Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai implementasi kebijakan. di Indonesia masih jarang dilakukan. Studi implementasi sendiri mulai nampak pada awal tahun 1970-an. Sampai akhir Repelita V penelitian mengenai Implementasi kebijakan, khususnya permukiman kumuh masih terbilang langka. Permukiman kumuh di kota-kota besar disebabkan oleh besarnya laju urbanisasi yang tinggi. Laju urbanisasi Kotamadya Ujung Pandang 1,8 %, angka tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Kotamadya Ujung Pandang yakni 1,7 %. Penanggulangan masyarakat yang bermukim pada wilayah-wilayah kumuh belum mempuayai suatu model implementasi yang baku. Sistem yang mengatur mengenai proyek dan program yang diimplementasikan belum memadai, terutama menyangkut komunikasi (Communication), sumber daya (resources), disposisi atau sikap (disposition or attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Dari pemikiran di atas penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan permukiman Kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dalam penelitian im dikaji mengenai (1) sejauh mana implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (2) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Implementasi kebijakan pemukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang dilakukan oleh beberapa departemen, instansi, dan organisasi kemasyarakatan. Departemen yang terkait antara lain: Depattemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum, masing-masing pada tingkat I (Propinsi) dan tingkat II (Kotamadya), Dinas Kesehatan bekerja sama BKKBN. Semua Departemen dan Dinas tersebut bekerja sama dengan Pemerintah daerah Kotamadya antara lain: Bappeda Tingkat II, Bangdes, Kecamatan dan kelurahan serta lembaga-lembaga dan organisasi yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang belum terlaksana secara maksimal. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peranan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan permukiman kumuh tersebut. Pengaruh implementasi kebijakan publik terutama menyangkut sistem komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan permukiman kumuh antara lain faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ini terakumulasi menjadi satu ke dalam sistem kehidupan masyarakat kumuh di Kotamadya Dati II Ujungpandang. "

"ABSTRAK Kebijakan dalam menangani masalah pemukiman kumuh menunjukkan adanya kecenderungan yang mengarah pada usaha untuk menyingkirkan pemukiman beserta penghuninya dari kawasan yang menjadi tempat bernmukimnya. Kebijakan pemerintah yang demikian ini dilatarbelakangi oleh kepentingan bahwa kawasan perkotaan sedapat mungkin harus bersih dari keberadaan pemukiman yang kumuh (slum area). Di lain pihak, masyarakat dengan keterbatasan yang dimilikinya mempunyai kepentingan untuk memperoleh lahan yang dapat digunakan untuk bermukim. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat . Suatu hal yang jarang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, bahwa penataan atau pengelolaan suatu kawasan pemukiman. yang kumuh dapat dilakukan tanpa harus menggusur para pemukim yang menempati kawasan tersebut. Hal ini ingin menegaskan bahwa masyarakat yang bermukim di pemukiman kumuh perlu diberi suatu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dalam mengelola permkimannya. Dengan demikian kebijakan yang dibuat sebaikaya mengarah pada suatu pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya prakarsa serta partisipasi yang muncul dari masyarakat pemukim, temyata mampu mengelola kawasan pemukimau yang semula merupakan pemukiman yang kumuh menjadi suatu pemukiman yang layak untuk dihuni. Pengelolaan yang dilakukan tersebut didasarkan pada suatu konsep yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan nama Konsep Tri Bina yang mencakup Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemukim yang didasarkan pada konsep tersebut, ternyata dapat mengintegrasikan antara kepentingan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan masyarakat pemukim itu sendiri di lain pihak. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dapat lepas dari peran serta tokoh-tokoh masyarakat serta kelompok kelompok yang ada diluar pemukiman tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat ikut serta dalam menangani masalah munculaya pemukiman kumuh tersebut. Berdasarkan kasus yang diambil dari kawasan pemukiman di Daerah Aliran Sungai Code Kotamadya Yogyakarta maka hal ini dapatlah dijadikan suatu usulan model percontohan, mengingat pemerintah juga masih mempunyai keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pemukiman yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada pada lapisan bawah."

"Salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional adalah jumlah penduduk yang besar. Apabila mereka itu dibina dengan baik, dapat dikerahkan sabagai sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar itu dapat pula menjadi faktor penghambat dan merupakan titik rawan dalam mata rantai pembangunan nasional. Dalam kenyataan besarnya jumlah penduduk dan penyebarannya yang tidak merata seringkali nenimbulkan kondisi yang kurang sehat dalan bidang sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, mengingat rendahnya pendidikan dan kondisi kesehatan. Menurut data statistik, pertumbuhan penduduk dan angkatan keria pada kurun waktu 1981-2010 dapat diganbarkan sebagai berikut. Dalam dasawarsa 1961-1971. Laju pertumbuhan penduduk kira-kira sebesar 2,1 2 pertahun, sedangkan.pada kurun waktu 1971-1980 dan 1980-1985 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,3 2 dan 2,1 2 pertahun. Kurun waktu 1990-2000 pertumbuhan penduduk."

"Kecepatan migrasi dari desa-kota dan pertumbuhan alami yang pesat menjadi penyebab peningkatan permukiman yang buruk di Jakarta. Permukiman ini dikategorikan ke dalam slum dan squatter areas. Bagaimanapun, kebanyakan permukiman tersebut masih kurang memadai dalam persyaratan kesehatan yang memunculkan masalah lingkungan dan risiko yang kritis. Hal ini berdampak tidak hanya pada penduduk di sana namun juga pada keseluruhan kota.Untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkontribusi dalam permukiman yang buruk adalah dengan mengamati dua tempat yang memiliki sejumlah kondisi yang berbeda. Kedua tempat ini terletak di tengah kota. Keduanya memiliki sarana-prasarana yang mencukupi tetapi kurang dalam pelayanan dasar.Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas permukiman yang buruk terutama dipengaruhi oleh lokasi permukiman. Akhirnya, lokasi ini menciptakan elemen-elemen fisik yang membentuk pola permukiman.The rapid rural-urban migration and high natural population growth rates are the causes of the increasing number of poor settlements in Jakarta. Those can be categorized into slum and squatter areas. However, most of them are still inadequate requirements for healthy human settlements which lead to critical environmental problems and risks. Those are seriously affected not only their inhabitants but also impacted the whole city.

To identify things that contribute in making poor settlements is by observing two places which have some different conditions. Both places are located in the center of cities. They have adequate facilities-infrastructures in neighborhood but lack basic services.

The result shows that poor settlements are influenced especially by the location. Finally, the location creates physical elements which establish settlements patterns."

"ABSTRAKTidak meratanya kesempatan kerja menyebabkan lahan-lahan marjinal di Jakarta menjadi tempat bermukim para migran yang datang untuk mencari kerja. Permukiman kumuh kaum urban di tanah-tanah marjinal banyak dijumpai terutama di sekitar pusat perekonomian. Karakteristik permukiman kumuh berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran dan tipologi permukiman kumuh di salah satu Kecamatan paling padat di Jakarta, yakni Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Identifikasi karakteristik permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan citra satelit here 2016. Hasil pengolahan data dan validasi lapangan selanjutnya dianalisis dengna menggunakan metode overlay peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh tersebar terutama di sepanjang sungai dan rel kereta, yakni di tanah-tanah negara. Semakin jauh dari sungai dan rel kereta, kualitas permukiman semakin baik. Fasilitas dan utilitas permukiman semakin lengkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah marjinal yang dimiliki oleh negara mudah dikuasai dan dikembangkan sebagai lokasi bermukim walaupun dengan utilitas yang sangat terbatas.

---

ABSTRACTIn migration to Jakarta is very high. This phenomenon hapened because informal job opportunity in Jakarta is more extensive then in other areas of Indonesia. Migrants with limited capital and skills do not have opportunity to reside in formal housing. They only can afford housing in slum areas. Urban slum settlements in marginal lands are found mainly around the economic center. The characteristics of slums vary according to their location. The purpose of this research is to identify the distribution and typology of slums in one of the most densely populated districts in Jakarta, namely Pademangan Subdistrict, North Jakarta. Identification of the characteristics of slums is done using satellite images here 2016. The results of data processing and field validation are then analyzed by using map overlay method. The results show that slums are scattered mainly along rivers and railways, which are in state lands. The further away from the rivers and railways, the quality of the settlements is better, settlement facilities and utilities are more complete. This study shows that marginal lands owned by the state are easily utilized and developed as a residential area even with very limited utility."

"Sebagai wilayah terdepan penyangga DKI Jakarta, Kotamadya Dati II Tangerang mempunyai beberapa fungsi, dan salah satu fungsi terpentingnya adalah sebagai wilayah pemukiman guna menampung sebagian dan kelebihan penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan pada tahun 2000 akan berjumlah 23 juta jiwa sedangkan kemampuan maksimalnya adalah 12 juta jiwa. Berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah Tingkat I Jawa Barat maka wilayah yang diarahkan sebagai wilayah pemukiman di Kotamadya Dati II Tangerang adalah Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Cipondoh. Saat ini pada wilayah-wilayah tersebut telah terdapat beberapa lokasi perumahan. Salah satunya adalah Per umahan Modernland Cipondoh seluas 770 ha yang dibangun oleh pengembang swasta. Permasalahannya adalah: apakah perumahan yang ada di wilayah Kotamadya Tangerang telah memiliki fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang memadai sesuai dengan yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang mengatur penyediaan fasos dan fasum yang harus ada dalam suatu perumahan; apakah fasos dan fasum yang tersedia cukup memadai bagi masyarakat penghuni perumahan. Untuk itu, penelitian ini berusaha menjawabnya dengan metodologi tertentu. Data dan informasi dikumpulkan dengan mempergunakan berbagai tehnik sekaligus. Penggalian data sekunder merupakan sumber utama dalam studi ini, dan data tersebut akan dianalisis dengan mengg unakan analisis isi (content analysis). Untuk mendukung keakuratan data yang dikumpulkan melalui analisis isi akan digunakan pula mekanisme cross check, melalui wawancara berstruktur dengan pejabat-pejabat daerah, para pemukim, para developer, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dan studi ini dapat disimpulkan beberapa hal tentang penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Tangerang sebagai berikut: (1) Masih berorientasi tata ruang lama yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan kota Jakarta; (2) Tata ruang Tangerang kurang dapat menampung tuntutan dan perkembangan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warganya; (3) Integrasi tata ruang dengan hinterlandnya kurang menjadi orientasi utama; (4) Kurang mengutamakan kualitas dalam mengembangkan fasos dan fasum disaxnping masih sedikit dari sudut kuantitas; (5) Kurang adanya koordinasi antar instansi dalam mengembangkan fasos dan fasurn tersebut; (6) Lemahnya penganggaran mandiri dalam pengelolaan fasos dan fasum; (7) Rendahnya akses masyarakat andil dalam pengelolaan fasos dan fasum. Adapun saran-sarannya adalah: (1) Pengembangan tata ruang baru ditindaklanjuti dengan action plan yang nyata dengan orientasi perkembangan internal kota Tangerang sendiri disamping hinterland-nya; (2) Integrasi tata ruang dengan Jakarta dilakukan sepanjang dilakukan dengan orientasi masa depan kota Tangerang sendiri; (3) Akomodasi tata ruang terhadap pegelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (4) Kualitas dan kuantitas fasos dan fasum ditingkatkan; (5) Koordinasi antar intansi terkait dalam pengelolaan fasos dan fasum perlu ditingkatkan; (6) Pendanaan yang lebih mengutamakan visi dan mini pengelolaan fasos dan fasum; (7) Dibukanya akses masyarakat terhadap pengelolaan fasos dan fasum."

"Beberapa pembangunan permukiman yang mengalami gangguan, tidak mencapai sasarannya dan hasilnya tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat memang terjadi, Menarik untuk diketahui, apakah pengelola pembangunan telah menggunakan Indikator yang cocok, yang digunakan dalam menyiapkan pembangunan tersebut.Kondisi integrasi sosial masyarakat dimana berbagai kepentingan dan kelompok terdapat didalamnya, juga kondisi sistem nilai budaya permukiman masyarakat dalam menyikapi dan memperluas peluang pembangunan perlu lebih dahulu diketahui dan diamati. Dalam mengamati tersebut, tentunya harus mempunyai ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai kondisi integrasi sosial dan sistem nilai budaya permukiman tersebut.Penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) kajian. Bagian pertama merupakan Studi Kepustakaan (Library Research) dalam upaya untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakekat indikator, serta fungsi dan prasyarat indikator. Gambaran sejauh mana dimensi sosial budaya sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini terkandung, baik dalam pembangunan permukiman maupun dalam indikator yang pemah disusun. Kemudian dilakukan review atas hasil hasil penelitian dan penyusunan indikator. Hasil bagian pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa :- Pembangunan Permukiman menurut Undang-undangnya (UU No.4 tahun 1992) memang sarat dengan masalah-masalah sosial budaya terutama kondisi integrasi sosial dan sistem nilai budaya permukiman masyarakatnya. Kondisi ini diperlukan untuk pembangunan permukiman, oleh karena itu indikator sosial budaya untuk keperluan tersebut perlu dibuat. Sementara itu indikator yang telah disusun oleh instansi yang paling berwenang pads tahun 2002 sekalipun, yaitu mengenai Indikator Pembangunan Manusia untuk sektor perumahan, masih cenderung kepada aspek teknis teknologis, dibanding sosial budaya.Bagian kedua dari penelitian ini merupakan kajian lapangan, suatu tmuan empirik basil suatu proses metodologis yang induktif. Diperoleh data primer dari hasil wawancara mendalam dan FGD sebanyak 5 (lima) kali yaitu FGD 1 sampai dengan FGD V. Wawancara dengan para stake holders pembangunan permukiman sesuai tatanan pemilihannya sebagai basic informanis dan key informanis yang kesemuanya berjumlah 13 (tiga belas) Stake holders/informan. Pemilihan stake holders berdasarkan kriteria latar, pelaku, peristiwa dan proses yang melekat dalam diri dan lingkungannya.Dengan dipandu oleh kerangka konseptual integrasi sosial dan sistem nilai budaya pennukiman sebagai variabel dependen, penelitian ini mencoba mengembangkan pengaplikasian teori-teori guna bersama-sama para stake holders tersebut diatas menggali konsep konsep untuk dibangun menjadi indikator sosial budaya.Hasil bagian kedua penelitian ini menunjukkan bahwa :Munculnya masalah-rnasalah sosial budaya yang mengiringi upaya-upaya pembangunan permukiman.Teridentifikasinya variable-variable yang mempengaruhi kondisi integrasi sosial dan sistem budaya dan terbangunnya konsep indikator sosial budaya pembangunan permukimanUpaya-upaya yang dapat digunakan untuk mendorong tindakan operasionalisasi dengan mcnyiapkan komponen penilaian atau sub indikator dan metode penilaian.Saran dan rekomendasi agar dapat dimanfaatkannya indikator ini untuk kalangan yang lebih luas.Temuan lain dijumpai dalam penelitian ini. Disamping integrasi sosial dan sistem budaya, ternyata kondisi yang diinginkan untuk pembangunan pennukiman juga dipengaruhi oleh sikap aparat dan perilaku birokrasi yang menangani pembangunan permukiman.Arus perumahan atau arus level komunitas yang antara lain nampak dari penyampaian aspirasi yang semakin berani, perlu disikapi dengan kehati-hatian di tengah era reformasi ini, termasuk dalam penanganan kondisi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan. Kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang destruktif dan kontra produktif bukan tidak beralasan, terutama agar pembangunan tidak menjadi sia sia. Kegagalan dalam menciptakan integrasi sosial dan sistem nilai budaya pemukiman yang kondusif dapat menjadi benih-benih disintegrasi."

"ABSTRAKKawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian.Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman.Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2.Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT

Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources.

The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis.

Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose.

The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2.

From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement."

"Masa remaja merupakan fase kritis dalam perkembangan manusia, ditandai dengan perkembangan secara fisiologis dan psikologis yang pesat, serta perubahan dalam dimensi sosial. Ini adalah masa pertumbuhan dan penemuan diri, di mana seorang individu bertransisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Perubahan di masa ini mendorong munculnya keinginan dan kebutuhan baru yang juga tercerminkan dalam dimensi spasial. Dalam upaya menciptakan batasan antara dirinya dengan orang lain dan mencari kemandirian, remaja sering kali menginginkan ruang untuk menyendiri atau bersama teman sebaya, dan fenomena ini kemudian dapat dilihat melalui sudut pandang architectural privacy. Studi ini mengeksplorasi cara remaja memenuhi kebutuhannya akan architectural privacy dengan melibatkan 4 responden yang tinggal di dua tipe permukiman yang berbeda. Remaja yang tinggal di permukiman formal dengan ruang sendiri di rumah mencapai keadaan privasi yang tinggi dengan keberadaan batas-batas tetap di kamarnya sendiri. Remaja di pemukiman informal yang berbagi ruang di rumah dengan anggota keluarga lainnya, mencari privasi dengan menciptakan teritori sementara di ruang di luar rumah, seperti di taman. Mereka menciptakan keadaan privasi menggunakan semi-fixed features dan jarak dengan orang lain.

---

Adolescence is a critical phase in human development, characterized by rapid physical and psychological development, as well as changes in the social dimension. It is a time of growth and self-discovery, where an individual transitions from childhood to maturity. The changes in this period of development encourage new wants and needs, and it is reflected in the spatial dimension. In an effort to create boundaries between the self and others, as well as the search for independence, adolescents often seek spaces to be alone or to be with friends, and this phenomenon can be seen through the lens of architectural privacy. This study explores how adolescents fulfill their need for architectural privacy by involving 4 respondents who live in two different types of settlements. Adolescents who live in formal settlements with their own space at home achieve a high state of privacy through the fixed boundaries of their own rooms. Adolescents in informal settlements who share their space at home with other family members seek privacy by creating temporary territories in spaces outside their home, such as parks. They create a state of privacy using semi-fixed features and distance from others."

"ABSTRAKKecamatan Pelabuhanratu merupakan wilayah rawan bahaya gempabumi karenaberada pada zona subduksi lempeng dan sesar Cimandiri. Sesar Cimadirimerupakan sumber gempa utama kejadian gempa yang ada di Pelabuhanratu. Untukitu perlu dilakukan penelitian tentang analisis perkembangan karakterisitikpermukiman penduduk pada wilayah rawan gempabumi di Pelabuhanratu.Berdasarkan hasil pengolahan citra Landsat pada tahun 1989 hingga 2013,diketahui terjadinya perluasan wilayah pemukiman yang sangat signifikan yaitudari 588,125 Ha menjadi 1738 Ha. Analisis arah kecenderungan pemukimanmenggunakan metode trend surface analyst atau analisis menunjukkankecenderungan perkembangan pemukiman di Pelabuhanratu mengarah ke wilayahdengan tingkat rawan gempa tinggi. Karakterisitik pemukiman dilihat dari tigaaspek yaitu kerapatan bangunan, permanensi bangunan dan pola pemukiman.Kerapatan bangunan yang tinggi mendominasi wilayah penelitian, baik itu diwilayah rawan gempa rendah, sedang maupun tinggi. Sedangkan untuk kerapatanbangunan kelas rendah dan sedang juga tersebar di seluruh kawasan rawan gempa,namun dengan porsi yang kecil. Untuk aspek permanensi bangunan, sebanyak 80%pemukiman di wilayah penelitian terdiri dari bangunan permanen yang tersebar disetiap wilayah rawan gempa, sedangkan sisanya merupakan bangunan nonpermanen. Bangunan non permanen pada umumnya berada di dekat pantai. Untukpola permukiman, pada wilayah rawan gempa tinggi dan rendah, polapemukimannya bersifat tersebar, sedangkan pada wilayah rawan gempa sedangpola pemukimannya bersifat memusat.

---

ABSTRACTSubdistrict Pelabuhanratu is an earthquake hazard-prone areas because they are onthe subduction zone plate and Cimandiri fault. Cimadiri fault is a source of majorearthquakes in Pelabuhanratu. It is necessary to do a research of the developmentand the settlements characteristis in earthquake-prone areas in Pelabuhanratu.Based on the results of the processing Landsat imagery in 1989 to 2013, known tothe expansion of residential areas is very significant, from 588.125 ha to 1738 ha.Analysis of the tendency towards settlement using trend surface analysis showed atrend analyst or residential developments in Pelabuhanratu leads to an area with ahigh level of earthquake-prone. Characteristic settlement seen from three aspects:building density, the permanence of the building and settlement patterns. Highbuilding density dominated the area of research, both in the earthquake-proneregion of low, medium or high. As for the density of low and medium gradebuildings also scattered throughout the earthquake-prone region, but small portions.For permanence aspect of the building, as much as 80% of the homes in the studyarea consists of permanent buildings scattered in every region prone to earthquakes,while the rest are non-permanent buildings. Non-permanent buildings are generallylocated near the coast. For the settlement patterns, in earthquake-prone regions ofhigh and low, scattered nature of settlement patterns, while the earthquake-proneregion were settlements patterns are converging."