Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era globalisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini, baik langsung maupun tidak langsung, telah mempengaruhi Indonesia dalam mengambil kebijakan perekonomiannya. Sebagai konsekuensi diratifikasinya pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/VITO) berdasarkan UU No.7 Tahun 1994, Indonesia harus mengikuti berbagai aturan main yang disepakati dalam bidang perdagangan internasional. Salah satu hal yang disepakati dalam pembentukan WTO tersebut adalah pelaksanaan Pasal VI GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) tentang Dumping dan Bea Masuk Antidumping. Oleh karena dumping merupakan salah bentuk persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan intemasional, GATT/WTO mernbuka kemungkinan bagi negara anggotanya untuk membebani pelaku dumping dengan bea masuk antidumping.Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah mengundangkan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (dan beberapa peraturan pelaksanaannya), yang di dalamnya mengatur mengenai dumping dan bea masuk antidumping. Salah satu dari peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menperindag RI No.136/MMP/Kep16/1996, mengatur tentang pembentukan Komite Antidumping Indonesia (KADI), sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penanganan kasus-kasus dumping, Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji peranan KADI dalam mewujudkan persaingan sehat dalam dunia usaha di Indonesia.Dalam melihat dan mengkaji persoalan di atas, penulis menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu selain didekati secara yuridis normatif juga dikaji aspek-aspek ekonomis dan politisnya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, dilakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan harapan dapat memberi gambaran yang menyeluruh serta alternatif pemecahannya.Setelah data yang terkumpul dan dianalisis secara kualitatif, penelitian ini antara lain menyimpulkan bahwa terbentuknya KADI akan sangat membantu terwujudnya persaingan sehat di bidang perdagangan internasional, sepanjang KADI dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga yang independen. Namun, untuk merealisasikan perannya tersebut, KADI harus terus meningkatkan kualitasnya, khususnya karena kurangnya tenaga ahli (termasuk ahli hukum) yang dimiliki serta miskinnya pengalaman KADI dalam penanganan kasus-kasus dumping. Di samping itu, KADI harus mewaspadai praktik dumping yang tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh kepentingan bisnis, melainkan dilakukan sebagai suatu bentuk "proteksi" baru.Sehubungan dengan makin ketatnya persaingan global sekarang ini, penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia, dalam hal ini KADI, terus memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dalam bersaing dengan negara-negara maju serta mengambil/mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri."

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."

"Studi penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan anti dumping pada volume impor produk biaxially oriented polyproylene (BOPP)  menggunakan data bulanan seri waktu dari Januari 2014 hingga Desember 2019. Studi ini membandingkan dampak dari kebijakan anti dumping pada dua kelompok negara yaitu named country sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan anti dumping dan non named country sebagai negara yang bukan subjek kebijakan ini. Penelitian ini juga menggunakan dua metode penelitian utama seperti metode ekonometrik dan metode analisis deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini digunakan beberapa variabel yaitu nilai tukar mata uang sebagai variabel yang mewakili harga, pangsa pasar, besar bea anti dumping dan periode dumping dummy termasuk periode investigasi dan periode perpanjangan peraturan anti dumping serta variabel laju pertumbuhan sektor industri besar dan sedang sebagai variabel yang mewakili pendapatan . Variabel tersebut merupakan kunci untuk menguji efek pembatasan perdagangan dan efek pengalihan perdagangan dari kebijakan anti dumping. Beberapa studi empiris telah membahas dampak kebijakan anti dumping di negara berkembang. Namun, penelitian ini berfokus untuk menyelidiki produk spesifik dalam polyproylene yaitu Biaxially Oriented Polypropylene yang merupakan salah satu kebijakan anti dumping terbaru di Indonesia. Hasil empiris menunjukkan bahwa besar bea masuk kebijakan anti dumping memiliki signifikansi negatif terhadap volume impor BOPP dari named country yaitu Thailand dan Vietnam, sementara itu kebijakan justru berpengaruh negatif terhadap peningkatan volume impor dari non named country  yaitu Malaysia, Tiongkok, China Taipei, Korea Selatan dan jepang. Penurunan volume impor ini terjadi pada periode kedua pengenaan peraturan tersebut.

---

This research study investigates the impact of anti dumping policy of Biaxially Oriented Polypropylene product on the BOPP import. Using monthly time series data from January 2014 to December 2019, This study compares the impact of anti dumping policy on two groups of countries namely named country as a country that is the subject of an anti dumping policy and 'non named country as  country that is not the subject of this policy. This study also uses two main research methods such as the econometric method and the descriptive analysis method. In addition, this study used several variables, namely currency exchange rates as a variable that represents price, market share, anti dumping duties and the dummy variables of dumping periods including the investigation period and the anti dumping regulation extension period, we also include growth rate industry sectors variable that reflects income . These variables are key to examine the effects of trade restrictions and the effects of trade diversion from anti dumping policies.

Several empirical studies have addressed the impact of anti dumping policies in developing countries. However, this research focuses on investigating a specific product in polyproylene, Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP), which is one of the latest anti dumping policies in Indonesia in term of extension period. Empirical results show that anti dumping duty has a negatif significance on BOPP import volumes from 2 (two) name countries namely Thailand and Vietnam, while the suprising result that  policy has a positif effect on decreasing the volume of imports from non-named countries namely Malaysia, China, China Taipei, South Korea and Japan. This decreasing in import volume occurred in the second period of imposition of the regulation."

"Tesis ini menganalisa pengaruh kebijakan anti dumping terhadap volume impor produk baja di Indonesia terutama pada produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) menggunakan data bulanan volume impor Indonesia terhadap produk baja CRC dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015. Penelitian ini membandingkan pengaruh kebijakan anti dumping terhadap dua kelompok negara yaitu ?named countries? sebagai negara yang menjadi subjek kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) dan ?nonnamed countries? sebagai negara yang bukan merupakan subjek dari kebijakan antidumping Indonesia terhadap produk Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S).Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yaitu metode ekonometri juga metode analisa grafik serta gambar. Selain itu, variabel duty, market share dan dummy dumping period adalah variabel utama untuk menemukan seperti apa efek pembatasan perdagangan maupun efek pengalihan perdagangan sebagai akibat kebijakan antidumping tersebut.Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai pengaruh kebijakan anti-dumping bagi negara berkembang. Namun, dalam penelitian ini penulis fokus untuk meneliti satu produk baja yaitu CRC/S dimana kasus dumping untuk produk ini merupakan kasus dumping terbaru di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan anti-dumping secara signifikan telah berhasil menurunkan volume impor produk CRC/S dari 5 negara "named countries" yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan, Taiwan dan Vietnam, sementara impor volume dari negara "Non names countries" justru meningkat akibat kebijakan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa efek pembatasan maupun efek pengalihan terbukti akibat dari kebijakan antidumping terhadap produk CRC/S di Indonesia.

---

The present research study investigates the impact of anti-dumping policy on import volume of steel product in Indonesia specifically on Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) using time series monthly data from January 2008 until March 2015. This study compare the impact of anti-dumping policy on two cluster countries namely "named countries" as the country who become the subject of anti-dumping policy and "non-named countries" who become non-subject of this policy.

This research also employs two main research methods such as econometric method as well as descriptive analysis method. In addition, the variables namely duty, market share and dummy dumping period are the key variables to examine the trade restriction effect and trade diversion effect of anti-dumping policy.

Several empirical studies have addressed the impact of anti-dumping policy in developing country. However, this research focuses to investigate specific product in steel industry namely CRC/S which is the newest dumping case in Indonesia.

The empirical result shows that anti-dumping policy has negative significance to the import volume of Cold Rolled Coil/Sheet (CRC/S) from 5 (five) "named countries" namely Japan, China, South Korea, Taiwan and Vietnam, while it has found positive significance to the increase in the import volume from "nonnamed countries". The descriptive analysis method shows that both trade restriction effect as well as trade diversion effect proven from "named" to "non-named countries""

"Penelitian mengenai anti-dumping di Indonesia saat ini masih mengandalkan analisis tradisional dan metode COMPAS, mirip dengan pendekatan yang digunakan pada era 1970-1980-an di Amerika Serikat. Namun, kelemahan dari analisis tradisional dan COMPAS adalah kecenderungannya menuju subjektivitas daripada objektivitas ilmiah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mencoba menggunakan ekonometrika untuk mengurangi subjektivitas dalam hasil penyelidikan anti-dumping. Metode ekonometrika dapat memberikan hasil yang lebih terukur secara kuantitatif dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan kausalitas antara dumping impor dan dampaknya terhadap industri domestik.Tujuan dari penelitian ini adalah:1. Dari sisi permintaan: - Menilai signifikansi dan besarnya pengaruh produksi, pendapatan nasional, konsumsi, harga impor dari negara subject impor dan non-subject impor terhadap harga domestik produk uncoated woodfree writing and printing paper di Indonesia.2. Dari sisi penawaran: - Menilai signifikansi dan besarnya pengaruh produksi, harga pulp, harga bahan bakar minyak, dan kapasitas produksi terhadap harga domestik produk yang sama.3. Mengetahui hubungan kausalitas: - Menganalisis hubungan antara impor dengan harga dumping dan dampak pada industri domestik dalam kasus anti-dumping produk uncoated woodfree writing and printing paper tahun 2013.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi dari model yang dikembangkan oleh Prusa & Sharp untuk kasus cold-rolled sheet di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan:Dari Sisi Permintaan:1. Produksi: Pada tingkat keyakinan 99%, terdapat hubungan negatif antara produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi sebesar 1% menyebabkan penurunan harga domestik sebesar 0,51%.2. Konsumsi: Pada tingkat keyakinan 99%, konsumsi domestik berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan konsumsi domestik sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,49%.3. Harga Impor dari Negara Subject Impor (Finlandia, India, Korea Selatan, Malaysia): Pada tingkat keyakinan 95%, harga impor dari negara subject impor berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga impor sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,11%.4. Pendapatan Nasional: Tidak signifikan mempengaruhi harga domestik.5. Harga Impor dari Negara Non-Subject Impor: Tidak signifikan mempengaruhi harga domestik.6. Kausalitas: Terdapat hubungan kausalitas antara harga impor dari negara subject impor (Finlandia, India, Korea Selatan, Malaysia) dengan injury pada industri domestik, sedangkan harga impor dari negara non-subject impor (Jepang, Jerman) tidak menunjukkan hubungan kausalitas yang signifikan.Dari Sisi Penawaran:1. Produksi: Pada tingkat keyakinan 90%, terdapat hubungan negatif antara produksi dan harga domestik. Kenaikan produksi sebesar 1% menyebabkan penurunan harga domestik sebesar 0,51%.2. Harga Pulp: Pada tingkat keyakinan 90%, harga pulp berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga pulp sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,64%.3. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM): Pada tingkat keyakinan 95%, harga BBM berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan harga BBM sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,28%.4. Kapasitas Produksi: Pada tingkat keyakinan 99%, kapasitas produksi berhubungan positif dengan harga domestik. Kenaikan kapasitas produksi sebesar 1% menyebabkan kenaikan harga domestik sebesar 0,23%.Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonometrika memberikan hasil yang lebih objektif dalam menganalisis kasus anti-dumping dan mengurangi subyektifitas yang mungkin terjadi dengan metode analisis tradisional."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai tuduhan Uni Eropa mengenai produk stainless steel milik Indonesia apakah melanggar ketentuan Anti Dumping Agreement. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai penentuan unsur kerugian (injury) menurut Hukum World Trade Organization (WTO); dan apakah tindakan peningkatan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk Stainless Steel Cold Rolled Flat Products (SSCRFP) milik Indonesia telah melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994. Dengan menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus-kasus yang telah ditangani oleh Dispute Settlement Body, Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama. Unsur Kerugian (Injury) oleh WTO didasari dengan melakukan perbandingan antara nilai normal dengan harga ekspor yang menghasilkan margin dumping, dimana hasil margin dumping tersebut akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori kerugian, yaitu kerugian materiil, ancaman kerugian, dan adanya hambatan dalam industri domestik. Kedua, tindakan peningkatan tarif BMAD yang dilakukan Uni Eropa terhadap produk SSCRFP milik Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal VI GATT 1994. Hal ini dikarenakan Uni Eropa telah memenuhi unsur adanya ancaman kerugian sesuai dengan Pasal VI GATT 1994.

---

This Undergraduate Thesis will be discussed about the EU's allegations regarding Indonesia's stainless steel products whether they violate the Anti Dumping Agreement. This study also discusses the determination of loss elements (injuries) under the World Trade Organization (WTO) Law; and whether the measures to increase tariffs on Anti-Dumping Customs (BMAD) made by the European Union on Stainless Steel Cold Rolled Flat Products (SSCRFP) products belonging to Indonesia have violated the 1994 provisions. By applying a normative juridical method with a legislative approach and cases already handled by the Dispute Settlement Body, this study concludes two points. First. The WTO's Element of Loss (Injury) is based on comparing the normal value with the export price resulting in the dumping margin, where the dumping margin results will be classified into three categories of loss, namely material loss, loss threat, and the presence of obstacles in the domestic industry. Second, the act of increasing the BMAD tariff carried out by the European Union on Indonesia's SSCRFP products does not violate the provisions of Article VI GATT 1994. This is because the European Union has fulfilled the element of threat of loss in accordance with Article VI GATT 1994."

"Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, dan meningkatkan frekuensi sengketa perdagangan. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tindakan berupa tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri.Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB). Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan BMAD adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti-dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produk-produk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui RegulationNo. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003. Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuahPanel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajibankewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, Pemerintah Korea Selatan tidak melaksanakan putusan panel tersebut. KTC lalu menyampaikan Report on Implementation of WTO Compliance Panel Decision. Namun pada akhirnya Korsel benar-benar mencabut pengenaan BMAD-nya terhadap produk kertas Indonesia pada Desember 2010.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB). One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies.

Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo

Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003.

Referring to the situation, based on Government of Indonesias (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in

imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement.

However, Korean Government has not execute the decision. KTC then provided Report on Implementation of WTO Compliance Panel Decision. Although, South Korea Finally lifted the ADID upon Indonesias paper product at

December 2010."

"Setelah Persetujuan WTO ditandatangani di Marrakesh tahun 1994, maka secara berangsur-angsur semaa negara anggota harus membuka pasarnya bagi negara lain. Praktis tidak ada lagi hambatan yang diizinkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana sebuah negara diperbolehkan melarang masuknya produk asing di pasarnya. Satusatunya hambatan yang diperbolehkan dalam rangka Persetujuan WTO adalah hambatan berupa tarif. Dan pengenaan tarif inilah yang selama ini dipergunakan oleh suatu negara ketika ia menemukan dugaan adanya produk dari negara lain yang memasuki pasarnya dengan harga dumping.Dari kasus-kasus dumping yang diselesaikan oleh mekanisme badan penyelesaian sengketa WTO, maka tuduhan dumping ini lebih sering diberikan oleh negara maju terhadap negara sedang berkembang. Namun pada kasus-kasus lain terlihat juga bagaimana beberapa negara besar saling menuduh tindakan dumping bagi negara lain. Karena itu, berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah, dalam kasus-kasus apa sajakah suatu negara membawa kasus sengketa dumping kepada mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal ini dipandang cukup penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sering menerima tuduhan melakukan dumping oleh negara-negara maju lainnya.Masalah sengketa dumping bukan hanya masalah sengketa hukum antar negara biasa, terlebih lagi masalah dumping adalah masalah perekonomian suatu negara. Sehingga di dalam sengketa ini, bukan lagi pelaku usaha yang melakukan dumping in-concreto, tetapi sudah melibatkan sengketa antar negara. Selain itu antar negara di dunia ini juga masih menerapkan standar perhitungan dumping yang berbeda, sehingga seringkali sengketa terjadi karena masalah tersebut juga."

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."

"Dengan sering diberlakukannya tindakan anti-dumping (AD) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara yang melakukan dumping selama dua dekade terakhir, penting untuk memeriksa dampak apa yang telah dihasilkan oleh kebijakan ini terhadap impor dari negara-negara tersebut. Secara empiris, penelitian ini menguji pengaruh langkah-langkah AD terhadap impor Indonesia menggunakan data UN Comtrade pada tingkat produk kode HS 6 digit. Bukti yang disajikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa AD memang memiliki pengaruh pembatasan yang signifikan terhadap impor dari negara-negara yang dikenakan bea masuk AD. Langkah-langkah AD berhasil mengurangi nilai impor produk yang bersangkutan sekitar 126% selama periode pengenaan. Selain itu, tidak ada bukti efek pengalihan perdagangan ke negara-negara yang tidak dikenakan bea masuk AD. Selama tiga tahun pertama kebijakan AD, nilai impor ke negara-negara yang tidak dikenakan bea masuk AD menurun sekitar 53%. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kebijakan AD Indonesia telah membantu menekan impor yang tidak diinginkan dan karenanya memenuhi syarat sebagai efektif. Model empiris studi ini diestimasi menggunakan penduga sistem GMM.

---

With the frequent imposition of anti-dumping (AD) actions carried out by Indonesia over the past two decades, it is necessary to examine what impact these measures have had on the countrys imports. Empirically, this study examines the effect of AD measures on Indonesian imports using UN Comtrade data at the 6-digit HS codes product level. The evidence presented in this paper shows that AD does have a significant restriction effect on imports from named countries. AD measures succeeded in reducing the import value of the products concerned by about 126% during the period of imposition. In addition, there is no evidence of trade diversion effects to non-named countries. During the first three years of AD measures, the value of imports to non-named countries decreased by around 53%. It is therefore concluded that Indonesias AD policy has helped to check unwanted imports and therefore may qualify as effective. The empirical model of the study is estimated using the system GMM estimator."