Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persoalan tentang Pemilu 1971. di Indonesia merupakan pemilu pertama masa pemerintahan Orde Baru, telah banyak diteliti para. ahli seperti Ken Ward, Masashi Nishihara, R.William Liddle, dan Afan Gaffar. Studi mereka hanya memusatkan perhatian pada daerah Jawa, sehingga pengalaman luar Jawa terabaikan. Selain itu, kemenangan Golkar mereka lihat dart sudut taktik intimidasi, sehingga mengabaikan factor-faktor lainnya. Penulisan tesis ini sengaja memusatkan perhatian pada daerah Sumbar, karena persoalan tentang Pemilu 1971 di daerah itu belum pernah diteliti secara khusus. Pemilu 1971 diikuti oleh Golkar dan 9 Parpol yaitu Parmusi, Perti, PS1I, NU, Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba dan IPKI. Saingan berat Golkar pada Pemilu 1971 di Sumbar adalah Parmusi dan Partai Islam Perti. Pergolakan politik yang melenda masyarakat Sumbar yaitu pemberontakan PRRI dan PKI, mempengaruhi kondisi kepartaian dalam menghadapi Pemilu 1971. Parmusi yang didirikan pada tahun 1968 guna menyalurkan aspirasi politik bekas pengikut Masjumi, mempunyai kendala dalam usaha mengulangi kejayaan Masjumi sehubungan dengan akibat pemberontakan PRRI. Perti juga relatif tidak prima dalam menyongsong pemilu. Tokoh utama partai ini tersingkir dart partainya, karena dekatnya hubungan mereka dengan PKI sehingga menjadi sasaran aksi Angkatan 66. Sedangkan Golkar Sumbar sejak permulaan tahun 1970 telah giat melakukan konsolidasi organisasi, membentuk dan membina para. kader guns menjelaskan posisi dan misi Golkar ke tengah-tengah masyarakat. Pemilu 1971 di Sumbar telah mengantarkan kemenangan bagi Golkar, yang berhasil meraih suara lebih dari 63 persen. Kemenangan Golkar di Sumbar itu disebabkan oleh empat faktor, pertama dampak pemberontakan PRRI, yang telah mengakibatkan hancurnya partai Masjumi dan timbulnya keresahan di kalangan masyarakat. Golkar yang menawarkan keamanan menjadi daya tarik sebagian besar masyarakat. Faktor kedua adalah strategi Gubernur Harun Zain, yang berusaha memperbaiki citra Pemerintah di mata masyarakat terutama di pedesaan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Golkar yang menawarkan pembangunan secara bertahap tentu saja menjadi daya tarik bagi masyarakat Sumbar untuk meningkatkan proses pembangunan. Ketiga, konsolidasi dan taktik Golkar juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kemenangan Golkar. DPD Golkar Sumbar berhasil merangkul kalangan ninik-mamak dan alim-ulama, dua kelompok pemimpin informal yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Keempat, adalah terdapatnya dukungan aparat pemerintahan terhadap Golkar sehingga melicinkan jalan bagi Golkar dalam usaha memenangkani Pemilu 1971."

"Masa transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto tahun 1998 membawa perubahan terhadap struktur ketatanegaraan Republik Indonesia melalui empat kali perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Berbeda dengan masa pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, sistem pemerintahan daerah pada masa reformasi cenderung diarahkan pada makin menguatnya otonomi pemerintahan daerah.Penguatan otonomi pemerintahan daerah ditandai pula dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota secara langsung berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."Pemilihan kepala daerah secara demokratis ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerahnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan."Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005, diawali dengan pemilihan bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Juni 2005. Untuk tahun 2005 terdapat 226 kepala daerah yang harus segera diganti, terdiri dari 11 Gubernur, 180 Bupati dan 35 walikota, pada tahun 2006 hingga 2008 terdapat 21 provinsi dan 202 kabupaten/kota yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan pada tahun 2009 segera diikuti oleh 1 provinsi dan 39 kabupaten/kota. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2009 nanti seluruh rakyat di pelosok negeri secara politik akan sangat disibukkan oleh 33 pemilihan Gubernur dan 434 pemilihan Bupati/Walikota yang dilakukan secara langsung."

"Skripsi ini membahas mengenai pasukan Inggris yang bertugas untuk menjalankan tugas pasca Perang Dunia II, yaitu AFNEI. Di Sumatera, pasukan ini difokuskan di kota-kota penting di Sumatera yaitu Medan, Padang, Bukittinggi, dan Palembang. Selama di Sumatera, AFNEI berhasil melucuti dan mengevakuasi Pasukan Jepang, serta menghimpun penjahat perang; dan mengevakuasi APWI. Namun, pasukan ini juga dihadapkan pada konflik antara pihak Indonesia dengan NICA dan juga Jepang yang kemudian menyeret AFNEI ke dalam konflik tersebut ketika AFNEI melakukan tindakan yang menurut pihak Indonesia adalah bentuk kerja sama dengan NICA atau Jepang.

---

This thesis discusses the British troops who were doing their post-World War II duties namely AFNEI. In Sumatera, this troops were concentrated in some important cities such as Medan, Padang, Bukittinggi, and Palembang. In Sumatera, AFNEI was succeeded in taking away the Japanese weapons, evacuating them, gathering battlefield criminals, and evacuating APWI. On the other hand, this alliance also faced conflicts among Indonesians, NICA, and the Japanese colonials. AFNEI was also involved in that conflict as Indonesians suspected them to do something considered as cooperation among AFNEI, NICA, and the Japanese Colonials."

"ABSTRAKIdealnya, tujuan akhir dari negara Indonesia adalah terciptanya suatu masyarakat yang makmur, dengan kesejahteraan umum yang adil dan merata. Penegasan ini adalah merupakan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pembangunan pada berbagai bidang, terutama pembangunan dibidang ekonomi, yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 antara lain ; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang yang panting bagi negara dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini adalah merupakan dasar demokrasi dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi, guna mewujudkan tujuan dan cita-cita negara sebagaimana yang dikemukakan diatas. Dalam gerak langkahnya untuk menjalankan pembangunan tersebut diperlukan berbagai lembaga dan badan usaha sebagai pelaku ekonomi, Salah satu bentuk Lembaga (badan usaha) tersebut yang sesuai dengan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945 adalah koperasi, hal ini disebabkan karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai karakteristik yang selaras dengan pasal 33 tersebut, baik konsep, struktur, tujuan maupun pengelolaannya, dengan demikian pada prinsipnya koperasi ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (BUMN, Badan usaha swasta). Diantara ciri khas tersebut yang menonjol adalah orientasi (tujuan) dari koperasi, koperasi berorientasi kepada anggota dan masyarakat umum, dengan kata lain koperasi berusaha untuk tujuan mengembangkan dan meningkatkan kesejahtraan anggota dan masyarakat umum, hal ini secara prinsip berbeda dengan badan usaha lainnya, yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemilik / perseorangan dan keuntungan. Ciri khas lainnya adalah pada kekuasaan dan wewenang, kekuasaan tertinggi pada koperasi terletak pada rapat anggota, hal ini merupakan pencerminan dari bentuk demokrasi dalam badan usaha ini. Dalam wadah rapat anggota tersebut setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu didasarkan kepada hak perseorangan anggota, dan tidak didasarkan kepada besarnya modal yang disetorkan."

"Transportasi merupakan sarana dan prasarana yang penting dalam aktivitas manusia, digunakan oleh penduduk untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain atau dani tempat asal ke tempat tujuan, dalam usahanya untuk memperkecil kendala jarak, biaya dan waktu tempuh peranan Transportasi bagi suatu kota sangat penting., kelancaran lalulintasnya merupakan faktor pendorong terjadinya arus pergerakan penduduk , sekaligus juga memperluas jarak jangkau suatu kota terhadap wilayah pengaruhnya terutama dalam proses produksi, konsümsi dan distribusi barang dan jasa. Demikian juga halnya dengan Kotamadya Solok, walaupun Kotamadya Solok baru terbentuk pada tahun 1971, tetapi sebelumnya telah menjadi pusat pelayanan bagi Daerah Kabupaten Solok, terutama dalam pelayanan transportasi. Dilihat dari letaknya yang strategis di persimpangan jaringan transportasi baik regional, maupun lokal, sehingga peranan transportasi sangat penting bagi kota ini, karena faktor transportasi dapat mempengaruhi intensitas interaksi manusia antar ruang, antara pusat kota dengan wilayah pengaruhnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang saya kedepankan adalah 1. Bagaimana Pola Jaringan Transportasi di Kotamadya 2. Bagaimana Tingkat Pengaruh Pelayanan Transportasi Kota Solok terhadap Kabupaten Solok sebagai wilayah pengaruh."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Sumatera, Indonesia. Digunakan tiga model regresi untuk menganalisa data panel lima indikator utama desentralisasi fiskal periode 2007-2013 yaitu: OLS, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Dtatistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator berupa pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan jumlah penduduk memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara tingkat pendidikan dan tingkat serapan tenaga kerja berkorelasi positif terhdap pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Indonesia.

---

This paper analyzes the impact of fiscal decentralization on regional economic growth in Sumatera, Indonesia. Within the framework of an OLS, Fixed Effect Model and Random Effect Model was employed in this thesis on a set of dynamic panel data models with latent variables over a period 2007- 2013. Two indicators of fiscal decentralization, local revenue, and local expenditure were used to measure impact of fiscal decentralization in Sumatera. Data for this study comes from secondary sources; BPS and DJAPK ministry of Finance Republic of Indonesia. The empirical finding of this study suggests that two fiscal decentralization indicators and number of population have a negative significant impact on regional economic growth. However, number of education and employment rate are positively correlated with economic growth. Finally, there is a little consensus on the relationship between fiscal decentralization and economic growth in Sumatera, Indonesia."