Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengamati permasalahan people smuggling menuju Australia yang memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai transit point. People smuggling merupakan salah satu bentuk dari kejahatan lintas negara yang menempatkan imigran gelap dan pengungsi asal Asia selatan dan Timur Tengah sebagai komoditi untuk mendapatkan keuntungan materil.Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 1998 - 2003. Dalam masa ini terjadi perubahan jalur penyelundupan yang awalnya melalui jalur udara berubah menjadi pemanfaatan jalur laut. Hal ini dilakukan untuk menghindari penjagaan di bandara-bandara yang semakin ketat. Dengan berubahnya jalur lintas tersebut, maka posisi Indonesia yang dikelilingi oleh perairan menjadi pilihan utama. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka, Indonesia menjadi sangat potensial manjadi lahan operasi kelompok TOC ini. Penelitian ini ingin melihat lebih mendalam permasalahan seputar people smuggling menuju Australia dan keberadaan Indonesia sebagai negara transit utama di Asia Tenggara.Alasan penulis meneliti permasalahan ini beranjak dari keprihatinan terhadap permasalahan yang menimbulkan akibat buruk terhadap keamanan individu (yaitu imigran gelap dan pengungsi), terhadap hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia pada khususnya dan keamanan regional dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu kejahatan people smuggling ini cenderung semakin berkembang. Hal ini dikarenakan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh sindikasi kejahatan ini dibandingkan dengan penyelundupan obat terlarang dan senjata. Selain keuntungan yang besar, resiko yang ditimbulkan juga relatif lebih kecil. Karenanya diperlukan pemahaman yang dalam mengenai fenomena ini agar supaya perkembangan dari kejahatan lintas negara ini dapat dihambat sehingga dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dapat direduksi.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: keberadaan Indonesia sebagai transit point sebelum sampai ke Australia adalah penting. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar kapal kapal yang berhasil ditangkap bertolak dari Indonesia. Penelitian ini berusaha mencari sebab-sebab mengapa Indonesia dimanfaatkan sebagai transit point utama. Dilihat dari perspektif hukum, Indonesia belum mempunyai undang-undang yang khusus terkait dengan kejahatan people smuggling. Seorang penyelundup people smuggling hanya dikenakan hukuman enam bulan penjara oleh pengadilan Indonesia. Dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang keimigrasian berkaitan dengan pelanggaran izin tinggal. Padahal people smuggling adalah kejahatan yang terkait dengan sindikasi kejahatan lintas negara (transnational organised crime), dan bukan sama sekali pelanggaran keimigrasian. Sebab yang kedua adalah lemahnya penjagaan perairan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis batas panjang dan terbuka. Lemahnya penjagaan di wilayah perairan Indonesia telah memberikan kemudahan bagi berkembangnya operasi penyelundupan ini. Hal ini terkait juga dengan kondisi dalam negeri Indonesia yang sedang mengalami krisis di segala bidang. Krisis ekonomi, instabilitas kemanan dalam negeri karena konflik etnis, agama dan gerakan separates serta transisi politik telah menyita perhatian pemerintah Indonesia. Akibatnya adalah permasalahan-permasalahan berdimensi intemasional hanya mendapat prioritas kedua."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas pelayanan kantor Imigrasi di Jakarta. Kualitas pelayanan merupakan aspek penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik suatu organisasi pemerintah. Kantor Imigrasi sebagai salah satu unit organisasi pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang keimigrasian yang handal dan profesional. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh berbagai macam dimensi dan variabel. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada dimensi-dimensi yang menjadi unsur kualitas pelayanan dan variabel pelatihan dan kepuasan kerja pegawai sebagai aspek pengelolaan manajemen SDM.Populasi dan sampel penelitian ini adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan imigrasi yang diharapkan dapat mengungkap pendapat pelanggan tentang kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi. Sedangkan pegawai Kantor Imigrasi digunakan untuk mengkaji keterkaitan faktor internal organisasi dengan kualitas pelayanan. Sampel masyarakat sebanyak 50 orang dan 83 orang sampel yang diambil dari pegawai.Analisis yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah deskriptip statistik untuk menggambarkan kualitas pelayanan yang dikaji dari masing-masing dimensi tangibilitas, responsiveness, emphaty, assurance dan reliabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek tangibilitas 78% responden menganggap dimensi ini baik dan 22% yang berpendapat masih perlu peningkatan. Dimensi responsiveness menunjukkan sekitar 74% pelanggan berpendapat baik dan 26% perlu perbaikan. Pada dimensi reliabilitas sekitar 66% pelanggan menganggap baik dan 34% perlu peningkatan.Ditinjau dari dimensi assurance sekitar 86% berpendapat bahwa dimensi ini telah baik dan 14% menganggap perlu ada peningkatan. Sedangkan dimensi emphaty sekitar 64% pelanggan berpendapat baik dan 36% berpendapat perlu ada peningkatan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kualitas pelayanan dengan pelatihan dan kepuasan kerja pegawai. Namun, tingkat korelasi tersebut tidak menunjukkan korelasi yang kuat walaupun secara statistik sangat signifikan. Secara umum dapat diartikan kualitas pelatihan dan kepuasan pegawai perlu mendapat perhatian agar pegawai dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Kantor Imigrasi."

"Penelitian ini berfokus pada persoalan pencegahan dan penangkalan Keimigrasian yang terjadi di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian sampai dengan sekarang. Banyaknya permasalahan yang timbul mengenai pencegahan dan penangkalan yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya fenomena sosial tersendiri yang menjadi perhatian publik.Persoalan yang terjadi pada umumnya adalah masalah kepastian hukum, terkait masa berlaku keputusan pencegahan dan penangkalan serta batasan kewenangan yang tidak pasti dari masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan dan penangkalan. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya status dari keputusan pencegahan dan penangkalan itu sendiri, apakah suatu keputusan hukum ataukah keputusan administrasi.Pencegahan dan penangkalan merupakan salah satu bentuk dari kewenangan negara dalam mengatur lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara. Negara mempunyai kewenangan mencegah dan menangkal seseorang karena dasar asas kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat.Dari hasil pengolahan data dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa keputusan pencegahan dan penangkalan merupakan suatu keputusan administrasi negara, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar wewenang yang sah dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh instansi-instansi merupakan kewenangan atribusi dari pemerintah. Dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain kepastian hukum dan batasan kewenangan dari status pencegahan dan penangkalan yang dimiliki oleh beberapa instansi. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dasar hukum yang mengatur mengenai pencegahan dan penangkalan serta dibentuknya peraturan pelaksana pencegahan dan penangkalan yang lebih pasti mengatur mengenai batasan kewenangan instansi.

---

This research focuses on the issue of entry and exit prohibition on immigration matters in Indonesia since the establishment of the Law number 9 in the year of 1992 on immigration matters until current situation. In line with this, there have been many issues rising given certain serious conditions caused by the government policy on entry and exit prohibition which attract the public attention.The common related issue is about the application on the rule of law, concerning the duration of the prohibition and also the absence of the clear limitation on the scope of authority. This predicament is caused on the confusion whether the decision on exit and entry prohibition is a decision based on the legal decision or the administrative decision.On this point, the entry and exit prohibition is one of the state?s authorities in managing the flow of people within their territory. The state has the absolute authority to prohibit a person either to enter or exit the country based on the law of sovereignty principle.From the data derived within interviews and library research, it is concluded that the decision on the entry and exit prohibition is an administrative decision which issued by credential immigration authority based on law and regulations. On the other hand, such authority possessed by other governmental institutions is merely a complementary attribution given by the state. Interestingly however, at the practical level the problem on the legal status of the decision and the limitation on the scope of authority to make such decision. The research therefore suggests the government to revise the legal aspect on this issue, especially concerning the entry and exit prohibition and also the complementary regulations that can manage the scope of the probation authority."

"Amandemen kebijakan imigrasi tahun 1990 berdampak pada peningkatan warga negara asing di Jepang, terutama yang merupakan keturunan darah Jepang. Warga negara asing yang memiliki keturunan darah Jepang, atau disebut nikkeijin, memiliki kesulitan untuk berasimilasi dan membaur ke dalam masyarakat Jepang. Resesi ekonomi yang melanda Jepang pada tahun 2008-2009 memicu pelaksanaan program pay-to-go yang bertujuan mengirim kembali para nikkeijin ke negara asal mereka. Penelitian ini akan melihat nikkeijin dalam posisi sebagai homo-sacer yang menjadi target praktik biopower oleh pemerintah Jepang.

---

The Ammandement of Immigration and Refugee Recognition Act in 1990 impacts the raise in foreign population in Japan, especially those with Japanese descendant. Foreigners who is a Japanese descendant, called nikkeijin, have difficulty to assimiliate as well as intergrate into the Japanese society.Economical recess that hits Japan in 2008-2009 triggers the implementation of the pay-to-go programme whose goal is to send back the nikkeijin to their original country. This research will be focusing on how nikkeijin seen as a homo-sacer and how Japanese government implement their biopower through pay-to-go programme."