Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menfokuskan perhatian terhadap upaya Pemerintah Kota Depok mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji upaya-upaya Pemerintah Kota Depok dalam memberdayakan aparaturnya. Pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah dan Pengembangannya.Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang penempatan aparatur Pemerintah Daerah, yang meliputi : Kesesuaian penempatan/ Jabatan pegawai dengan Tatar belakang pendidikan, keterampilan/keahlihan dan kesesuaian penempatan pegawai dengan beban pekerjaan, serta pengembangan aparatur yakni melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (stratified random sampling). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan aparatur lebih didasarkan pada pemerataan kuantitas pada setiap unit organisasi tanpa memperhatikan prioritas unit organisasi mana yang lebih membutuhkan. Disamping itu penempatan pegawai masih kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan/keahlian pegawai. Dalam hal pengembangan aparatur, Pemerintah Kota Depok belum menunjukkan komitmen yang serius. Hal ini dilihat dari kecilnya alokasi dana pengembangan SDM (aparatur), sehingga Pemerintah Kota Depok kurang memberikan kesmpatan kepada pegawai untuk melanjutkan/mengikuti pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum melakukan upaya-upaya yang serius dalam hal pemberdayaan aparatur.Hal tersebut mengisyaratkan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah ke depan di Kota Depok belum akan berjalan sebagaimana mestinya, bila tidak dilakukan upaya-upaya yang sistematis dalam hal pemberdayaan aparatur Pemerintah Kota Depok.

---

This research was focused its attention on the effort of the City Administration of Depok to anticipate the regional autonomy. This research is conducted by examining the how the City Administration of Depok empower its apparatus, the empowerment of local government and its development.

To answer the research problem, this study examine the placement of local government apparatus that cover: suitability of placement /position of civil servant with their educational background, skill, and the suitability of the civil servants with their work load, and the apparatus development through formal and non formal education.

The type of research employed in this study is descriptive-quantitative. The number of samples in this research was 97 persons. The technique ofthe sampling is stratified random sampling. Data collection was conducted using questioner as its main instrument completed with interview and library study. Then, qualitative data were gained and processed with analysis technique of descriptive-quantitative and presented in the table.

Results of the research indicated that the apparatus placement is more based on the quantity distribution ofeach organization unit regardless the priority of which organization unit that more needs them. In addition, the civil servant placement is less suitable with their educational background and skill. In the case of apparatus development, the Administration City of Depok has yet to show a serious commitment. Is was seen from the little fund allocation for the human resources of the apparatus so that the City Administration of Depok less pay attention to opportunity to continue / take formal and non formal. Hence, it can be concluded that the City Administration of Depok has yet to make a serious effort in developing its apparatus.

This implied that the implementation of regional autonomy of Depok in the future will have not run as it is expected, when a systematic effort of apparatus development of the Administration City of Depok is not conducted."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya-upaya Pemkab Karo dalam memberdayakan aparaturnya.Penelitian ini bertolak dari adanya masalah yaitu dalam proses pemberdayaan aparatur di Pemkab Karo seperti proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil, dan promosi jabatan dan kepangkatan yang dilaksanakan di Pemkab Karo, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan dari ketentuan yang berlaku.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei dengan pendekatan kualitatif, dimana besarnya populasi adalah seluruh pegawai negeri sipil di Pemkab Karo sebanyak 6.956 orang, sedangkan jumlah sampel yang diambil dilakukan secara stratified random sampling berjumlah 99 orang.Sesuai dengan metode yang digunakan, bentuk instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kuesioner sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji dengan menggunakan indikator rekruitmen pegawai negeri sipil, pemberdayaan melalui promosi jabatan dan kepangkatan, serta pemberdayaan aparatur melalui mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non-formal.Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menyusun tabel frekuensi, kemudian ditentukan persentasenya. Hasilnya ditafsirkan dengan membandingkan pada tolok ukur yang ditetapkan yaitu : > 75 % masuk kategori baik; 60 % - 75 % kategori cukup; dan < 60 % berada pada kategori kurang.Dan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil yang dilakukan di Pemkab Karo sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum optimal, karena diduga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dalam hal pemberdayaan aparatur bidang promosi karir juga sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa penempatan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, dan pelaksanaan promosi dilakukan kepada pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya, namun demikian juga masih ditemukan bahwa dalam penempatan pegawai diduga masih dipengaruhi karena faktor kedekatan dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi sudah dilaksanakan dengan baik, namun yang perlu menjadi perhatian bahwa Pemkab Karo sampai saat ini belum memberikan beasiswa kepada pegawainya yang ingin mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya harus menunggu kesempatan beasiswa yang diberikan dari instansi/institusi lain atau dengan menggunakan dana pribadi. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan non-formal berupa kegiatan diklat sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa diktat yang diikuti sudah sesuai dengan tuntutan pekerjain, dan dirasakan manfaatnya dalam melaksanakan pekerjaannya.Untuk itu perlu menjadi perhatian yang lebih serius lagi bagi pimpinan di Pemkab Karo, khususnya dalam hal rekruitmen calon pegawai negeri sipil supaya dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat lagi dan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terutama bagi aparatur di Pemkab Karo supaya ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

The goal of this research is to examine the efforts of Karo's Regency Government in empowering its apparatus. Based on the issue of apparatus empowerment process at Karo Regency Government, in North Sumatera Province, it is assumed that deviation has occurred in recruitment process of state official, and the ranks and occupational promotions enforced in Karo Regency.

The survey methods approach used on the research is qualitative. Using stratified random sampling, the sample taken are 99 people, from the total 6,955 people state officials in Karo Regency. In collecting the research data, based by this method, questioners are used as the main instrument that has been complemented by interview and library research. In order to answer the research question, this research used recruitment' indicator of state official, empowerment based ranks and occupational promotion, also apparatus empowerment through formal and non-formal education.

The data analysis technique used in the research is frequency table by defining the percentage. The research result interpreted by comparing few measurements which are below 75% is in good category; between 60-75% is sufficient; and below 60% is in low category.

The research results showed that recruitment process of state official by Karo Regency Government have been achieved adequately, but not yet optimal because in it still exist deviation such as corruption, collusion and nepotism. ln the field of empowering its apparatus carrier promotion, the Karo Regency Government also did it well. This showed by the placement official done by based on its expertise and the promotion consideration based on the official performance.

Nevertheless, in placing those state officials still colored by close relations with the high ranking official factor. In term of opportunity to get higher formal education, the Karo Regency Government also has doing well. But there's still notion to be made that the Karo Regency Government up until now still haven't give scholarship to its state officials. Many of the states officials have to wait scholarship opportunity given by other institution or by using their own funds. In term of non-formal activities, the training and education for the state official is also doing well, which being done according to the demands of occupation and the benefits have been felt in supporting the state official duties.

Based on the result of this research, the Karo Regency Government needs to give more attention to its state official recruitment process so supervision could be made, and violations by the Karo Regency Government apparatus are punished according to the regulation."

"Penelitian ini membahas mengenai status guru honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang kepegawaian. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan guru honorer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan metode kualitatif untuk pengolahan data. Simpulan dari penelitian ini yaitu status guru honorer dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak jelas, namun adanya Pergub DKI Jakarta No. 235 Tahun 2015 dapat meredakan tuntutan terhadap permasalahan guru honorer di Jakarta. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai guru honorer; merevisi UU ASN untuk memperjelas peran dan posisi dari PPPK dalam bagiannya menjadi Aparatur Sipil Negara; serta bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mencontoh Pergub DKI Jakrta No. 235 Tahun 2015 dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer.

---

This study discusses about honorary teacher's status by the laws concerning government employee. This study also discusses about Government Employee with Work Agreement in Law No. 5 of 2014 concerning the Civil State Apparatus which is expected to solve honorary teacher's problem. This study uses the juridical-normative methods and qualitative methods for data processing. The conclusion of this study is that honorary teacher's status in unclear by the law but Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 could solve honorary teacher's problem in Jakarta. The results of the study suggest that the government is expected to regulate about honorary teacher; revise the Civil State Apparatus Law to clarify the role and position of Government Employee with Work Agreement as Civil State Apparatus; also for the central government and local governments are expected to follow the example of Jakarta Governor Regulation No. 235 Year 2015 in solving honorary teacher's problem."

"Pegawai negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara. Pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki sistem pola karier terbuka yang membawa konsekuensi pada terbukanya lowongan jabatan administrasi, fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang tidak hanya dapat diisi oleh PNS tetapi juga oleh kalangan non PNS seperti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta diemban oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi. Besarnya kekuasaan, jika tanpa pengawasan tentu saja dapat mengundang kesewenang-wenangan, karena setiap kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan. Untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan kepada setiap pegawai negeri sipil dalam hal pengembangan kariernya, pengawasan mutlak diperlukan.

---

Civil servants have a very important role in governance in achieving the objectives of the state. Civil servants are elements of the state apparatus to run the administration and development in order to achieve the objectives of the state. Law No. 5 of 2015 on Civil Administrative State has a system of open career patterns that have consequences on the opening of a vacancy administrative, functional and high leadership positions who not only can be filled by civil servants but also among noncivil servants such as government employees with a work contract. Establishes authority appointment, transfer and dismissal of officials in addition to officials and mid-level leaders of the main high on the Jakarta provincial government assumed by the Governor of Jakarta as the official provincial staff development. The amount of power, if unattended can certainly invite arbitrariness, because power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. To ensure the enforcement of law and justice to every civil servants in terms of career development, oversight is absolutely necessary."

"Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, dapat melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Dalam perspektif PTUN penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN oleh pejabat tata usaha negara justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang diberlakukan secara surut (retroaktif) terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kejahatan jabatan yakni karena melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, dalam perspektif PTUN ketentuan ini mengandung arti kumulatif, artinya kedua syarat harus terpenuhi yaitu mendapatkan hukuman pidana paling singkat dua tahun penjara dan pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap PNS yang bersangkutan tidak dapat diberlakukan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, sementara untuk pidana yang dilakukan dengan berencana hanya dapat ditafsirkan oleh majelis hakim pidana dalam putusannya dan tidak bisa ditafsirkan oleh pejabat lain, tak terkecuali hakim peradilan administrasi.

---

This thesis studied about the practice of dishonourable dismissal to civil servant from the perspective of state administrative court. This is a research of normative laws using bibliography study and interview in its data aggregation, where the gathered data are analysed using qualitative approach. Dishonourable dismissal is regulated in article 87 section 4 of Law number 5 of 2014 about State Civil Apparatus. Civil servant who believes their self-interest is harmed by the issuing of dishonourable dismissal decision can offer administrative effort first before submitting a lawsuit in State Administrative Court which consist of an objection and an administrative appeal. In the perspective of State Administrative Court, the practice of article 87 section 4 of The State Civil Administration Law by the state administration official in fact cause legal uncertainty. As in the implementation of article 87 section 4 subsection b of The State Civil Administration Law applied in retroactive to civil servant with criminal charge in crime of official occupation, namely the crime of corruption. Then in the implementation of article 87 section 4 subsection d in The State Civil Administration Law, in the perspective of State Administrative Court, this regulation contains cumulative meaning, in the significance that the two conditions have to be completed, namely one has to get criminal charge with minimum imprisonment of 2 years and the crime has to be a premeditated crime. If one of those requirements is not completed, then the regulation in article 47 section 4 subsection d can not be implemented to the civil servant in concern, while the charge for premeditated crime can only be interpreted by the criminal court panel in their verdict and can not be interpreted by any other officials, with no exception to administrative court judge."

"Sistem Penilaian Angka Kredit (EDUPAK) merupakan inisiatif layanan E-Government dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digunakan dalam manajemen angka kredit jabatan fungsional kepegawaian (JFK) mulai dari pengusulan hingga penilaian kegiatan dengan target pengguna adalah pegawai yang menduduki JFK di seluruh Indonesia. Namun, sejak peluncurannya pada tahun 2019 hingga saat ini, persentase adopsi EDUPAK belum mencapai level yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan program pengembangan karier JFK yang menjadi tugas BKN menjadi tidak tepat sasaran. Di samping itu, adanya potensi penurunan nilai kinerja JFK perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu indikator kinerja Pusat Pembinaan JFK yang mengelola EDUPAK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi adopsi EDUPAK dan pengaruhnya terhadap kepuasan pengguna. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori technology-organization-environment. Pengujian terhadap 13 hipotesis dilakukan menggunakan metode PLS-SEM berdasarkan data valid yang berhasil dikumpulkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor effort expectancy dan computer/internet skills berpengaruh positif terhadap adopsi EDUPAK. Di samping itu, adopsi EDUPAK juga diketahui berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna melalui faktor use. Berdasarkan evaluasi didapatkan bahwa model adopsi yang dibangun memiliki kekuatan sedang sehingga perlu diidentifikasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi variabel adopsi pada penelitian selanjutnya.

---

The Credit Point Assessment System (EDUPAK) is an initiative of the electronic government from the National Civil Service Agency (BKN) which is used in the management of the credit score for the functional employment position (JFK) starting from proposals to evaluation activities with the target user being employees who occupy JFK throughout Indonesia. However, since its launch in 2019 until now, the percentage of EDUPAK adoption has not reached the expected level. This causes the JFK career development program which is the task of BKN does not meet the target. In addition, the potential for a decrease in the value of JFK's performance needs attention because it is one of the performance indicators of the JFK Development Center which manages EDUPAK. Therefore, this study aims to determine the factors that influence the adoption of EDUPAK and their effect on user satisfaction. To achieve this goal, data collection was carried out using a questionnaire developed based on the theory of technology-organization-environment. Testing of the 13 hypotheses was carried out using the PLS-SEM method based on valid data that had been collected. The results of the analysis show that effort expectancy and computer/internet skills have a positive effect on EDUPAK adoption. In addition, EDUPAK adoption is also known to have a positive effect on user satisfaction through the use factor. Based on the evaluation, it was found that the adoption model that was built has moderate strength so it is necessary to identify other variables that have the potential to influence the adoption variable in future research."

"Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan yang disasar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah pengangkatan PPPK dari unsur TNI dan kesesuaian pengangkatan PPPK melalui pengusulan Panglima TNI dalam penerimaan seleksi pengadaan kepegawaian ASN. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, menggunakan bahan utama data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengangkatan PPPK sebagai ASN dari unsur TNI tidak menerapkan sistem pengadaan PPPK secara umum. Hal itu terjadi karena terdapat peran serta internal TNI untuk mengusulkan calon pejabat fungsional kepada instansi pengguna atau mengirimkan nama calon pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan PPPK dari unsur TNI juga tidak sesuai dengan sistem merit sebagai dasar prosedur pengadaan ASN karena terdapat proses pengusulan oleh pihak internal TNI yaitu panglima TNI. Akibatnya, penerapan sistem merit dalam pengangkatan prajurit TNI sebagai PPPK tidak terimplementasikan secara penuh.

---

The existence of an internal crisis in the membership system within the Indonesian National Armed Forces (TNI), has caused TNI soldiers to lose their jobs and have no permanent jobs. On the other hand, laws and regulations an open opprotunity for TNI soldiers to become State Civil Apparatus through the provisions of Government Employees based on the Work Agreement (PPPK). The targeted positions are functional positions and high leadership positions. The issues raised were the appointment of PPPK from the TNI element and the suitability of the appointment of PPPK through the recommendation of the TNI Commander in accepting the selection of ASN staffing. This research is qualitative, using secondary data as the main material. The results of this study stated that the procedure for the appointment of PPPK as ASN from the TNI element did not apply the PPPK procurement system in general. This happened because there was an internal TNI participation in proposing candidates for functional officials to the user agency or sending the names of candidates for high leadership officials. The appointment of PPPK from the TNI element is also not in accordance with the merit system as the basis for the ASN procurement procedure because there is a nomination process by the TNI internal party, namely the TNI commander. As a result, the application of the merit system in the appointment of TNI soldiers as PPPK was not fully implemented."

"Obesitas sentral merupakan masalah pandemik yang terjadi di berbagai negara dan faktor risiko dari berbagai penyakit degeneratif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan obesitas sentral pada pegawai negeri sipil Organisasi Perangkat Daerah di gedung Dibaleka II kota Depok. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 117 responden dan dilakukan pada bulan April-Mei 2015. Pengumpulan data dilakukan dengan pengukuran lingkar pinggang, pengisian kuesioner mandiri, dan 2x24 hours food recall. Prevalensi obesitas sentral sebesar 53%.Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan mengemil dan durasi tidur dengan kejadian obesitas sentral dan kebiasaan mengemil merupakan faktor dominan obesitas sentral. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pegawai mengurangi kebiasaan mengemil gorengan serta tidur malam dengan durasi yang cukup.

---

Central obesity is a pandemic problem in many countries and a risk factor for degenerative diseases. This study aimed to find the dominant factor of central obesity among civil servants at regional organizations in Dibaleka II building Depok City. This study used cross-sectional method involving 117 respondents and was held in April-May 2015. Data were collected with measuring waist circumference, self-administered questionnaire, and 2x24-hours food recall. The prevalence of central obesity was fifty three percent.

The result of analyses showed that there?s a significant relationship between snacking habit and sleep duration with central obesity and snacking habit is the dominant factor of central obesity. The results suggests that civil servants reduce consumption of fried foods as snacks and get the adequate amount of sleep at night."