Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Think outside the box", This phrase is increasingly heard currently when we want to make a breakthrough that has never been thought before. When a company wants to progress there must be an innovation brought up by not forgetting evaluation on itself that has been done before. Normally innovation is brought up when there is an opportunity to win a competition. ABS is a company that has existed more than 100 year when this writing is made. This proves that this company is very mature in running its business.Every company has the goal of gaining profits as much as possible by running its business efficiently and effectively. So is the case with ABS that desiring to going towards middle-down business segment.Nevertheless, is ABS ready to reenter middle-down business class? For that reason, all that is only rhetoric if ABS is incapable to evaluate its internal and external environment factor. To do all that, ABS must comprehend the competency capable for in-depth evaluation, what strategy must be carried out, and why it has to be done.The goal of writing this thesis is to analyze the strategy of preparing ABS foreign payment in welcoming middle-down business class reorientation. The method used in this writing is started by carrying out interviews with related parties and secondary data collection.The results of this research shows that ABS has resources and technology not sufficient to support the strategies to be run, either from the aspect of Human Resource, the use of wide networks, or its technological investments.The suggestion that we can give is: ABS should evaluate the strengths it has and its existing weaknesses and then fixing them in order to have added values for the coming competition."

"Penelitian ini membahas hubungan dagang bilateral antara Republik Rakyat Cina (Cina) dan Amerika Serikat (AS). Secara lebih khusus menekankan pada upaya Cina menjadi anggota World Trade Organization (WTO) dan hambatan yang dihadapinya akibat penentangan yang dilakukan AS.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa Cina mengambil kebijakan luar negeri untuk menjadi anggota WTO? Mengapa sebaliknya AS mengambil kebijakan luar negeri menentang Cina menjadi anggota WTO?Penelitian ini juga membahas prosedur penerimaan anggota baru WTO, status permohonan Cina untuk menjadi anggota WTO, serta hambatan prosedural yang dihadapi Cina untuk bisa masuk ke WTO.Analisis dilakukan dengan melihat kepentingan nasional, baik ekonomi maupun non ekonomi, yang dimiliki Cina dan AS dalam memandang keanggotaan Cina di WTO, hubungan antar aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara serta akibat yang mungkin diperoleh oleh kedua negara apabila Cina berhasil atau gagal menjadi anggota WTO.Cina berkeinginan menjadi anggota WTO karena ingin mengintegrasikan perekonomiannya ke dalam ekonomi global sehingga perekonomiannya dapat semakin berkembang. Selain itu, keanggotaan WTO juga memberikan berbagai keuntungan, baik keuntungan di bidang perdagangan, ekonomi, dan politik. Namun Cina memiliki hambatan untuk menyesuaikan kondisi dan kebijakan perekonomiannya dengan aturan WTO. Cina dihadapkan pada situasi mengubah kebijakan perdagangannya sekaligus melindungi ekonomi dalam negerinya.Secara prinsip AS mendukung Cina masuk menjadi anggota WTO. Namun kondisi nyata praktek perdagangan Cina membuat AS menghambat Cina menuju WTO. AS, sebagai anggota WTO, menuntut Cina untuk melakukan perubahan kebijakan perdagangannya untuk bisa diterima WTO. Di sisi lain, upaya AS menghambat Cina tidak menguntungkan kepentingan ekonomi AS karena Cina semakin berperan penting dalam perdagangan global. Kerjasama perdagangan yang konstruktif dengan Cina akan lebih menguntungkan AS.Perundingan AS-Cina selama ini telah membawa kemajuan. Kedua belah pihak semakin memperlunak posisi masing-masing. Terobosan besar yang dianggap sebagai kunci pembuka menuju keanggotaan Cina di WTO adalah pemberian status Permanent Normal Trade Relation (PNTR) kepada Cina oleh AS."

"ABSTRAKEkspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasarbaru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.Tujuan penelitian :1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya.3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untukmenanggulangi kenaikkan impor TPT China.Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber datapenelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai sifat norma hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.010/2006 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum (HS.1101.00.10.00) Dari Uni Emirat Arab sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh badan hukum perdata asing yang merasa kepentingannya terhadap ekspor tepung terigu gandum ke Indonesia terganggu akibat adanya peraturan tersebut dengan alasan peraturan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Penetapan (beschikking) dan bukan Peraturan (regeling). Untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Tesis ini akhirnya menyimpulkan bahwa Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan hendaknya harus terlebih dahulu diuji apakah Penetapan Bea Masuk Anti-Dumping tersebut sudah sesuai dengan sifat norma hukumnya atau tidak.

---

This thesis is discussing about the nature of legal norms from Finance Minister Regulation No.42/PMK.010/2006 About Imposition of Anti-Dumping Duty On Imports of Wheat Flours (HS.1101.00.10.00) From United Arab Emirates until it could be sued in Jakarta Administrative Court by foreign private legal entities who felt their interest on exports of wheat flours into Indonesia were disrupted caused by this regulation with reason this regulation was Administrative Decree in the form of Determination (beschikking) and not was Regulation (regeling). In achieving these objectives, descriptive analysis methods are used. Finally, this thesis has conclusion that the Determination of Anti-Dumping Duty by Finance Minister should be tested first whether this Determination of Anti-Dumping Duty is completely accordance with it legal norms or not."