Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penyebab utama timbulnya lahan kritis, terutama di hulu daerah aliran sungai, adalah manusia. Mereka pada umumnya melakukan usaha tani lahan kering (tegalan) tanpa disertai dengan upaya konservasi. Jumlah lahan kritis itu terus meningkat setiap tahun. Departemen Kehutanan telah menyelenggarakan program rehabilitasi lahan dan konservasi tanah untuk menanggulanginya. Namun program ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat, khususnya mereka yang mengelola atau menguasai lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai.

Dalam upaya menggalakkan dukungan dan partisipasi masyarakat itu, pemerintah telah mengadakan gerakan penghijauan, yang kemudian diperkuat dengan tenaga penyuluh kehutanan, dan didukung dengan pembuatan unit percontohan usaha tani pelestari sumber daya alam. Namun semuanya ini belum dapat membuat petani berswadaya dalam melaksanakan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Maka kemudian diciptakan program kredit usaha tani konservasi (KUK), untuk mengatasi kekurangan modal di kalangan para petani lahan kering.

Penelitian ini berupaya meninjau pelaksanaan program KUK tersebut, dengan mengambil wilayah penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul.

Berdasarkan hasil observasi di Kulonprogo dan survai tanggapan petani di Gunungkidul, dapat diketahui bahwa petani masih belum mungkin berswadaya dalam upaya konservasi tanah, mengingat akan perhatiannya yang masih harus difokuskan pada upaya penanggulangan kehidupan ekonominya yang miskin. Program KUK yang sangat birokratis, dan sangat berorientasi pada kepentingan perbankan semata, justru menambah beban petani yang sudah tidak ringan. Padahal kebutuhan mereka akan modal tidak teratasi dengan KUK. Karenanya, petani terpaksa harus mencari Cara "gali lubang tutup lubang" untuk bisa membayar kembali hutangnya. Berdasarkan basil penelitian ini, disarankan agar konservasi di hulu daerah aliran sungai, diberi subsidi oleh pemerintah.

Daftar Kepustakaan : 23 (1982 - 1992) .

---

ABSTRACT

All sorts of reasons bringing about the degradation of land, mainly in the up land of watershed area, is homosapiens. They cultivated the dry land without considering the conservation principle, hence, the amount of critical land is increasing every year. The Department of Forestry has organized a Land ' Rehabilitation and Soil Conservation Program to cope with it. The program, however, will not succeed if the people, particularly the farmers who own and manage the land in the upland watershed area, do not support and actively participating.

To encourage support and participation of the people, The Department of Forestry manages greening movement by employing forestry instructor to develop demonstration plots where farmers learn by doing the water and soil conservation practices. Despite of lacking capital, farmers do not have the capacity to carry out land rehabilitation and soil conservation. To help the peasant carrying out the pro-gram, special loan has been given by the bank.

This research is trying to study the effect of loan to the conservation program in the Special Province of Yogyakarta, particularly in Kulonprogo District and Gunungkidul District.

Observing the implementation of loan program in Kulonprogo, and performing survey on farmer's response to the loan in Gunungkidul, this research finds some facts that farmers are still far from self-supporting in carrying out the land conservation. They still have to struggle for overcoming their poverty. As a matter of fact, the bureaucracy of the loan is oriented only to the benefit of the bank itself, so that the lack of capital among the farmers can not be solved. That is why, farmers must look for any alternative in-come to pay their debt. It is suggested that subsidy should be granted by the government for soil conservation on the up land of the watershed area.

Number of References : 28 (1982 to 1992)."

"Kebijakan Penghapusan/Rescheduling Tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun 1998 menarik perhatian dan perdebatan publik. Kebijakan ini berisikan penetapan persyaratan kelonggaran tunggakan KUT untuk MT.1998 dan MT. 1998/1999 menjadi 50%, penghapusan tunggakan dan kredit macet KUT Musim Tanam (MT) 1985 sampai dengan MT 1995, dan rescheduling tunggakan KUT MT 1995/1996 sampai dengan MT 1997 selama 4 (empat) MT atau 2 (dua) TP. Kebijakan ini diberlakukan seragam dan berlaku untuk keseluruhan petani dan koperasi penyalur KUT di seluruh Indonesia. Pemerintah berusaha menunjukkan komitmennya untuk berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya petani dan guna mendukung perkembangan usaha-kecil dan menengah serta bertujuan menyelamatkan penyediaan pangan nasional khususnya beras. Alasan lain yang tidak kalah penting bahwa petani mengalami kerugian-kerugian akibat bencana alam yang meluas. Pihak-pihak yang tidak setuju menilai kebijakan seperti ini tidak mendidik dan mengabaikan rasa keadilan.Untuk itu penulis melakukan penelitian ini, pertama-tama dengan melihat apakah kondisi permasalahan petani pangan memang sama dan seragam dalam dimensi wilayah untuk menjustifikasi kebijakan pengampunan hutang yang diberlakukan secara seragam, menyeluruh dan besar-besaran. Untuk melihat ada tidaknya keberagaman permasalahan dan kondisi pangan, penulis menggunakan analisa cluster dan analisa panel data. Analisa cluster dilakukan dengan menggunakan data series secara terpisah selama 8 tahun yaitu tahun 1992/1993 hingga 1999/2000, dengan observasi 23 propinsi di Indonesia. Analisa ini menggunakan enam variabel yang diperoleh dari data sekunder, terdiri dari pendapatan per kapita petani pangan(X1pd/kap), luas lahan sawah per petani(X2lahan), ratio bencana serangan hama dan penyakit tanaman per total hasil pertanaman pada periode yang sama (X3serhpt), ratio bencana banjir per total luas pertanaman pada periode yang sama(X4banjir), ratio bencana kekeringan per total luas pertanaman pada periode yang sama (X5kering) dan keuntungan produksi padi Bimas per hektar(X6keunt). Hasil analisa memberi kesimpulan bahwa sebenarnya terbukti permasalahan dan kondisi pangan di tiap wilayah propinsi relatif beraneka ragam. Dengan analisa ini diperoleh tiga kelompok cluster yang dapat diidentifikasi sebagai kriteria kelompok A, B dan C, dengan aspek perbedaan pada jumlah keunggulan/kebaikan dari variabel-variabel observasi pada masing-masing kelompok secara berurutan, yang dihitung berdasarkan centroid tiap-tiap variabel. Sedang analisis panel data dilakukan dengan juga menggunakan dimensi kelompok propinsi, yang didasari kelompok yang terbentuk pada TP.1997/1998 dari hasil analisa cluster sebelumnya (kelompok ini kemudian diasumsikan sama untuk periode TP.1992/1993 sampai dengan TP.1997/1998). Penggunaan periode ini dilakukan karena merupakan kondisi kelompok propinsi sebelum kebijakan 1998 diberlakukan. Sebagai variabel terikat, digunakan variabel tunggakan KUT/hektar (Y Tgk.lha). Analisa memperlihatkan bahwa variabel-variabel bebas yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tunggakan KUT/hektar ternyata tidak sama pada tiap kelompok cluster. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dan keberagaman dari masing-masing cluster. Dan kedua hasil analisa ini membuktikan bahwa pemberlakuan kebijakan yang seragam untuk seluruh wilayah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dihadapi.Selain itu juga dilakukan analisa regresi linier majemuk terhadap tiap kelompok (cluster) yang terbentuk secara terpisah setiap tahun, untuk 8 periode, yaitu TP.1992/1993 hingga TP. 1999/2000. Hal ini dilihat dari perubahan variabel tunggakan KUT/hektar atas pengaruh variabel-variabel bebas, terutama untuk melihat sejauh mana pengaruh signifikannya secara statistik variabel indikator kebijakan, yang diwakili oleh variabel bencana serangan hama dan penyakit(X3serhpt), banjir (x4banjir) dan kekeringan (X5kering). Hal ini sesuai dengan salah satu alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut adalah faktor bencana alam. Sehingga asumsi yang digunakan adalah kebijakan hanya tepat dan wajar diberlakukan pada kelompok propinsi dimana variabel bencana alam memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap perubahan tunggakan KUT/hektar. Hasil analisa menunjukkan ternyata dari 24 cluster observasi, hanya 3 cluster (kelompok) propinsi yang layak dan wajar memperoleh perlakuan penghapusan/penjadwalan tuggakan KUT. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang diberlakukan pemerintah secara seragam dan menyeluruh tidak sesuai dengan dimensi wilayah.Upaya yang paling tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah dengan melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh dan komprehensif terhadap kinerja kredit pada tingkat petani peserta dan koperasi penyalur KUT, namun hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian analisa ini memberikan alternatif kebijakan bagi pemerintah, sekalipun memiliki kekurangan karena tidak mampu menghindari bias atan penyimpangan dari realitas yang sebenarnya pada tingkat petani peserta.Untuk solusi kebijakan, penulis melakukan analisa diskriminan pada periode pengamatan terakhir, TP.1999/2000, untuk melihat besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap masing-masing kelompok kategorikal. Hal ini akan memudahkan pemerintah melihat permasalahan dalam dimensi wilayah, dengan memprioritaskan kebijakan pangan pada variabel yang memberikan pengaruh paling dominan di masing-masing kelompok. ldealnya pengelompokan kategorikal tunggakan KUT/hektar sebagai variabel terikat diperoleh dari sumber teoritis atau dari pemerintah. Sayangnya hal ini tidak ada, sehingga penulis melakukan pengelompokan tunggakan berdasarkan (1) hasil analisa cluster variabel tunggakan KUT/hektar saja dan (2) pengelompokan secara manual (apriori). Hasil analisa ini memperlihatkan ternyata variabel pendapatan perkapita petani pangan (X1pd/kap) merupakan satu-satunya variabel bebas yang memberikan pengaruh dalam membedakan ketiga kelompok Tunggakan KUT/hektar yaitu Tinggi, Sedang dan Rendah, dengan besaran yang berbeda-beda. Dengan demikian, jika pemerintah ingin memperbaiki keadaan pada tiap kelompok, titik berat kebijakan dan program yang dilakukan adalah dengan prioritas program untuk peningkatan pendapatan per kapita petani pangan.Pada analisa terakhir, penulis mencoba melihat sejauh mana pengaruh Kebijakan Penghapusan/Rescheduling Tunggakan KUT terhadap kemungkinan meningkatnya tunggakan pada waktu mendatang. Hasil analisa memperlihatkan ternyata kebijakan, yang merupakan bentuk kebijakan pengampunan hutang memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan akumulasi tunggakan pada periode berikutnya. Hal ini disebabkan terjadinya moral hazard dari petani, koperasi penyalur dan pihak lain yang terkait, yang meyakini kebijakan serupa akan diberlakukan lagi di masa mendatang. Hal ini diperburuk dengan tiadanya perbedaan insentif/sanksi bagi petani/koperasi yang rajin membayar cicilan tunggakan dengan mereka yang sengaja tidak mau melakukannya. Pada akhirnya, ini akan berdampak buruk pada kelangsungan program kredit pada masa-masa mendatang, baik dari sisi pendanaan maupun keberhasilan pencapaian tujuan program."

"Ekuitas atau biasa disebut juga modal sendiri dari sebuah badan usaha, merupakan sumber daya keuangan yang dapat dipergunakan sebagai pendukung jalannya kegiatan operasioanl perusahaan,sehingga tujuan untuk mendapatkan laba usaha dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan."

"Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang strategis. Dipilihnya kawasan industri di Kabupaten Tangerang karena letak yang strategis tersebut menyebabkan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari pusat pertumbuhan industri wilayah Indonesia bagian barat. Analisa pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yang menjelaskan terjadinya peralihan potensi lahan menjadi kawasan industri. Potensi lahan di dapatkan dari hasil scoring dan overlay. Pemberian nilai ini mengacu pada variabel (topografi, litologi, kemampuan tanah dan hidrologi) yang di jumlah dan di kali dengan variabel pembatas (banjir, erosi, dan salinitas tanah) untuk selanjutnya di analisa mengenai peralihan potensi lahan, dimana lahan yang harusnya sangat baik untuk pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri.

---

Tangerang District is one of the two levels that are part of the Banten Province. Located in a strategic geographical position. Choosing the industrial area in Tangerang District as a strategic location in the Tangerang District as a central part of the growth industry of the western part of the Indonesian. Analysis on this research using descriptive analysis that describes the potential of a transition into industrial land. Potential land available in the scoring and results from the overlay. The provision of this value to the variables (topography, litologi, the ability to land and hydrology) and the number of times in the variable divider (floods, erosion, and soil salinity) for further analysis on the potential of the land, where the land should be very good for agricultural area of its functions into the industry."