjanjian Malino dan menganalisis dampaknya terhadap penyelesaian konflik Maluku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif Data diperoleh dari para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh Perjanjian Malino, yakni anggota Delegasi Islam dan Kristen, Mediator, Peninjau dan tokoh tertentu yang dianggap kompeten. Para informan juga diambil dari tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan dan basil basil Perjanjian Malino. Teori yang digunakan adalah teori-teori konflik, khususnya tend sandmen primordial dari Clifort Geertz yang menjelaskan tentang cumber konflik. Berkenaan dengan proses penyelesaian konflik, digunakan teori resolusi konflik (conflict resolution) dari Than Borton dan dan teori konflik dan konsensus yang diperkenalkan oleh Maswadi Rauf.Kesimpulan penelitian ini adalah pertama, Perjanjian MaIino telah berransung dalam suasana dialogis, damai dan demokratis. Para pihak yang bertikai berhasil mensepakati 11 butir kesepakatan perdamaian karena keinginan yang kuat untuk mengbentikan konflik di Maluku. Kedua, dampak positif Perjanjian Malino adalah berkurangnya eskalasi konflik dan kekerasan di Maluku, bahkan saat ini konflik sudah berhenti sama sekali. Ada tiga hal yang menyumbangkan kepada kondisi tersebut. 1) Keberhasilan memulangkan Laskar Jihad dan pembubaran FKM/RMS, 2) Keberhasilan melakukan penegakan hukum dan keamanan, dan 3) Keberhasilan pemulihan kehidupan ekonomi dan sosial. Namun demikian, penelitian ini rnenemukan bahwa Perjanjian Malino masih menyimpan beberapa kelemahan yang cukup serius, sebab perjanjian tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar yang menjadi altar persoalan konflik Maluku. Seperti menguatnya sentimen keagamaan, kecemburuan sosial dan ekonomi serta konflik alit politiilc dan birokrasi.Secara teoritis penelitian ini rnemprkuat teori primordialisme-Geertz bahwa sentimen primordial yang disusupi oleh factor-factor eksternal seperti politic, ekonomi dan provokasi akan melahirkan konflik yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikan konflik sosial seperti yang terjadi di Maluku, maka pendekatan teori konsensus belumlah mencukupi, sehingga diperlukan langkah langkah resolusi konflik yang bersifat transformatif, untuk menjamin perdamaian secara berkelanjutan.

---

This thesis examines the implementation process of Malino Agreement and analyse its impact to conflict resolution in Molucca. In this research, the method of descriptive qualitative is applied. Data is collected from informants, who are main actors of the agreement, such as delegation members from Islam and Christian sides, mediator, observer and certain competence people who oppose the implementation of the agreement. Theory which is used is theory of conflict, especially the theory of primordial from Clifford Geertz that explains the sources of conflict. Related to the conflict resolution, the theory of conflict resolution from John Borton and the theory of conflict and consensus from Maswadi Rauf are applied in this thesis.

The conclusions of the research are 1) Malino Agreement has proceeded in discursive, peaceful and democratic situation. The actors involved in the agreement have achieved 11 items of peace agreement because of forceful eagerness to end up the conflict; 2) positive impact of the agreement is the decrease of conflict escalation and anarchism in MoIucca, yet nowadays the conflict has completely stopped. There are three factors which contribute to that condition, which are the accomplishment of the returning of Laskar Jihad and the dismissal of FKMIRMS, the success of law enforcement, and the ability to restore social economic life. However, this research found that the agreement has several serious weak points because it does not affect basic problems of the root of the conflict. For example of the basic problems are religion sentiment, social economic discrepancy and political and bureaucratic conflict elite.

Theoretically, this research is strengthen the theory of primordialism initiated by Geertz that primordial sentiment is interfered by other external factors such as politics, economic, and provocation that endorse greater conflict. To resolve social conflict in Molucca, hence the approach of consensus theory is not enough, hence transformative conflict resolution is needed to guarantee permanent harmony."

"Perawat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pemulihan pasien. Memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja sangat penting demi meningkatkan kualitas perawat. Salah satu hal yang dapat menghambat kepuasan adalah timbulnya konflik. Oleh karena itu setiap individu perlu untuk menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Ada lima macam gaya penyelesaian konflik yang dapat digunakan oleh individu, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya hubungan antara gaya penyelesaian konflik dan kepuasan kerja pada perawat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain non-experimental dan tipe field study. Partisipan penelitian ini berjumlah 87 perawat yang bekerja di dalam sebuah rumah sakit. Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan Minnesota Staisfaction Questionnare, sedangkan gaya penyelesaian konflik dengan menggunakan Thomas-Kilmann MODE Instrument yang telah diubah menjadi bentuk skala.Hasil yang di dapat dari perhitungan One Way Anova adalah bahwa gaya penyelesaian konflik tidak berhubungan dengan kepuasan kerja. Sementara itu gaya penyelesaian konflik yang paling banyak dipilih oleh partisipan adalah gaya kolaborasi.

---

Nurses are unseparated part of the entire patient?s recovery process. To increase the quality of nurses, it is important to pay attention to job satisfaction among them. Conflict can become a block of job satisfaction. That?s why it is important for individual to use the right strategy to solve the conflict. There are five conflict resolution styles that can be used by individual; competition, collaboration, compromise, avoidance, and accommodation.The aim of this study is to seek the correlation between conflict resolution style and job satisfaction of nurses. This research is using quantitative method, nonexperimental design, and field study. The participants of this research were 87 nurses whose work in a hospital. Job satisfaction was measured by Minnesota Satisfaction Questionnaire, meanwhile conflict resolution style was measured by Thomas-Kilmann MODE Instrument which had been change in to scale.By using One Way Anova, the result show that conflict resolution style was not correlated with job satisfaction. In the meantime, the conflict resolution style which has been most chosen by participant is collaboration style."

"Tulisan ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasi konflik yang terjadi diantara pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen dalam organisasi PT. X.Konflik terjadi dalam organiaasi PT. X karena terdapat sasaran-sasaran yang saling bertentangan diantara pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Dalam menghadapi krisis moneter, pihak manajemen memiliki sasaran melakukan efisiensi biaya untuk menyelamatkan perusahaan sedangkan pihak serikat pekerja memiliki sasaran menaikkan jumlah pendapatan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Sasaran lain yang juga saling bertentangan adalah sasaran pihak manajemen untuk menerapkan sistem penggajian baru yang berfokus pada prestasi dan kompetensi sehingga karyawannya memiliki daya saing sedangkan sasaran pihak serikat pekerja adalah mengganti sistem penggajian baru yang berlaku karena tidak mengindahkan Iama keria, latar belakang pendidikan formal, serta jumlah tanggungan keluarga. PT. X perlu mengatasi masalah tersebut agar konflik yang terjadi dapat bersifat konstruktif dan positif bagi kedua belah pihak pada khususnya dan organisasi pada umumnya. Upaya dalam mengatasi masalah konflik dapat dilakukan dengan pendekatan kompromi (compromising). Pendekatan ini lebih menekankan pada kesediaan masing-masing pihak untuk menurunkan tuntutannya dan mengambil jalan tengah dari kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Pilihan-pilihan tindakan untuk menangani konflik mengarah pada manajemen konflik yaitu upaya penggunaan teknik pemecahan konflik agar bersifat konstruktif bagi organisasi secara keseluruhan Dalam menangani konflik pada PT. X, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Strategi pemecahan masalah tersebut terbagi atas 2 bagian. Pertama, yaitu dalam memecahkan masalah besaran penghasilan dapat dimulai dari diadakannya forum bipartit yaitu pertemuan tatap muka dari pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen sebagai pihak-pihak yang mengalami konflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka dalam proses Negosiasi Kedua, yaitu dalam memecahkan masalah pemberlakuan sistem penggajian, maka ditetapkan suatu sistem penggajian baru yang berazaskan keadilan lalu disosialisasikan pada seluruh jajaran manajemen dan karyawan."

"Fenomena konflik kekerasan yang terjadi pada masyarakat lokal di kampung Gabus Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah merupakan fakta sosial yang terjadi sejak jauh sebelum tahun 1999-an. Konflik ini merupakan konflik laten yang menyimpan benih dendam yang kapan dan dimanapun dapat muncul kembali. Penelitian ini difokuskan kepada pengungkapan dari akar penyebab terjadinya konflik, dampak yang muncul pasca terjadinya konflik serta langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menempatkan informan sebagai sumber data yang primer dan dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui wawancara mendalam melalui informan kunci antara lain masyarakat dan pelaku, tokoh masyarakat, aktivis LSM serta anggota legislatif. Penelitian ini mengangkat studi rangkaian konflik kekerasan di kampung Gabus karena lokasi ini mempunyai intensitas konflik yang tinggi dan secara geografis berada di sebelah utara pusat perkotaan Kabupaten Bekasi dan berbatasan dengan kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Untuk mempertajam penemuan dan pengetahuan serta penganalisaan yang tajam, peneliti melakukan diskusi dengan para ahli.Hasil penemuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di kampung Gabus disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Faktor tersebut diantaranya adalah adanya faktor sejarah yang sedemikian keras sehingga membentuk dan menginternalisasi pada karakteristik dikebanyakan masyarakat Gabus sampai pada generasi sekarang. Selain juga faktor lemahnya sumber daya manusia yang ditandai dengan rendahnya pendidikan, kesadaran persaudaraan dan semakin termarginalisasinya masyarakat lokal dari sektor perekonomian serta lemah dan lambannya reaksi aparat keamanan. Konflik ini kemudian membawa dampak terhadap hilangnya kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah ini, stigma yang melekat membawa pengaruh terhadap tingginya kesulitan masyarakat Gabus mendapatkan kesempatan untuk dapat bekerja pada perusahaan-perusahaan nasional maupun multi nasional yang ada di wilayah Bekasi. Selain itu, akibat konflik ini membawa keterbatasan mereka dalam melakukan hubungan interaksi dengan masyarakat lain. Selama terjadinya konflik, penyelesaian yang dilakukan hanya bersifat responsip dan hanya formalitas untuk meredam konflik saat itu saja.Karena itu disimpulkan bahwa akar penyebab dari terjadinya konflik tidak berdiri sendiri dan merupakan satu-kesatuan yang saling terkait sehingga diperlukan pola penyelesaian yang harus dilakukan sesegera mungkin dan secara cepat menyeluruh serta terpadu (komprehensif) dengan memperhatikan faktor yang saling terkait tersebut."