Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Regional Ocean Modeling System (ROMS) merupakan salah satu jenis pemodelan yang dapat digunakan untuk memodelkan pasang surut pada wilayah regional yang relatif luas. Tesis ini melakukan studi tentang pemodelan pasang surut menggunakan ROMS untuk wilayah Indonesia dengan membagi menjadi 4 zona. Data yang digunakan adalah data konstanta pasang surut dari TPXO tahun 2007 (TPXO7), data batimetri resolusi 1 menit dari etopo serta data dari World Ocean Atlas Tahun 2009 (WOA09) berupa data temperatur, salinitas, serta densitas dari kedalaman 0 hingga 5500 meter. Sebagai validator digunakan data pengamatan pasang surut tahun 2013 dari stasiun pasang surut permanen milik Badan Informasi Geospasial. Hasil pemodelan ini memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang baik untuk hampir di seluruh wilayah perairan NKRI dengan nilai RMSE antara 9.4 cm hingga 24.4 cm namun hasil yang kurang baik didapat pada perairan sekitar Merauke, Papua dengan nilai RMSE 62 cm.

---

Regional Ocean Modeling System (ROMS) is one of the models that can be used to simulate tidal regionally on relatively wide range area. Tidal modeling using ROMS in this thesis were performed by dividing Indonesian region into 4 different zones. Harmonic constituent data from TPXO year 2007 (TPXO7), Bathymetry data with 1 minute resolution from etopo, and World Ocean Atlas data year 2009 such as; temperature, salinity, inner density depth of 0 - 5500 meters were used as the model's inputs. As the validators, Badan Informasi Geospasial's tidal observation data year 2013 from permanent tidal gauge stations were used. The modeling result shows good accuracy and reliability in almost all Indonesian water with RMSE between 9.4 ? 24.4 cm. However, bigger RMSE up to 62 centimeters were found in Merauke water, Papua."

"Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai lembaga baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena menarik. Secara teoretis, kehadiran kamar kedua dalam parlemen dimaksudkan untuk mewakili ruang (daerah) dan memberikan pendapat kedua dalam pembuatan undang-undang atau melakukan checks and balances kepada kamar pertama. Fungsi dan wewenang DPD yang ditetapkan dalam UUD 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang sangat terbatas, dan bahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD semakin dibatasi lagi dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan hanya pada tahap pembicaraan tingkat I.Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji pembentukan DPD, bagaimana bikameralisme di negara-negara lain, bagaimana kamar kedua melaksanakan checks and balances kepada kamar pertama atau upper house dan bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Karena itu, tesis ini mencoba membahas bentuk bikameralisme di Indonesia dan bagaimana DPD melaksanakan checks and balances kepada DPR. Penelitian dilakukan dengan tipe kualitatif deskriptif sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi kehadiran DPD yang dilakukan secara intensif, mendalam, terinci dan komprehensif. Pengumpulan data diiakukan dengan pengamatan langsung, studi pustaka, wawancara mendalam dengan pakar terkait, serta anggota DPD dan DPR.Berdasarkan teori bikameralisme yang dikembangkan oleh Sartori, Lijphart, Ellis dan C.F. Strong serta melakukan perbandingan dengan bikameralisme di beberapa negara, bikameralisme di Indonesia termasuk dalam kategori yang berbeda atau bikameralisme yang Iain dari yang lain. Meskipun dengan kewenangan yang sangat terbatas, DPD - yang anggotanya dipilih Iangsung oleh rakyat dalam, pemilihan umum legislatif - masih dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam kerangka checks and balances terhadap DPR melalui pengusulan RUU di bidang tertentu, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dan fungsi pertimbangan dalam APBN ."

"Polemik terkait sah atau tidaknya jabatan pimpinan DPD periode 2017 - 2019 terus menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan, bahkan hingga berakhirnya kepengurusan DPD. Menurut beberapa ahli hukum, pergantian pimpinan DPD yang dilakukan pada tahun 2017 bukan merupakan pergantian pimpinan yang sah, pasalnya pergantian tersebut dianggap menerobos aturan hukum yang ada. Namun yang menjadi masalah adalah sampai saat ini tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa di internal DPD. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan berdasarkan norma hukum yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan membandingkannya dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian adalah permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan etika anggota lembaga perwakilan. Oleh karena itu yang berwenang menyelesaikannya yaitu internal DPD sendiri melalui Badan Kehormatan DPD. Namun karena belum diatur secara rinci mengenai mekanisme evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPD, akhirnya proses penyempurnaan dikembalikan kepada mekanisme politis yang sulit untuk tercapainya keadilan. Adapun alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan memperkuat peraturan DPD dan membentuk standar etika penyelenggara negara. Dengan demikian, DPD disarankan untuk memperbaiki peraturan tentang tata beracara badan kehormatan DPD. Dan disarankan kepada DPR RI untuk membuat rancangan undang-undang tentang etika penyelenggara negara.

---

The related polemic whether or not holding the leadership of the DPD for the period 2017 - 2019 continues to be a hot issue to be discussed, even to the end of the management of the DPD. According to some legal experts, the replacement of the leadership of the DPD conducted in 2017 is not a legitimate change of leadership, because the change is considered to break the existing legal rules. But the problem is that there are currently no parties who can solve this problem. Therefore, the author conducted a study to find out how to resolve disputes in the internal DPD. Research carried out by juridical-normative method is by examining problems based on laws related to the laws and regulations that apply in Indonesia and comparing them with various countries. The results of this study are the problems that occur are ethical issues of members of representative institutions. Therefore, what was agreed to solve was the internal DPD itself through the Honorary Board of DPD. DPD, finally the refinement process is related to a difficult political evaluation to achieve justice. As an alternative to resolve this problem by completing the regulations of the DPD and establishing ethical standards for state administration. Thus, DPD agreed to regulate the rules regarding the procedure for the proceedings of  DPD. And agreed to DPR RI to draft a law on the ethics of state administrators."

"Penggunaan teknologi kini terus berkembang karena adanya kemudahan mengakses teknologi untuk mendapatkan informasi. Hal ini didukung dengan bermunculannya inovasi dalam penggunaan teknologi dan digitalisasi masyarakat di era disrupsi ini. Media sosial merupakan salah satu bentuk dari inovasi dan transformasi yang memungkinkan proses mediasi dimana individu menjadi 'terhubung melalui interaksi' pada lembaga sektor publik. Salah satu lembaga sektor publik yang menghimpun seluruh wilayah yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Tulisan ini menganalisis penggunaan dan produk media sosial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) seperti penyebaran informasi serta respon publik melalui akun resmi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang meliputi Website, Instagram, Twitter dan Facebook. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif. Dalam praktiknya, Humas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah mengimplementasikan komunikasi digital sebagai bentuk penetrasi dari teori gatekeeping, government public relations dan organizational information. Namun, Humas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) masih melakukan komunikasi satu arah dan kurang interaktif dengan masyarakat. Hasil studi ini menyarankan adanya komunikasi dua arah dan program kehumasan yang lebih melibatkan keikutsertaan masyarakat. Penelitian mengenai praktik Humas Pemerintah di media sosial pun kedepannya dapat menggunakan komunikasi strategis sebab aktivitas kehumasan memerlukan perencanaan yang bersifat kreatif.

---

The use of technology is now growing because of the ease of accessing technology to obtain information. This is supported by the emergence of innovations in the use of technology and the digitalization of society in this era of disruption. Social media is a form of innovation and transformation that enables mediation processes in which individuals become 'connected through interaction' in public sector institutions. One of the public sector institutions that brings together all regions in Indonesia is the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI). This paper analyzes the use and social media products of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) such as the dissemination of information and public responses through the official accounts of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) covering Website, Instagram, Twitter and Facebook. The research method used in this analysis is qualitative. In practice, the Public Relations of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) has implemented digital communication as a form of penetration of the theory of gatekeeping, government public relations and organizational information. However, the Public Relations of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) still conducts one-way communication and is less interactive with the community. The results of this study suggest two-way communication and public relations programs that involve more community participation. Research on government public relations practices on social media can also use strategic communication in the future because public relations activities require creative planning."