Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas strategi komunikasi dalam program pengembangan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada instansi birokrasi pemerintahan, bail( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kerangka penelitian ini rnengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang berorientasi pada upaya menciptakan pola pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang bersih, sehat, dan bertanggungjawab. Secara hukum, Inpres ini merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas -KKN. Pemahaman dan pelaksanaan Sistem AKIP dan Laporan AKIP di lingkungan pemerintah dapat rnempercepat proses good governance yang sedang dikembangkan.Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program pengembangan Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rnelalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah dalam upaya mendulcung penyebaran ide baru di bidang akuntabilitas kinerja pemerintah. Beberapa konsep yang digunakan di sini adalah konsep dasar komunikasi dan strategi komunikasi, konsep komunikasi organisasi, serta konsep difusi inovasi dalam organisasi.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Satuan analisis yang digunakan adalah single case-multi level analysis dengan tujuan untuk menyediakan pengertian yang mendalam tentang program AKIP. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam Sosialisasi dan Asistensi Sistem AKIP. Level analisis yang digunakan adalah multi level analysis di mana obyek analisisnya individu sebagai anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi Sistem AKIP dan organisasi sebagai pihak yang melakukan sosialisasi tersebut. Maka metode penelitian yang akan penulis gu_na.kan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh LAN dalam kerangka Sosialisai dan Asistensi AKIP memilih menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Pilihan saluran komunikasi interpersonal ini dipandang lebih persuasif dibandingkan dengan menggunakan saluran media massa. Saluran komunikasi interpersonal sudah tepat dan mencapai pada sasaran yang dituju, berupa dipahaminya materi-materi AKIP oleh peserta. Melalui saluran ini, terjadi interaksi langsung antara Tim Fasilitator LAN dengan peserta, yaitu pejabat-pejabat baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/kota. Namun demikian, kurangnya perhatian LAN atas saluran media massa menyebabkan Sosialisasi dan Asistensi AKIP bersifat internal dan hanya ditujukan pada institusi pemerintah semata. Akan jauh lebih baik bila pemanfaatan media massa tetap diperlukan sebagai saluran yang bersifat massal dan dapat menyampaikan pesan dalam jumlah yang besar dan bagi pengirim pesan (LAN) merupakan upaya yang efisien namun terarah.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh LAN lebih menitikbertakan penggunaan saluran komunikasi interpersonal bila dibandingkan dengan pemanfaatan saluran rnassa. Karena itu, secara praktis penelitian ini merekomendasikan bahwa strategi komunikasi hares ditekankan pada keseimibangan pada penggunaan saluran interpersonal dan saluran melalui media, sehingga program SAKIP dan LAKIP tidak hanya fokus pada birokrasi pemerintah, tetapi bersifat luas baik bagi coorporate (perusahaan), NGO, Orrnas, Ormawa, Orsopol, dan sebagainya. Sedangkan secara akadernis, penelitian ini merekomendasikan bahwa kajian Komunikasi Organisasi dalam penelitian ini dapat menjadi khazanah sekaligus rujukan dalam menjelaskan fenomena organisasi modem yang kini telah mengalami banyak perubahan."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi sosialisasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan menggunakan konsep difusi inovasi. Tujuan dari studi adalah menganalisis strategikomunikasi untuk mensosialisasikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan mendeskripsikanfaktor-faktor pendukung tercapainya optimalisasi strategi komunikasi yang dilakukan BPKPuntuk mensosialisasikan SPIP. Menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif didapatkanhasil temuan penelitian bahwa strategi komunikasi sosialisasi SPIP lebih optimalmenggunakan saluran komunikasi interpersonal karena komunikan bersifat homophily,menggunakan metode persuasif, dan para partisipan yang merupakan early adopter.

---

AbstractThis study analyzed the communication socialization strategy of Government InternalControl System (SPIP) by Board of Supervisory Financial and Development (BPKP) by usinginnovation diffusion concept. The purpose of this study is to analyze the communicationstrategies for socializing the PP 60 of 2008 on SPIP and to describe the supporting factors inachieving the optimization communication strategy performed by BPKP to socialize SPIP. Byusing qualitative research method, research finding shows communication socializationstrategy SPIP is more optimal using interpersonal communication channels. The main reasonis that communicant is homophily, using persuasive methods, and the participants are earlyadopters."

"Program tanggung jawab sosial perusahaan swasta atau lebih dikenal dengan corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu program yang masih penuh kontroversi. Ada pihak yang mendukung CSR dan menyadari pentingnya CSR dilakukan oleh perusahaan, namun ada yang tidak mendukung dengan beranggapan bahwa tidak mungkin program CSR dapat menguntungkan perusahaan di masa mendatang karena hanya membuang uang perusahaan.Penelitian ini mengambil kasus PT. Unilever Indonesia karena PT. Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia. Perusahaan ini sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1934. PT. Unilever Indonesia mengklaim dirinya sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang tidak terkena dampak krisis moneter. Selain itu PT. Unilever Indonesia sedang melakukan tiga program CSR yaitu SME Development, Forum Brantas Bersih dan Program ICD.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab PT. Unilever Indonesia melakukan program CSR dan bagaimana CSR dijadikan alat komunikasi perusahaan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan model komunikasi yang digunakan adalah P-Proses.Dari penelitian ini diketahui bahwa PT Unilever Indonesia melaksanakan CSR karena program CSR sejalan dengan falsafah, tujuan dan keyakinan perusahaan. PT. Unilever Indonesia telah membuktikan keuntungan menjalankan program CSR. Perusahaan atau sektor swasta lainnya diharapkan dapat mengadopsi atau bahkan menciptakan program CSR karena selain sangat mudah dilakukan, CSR juga sangat menguntungkan perusahaan dan stake holdernya."

"ABSTRAKThe role of accounting information (such as budget) in performance evaluation (reliance on accounting performance measures or RAPM) can cause managers feeling tension so that managers will negatively be have such as manipulating data and statement. This negative behavior is due to manager s desire to get reward as much as possible. The main objective of this research is to examine the moderating effect of budgetary participation ond task uncertainty on the relationship between RAPM and managers behavior. Data were drawn through questionnaire survey from Indonesian manufacturing companies. Further, the collected data were analyzed using a moderated regression analysis. The results show that the higher the budgetary participation, the more negative is the relationship between RAPM and managers behavior. On the contrary the effect of task uncertainty on the relationship between RAPM and managers behavior is not significant. The research implication is that superior manager needs to pay attention to subordinate managers involvement on budget preparation when his/her performance is evaluated using accounting information so that dysfunctional behavior of subordinate manager can be minimised"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah. Studi kasus dilakukan pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Daarut Tauhiid (DT) Bandung dengan mempergunakan data dari periode September 2004 sampai dengan Mei 2007. Untuk menganalisis data digunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel yaitu pendapatan pembiayaan, dana pihak ketiga, biaya operasional, NPF dan pendapatan bagi hasil penempatan dana BMT pada bank syariah secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan. Kelima variabel tadi dapat menjelaskan variabel terikatnya (dependent variable) sebesar 93.3% dan sisanya 6.7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model.

---

This thesis elaborates the results of research, which purposed to know factors that affect the financing side at shari?a micro financial institution - as a case study in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Daarut Tauhiid in Bandung using a time series data from September 2004 until May 2007. By using linier multiple regression, this research conclude that all of independent variables are significantly affect the financing side. These all variables are: financing income, funds, operational cost, non performing financing (NPF), and profit-loss sharing income from BMT?s fund allocation at shari?a bank. All independent variable could explain or influence dependent variable equal to 93.3%, whereas equal to 6.7% influenced by other variables which do not enter in the model."

"Krisis sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana institusi keuangan dan sistem keuangan yang terintegrasi mengalami gangguan. Bank sebagai salah satu institusi keuangan utama di Indonesia merupakan hal vital dan pengawasan institusi keuangan harus dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh. Tulisan ini akan memberikan perbandingan antara otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya terkait pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Tulisan ini ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan dianalisis secara deskriptif analitis. Sebagai lembaga keuangan vital, pengawasan baik di Indonesia dan Britania Raya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mikroprudensial dan makroprudensial melalui kebijakan yang dimilikinya. Secara umum pencegahan mikroprudensial dengan mengawasi jalannya usaha perbankan terutama dalam permodalan, likuiditas, serta manajemen risiko. Sedangkan lembaga makroprudensial memberikan suatu pengawasan dan analisis menyeluruh terkait risiko sistemik dan sistem keuangan secara keseluruhan, memberikan pengawasan dimana lembaga mikroprudensial tidak memberikan pengawasan. Dalam kondisi krisis, otoritas keuangan di Indonesia dan Britania Raya akan melaksanakan koordinasi untuk memberikan tindakan penanganan. Secara umum, penyelenggaraan dan penanganan krisis sistem keuangan dilaksanakan cara yang sama, tetapi berbeda dalam tugas otoritas terkait di masing-masing negara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan koordinasi otoritas keuangan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan efisien untuk mencegah terjadinya krisis sistem keuangan yang dapat merugikan negara.

---

A financial system crisis is a condition where financial institutions and integrated financial systems are disrupted. Banks as one of the main financial institutions in Indonesia are vital and the supervision of financial institutions must be carried out properly as a whole. This paper will provide a comparison between the financial authorities in Indonesia and the United Kingdom regarding the prevention and countermeasures of financial system crises. This paper is written using doctrinal research method and analysed descriptively. As vital financial institutions, supervision in both Indonesia and the United Kingdom is carried out by microprudential and macroprudential institutions through their policies. In general, microprudential supervision oversees the banking business, especially in terms of capital, liquidity, and risk management. While macroprudential institutions provide a comprehensive supervision and analysis related to systemic risk and the financial system as a whole, providing supervision where microprudential institutions do not provide supervision. In the event of a crisis, financial authorities in Indonesia and the United Kingdom will coordinate to provide handling actions. In general, the organisation and handling of financial system crises are carried out in the same way, but differ in the duties of the relevant authorities in each country. Therefore, it can be concluded that the coordination of financial authorities must be carried out in a coordinated manner."

"Sebagai sebuah entitas yang bergerak di bidang penyaluran pembiayaan ultra mikro, BLU PIP memiliki beberapa kompetitor yang berdampak padakondisi persaingan yang tinggi. Kompetitor sebagaimana dimaksuddapat berbentuk Badan Layanan Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),maupun platformFintech Peer-to-Peer Lending. Berkenaan dengan kondisi persaingan tersebut, BLU PIP juga dihadapkan pada ancaman baru yaitu implementasi holdingultra mikro yang dilakukan oleh Bank BRI bersama dengan PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui analisis strategi serta implementasi strategi dari BLU PIP dalam menghadapi holdingultra mikro. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan Porter’sFive Forces. Adapun data diperoleh dari telaah dokumen dan in-depth interview. Dari hasilpenelitian menggunakan Lima Analisis Porter, disimpulkan bahwaBLU PIP memiliki persaingan pada industri sejenis cukup tinggi, ancaman pendatang baru cukup tinggi, daya tawar pemasok cukup tinggi, daya tawar pembeli juga cukup tinggi, dan untuk ancaman produk pengganti tidak ada.Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada BLU PIP yaitu,lebih fokus pada inisiasi kerjasama dengan koperasi baru dengan skema penyaluran langsung, melakukan diferensiasi terhadap aspek pendampingan kepada debitur, serta menyalurkan pembiayaan melalui mekanisme direct lending."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Skripsi ini adalah mengenai kajian aspek dan peranan 'syndicated loan' yang dikelola oleh suatu LKBB berperan sebagai 'lead manager'. Fokusnya adalah bagaimana lembaga keuangan (bankakbb) dapat menyalurkan dana kredit dalam jumlah cukup besar tanpa melanggar ketentuan 'prudential banking' dan menghasilkan pendapatan baik dari sisi pendapatan jasa (fee based income) sebagai sumber yang perlu diperhitungkan sebagai penopang alternatif dalam kesulitan likuiditas bagi bank saat ini, disamping tentunya dari sisi pendapatan bunga (interest based income) yang merupakan porsi utama pendapatan untuk sektor perbankan. Sehingga dapat memberikan keseimbangan portofolio yang optimal melalui penerapan 'Asset-Liability Management' yang tepat. Dalam skripsi ini juga dapat dilihat aspek-aspek dalam mengelola kredit sindikasi yang baik diperlukan paling tidak tiga hal pokok yaitu adanya pemahaman konsep prosedural pengelolaan, koordinasi dan komunikasi antar anggota dan yang terpenting dalam pengambilan keputusan untuk terjun dalam pasar sindikasi. Penelitian dilakukan pada suatu lkbb untuk melihat dampak setelah Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 bagi dunia perbankan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan terhadap peluang penyaluran.kredit pada sektor potensial. Adapun penelitian didasrkan terhad4p berbagai laporan keuangan lkbb yang bersangkutan pada saat kreditsindikasi disalurkan dengan melihat rasio keuangan dan prosentase pendapatan terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dari usahanya ini lkbb tersebut dapat memenuhi ketentuan pada batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, disamping tentunya tetap memperoleh hasil/pendapatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan assetnya."