Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan mempelajari faktor-faktor sosial, ekonomi dan demografi yang mempengaruhi tingkat pendapatan atau upah pekerja migran di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah status pekerjaan tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, jam kerja, daerah tempat tinggal dan status perkawinan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa secara statistik dan substansi masing-masing variabel tersebut diatas mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja migran setelah memperhatikan pengaruh tambahan variabel lainnya, atau dengan kata lain terdapat pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas pendapatan setelah mempertimbangkan pengaruh tambahan variabel bebas lainnya. Dari analisis deskriptif maupun analisis inferensial terhadap sampel migran risen yang berstatus bekerja dan menerima upah atau pendapatan, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut : 1. Secara umum, pendapatan atau upah pekerja migran yang bekerja di sektor formal relatif lebih tinggi dibandingkan pendapatan atau upah pekerja migran di sektor informal. 2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pendapatan pekerja relatif besar dibandingkan pengaruh faktor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa pendapatan atau upah yang akan diterima oleh pekerja sangat tergantung dari mutu modal manusia yang dimiliki pekerja tersebut. Semakin tinggi atau baik mutu modal manusia yang dimiliki pekerja, produktivitasnya semakin tinggi, maka upah atau pendapatan atau belas jasa yang pekerja tersebut terima dari hasil pekerjaannya juga semakin besar. 3. Dilihat dari kelompok umur, proporsi pekerja migran yang berumur 30-39 tahun yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Sedangkan perbedaan pendapatan yang relatif besar antara pekerja sektor formal dan informal, terjadi pada kelompok umur 40 tahun keatas antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Hal ini menunjukkan, bagi pekerja migran di sektor formal yang berpendidikan SLTA keatas, semakin lama masa kerja yang mereka lewati, pengalaman kerja yang mereka peroleh semakin banyak dan kemampuan mereka semakin meningkat serta profesionalisme kerja mereka semakin baik. Sedangkan pekerja sektor informal kemampuan kerja mereka disamping didukung oleh pendidikan yang relatif baik, juga harus didukung oleh kondisi kesehatan fisik mereka yang sehat, sehingga puncak produktivitas pekerja sektor informal terlihat pada usia 30-39 tahun. 4. Pendapatan atau upah pekerja migran laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja migran perempuan. Setelah dikontrol dengan tingkat pendidikan, bahwa perbedaan pendapatan antara pekerja migran laki-laki yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor formal dengan yang bekerja di sektor informal relatif kecil, dibandingkan dengan perbedaan antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas. Demikian pula untuk pekerja migran perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah, perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dengan migran yang bekerja di sektor informal juga relatif kecil. Namun yang menarik disini, bahwa pendapatan pekerja perempuan yang berpendidikan tamat SLTP kebawah yang bekerja di sektor informal relatif lebih baik dibandingkan dengan pekerja perempuan dengan pendidikan yang sama yang bekerja di sektor formal. Sedangkan perbedaan pendapatan antara pekerja perempuan yang berpendidikan SLTA keatas yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar. 5. Dari alokasi waktu untuk bekerja, pekerja migran yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam kerja per minggu relatif berpendapatan lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu. Pengaruh jam kerja terhadap tingkat pendapatan atau upah pekerja, lebih besar terhadap pekerja yang berpendidikan SLTA keatas, dan perbedaan pendapatan atau upah antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, khususnya antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa upah pekerja di sektor formal sebagian besar terikat dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sedangkan pekerja sektor informal, jika mereka tidak bekerja pendapatan yang mereka terima akan berkurang. Sedangkan untuk pekerja migran yang berpendidikan tamat SLTP kebawah pendapatan mereka relatif rendah dan perbedaan pendapatan atau upah antara pekerja di sektor formal dan informal relatif kecil, baik antara pekerja yang bekerja diatas atau sama dengan 40 jam per minggu maupun antara pekerja yang bekerja dibawah 40 jam per minggu. 6. Pendapatan atau upah pekerja migran di perkotaan relatif lebih baik. Sedangkan dipedesaan proporsi yang menerima pendapatan atau upah lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif kecil, khususnya bagi pekerja yang berpendidikan tamat SLTP kebawah. Pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas menunjukkan proporsi yang menerima pendapatan lebih besar sama dengan pendapatan rata-rata relatif besar. Perbedaan pendapatan antara pekerja migran diperkotaan yang berpendidikan SLTA keatas antara yang bekerja di sektor formal dan informal relatif besar, demikian pula antara pekerja migran yang berpendidikan SLTA keatas yang tinggal di pedesaan. Sedangkan antara yang berpendidikan tamat SLTP kebawah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan SLTA keatas cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran, baik diperkotaan maupun dipedesaan. 7. Status perkawinan cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan pekerja migran. Pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga menerima pendapatan atau upah yang relatif tinggi dari pekerja yang berstatus tidak kawin. Hal ini disebabkan, pekerja yang berstatus pernah kawin atau berkeluarga biasanya usia mereka lebih tua dan pengalaman kerja mereka lebih lama dibandingkan pekerja yang berstatus tidak kawin. Dipihak lain tanggung jawab pekerja yang berkeluarga lebih besar, karena mereka harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Disamping itu pekerja yang berkeluarga kadangkala menerima tunjangan keluarga dari_ instansi atau perusahaan dimana mereka bekerja. Sedangkan fasilitas tersebut tidak diperoleh pekerja yang berstatus bujangan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan penduduk periode tahun 1980 -1996 (PelitaIII -Pelita V), atau semasa kepemimpinan orde baru. Berdasarkan studi Iiteratur dan penelitian - penelitian yang telah dilakukan, maka di putuskan untuk dianalisa dan dibahas selanjutnya adalah faktor -faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan pendapatan di Philipina oleh Esiudilo .1.P. (1997) akan direplikasikan di Indonesia, Selanjutnya dikomhinasikan dengan faktor komponen ekonomi berdasarkan studi .literatur.Setelah dilakukan sludi-studi awal, mengenai ketersediaan data dan kondisi wilayah Indonesia, maka dilakukan beberapa modifikasi, mengenai variabel dan model, .sehingga diduga variabel-varabel berikut ini; 1) proporsi penduduk yang berusia > 60 tahun(X2) ; 2) proporsi jumlah anggota rumah tangga yang terdidik/ tingkat keahlian (X3) ,- 3) proporsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja di sektor industri ( X4) ; 4) pertumbuhan ekonomi ( X5) ; dan 5) kontribusi pendapatan dari sektor industri pengolahan terhadap total pendapatan(X6). Selanjutnya dari variabel diatas maka variabel ,(1),(2) dan (3) dikelompok dalam komponen demograf/ kependudukan serta variabel (I) dan (5) dikelompokan dalam komponen ekonomi. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari penelitian maka digunakan adanya keragaman wilayah Indonesia sebagai informasi untuk dianalisa dan dibahas."

"Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klaasen dan Regresi Data Panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disparitas pendapatan yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 2003-2008 mencapai angka 0,6 dan cenderung menurun. Hasil regresi data panel menunjukkan bahwa faktor rasio guru terhadap murid, jumlah dokter, tingkat partisipasi angkatan kerja dan alokasi investasi mempunyai pengaruh terhadap disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

---

This thesis is discuss about disparity of income within region di Jawa Barat. The tools of analysis are Williamson Index, Klaasen Tipology, and Regression model using pooling regression.Based on Williamson Index, we found that disparity of income within region in Jawa Barat is relatively high and reach number of index 0,6 but tended to decrease over the period of 2003-2008. Estimation using fixed effect with cross section weight method we found that the ratio between number of teachers to number of students, number of Public Health Center, TPAK and investment could significantly affected to disparity of income within region in Jawa Barat."

"Pendapatan asli daerah sendiri (PADS) merupakan salah satu faktor yang esensial dan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada Daerah Tingkat II. Selain itu tinggi-rendahnya PADS merupakan salah satu ukuran kredibilitas kemandirian Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah optimalisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri tersebut agar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terns dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan dasar pemikiran di atas, dalam tesis ini penulis mengangkat tentang langkah-langkah optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung sebagai pokok bahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "survei" dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta yang aktual dan faktual tentang langkah-langkah optimalisasi PADS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian di lapangan, diperoleh temuan, bahwa perkembangan PADS di Kabupaten Dati II Bandung terus meningkat dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) dalam dua tahun anggaran terakhir ini (1994/1995 dan 1995/1996 cukup besar, yaitu rata-rata 23 %). Namun kenaikan PADS tersebut belum optimal, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kemampuan personil dan sistem informasi yang belum optimal. Atas permasalahan tersebut, penulis menyarankan bahwa dalam rangka optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung, dipandang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan administrasi dan manajemen PADS yang lebih berhasilguna dan berdayaguna."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh distribusi pendapatan yang tidak merata, yang terjadi di Indonesia, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan keahlian, dimana keahlian itu sendiri akan berpengaruh terhadap produktivitas dan semakin tinggi produktivitas pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi investasi dalam pendidikan itu sendiri akan sangat bergantung pada berapa besar tingkat pengembalian atau return yang dapat dihasilkam. Sekalipun pada negara sedang berkembang tingkat pendidikan menentukan juga besarnya pendapatan. Dibalik itu semua, distribusi pendapatan yang terjadi berpengaruh terhadap distribusi pendidikan itu sendiri. Semakin merata distribusi pendapatan semakin merata pula pendidikan dan dengan sendirinya semakin merata pula keahlian, yang pada gilirannya semakin merata produktivitas. Dengan demikian akan tercapai suatu Economic Equilibrium yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan rata-rata, tingkat pengembalian investasi dan oleh kebijaksanaan pemerintah, yang dirumuskan menjadi : g* = G(w, r, θ). Distribusi pendapatcrn itu sendiri sangat bergantung pada kebijaksanaan Pemerintah atau rejim yang berkuasa. Oleh karena itu keberadaan partisipasi politik akan sangat berperan didalam perumusan kebijaksanaan pemerintah terutama yang menyangkut distribusi pendapatan. Partisipasi politik itu sendiri akan bergantung pada rejim yang berkuasa pada saat itu, demokrasi atau nondemokrasi. Sekalipun cukup banyak bukti, banyak negara nondemokrasi mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kebijaksanaan pemerintah (Political equilibrium) yang optimal - yang dikehendaki oleh mereka yang berpendapatan median - karenanya dapat dirumuskan menjadi : θ* = θ (w, r, em), dimana kebijaksanaan pemerintah yang optimal bergantung pada tingkat pendidikan rata-rata, tingkat pengembalian dan distribusi pendapatan. Karena kebijaksanan Pemerintah yang berkaitan dengan distribusi pendapatan sangat sulit diukur maka dalam penelitian ini hanyalah keahlian yang didekati oleh tingkat pendidikan pekerja, distribusi pendapatan yang didekati oleh Rasio Gini, dan tingkat pengembalian investasi yang didekati oleh tingkat bunga ril, yang dipergunakan sebagai independen variabel. Karenanya Politicoeconornico equilibrium dapat dirumuskan menjadi : g* = G(w, r, θ* (w, r, em '). Apakah tingkat pendidikan pekerja, distribusi pendapatan, dan tingkat pengembalian di 26 propinsi Indonesia yang bervariasi tersebut akan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto per-kapita di masing-masing propinsi. Estimasi dilakukan dengan Ordinary Least Square. Hasil estimasi menunjukkan hanya di Indonesia secara keseluruhan dan Indonesia Bagian Barat model ini dapat diterima, sekalipun keduanya tidak mempunyai Goodnes of fit yang baik Sedangkan di Indonesia Bagian Timur model ini tidak diterima. Di Indonesia secara keseluruhan distribusi pendapatan yang memburuk jutru meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekalipun pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Lain halnya di Indonesia Bagian Barat, distribusi pendapatan yang memburuk meningkatkarn pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di Indonesia secara keseluruhan, tingkat keahlian rata-rata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sedangkan sebaliknya di Indonesia Bagian Barat, dimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Di Indonesia secara keseluruhan maupun di Indonesia Bagian Barat mempunyai tanda yang bertolak belakang dengan hipotesa dan tidak signifikan sehingga variabel ini dapat diabaikan."

"Memasuki PJP II saat ini, salah satu program utama pemerintah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh adalah program pengentasan kemiskinan.Sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia secara keseluruhan, para nelayan/petani ikan, termasuk juga yang berada di DKI Jakarta masih jauh tertinggal dibanding dengan kelompok-kelompok masyarakat berprofesi lainnya dan termasuk dalam golongan masyarakat miskin.Berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, seluruh sektor/subsektor yang ada, segala kegiatannya diarahkan untuk menunjang program IDT, dalam rangka turut memacu dan mempercepat program pengentasan kemiskinan tersebut.Oleh karena itu, Dinas Perikanan DKI Jakarta, selaku dinas otonom Pemda DKI Jakarta melalui subsektor perikanannya juga mengarahkan programprograinnya untuk menunjang pengentasan kemiskinan, khususnya diutamakan bagi para nelayan/petani ikan beserta masyarakat perikanannya.Selama ini, disamping program pembinaan, penyuluhan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, juga diberikan bantuan-bantuan kepada para nelayan/petani ikan DK.I Jakarta balk berupa permodalan maupun dalam bentuk sarana produksi, seperti kapal penangkap, mesin kapal ataupun peralatan budidaya rumput laut.Apabila bantuan berupa pinjaman yang diberikan kepada para nelayan/petani ikan terdahulu dilakukan seperti yang umum dilakukan (non bergulir) dan diarahkan pada perorangan, maka tiga tahun terakhir ini bantuan tersebut lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok binaan dan dilaksanakan melalui sistim "dana bergulir".Dari hasil penelitian, ternyata melalui sistem "dana bergulir" lebih mempunyai prospek yang baik dibanding dengan yang pernah dilakukan selama ini. Oleh karena itu sistem ini perlu dipertahankan serta dikembangkan untuk masa mendatang, dan apabila diperlukan sesuai kondisi yang ada dapat disempurnakan lebih lanjut.Dalam kaitan dengan hal ini, hambatan-hambatan yang terjadi, seperti aspek ketidaksesuaian dengan keinginan nelayan, aspek perilaku dan tanggung jawab nelayan itu sendiri, aspek pemasaran, kelompok penerima bantuan ataupun kordinasi antar instansi terkait perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk berhasilnya pengelolaan bantuan "dana bergulir" di masa mendatang.Hal ini jelas akan memacu para nelayan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan produktivitas dan pendapatannya."

"Evaluasi pendapatan tenaga kerja pada sektor industri garmen dengan lamanya jam kerja perharinya. Dengan adanya penambahan jam kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja, jam kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja telah dapat meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan jam kerja tenaga kerja pada sektor industri garmen ini telah dapat meningkatkan pendapatan mereka, ini berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan pada tabel 5 dan tabel 6. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dengan koefisien korelasi, hubungan kenaikan pcndapatan dan peningkatan jam kerja ini hanya 16,07% dan pengujian kapasitas terhadap koefisien korelasi ini ditolak karena tb < t005/2 (b) atau 0,064 < 2,306. Untuk kapasitas yang diterima tenaga kerja dapat diterima karena to> ta/2(529) atau 7,5504 > 1,960. Jadi dapat disimpulkan peningkatan jam kerja yang dilakukan tenaga kerja pada sektor industri garmen ini telah dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja."

"This research aims to identify tax maximization of hotels and restaurants to increase Locally Raised Revenue of Bukittinggi City. Data collection used docementation and in- depth interview. The research showed that Bukittinggi City could improve Locally Raised Revenue and exced its target. However, the government realized that the obedience of tax payers is the key factors to materialized its target. The government also realized that behaviour of tax payers are main challenges for the government to maximize its income from taxing the hotels and restourants, since Indonesian government has been implementing Tax Law Regulation which uses self assessment system."

"Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor pendidikan, faktor pengalaman kerja, faktor frekuensi kerja dan faktor jam kerja terhadap faktor pendapatan pekerja sektor bisnis informal di wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa faktor pendidikan ternyata tidak dapat diangkat ke permukaan sebagai salah satu pertimbangan ukuran kemampuan kerja sektor bisnis informal untuk wilayah Kotamadya Jakarta Timur. Hal tersebut didasari atas pertimbangan faktor pendidikan formal pada saat ini belum mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pekerja sektor bisnis informal, namun faktor pengalaman kerja melalui proses pemagangan maupun pengalaman kerja disektor formal yang banyak membantu menggantikan jenjang pendidikan. Faktor pengalaman kerja ternyata mampu memberikan pengaruh yang positif dan kuat terhadap faktor pendapatan. Hal tersebut didasari pertimbangan, semakin tinggi pengalaman kerja, baik pada sektor formal maupun proses pemagangan pada sektor informal maka semakin banyak informasi bisnis yang mereka ketahui. Dengan demikian sangat menunjang keberadaan pekerja sektor bisnis informal untuk meraih pendapatan yang lebih baik. Faktor frekuensi kerja juga memperlihatkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu didasari pertimbangan, bahwa pada umumnya mereka bekerja didominasi dengan tingkat kehadiran yang relatif tinggi, berkaitan dengan faktor tuntutan ekonomi keluarga dan adanya daya tarik di lokasi tujuan memaksakan mereka harus dapat bekerja setiap hari. Dengan konsep dominasi tersebut mampu menunjukan, bahwa faktor frekuensi kerja mampu mencerminkan pendapatan yang lebih baik. Hal yang sama dapat dibuktikan dengan faktor jam kerja, ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor pendapatan. Hal itu dilandasi pertimbangan masih adanya peluang yang dapat diraih hingga larut malam, maka memaksakan pekerja bekerja dengan jam kerja yang relatif tinggi dalam sehari. Upaya untuk meraih kemampuan kerja dalam konteks meraih pendapatan pada sektor bisnis informal dewasa ini, ternyata sangat ditentukan oleh faktor pengalaman kerja, frekuensi kerja dan jam kerja sebesar 87%."

"Penelitian ini membahas mengenai siklus pendapatan dan pengendalian internal atas siklus tersebut di perusahaan subkontraktor konstruksi yaitu PT ABC. Masih sedikit studi yang mempelajari mengenai siklus pendapatan dan pengendalian internal pada perusahaan konstruksi khususnya perusahaan subkontraktor. Padahal, kontraktor utama memiliki pengaruh di dalam siklus pendapatan subkontraktor yang membuat terdapat proses yang berbeda dengan perusahaan non konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada empat responden, observasi aktivitas PT ABC dan analisis dokumen perusahaan. Siklus pendapatan PT ABC terdiri dari aktivitas penerimaan proyek konstruksi, aktivitas pengerjaan proyek konstruksi, penagihan dan penerimaan kas. Dalam siklus pendapatan PT ABC, setiap aktivitas memiliki kelemahan-kelemahan seperti pencatatan yang tidak tepat, tidak ada rekonsiliasi transaksi dan permasalahan terkit piutang usaha. Analisis menggunakan COSO Internal Control Integrated Framework tahun 2013 menunjukkan bahwa penerapan lima komponen pengendalian internal di PT ABC yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan belum memadai.

---

This study discusses the revenue cycle and internal control over the cycle in the construction subcontractor company, PT ABC. There are still few studies that study the revenue cycle and internal control in construction companies, especially subcontractor companies. In fact, the main contractor has influence in the subcontractor's revenue cycle, which makes the process different from that of non-construction companies. This research was conducted by conducting interviews with four respondents, observing PT ABC activities and analysing company documents. PT ABC's revenue cycle consists of activities of receiving construction projects, activities of working on construction projects, billing and cash collection. In PT ABC's revenue cycle, every activity has weaknesses such as incorrect recording, no transaction reconciliation and problems related to account receivables. Analysis using the COSO Internal Control Integrated Framework 2013 shows that the implementation of the five components of internal control at PT ABC which consists of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring is inadequate."