Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTelah tiga tahun program jamsostek berjalan belum semua tenaga kerja perusahaan menjadi peserta JPK Jamsostek. Data awal tahun 1996 kepesertaan JPK Jamsostek di DKI Jakarta hanya 3,85% dari kepesertaan program Jamsostek seluruh ( paket A + B ). Dan selama ini belum dilakukan evaluasi terhadap tanggapan dari peserta terhadap JPK Jamsostek. Persepsi manajer personalia perusahaan peserta merupakan salah satu bentuk tanggapan terhadap JPK Jamsostek. Sehingga pertanyaannya adalah; Bagaimana persepsi manajer personalia perusahaan peserta terhadap JPK Jamsostek yang meliputi manfaatnya, benefitnya, biayanya, kualitas pelayanannya, peraturannya dan aksesibilitasnya ?. Dan apakah perbedaan persepsi tersebut berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya ?. Serta variabel apa yang paling dominan perannya terhadap tingkat kepesertaannya?. Desain penelitian ini "Cross Sectional? dan merupakan studi observasi melalui survei wawancara terhadap 50 responden yang sebagian besar berasal dari perusahaan manufaktur. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS for Win, untuk menggambarkan proporsi masing-masing variabel ( univariat ), bivariat dengan "uji independen dua faktor Chi-Square" dan multivariate dengan ?UP Regresi Logistik". Hasil penelitian secara univariat menunjukan bahwa sebagian besar tingkat kepesertaannya tinggi (> 95%), dan sebagian besar persepsi responder terhadap JPK Jamsostek adalah bermanfaat, benefitnya kurang memenuhi, biayanya sedang cenderung mahal, kualitas pelayanannya sedang cenderung buruk, peraturannya cukup baik, aksesibilitasnya sedang cenderung sulit, serta kebijakan perusahaannya baik. Sedangkan berdasarkan analisa bivariat selain perbedaan persepsi terhadap manfaatnya dan terhadap peraturannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya, juga perbedaan kebijakan perusahaannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya. Dan berdasarkan analisa multivariat menunjukan bahwa kebijakan perusahaan (variabel konfounding) merupakan variabel determinan terhadap tingkat kepesertaan, dibanding persepsi peraturan dan persepsi manfaatnya Kesimpulan penelitian bahwa tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan yang rendah pada JPK Jamsostek dipengaruhi oleh buruknya kebijakan perusahaan dalam perlindungan SDM, buruknya persepsi terhadap peraturannya dan buruknya persepsi terhadap manfaatnya. Sedangkan saran penelitian perlu desain benefit dengan kualitas yang berjenjang, asimilasi benefit dengan asuransi swasta, memanfaatkan jasa broker dalam kerja sama dengan PPK, serta melakukan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan.Daftar bacaan : 21 ( 1988 -1995 )

---

The Personal Manager Perception of Company Participant to the Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek and Its Association With The Participation Level of Employees, in DKI Jakarta on Year 1996It has been three years since the Jamsostek Program implemented but not all the company employees yet became participant of the JPK Jamsostek. According to the data from the end of the year 1995, the participant of the JPK Jamsostek program in DKI Jakarta reaches only 3,85 % of the total participant Jamsostek program. No evaluation has been carried out so far regarding response to the JPK Jamsosotek program from the participant.

The perception of the company Personal Manager as a response to the JPK Jamsostek. That is why the form of the question is; How those Personal Manager perceive the JPK jamsostek that covering advantage, Benefit, Cost, Service quality, Rules and Accessibility. Does the different of that perception have an associate to the level of participation ?. What kind of variable acts as the most dominant part against the level of participation ?.

Design of this research base on "the Cross - Sectional" method and was an observation study which survey through interviewing of 50 respondents' majority came from industry manufacture company. Statistical analysis utilized SPSS software for windows that show proportion each variable ( Univariable ), Bivariabel analysis using an independence test of two factor of chi-square, Multi variable using a Logistic Regression.

The results of univariable research show mostly a high level of participation ( a 95% ), mostly respondent have a perception that it is useful, but the benefit is not sufficient fulfilled, cost ranking from moderate to expensive, service quality ranking from moderate to bad, rules is good enough, Accessibility from moderate to difficult and company policy is good. On the basis of bivariabie analysis there are different perception about benefit and rules that is associate to the level of participation. Also there is a different company policy that is associate to different level of participation. The results of multivariable analysis show the company policy ( confounding variable) is a determination variable against level of participation compare to the perception of rule and advantage.

The result of this research is most affected the low level of participation of company employees in JPK Jamsostek is imperfect company policy in protecting human resources, and also the personal manager perception regarding its rule and advantage which are not good enough.

The research suggestion the necessity to design a benefit with a rank of quality service, to assimilate the benefit with the benefit of private insurance company, to utilized broker in join operation with provider end law enforcement effort to support the activity to increase level of participation.

Library & reference : 21 ( 1998 d 199G ). "

"Latar Belakang: Jamkesda merupakan kebijakan ata pemerintah pro rakyat miskin untuk memenuhi hak kesehatan mereka sesuai amanat undang undang. Dinkes Kabupaten Nganjuk melaksanakan mas sosialisasi dengan melibatkan seluruh kekuatan lokal di masyarakat, hingga pada Tahun 2012 terjadi Jamkesda mencapai kepesertaan peningkatan aria ng tertinggi di Jawa Timur. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk mengetahui akselerasi kepesertaan Jamkesda dan fenomena kunjungan peserta Jamkesda menurut kelompok umur di Kabupaten Nganjuk. Tahun 2012 otor Metode: Penelitian Diskriptif dengan rancangan cross sectional. Populasi adalah Instansi pemerintah gizi Kabupaten Nganjuk, dengan sampel adalah seluruh Instansi pengelola Jamkesda. Unit analisis adalah ara institusi. Responden adalah pejabat yang mengelola Jamkesda. Hasil: Jamkesda di Kabupaten Nganjuk u di terintegrasi pada tugas pokok Subbid Seksi Pelayanan mah Khusus dan Pembiayaan Kesehatan. Pada tahun 2012 mencapai kepesertaan Jamkesda tertinggi se Jawa Timur. Penguatan sosialisasi berupa social aan support dan advocacy serta penggunaan media bertujuan untuk mempercepat health coverage dan sekaligus untuk tercapainya local menghilangkan alah penggunaan Surat Keterangan Miskin untuk berobat. Fenomena kunjungan berobat bervariasi jumlahnya tiap kecamatan, tertinggi adalah Kecamatan Nganjuk adalah (11,18%). Perempuan (56,01%)berobat di puskesmas yakit lebih tinggi dari laki-laki (43,99%), khususnya umur 15-k 54 tahun, penyakit terbanyak adalah hipertensi."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"ABSTRAKJSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT

JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."

"Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI. Latar belakang penelitian adalah adanya program jaminan sosial milik pemerintah daerah di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan sosial di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya koordinasi dan sharing sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat."

"Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda"

"Jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), di luar negeri disebut social security system, merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan banyak negara di dunia. Negara-negara yang melaksanakan program jaminan sosial ini bergabung dalam organisasi International Social Security Assosiation (ISSA) dan sampai tahun 1997 anggota ISSA tercatat sebanyak 172 negara.Program jamsostek sebagaimana umumnya yang berlaku secara internasional, mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu : memberikan perlindungan dasar, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, kepesertaannya bersifat wajib (compulsory) bagi semua tenaga kerja, tanpa seleksi, pembiayaan ditanggung bipartite (pengusaha - tenaga kerja) atau tripartite (pengusaha - tenaga kerja - pemerintah), besar manfaat jaminan tidak dikaitkan langsung dengan besar iuran, karena mengandung subsidi silang.Dari catatan sejarah jaminan sosial, program ini berawal dari asuransi kesehatan yang dilaksanakan mulai tahun 1883 di Jerman di bawah Kanselir Otto van Bismarck. Indonesia sendiri sudah mulai merintis progam jaminan sosial bagi tenaga kerja dua tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja. Tapi baru tahun 1977 ada Iembaga sendiri, yaitu Perum Astek dengan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek). Kemudian tahun 1992, dasar hukum yang semula Peraturan Pemerintah ditingkatkan menjadi Undang-undang, dan programnya berganti nama dari Astek menjadi Jamsostek.Menjelang akhir tahun 1997, PT Jamsostek (Persero) selaku satu-satunya badan penyelenggara program jamsostek yang ditunjuk pemerintah, mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pengusaha dan tenaga kerja, akan tetapi juga para tokoh masyarakat. Dampak yang dirasakan adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap PT Jamsostek (Persero). Mengingat program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat tenaga kerja, maka perlu segera dilakukan reformasi jamsostek agar kepercayaan masyarakat bisa kembali, dan lebih dari itu agar manfaat jaminan program jamsostek ini bisa lebih baik dari sekarang. Selain itu, sumber daya manusia harus lebih profesional, karena ada kecenderungan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi monopoli, sehingga harus bersaing dengan usaha sejenis yang mulai muncul."

"ABSTRAK<>br>Jaminan Sosial adalah fondasi keamanan ekonomi bagi jutaan pensiunan dan penyandang cacat. Sebagian besar program jaminan sosial menggunakan sistem Pay-As-You-Go. Dalam sistem Pay-As-You-Go pekerja saat ini dikenai pajak dari penghasilan mereka saat ini dan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang telah pensiun. Makalah ini mengkaji bagaimana kebijakan keamanan sosial mempengaruhi kesejahteraan individu dan pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACT<>br>Social Security is the foundation of economic security for millions of retirees and disabled persons. Social Security is largely a pay as you go program which means the income of people at working age are taxed and the tax money t goes to the currently retired. This paper examined how social security policy affect the welfare of individuals and economic growth in the new steady state of the economy."

"Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2014 resmi memulai era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana didalamnya terdapat satu program pemerintah yaitu “Koordinasi manfaat” skema CoB ini diharapkan meningkatkan pelayanan bagi peserta yang mampu membayar lebih. Dalam implementasinya terdapat beberapa kendala yang pada akhirnya diperbaiki dengan mengeluarkan peraturan baru. Dengan peraturan baru tersebut masih terdapat beberapa keluhan serta kendala dalam implementasinya. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS kesehatan dan asuransi komersial khususnya di RSPI-Pondok Indah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan adalah teori evaluasi program menurut Dale (2002). Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas skema “koordinasi manfaat” antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Komersial di RSPI- Pondok Indah masuk kedalam kategori tidak efektif. Hal tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi menurut dale (2002) yakni Input, Proses, dan Output masuk ke dalam kategori tidak efektif. Dalam implementasinya, skema “koordinasi manfaat” masih terdapat banyak kendala, kendala ini dilihat dari persepsi pengguna diantaranya sosialisasi yang kurang kepada para petugas yang bekerja; kurang efisiennya waktu pelaksanaan; ketersediaan informasi yang kurang; kurangnya pemantauan; tidak adanya badan khusus yg mengawasi; serta perbedaan produk antar stackholder yang menyebabkan skema tersebut berjalan tidak efektif.

---

Since January 1 2014, Indonesia officially started the National Social Security System (SJSN) era in which there is a government program named "Coordination of Benefits". In its implementation there were several obstacles which were eventually addresed through the issuance of new regulation. With the new regulation, there are still some complaints and obstacles in its implementation. This issues become the background of this study which aims to analyze user’s perception on the effectiveness of the CoB scheme between social insurance and commercial insurance, especially in RSPI-Pondok Indah. This research uses a quantitative approach with quantitative data collection techniques through surveys and secondary data through literature study. The main theory used is the program evaluation theory according to Dale (2002). The results showed that the effectiveness of the "Coordination of Benefits" scheme between BPJS Health and Commercial Insurance in RSPI-Pondok Indah is classified as ineffective. This is based on 3 (three) dimensions according to Dale (2002) namely Input, Process, and Output falls into the ineffective category. In its implementation, the CoB scheme still has many obstacles which can be, seen from the user's perception including the lack of socialization to the working officers; inefficient implementation time; lack of available informations available; lack of monitoring; the absence of a special supervisory body; as well as product differences between stackholders that cause the scheme to run ineffectively"