Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini merupakan suatu studi tentang proses perkembangan kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dan diferensiasi pedesaan di Bali. Bertolak dari keinginan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai proses perkembangan kebijaksanaan hukum pertanahan di Bali tersebut, inti kajian studi ini, hendak mendiskripsikan bahwa kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dan pelaksanaan intensifikasi pertanian dipengaruhi lapisan-lapisan sosial-ekonomi berdasarkan pola-pola penguasaan tanah dalam menentukan bentuk diferensiasi sosial-ekonomi petani di Bali.Beberapa masalah pokok yang hendak dikaji dalam Penelitian ini, adalah (1) bagaimanakah lapisan-lapisan sosial-ekonomi masyarakat petani mempengaruhi kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah di pedesaan Bali? (2) bagaimanakah bentuk perubahan-perubahan pembentukan pelapisan sosial-ekonomi di pedesaan di Bali; yaitu khususnya berkenaan dengan terjadinya pelapisan sosial-ekonomi menurut pola-pola penguasaan tanah masyarakat petani di banjar Lepang?Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa di satu pihak hukum dapat berperan dalam mengatasi masalah-masalah penguasaan tanah dan di pihak lain kondisi sosial-ekonomi di pedesaan Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam studi ini dapat ditunjukkan terdapat korelasi kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dengan pembaruan pola-pola penguasaan tanah yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan-kenyataan politik, ekonomi dan kultural di Bali. Diferensiasi masyarakat di pedesaan Bali tidak memperlihatkan polarisasi tajam, yakni pemilik tanah kaya di satu pihak dan buruh tani tidak bertanah di pihak lain. Meskipun polarisasi nyata berdasarkan penguasaan tanah di banjar Lepang tidak dapat ditunjukkan, tingkat penyakapan yang tinggi dalam hubungan produksi menunjukkan petani tidak bisa semata-mata hidup dari tanah mereka sendiri.Dapat disimpulkan, kehidupan sosial-ekonomi petani di pedesaan sejak dulu selalu menghadapi berbagai perubahan-perubahan kekuatan baik di tingkat lokal maupun supra-lokal yang bersifat eksploitatif terhadap kehidupan petani di Bali. Disarankan, pembangunan di sektor pertanian perlu mempertimbangkan peranan hukum dalam melakukan pembaruan di sektor agraria, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Ketimpangan penguasaan tanah hendaknya menjadi target perbaikan penguasaan tanah di pedesaan dengan melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan tentang penetapan luas maksimum pemilikan tanah, sehingga di pedesaan cukup tersedia tanah bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, atau yang bekerja di atas tanah orang lain melalui perjanjian bagi hasil, sewa atau melalui hubungan produksi yang lain. Ketentuan perundang-undangan tentang larangan pemilikan tanah guntai yang lazim dijumpai di Bali, sudah waktunya dirubah. Penerapan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian bagi hasil sudah saatnya ditegaskan kembali."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"Tanah tumbuh adalah tanah yang terbentuk karena faktor sendimentasi yaitu terjadi karena adanya endapan. Dimana endapan-endapan yang berupa pasir dan lumpur dibawa oleh aliran air laut menuju ke daratan kemudian ombak tidak sepenuhnya mencapai bibir pantai ataupun endapan-endapan yang dibawa oleh aliran air sungai dari hulu dan bermuara ke laut yang tertahan oleh vegetasi mangroove maka lama kelamaan terbentuklah tanah tumbuh. Tanah tumbuh dapat pula terbentuk oleh bantuan manusia yaitu dengan cara menanam patok-patok dari bambu yang diikat oleh kawat guna menahan aliran air laut yang membawa endapan-endapan tersebut. Tanah tumbuh merpakan Tanah negara yang masih kosong atau murni yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat ataupun oleh negara. Untuk tanah tumbuh di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dapat dimohonkan kepemilikannya dengan melakukan pendaftaran tanah ke Kantor BPN Cirebon yang akan diterbitkannya sertipikat guna menjamin kepastian hak karena sifat otentisitas dari surat kepemilikan atas tanah tumbuh sangatlah penting mengingat posisi dan kedudukan hukum dari kepemilikan tanah tumbuh yang dimiliki oleh masyarakat. Pendaftaran Tanah Tumbuh pertama-tama dilakukan permohonan kepada Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, kemudian akan dikeluarkan SIM (Surat Ijin Menggarap) oleh Kelurahan dan dilanjutkan pendaftaran ke BPN Cirebon.

---

The Grows Land is formed due to soil sedimentation that occurs because of sediment. Where precipitates in the form of sand and silt carried by the flow of sea water to the mainland and then the waves did not fully reach the shore or the sediments that carried by the river water flow from upstream, empties into the ocean which restrained by vegetation Mangroove then gradually formed The Grows Land. The Grows Land can also be formed by growing human assistance that is by planting stakes of bamboo that tied together by a wire in order to resist the flow of sea water that brings such deposits. The Grows Land forms an empty land state or pure that can be best utilized by the people or by the state. For The Grows Land in the Kesenden Village of Kejaksan Sub-District of Cirebon city may be filed with the registration of land ownership to the Land Office whom will issue a certificate of Cirebon to guarantee certain rights because of the nature of The Grows Land authenticity letter ownership is growing very important considering the legal position and status of The Grows Land ownership that owned by the communities. The Grows Land Registry, first, made an application to the Kesenden Village of Kejaksan Sub-District of Cirebon City, then issued the SIM (Permit Handle) by the Village and continued enrollment into BPN Cirebon."

"Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Hapusnya Hak Atas Tanah banyak terjadi karena lewatnya waktu, untuk mana hak itu diberikan. Hak-hak yang lebih rendah tingkatannya daripada Hak Milik seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai terbatas waktu berlakunya, sekalipun secara fisik masih tetap ada. Dengan berakhirnya hak Atas Tanah yang bersangkutan, maka Hak Atas Tanah yang bersangkutan kembali kepada pemiliknya dan kalau hak tersebut diberikan oleh Negara, maka tanah tersebut kembali kepada kekuasaan Negara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundangundangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

---

The economic life has grown to make the land and the production of commodities sought by humans. Objects related to land that can be encumbered with pledge not confined to the objects that belonged to the holder of the land in question, but it also belongs to the right of the fatherland. Nullification land rights much happens because the passage of time, rights for which it was given. The lower than right of ownership such as the right to cultivate, right of use of structures, right of use with limited enactment, through physically still persists. In the end oof land rights concerned, the rights on land rights concerned to back or return to the owners when the rights provided by the state, then the land returned to the state. The research method used in the study is a normative research , legal research that lays the law as a system of building norms include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science and can analyze the issues discussed."

"Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang ditempati seringkali menimbulkan sengketa, terutama ketika tanah sudah dikuasai secara fisik oleh pihak lain seperti pada Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022 antara Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha melawan warga Dago Elos. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kekuatan bekas Hak Eigendom dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemberian hak prioritas kepada subjek hukum yang menguasai tanah bekas Hak Eigendom tersebut. Kajian dilakukan menggunakan metode penulisan yuridis normatif dan didukung oleh hasil wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuatan eigendom verponding yang dimiliki oleh Keluarga Muller masih berlaku sebagai bukti tertulis untuk mendaftarkan tanah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, namun tanah yang dilekati eigendom sudah menjadi tanah negara sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979. Selain itu, penerapan pemberian hak prioritas atas tanah negara bekas Hak Eigendom dalam Putusan Nomor 109 Pk/Pdt/2022 belum tepat karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur kriteria pemberian hak prioritas, melainkan hanya mengacu pada bukti akta eigendom verponding saja. Kemudian tidak diuraikan pula apakah akta eigendom memenuhi syarat pembuktian hak lama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan demikian, diperlukan penegasan terhadap hak-hak lama yang belum dikonversi karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum, terutama terhadap tanah yang sudah dikuasai oleh pihak lain yang berbeda dengan pemilik hak lama. Selain itu perlu juga diatur mengenai ketentuan hak prioritas atas tanah secara jelas.

---

Old land rights must be converted into the national land rights system as stipulated in the Second Dictum of the Basic Agrarian Law with the aim of creating unification of land laws in Indonesia. In fact, until now there are still many old rights that are not restricted. The absence of legal certainty regarding the land occupied often creates disputes, especially when the land is physically controlled by another party, as in Decision Number 109 Pk/Pdt/2022 between the Muller Family and PT. Dago Intigraha against the people of Dago Elos. Therefore, this study examines the strength of the former Eigendom Rights in the laws and regulations in Indonesia and gives priority to rights to legal subjects who control the land of the former Eigendom Rights. The study was carried out using normative juridical writing methods and was supported by the results of interviews with informants. The results of this study found that the power of eigendom verponding owned by the Muller Family is still valid as written evidence for registering land as in Government Regulation Number 24 of 1997, but the land attached to the eigendom is already state land as stipulated in Presidential Decree Number 32 of 1979. In addition, the implementation of granting priority rights to state land of former Eigendom Rights in Decision Number 109 Pk/Pdt/2022 is not completely correct because it does not consider the elements of the criteria for granting priority rights, but only refers to evidence of priority rights eigendom verponding. Then it is also not spelled out whether the eigendom deed fulfills the requirements for proving old rights in Government Regulation Number 24 of 1997. Thus, it is necessary to confirm old rights that have not been released because they can lead to legal injustice, especially to land already controlled by other parties different from the previous owner. In addition, it is also necessary to clearly regulate the provision of priority rights over land.

"

"Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para transmigran, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak timbul masalah-masalah di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode wawancara, penulis menemukan bahwa masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing). Adanya masalah-masalah tersebut membawa akibat timbulnya berbagai macam tuntutan berkaitan dengan penguasaan tanahnya oleh para transmigran, termasuk terhadap tanah yang telah dikuasai oleh para transmigran dengan status hak milik yang telah bersertipikat, yang diajukan oleh masyarakat setempat. Tuntutan tersebut seringkali disertai dengan kekerasan fisik kepada para transmigran, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi yang berada di desa Kertasari, kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan perlunya diketahui sejauhmana cara perolehan tanah dan pemberian tanah kepada para transmigrasi dilaksanakan sesuai menurut hukum yang berlaku, apa yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah tersebut dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi pads umumnya dan khususnya di Desa Kertasari."

"Sumatra Barat memiliki banyak tanah ulayat, yaitu tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat hukum adat, baik itu milik suku ataupun kaum tertentu. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya konflik pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tanah ulayat di Indonesia dan menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Lbb. memberikan perlindungan hukum terhadap hak tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutuskan proses pendaftaran Sertifikat yang dibuat tanpa persetujuan Kaum dan Mamak Kepala Waris dianggap telah cacat hukum dan dilarang menurut hukum adat Minangkabau. Penelitian ini juga menemukan bahwa sengketa dalam Putusan yang ditelaah terjadi karena kekeliruan mengenai asal-usul ojek sengketa, yaitu satu hal yang umum terjadi karena sifat tanah ulayat yang diturunkan dari generasi ke generasi sehingga dapat mengaburkan asal-usul tanah tersebut.

---

West Sumatra has a lot of ulayat lands, namely land that is jointly owned by customary law communities, whether it belongs to a certain suku (tribe) or kaum (people). This often results in land conflits. This study aims to review the protection of land customary rights in Indonesia and analyze how the decision of the Lubuk Basung District Court Number 6/Pdt.G/2021/PN Lbb protects the land customary rights. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Results of the study stated that the Judge decided that the certificate registration process made without the approval of Kaum and Head of Mamak Waris was considered legally flawed and prohibited under Minangkabau customary law. This study also finds that this dispute occurs because of a confusion about the origin of the object of dispute, a thing that is common because of the characteristics of ulayat land that are inherited generation to generation."

"[ABSTRAKPropinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datangke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warganegara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali.Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yangberhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempatilahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi padakenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untukmenempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewamenyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggapsebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatuupaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahanpustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjianpinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasamengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asingdatang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti danseksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahiaturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannyajabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notariswajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

---

ABSTRACTBali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.;Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.;Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well., Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.]"