Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan dengan media (Media Relations) adalah salah satu aspek dari kegiatan lembaga Hubungan Masyarakat (humas) yang cukup penting dan strategis. Dikatakan demikian, karena media (diwakili oleh wartawan) sebagai mitra kerja humas memiliki fungsi penyampai informasi, mendidik dan membentuk opini publik melalui surat kabar atau majalah. Posisi media itu menjadi semakin penting bila respon publik dapat diterima dan dikomunikasikan kembali melalui media tersebut. Namun, pada prakteknya, untuk mencapai sebuah hubungan kerja yang baik antara humas dengan media tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun juga disadari adanya kesalingtergantungan hubungan kerja antara humas dengan media, tetapi tak jarang timbul kesalahpahaman dan koflik di antaranya. Konflik itu menjadi semakin hebat, bila humas tertimpa oleh suatu krisis citra perusahaan. Dilatari oleh kondisi tersebutlah, penulis mencoba mengkaji aspek hubungan dengan media sebagai salah satu fungsi humas, dengan mengambil kasus Humas PT. Merpati Nusantara Airlines, dengan kajian lebih mendalam di saat Humas Merpati menghadapi krisis citra perusahaan. Contoh krisis yang diniaksud adalah ketika Merpati menghadapi musibah kecelakaan pesawat dan ketika adanya pergantian direktur utama beberapa waktu silam. Hasil penggalian data melalui wawancara mendalam terhadap pejabat Humas Merpati dan lima wartawan - 4 surat kabar nasional (KOMPAS, Republika, Media Indonesia, Suara Karya) dan 1 majalah Gatra - beserta observasi hubungan media secara langsung, dapat diperoleh gambaran sebagai berikut : 1. Meskipun kedudukan Humas Merpati telah berada pada posisi yang cukup ideal dan strategis di dalam tubuh organisasi perusahaannya, namun ternyata kehadirannya di dalam sistem perusahaan kurang banyak berperan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik personal yang sangat mempengaruhi hubungan kerja, baik itu konflik dari luar (Departemen Perhubungan) maupun dari dalam (Manajemen). 2. Hubungan media yang dilakukan oleh Humas Merpati telah berjalan cukup baik. Namun, terlalu baiknya hubungan tersebut -- baik formal maupun informal - nampaknya Humas Merpati "memanfaatkan" hubungan tersebut dalam mempengaruhi media untuk urusan pemuatan berita. 3. Hubungan media di saat krisis, Humas Merpati belum menampakkan perannya dalam memberikan informasi kepada media massa. Dalam hal ini, Humas Merpati lebih berkonsentrasi kepada kegiatan yang bersifat internal, seperti protokoler penyelenggaraan acaranya."

"Membangun hubungan dengan media, menjadi penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan, ketika muncul sebuah issue yang dilansir oleh media, atau ada informasi yang memerlukan media sebagai sarana.Eksistensi Humas (Hubungan Masyarakat) dalam menjalankan fungsinya, yang salah satunya adalah membina hubungan dengan media (Media Relations) sangat dipengaruhi oleh bentuk dan lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Itulah yang mendasari penelitian, bagaimana humas sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam menyikapi hubungan media (Media Relations) ketika dilanda sebuah krisis/issue.PT. Perhutani (Persero) sebuah BUMN dibawah binaan teknis Dep Kehutanan, merupakan subyek penelitian, untuk mengetahui sejauhmana fungsi humas dilaksanakan. Hal ini terkait dengan karakteristik Perhutani (Persero) sangat unik, balk bidangusahanya pengelolaan hutan, disamping itu sebuah BUMN tidak lepas dari suasana birokratis.Dalam penelitian yang dilakukan, data diambil melalui metode kualitatif diskriptif, adapun prosedurnya melalui wawancara yang mendalam kepada pejabat humas Perhutani dart pejabat lainnya, begitu juga kepada tujuh wartawan - 6 surat kabar nasional (Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Republika, Pikiran Rakyat dan Kedaulatan Rakyat) dan 1 majalah Forum.Hasil penelitian, memberikan gambaran sebagai berikut :1. Ada kendala secara struktural, posisi humas sebuah BUMN dalam men jalankan fungsinya.2. Dalam menjalankan Media Relations, Humas BUMN dalam hal ini PT Perhutani(Persero) mengalami keterbatasan sebagai penyedia3. Penyelesaian krisis dari sebuah issue yang berkembang, Fungsi humas dilaksanakan secara fungsional, artinya satuan dalam organisasi dapat berfungsi sebagai humas.4. Sehingga ada anggapan Humas sebuah BUMN diposisikan sebagai lembaga pengundang wartawan saja, serta menangani protokoler sebuah acara dan dokumentasi."

"Krisis dalam suatu organisasi, merupakan masalah yang memerlukan perhatian dari semua pihak, baik dari pihak internal organisasi maupun dari pihak eksternal. Apalagi krisis yang kemudian berdampak pada pembentukkan citra organisasi tersebut. Bila organisasi tidak mampu mengatasi krisisnya, maka citra negatif yang akan diperoleh organisasi itu. Terutama krisis yang terjadi dalam organisasi yang dipandang memiliki suatu pengaruh dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan bantuan dari pihak Humas organisasi itu untuk membentuk citra positif organisasi tersebut. Thesis ini membahas strategi Media Center KPU dalam menangani pemberitaan krisis pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2004. Dipilihnya KPU dalam penulisan tesis ini, karena dalam Pemilu 2004 sekarang, kinerja KPU menjadi sorotan masyarakat terutama mengenai pengadaan logistik Pemilu. Yang menjadi kajian dalam tesis ini yaitu pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2004, Pembentukkan Media Center KPU adalah untuk membantu tugas - tugas Biro Humas KPU, terutama dalam hal membina hubungan dengan media massa sehingga terbentuk hubungan positif dengan media. Seperti diketahui terbentuknya citra negatif KPU di publik karena akibat pemberitaan media yang selalu menyudutkan KPU. Oleh karena itu Media Center sebagai pihak yang mewakili Biro Humas, sebagai Humas, Media Center menerapkan strategi dalam membina hubungan dengan media massa agar citra negatif tidak terbentuk terus.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Informan berasal dan pihak internal yaitu Wakil Kepala Biro Humas KPU, Media Adviser UNDP, Pimpinan pelaksana Media Center, Koordinator program. Pihak eksternal yaitu wartawan dari sebuah harian ibukota. Dokumen internal dan eksternal digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder.Dalam membangun citra positif KPU, Media Center berusaha mengembangkan hubungan yang baik dengan publik internal maupun publik eksternal. Hubungan dengan publik ekstemal terutama dilakukan dengan menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan media massa, hal ini terlihat bahwa setelah Pemilu selesai, bantuan dana dari UNDP ditiadakan, tetapi Media Center akan terus dilanjutkan keberadaannya walaupun nanti yang menjalankan Media Center adalah pars staf Biro Humas KPU sendiri bukan lagi dari pihak konsultan Public Relations. Taktik yang digunakan Media Center melalui pendekatan - pendekatan pribadi seperti pelayanan SMS broadcast. Strategi yang dilakukan Media Center sudah optimal, walaupun pemberitaan mengenai logistik Pemilu masih terus menyudutkan KPU, ini tidak lain disebabkan karena kinerja anggota KPU yang kurang optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh seorang wartawan dari harian ibukota.Visi dan Misi dibentuknya Media Center KPU adalah untuk membantu pihak KPU dalam membina hubungan dengan publik eksternal, khususnya wartawan. Dan juga untuk mensosialisasikan kegiatan KPU mengenai pelaksanaan Pemilu kepada publik melalui pemberitaan di media.Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa keberadaan Media Center dipandang positif oleh wartawan. Dan kesimpulan kami menyatakan hendaknya lembaga - lembaga pemerintah maupun swasta membangun Media Center yang sejenis dengan Media Center KPU."

"Kegiatan Humas merupakan suatu seni persuasi untuk mempengaruhi publik sasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang berpengaruh merupakan suatu fungsi dari kemampuan lembaga untuk menangani informasi yang dimilikinya yang kemudian digabungkan dengan penampilan organisasi yang berkualitas. Tujuan paling mendasar dari kegiatan ini adalah untuk menolong organisasi di dalam membentuk, mengadakan dan memelihara hubungan yang memuaskan antara dan diantara unit-unit yang mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan.Penelitian yang diadakan di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang peran, tugas dan kegiatan serta penilaian publik sasaran mengenai peranan Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah, terutama dalam era otonomi daerah, di mana penyelenggaraan pembangunan menjadi wewenang dari pemerintah daerah yang bersangkutan dan karena itu partisipasi aktif dari masyarakat menjadi tulang punggung dari penyelenggaraan pembangunan tersebut.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain penelitian studi kasus. Merujuk pada kasus yang diteliti, penelitian ini bersifat single case holistic, karena hanya ada satu kasus yang akan diteliti dan hanya melihat satu unit of analysis, yaitu di level organisasi atau lembaga saja, yaitu Pemda Kabupaten Lampung Tengah, dengan satu kasus yang akan dianalisis, yaitu pelaksanaan kegiatan Humas di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah. Data dikumpulkan melalui wawancara kepada sejumlah narasumber, baik secara internal maupun eksternal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah dinilai sudah cukup baik oleh sebagian besar publik sasaran, karena tugasnya baik sebagai penyampai informasi pembangunan maupun menampung aspirasi dari masyarakat sudah dilakukan dengan cukup baik. Bagian Humas bahkan dinilai cukup kooperatif di dalam memberikan informasi kepada publik. Media komunikasi yang digunakan oleh Bagian Humas juga dirasakan sudah cukup baik dan memadai, karena ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi.Tetapi, posisi Bagian Humas di Pemda Lampung Tengah yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat Bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktivitasnya. Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya balk sebagai penyampai informasi kepada masyarakat maupun sebagai pengumpul dan pengolah informasi dari masyarakat, karena Bagian Humas tidak dapat memutuskan sendiri setiap keputusan yang akan diambil, tetapi harus membicarakannya terlebih dahulu dengan Dinas I instansi terkait. Kedudukan humas yang masih sangat lemah ini membuat tugas humas menjadi tidak jelas.Tetapi, untuk meningkatkan peran Humas di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Lampung Tengah, secara akademik direkomendasikan perlunya pemikiran lanjutan dari para pemimpin puncak untuk merumuskan ulang peran dan wewenang yang lebih strategis bagi Humas di dalam menjalankan fungsinya sebagai Komunikator. Selain itu perlu juga ditingkatkan kemampuan kerja dan ketrampilan berkomunikasi dari para petugas Humas yang ada di Bagian Humas Pemda Kabupaten Lampung Tengah."

"Peranan hubungan masyarakat atau public relations (PR) semakin dirasakan penting dalam menunjang keberhasilan program komunikasi perusahaan secara umum, maupun secara khusus dalam lingkup kegiatan pemasaran, baik pemasaran produk maupun jasa. Kegiatan ini umum dikenal sebagai marketing public relations. Sejalan dengan semakin dirasakan pentingnya dukungan PR, maka humas internal ataupun konsultan PR semakin pula diperlukan. Tesis ini menelaah kekuatan, kelebihan serta kekurangan dan kelemahan humas internal dan konsultan PR, dalam menjalankan peranannya ditinjau dari evaluasi kegiatan media relations dalam konteks marketing public relations. Industri yang menjadi bahan telaah adalah penerbangan, khususnya pembukaan jalur penerbangan baru Jakarta-Melbourne. Pemilihan industri penerbangan adalah karena sifatnya yang rentan terhadap krisis sehingga dukungan PR mutlak diperlukan. Tujuan penelitian adalah memberi masukan dan penimbangan dalam penetapan pilihan untuk mengelola secara internal divisi humas, atau memanfaatkan jasa konsultan, atau memakai kombinasi ke duanya. Dan bagaimana mengevaluasi kegiatan media relations sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan kualitas hubungan yang ada. Evaluasi dilakukan atas tahap persiapan dan implementasi program media relations, yaitu isi dan format materi informasi ke media massa, analisis isi liputan, dan wawancara dengan lima media massa berjangkauan nasional. Analisis isi liputan mengacu pada sistim skoring Quentin Bell. Metode penelitian adalah deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan sistim skoring Bell bermanfaat untuk menganalisa isi liputan secara sederhana namun meliput hampir semua aspek yang mewakili karakteristik yang dianggap panting oleh media. Hasil lainnya adalah kriteria keberhasilan media relations bukan kuantitas tapi kualitas liputan. Merpati Nusantara Airlines memperoleh liputan secara luas tapi dari sisi kualitas memiliki nilai skor lebih rendah dibandingkan Ansett Australia Airlines, sehingga kegiatan media relations Ansett Australia dikatakan lebih berhasil. Penerapan evaluasi dalam jangka panjang akan memungkinkan proyeksi hasil analisis kualitas kegiatan media relations secara lebih tepat. Data yang ada akan bermanfaat untuk memahami kelemahan dan kekuatan program PR dan karakteristik media secara lebih akurat, sehingga upaya perbaikan dan perencanaan dapat dilakukan lebih efektif. Sesuai tujuan dan karakteristik perusahaan, maka pilihan Merpati Nusantara Airlines untuk rnengelola humas secara internal sudah tepat, demikian pula Ansett Australia Airlines dalam memanfaatkan konsultan PR. Namun dalam melaksanakan peranan dalam media relations, hasil wawancara menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas masing-masing. Guna meningkatkan kinerja praktisi PR, penulis menyampaikan saran: diterapkannya analisis isi liputan secara intensif, ditingkatkannya upaya mendukung citra perusahaan bagi humas internal, dan pemahaman produk lebih mendalam oleh konsultan PR. Praktisi PR perlu lebih proaktif menjalankan peranannya dalam media relations. Evaluasi kegiatan PR secara berkala dan berkesinambungan perlu dilakukan, baik melalui analisis isi liputan maupun dengan membuka forum komunikasi dengan media massa sebagai mitra utama."

"Perkembangan Bank di Indonesia saagat pesat, dari masa kejayaan bank, masa krisis ekonomi, kemudian sekarang bangkit lagi. Demikian juga yang terjadi pada BD, setelah merger dengan Sembilan bank dan keluar dari BPPN, maka BD yang sekarang telah berubah dengan meningkatkan kinerja karyawan, serta meluncurkan logo baru beserta visi dan misinya pada bulan Augustus 2002. Untuk mendukung hal itu, maka humas BD mempunyai strategi komunikasi dalam membangun citra perusahaan kepada khalayaknya.Penelitian ini melihat upaya-upaya humas BD dalam membangun strategi komunikasi citra perusahaan.Metode penelitian ini menggunakan kajian diskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus dari Bank Danamon di Jakarta. Metodologi kualitatif sebagai prosedure penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Bogdan and Taylor, 1975 5). Dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, penelaahan dokumen, dan data yang lain untuk menguraikan suatu kasus secara rinci, dapat dilihat apa yang telah dikerjakan humas BD dalam membangun citra perusahaan, maka sesungguhnya penelitian ini juga bersifat penelitian evaluatif dampak (akhir).Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisisnya adalah humas BD, sedangkan unit observasinya individu. Informasi didapat dari humas BD, karyawan BD, nasabah BD dan wartawan.Hasil wawancara dan pengamatan mendapatkan bahwa citra sebuah bank berhubungan erat dengan kepercayaan. Diperlukan waktu yang lama untuk membentuk sebuah citra perusahaan. Citra akan teriihat atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra) masuk ke saringan perhatian (attention filter) dan dari situ menghasilkan peran yang dapat dimengerti atau dilihat (perceived message), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya citra (M.Wayne de Lazier, 1976: 44). Dari hasi penelitian ini didapat kesimpulan bahwa citra BD sudah positif difihat dari publik internal maupun publik eksternal.Saran dari peneliti adalah citra BD yang positif perlu dipertahankan dan dimaintain, karena perbankan erat hubungannya dengan kepercayaan. Begitu kepercayaan nasabah terhadap suatu bank menurun, maka untuk memulihkan kepercayaan tersebut sukar sekali."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fungsi humas pemerintah sebagai jembatanpenghubung antara pemerintah dengan publiknya. Humas menggunakan mediahumas sebagai alat penyampai pesan terkait dengan kebijakan maupun peraturanuntuk mencapai tujuan program komunikasi yang telah dirancang. Tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh media humasterhadap tujuan program komunikasi melalui hipotesis.Penelitian ini menggunakan metode proporsional simple random sampling.Sampel dari populasi dalam penelitian ini adalah publik eksternal yang merupakanpemohon dokumen sertifikasi sebanyak 97 orang yang berada di lingkungankantor pelayanan UPT BBKP Tanjung Priok. Metode pengumpulan data yangdigunakan adalah data primer melalui kuisioner dan juga data sekunder dari arsipatau dokumen. Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif, denganmenggunakan korelasi product moment, analisa regresi, uji t dan uji F. Hipotesisyang diuji dalam penelitian ini terdiri atas 21 hipotesis. Dengan menggunakanteknik pengolahan dan analisa data, penelitian ini menemukan hubungan yangpositif dan berpengaruh antara media humas dengan tujuan program komunikasi.Media humas yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan programkomunikasi adalah identitas lembaga, broadcast media dan internet.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the government's public relations function as amediator between the government and the public. Public Relations using themedia as a public relations tool messenger associated with policies andregulations to achieve the purpose of the communication program that has beendesigned. The purpose of this study was to determine how the media influencespublic relations program for the purpose of communication through hypothesis.The aim of this research is to find out how the effect of public relations againstprogram purposes of communication those hypotheses.The method of this research is proportional simple random sampling. Thepopulation and sample in this research is the external public as the applicant'scertification documents as much as 97 people who were officer EnvironmentMinistry UPT BBKP Tanjung Priok. And the data used are the primary byquestionnaire and also the secondary from archive or document. This research wasquantitative analysis, using correlation product moment analysis of regression, ttestand F-test. There were 21 hypothesis tested in this study. By using thetechniques of processing and data analysis, the study found a positive relationshipbetween the public relation media with the purpose of communications program.Media public relations influential significantly against program purposescommunication is the identity institutions, a broadcast media and the internet."

"Salah satu kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang paling tidak populer di mata rakyat adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Yudhoyono telah menaikan harga BBM dua kali. Pertama, pada bulan Maret 2005 dan kedua, pads bulan Oktober 2005. Dua keputusan Presiden Yudhoyono ini, merupakan keputusan yang sangat berani dan hesaran kenaikannya di luar perkiraan banyak pihak, sehingga memancing reaksi yang cukup keras.Untuk mendapatkan dukungan dan pengertian rakyat serta untuk mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, Presiden Yudhoyono melakukan komunikasi politik yang cukup intensif. Dalam melakukan komunikasi politik ini, selain dilakukan secara langsung, Presiden Yudhoyono juga memerintahkan institusil lembaga yang berada di bawahnya untuk aktif membantu melakukan komunikasi politik. Salah satu institusi dimaksud adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.Penelitian ini difokuskan pada kebijakan Presiden menaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam tipe penelitian etnografi. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa key informan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu inernal key informan dan ekstemal key informan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi humas dalam komunikasi politik kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dalam sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ? Jadi penelitian ini merupakan sebuah studil analisis tentang fungsi (functional analysis) dan bukan studi tentang efektifitas atau dampakl basil aktifitas lembaga humas. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi humas tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap aktifitas- aktifitas yang dilakukan oleh Depkominfo dalam konteks kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2005 ini.Sebagai bahan rujukan dalam melakukan analisis terhadap fungsi humas yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika ini, penulis menggunakan konsep tentang fungsi pumas dart Scott M. Cutlip dan Allen H. Centre (Kusumastuti, Frida 2002:23) yang mengatakan bahwa fungsi humas meliputi :1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal batik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan/ organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik pada perusahaan/ organisasi;3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk kepentingan umum.4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, balk internal maupun eksternal.Dart hasil penelitian, diketahui bahwa Depkorninfo, dalam melakukan komunikasi politik Presiden Yudhoyono tentang kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005, telah melaksanakan sebagian dari fungsi kehumasan sedangkan sebagian fungsi kehumasan yang lain, belum dilakukan oleh Depkominfo. Selain itu, dari penelitian ini, jugs terungkap bahwa Depkominfo belum memiliki Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis dalam menghadapi situasil kondisi krisis, sehingga penanganan komunikasi krisis masih bersifat ad hoc.Temuan lain adalah ternyata dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan kenaikan BBM ini, Depkominfo tidak menugaskan pejabat strukturall unit kerja yang memang bertanggung jawab untuk hal tersebut, untuk memimpin kegiatan ini, misalnya, Kepala Badan Informasi Publik atau Direktur Jenderal Samna Komunikasi dan Diseminasi Informasi, sehingga tidak mengherankan jika dalam operasionalisasi tugas- tugas yang dibebankan tersebut, tidak maksimal hasilnya.Untuk pelaksanaan tugas- tugas sejenis yang dibebankan oleh Presiden kepada Depkominfo di masa depan, disarankan agar Depkominfo menerapkan fungsi kehumasan seutuhnya dan menugaskan pejabat stru kturall unit kerja yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tugas yang diemban tersebut, sehingga hasil akhir yang lebih maksimal dapat lebih diharapkan.Dalam konteks menghadapi situasi dan kondisi krisis, disarankan agar Depkominfo merumuskan/ menyusun Standard Operating Procedure (SOP) tentang komunikasi krisis. Dengan adanya SOP yang baku ini, jika terjadi situasi atau kondisi krisis, Depkominfo dapat menjadi lebih siap sehingga penanganan komunikasi krisis tidak lagi bersifat ad hoc, tetapi menjadi lebih terencana dan sistematis.Sebagai implikasi akademis dari penelitian ini adalah perlunya dilakukan studi lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur efektifitas/ dampak aktifitas lembaga humas seperti Departemen Komunikasi dan Informatika."

"Humas pada Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi kebijakan. UAN yang merupakan kebijakan yang masih terbilang Baru dikeluarkan oleh Diknas, menjadi berita yang cukup kontroversial di media massa. Dengan tugasnya untuk sosialisasi kebijakan UAN maka Humas Diknas mempunyai strategi dengan menggunakan berbagai jenis media dalam sosialisasi.Media massa yang dipilih oleh Humas Diknas daiam mensosialisasikan Kebijakan UAN kepada masyarakat. Perlu adanya kegiatan Humas yang berhubungan dengan media massa dan wartawan di Diknas. Strategi apa yang digunakan Humas dan kegiatannya dengan press relations dalam sosialisasi kebijakan UAN.Tesis ini akan membahas mengenai kegiatan Humas Diknas dalam Sosialisasi Kebijakan UAN. Strategi apa yang digunakan Humas Diknas; Hambatan-hambatan yang dihadapi Humas; Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk sosialisasi kebijakan UAN; Dan Hubungan Humas dengan media massa terutama wartawan. Penelitian ini mengambil kasus sosialisasi kebijakan UAN pada Humas Diknas.Peneliti dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep dari Jefkins dan lainnya. Konsep yang digunakan adalah konsep-konsep humas dan hubungan pers. Humas Frank Jefkins ( Jefkins, 2003 :10) dalam bukunya Public Relations : humas adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Hubungan pars (Press Relations) menurut Frank Jefkins (2003 :113) adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi PR dalam rangka : menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam terhadap informan. Penelitian ini merupakan penelitian yang kualitatif yang hasilnya akan dituangkan secara naratif deskriptif.Dari penelitian ini maka akan dibuat kesimpulan dan saran. Humas Dinas telah melakukan kegiatan press relations yang dijalankan oleh bagian penerangan. Sosialisasi kebijakan UAN dengan melibatkan wartawan. walaupun peran Humas pad Diknas tidak maksimal namun Humas berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan perannya."