Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PendahuluanDalam studi-studi yang berkaitan dengan kebijakan industri Jepang (Komiya, 1988; Toshimasa, 1988), tahun 1960-an disebut-sebut sebagai Era Pertumbuhan Cepat (kodo keizai seichb/High-Speed Growth Era). Meskipun demikian banyak yang berpendapat bahwa pertumbuhan yang sangat cepat atau lebih dikenal dengan "Japanese Miracle" (keajaiban Jepang) itu dimulai pada tahun 1962, yaitu ketika produksi mencapai sepertiga dari yang dicapai tahun 1975 (Johnson, 1982: 3).Kemampuan Jepang membangun ekonominya membuat banyak ilmuan yang tertarik ingin menjelaskan faktor-faktor kemajuan ekonomi Jepang. Antara lain seorang ilmuan berkebangsaan Amerika yang terkenal Ezra F. Vogel menulis buku yang berjudul Japan is Number One dan Robert N. Bellah yang menulis buku Tokugawa Religion, the values of Pre-industrial Japan.Chalmers Johnson dalam bukunya MITI (Tsosho Sangyo Sho) and Japanese Miracle memilah kajian-kajian tentang "keajaiban" ekonomi Jepang tersebut berdasarkan tujuan dan identifikasi, walaupun dalam kenyataannya hal itu sating tumpang tindih.Pertama, analisis yang berkaitan dengan karakter nasional yang berorientasi antropologis. Kelompok ini berpendapat bahwa "keajaiban" ekonomi terjadi karena orang Jepang memiliki keunikan dan kapasitas yang diperoleh secara kultural dalam hal bekerja sama. Sumbangan yang paling penting dari aspek budaya untuk kehidupan ekonomis adalah konsensus, yaitu persetujuan antar pemerintah, partai politik, pemimpin industri, dan masyarakat dalam mengutamakan tujuan ekonomi bagi seiuruh masyarakat. Beberapa istilah yang menunjuk pada kapabilitas orang Jepang adalah: rolling consensus, private collectivism, inbred collectivism, spiderless cobweb, dan Japan, Inc. (Johnson, 1982: 7-8).Kedua, analisis yang dinamakan "no miracle occurred". Ini terdapat pada karya-karya yang didasarkan pada kajian ilmu ekonomi. Analisis ini bukan berarti dipahami bahwa tidak ada yang terjadi pada ekonomi Jepang, tetapi para ekonom melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang terjadi itu telah melebihi batas normal dari kekuatan pasar (Johnson, 1982: 9-10). Pertumbuhan ekonomi Jepang pada Era Pertumbuhan Cepat melebihi rata-rata 10% pertahun.Ketiga, analisis yang menekankan "unique stuctural features". Penjelasan ini didukung oleh ilmuan-ilmuan di bidang labor relation, the savings ratio, corporate management, the banking system, welfare system, general trading corporation, dan institusi modern lainnya. Keunikan itu terdapat pada apa yang biasa disebut dengan "three sacred treasure"- "life time" employment system (Shushin koyosei), the seniority wage system (nenkO joretsu), dan enterprise unionism. Menurut Amaya Naohiro ketiga hal tersebut merupakan esensi dari apa yang is istilahkan dengan sistem ekonomi uchiwa. Selain itu Yoshihisa mengatakan fenomena (tiga hal itu) orang Jepang yang beragam secara tipikal yang membantu Jepang dalam meningkatkan high-speed growth (qtd. in Johnson, 1982: 11).Keempat, analisis yang dinamakan free ride, yaitu pendekatan yang menekankan kenyataan Jepang dalam hal keuntungan-keuntungan sementara dalam memulai pertumbuhan yang tinggi setelah Perang Dunia II. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan yang tinggi terjadi karena adanya kerjasama dengan Amerika. Ada tiga hal yang mendukung penjelasan ini, yaitu kurangnya pengeluaran anggaran untuk pertahanan, akses pada pasar ekspor utama telah ada, dan alih teknologi yang murah (Johnson, 1982: 15-17)."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas peran pemerintah Jepang dalam mengupayakan mobilisasi ekonomi untuk perang serta sektor-sektor ekonomi yang dikerahkan untuk menopang Perang Lima Belas Tahun 1931-1945. Penelitian ini berfokus pada analisis mobilisasi ekonomi terutama dalam bidang industri berat terkait kebutuhan militer. Wilayah yang menjadi perhatian utama dalam konteks bahasan ini adalah wilayah Jepang serta wilayah-wilayah di kawasan Asia Timur yang berada di bawah pengaruh Jepang seperti Manchuria dan Korea. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang berperan sebagai pengendali berbagai sektor ekonomi strategis terutama yang berhubungan dengan produksi militer selama masa perang. Sektor-sektor industri yang dikerahkan untuk perang mencakup industri berat seperti perkapalan, automobil, dan persenjataan. Untuk mencapai target produksi, pemerintah Jepang juga mengerahkan tenaga kerja dari wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya seperti Korea.

---

ABSTRACTThis study discusses the role of the Japanese government in seeking economic mobilization for war as well as the economic sectors that are deployed to support the Fifteen Years War 1931 1945. This study focuses on the analysis of economic mobilization especially in the areas of heavy industry related to military needs. This study discusses the role of the Japanese government in seeking economic mobilization for war as well as the economic sectors that are deployed to support the Fifteen Years War 1931 1945. This study focuses on the analysis of economic mobilization especially in the areas of heavy industry related to military needs. Areas of major concern in this context are Japan and East Asia regions under Japanese influence such as Manchuria and Korea. The results of this study show that the Japanese government acted as the controlling of various strategic economic sectors especially those related to military production during wartime. The industrial sectors that are deployed for war include heavy industries such as shipping, automobiles, and weapons. To achieve production targets, the Japanese government also mobilized labor from areas under its control such as Korea"

"Perang Dunia II berahir, Jepang menyerah tahun 1945, Sekutu segera menduduki, dan melancarkan tindakan Pemulihan Ekonomi dengan menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk membangun industri Jepang sebagai realisasi sikap Sekutu dengan membangun Jepang sebagai benteng pertahanan sekutu terhadap kekuatan komunis di Asia. Perjanjian Damai San Francisco tahun 1952, telah memacu Jepang untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan ekonomi Amerika dan terciptanya otonomi kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatur kegiatan ekonominya terutama industri dan perdagangan yang secara khusus diatur, direncanakan dan dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri disingkat MITI.Pada masa Normalisasi Industri yang berlangsung hingga tahun 1958 ini, Jepang melancarkan kebijakan Rasionalisasi Industri untuk mengangkat dan memulihkan industrinya pada tingkat yang normal. Periode Pertumbuhan Pesat di Jepang yang terjadi tahun 1958-1965, ditunjukkan dengan pertumbuhan pesat industri berat dan kimia, berubahnya proporsi antara industri berat dari industri ringan serta antara industri yang padat pengetahuan dari industri padat karya, yang menjadi penyebab keajaiban ekonomi Jepang. Hal ini ditunjang oleh kebijakan Struktur Industri MITI. Normalisasi dan Pertumbuhan Pesat Industri Jepang, sebagai bukti dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan industri pemerintah dalam hal ini MITI yang diterima baik oleh sektor swasta. Kebijakan Industri membentuk kerjasama antara: MITI, kementerian Keuangan, Bank Jepang, JETRO, serta Badan Perencana Ekonomi Jepang, menunjang Pertumbuhan Pesat Industri Jepang, khususnya periode (1952-1965)."

"Skripsi ini membahas mengenai pensiunan pejabat pemerintah yang bekerja kembali pada perusahaan swasta, khususnya perusahaan industri Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah amakudari. Dalam menganalisis keberadaan serta peran amakudari dalam perusahaan industri menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sumber daya yang menerangkan kendala eksternal dalam perusahaan, dan oleh karenanya perusahaan membutuhkan sumber daya dari luar perusahaan. Pada akhir analisis diketahui bahwa amakudari berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan pemerintah secara langsung sehingga perusahaan yang mempekerjakan amakudari mendapatkan keuntungan serta dapat lebih efektif dalam mengembangkan produktifitasnya.

---

The focus of this thesis is government civil employee whose after retirement take another work on a private company, especially at Japan?s industrial company. This is also known as amakudari. This research is written based on analyzed-deskriptive. In order to analysis the existence and also the role of amakudari on industrial company, in this thesis use resource dependency theory, which explain that there is an external restraint on company and to handle that restraint, a company need a external human resource from outside of it`s company. At the end of the analysis shows that the role of amakudari which is as a network for a company to have a direct contact with the government, so that the company that hired amakudari have a benefit of getting a special treatment from the governmenr in order to develop the productivity of it?s company."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahanai dan menjelaskan kebijakan ekonomi Malaysia, khususnya kebijakan industri pada pemerintahan Mahatir bin Mohamad dalam periode 1983-1990 dalam bidang otomotif. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Mahatir, sebagai Perdana Menteri Malaysia, dalam menjalankan tujuan industrialisasi.Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir pada tahun sebagaimana tersebut di atas, tidaklah berdiri sendiri dan semata-mata hasil rancangan yang hanya dibangun oleh Mahatir sendiri. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Mahatir, khususnya dalam bidang industri memiliki hubungan dengan dinanlika sosial yang hadir sebelum Mahatir berkuasa, seperti kerusuhan etnis yang menjadi fakta sosial yang mendorong munculnya kebijakan yang disebut dengan the New Economic Policy. Kebijakan the New Economic Policy telah memberi konstribnusi cukup besar dalam langkah kebijakan-kebijakan Malaysia setelahnya. Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir didukung oleh kehadiran modal Jepang malalui kebijakan yang dikeluarkan Mahatir, yaitu Look East Policy. Modal Jepang menjadi sangat penting bagi Malaysia, terutama awal-awal pemerintahan Mahatir karena Jepang pada saat yang sama menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia yang memiliki pengaruh besar. Malaysia juga membutuhkan modal/ dana dalam usaha membangun perekonomian di Malaysia. Modal Jepang digunakan oleh Malaysia sebagai alat untuk mencapai tujuan domestik Malaysia Sendiri.Adapun tujuan domestik Malaysia adalah mengurangi kemiskinan dan menata struktur sosial yang ada di Malaysia. Guna mendukung langkah ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Mahatir mendirikan satu badan khusus yang menangani sektor industri berat, yaitu IJICOM. Untuk mendukung HICGM dalam menjalankan usahanya, Mahatir mengeluarkan kebijakan Look East Policy yang salah satu targetnya adalah mendatangkan modal dari Jepang.Penelitian ini mengeunakan teori "Kebijakan Industri" untuk melihat bagaimana kebijakan industri dijalankan di Malaysia. pada masa pemerintahan Mahatir. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemaparan data-data yang ada dalam proses industrialisasi Malaysia serta menganalisa agar hasilnya bisa dipahami.Dalam bab II, penulis menjelaskan tentang dinamika sosial politik yang muncul serta kaitannya dengan kebijakan industri di Malaysia.Pada bab III, penulis menjelaskan tentang modal Jepang, yang meliputi penjelasan secara umum modal Jepang di kawasan Asia Tenggara, kemudian masuknya modal Jepang ke Malaysia serta penjelasan modal Jepang serta kaitannya dengan kebijakan industri Malaysia.Pada bab IV, penulis menjelaskan kebijakan industri dalam bidang otomotif yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1983 sampai 1990 dengan kasus khusus perusahaan Otomobil Nasional (Proton).Akhirnya pada bab V, setelah melalui analisa atas data yang telah dikumpulkan dalam bab-bab sebelumya, penulis berkesimpulan bahwa, kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia pada masa Pemerintahan Mahatir memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri bisa memberi hasil yang, paling tidak mendekati taget yang telah ditetapkan dalam the New Economic Policy."