Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkebunan di Indonesia , jika di lihat dari usahanya dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu; Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat (Sandy 1985).Propinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah produsen karet di Indonesia. Pada tahun 1986 memiliki luas areal perkebunan karet rakyat sebesar- 504.037 hektar dengan produksi 160.503.19 ton karet kering, atau produktivitasnya rata-rata 318 kg karet kering per hektar (Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Selatan 1986). Rendahnya produktivitas ini disebabkan antara lain: adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh petani sendiri seperti: modalnya kecil, pendidikan petani umumnya rendah, dan cara pengelolaan kebun yang masih bersifat tradisional, sehingga mengakibatkan produksi yang dihasilkan menjadi rendah. Keadaan ini dapat diasumsikan bahwa kualitas hidupnya menjadi rendah pula.Untuk menanggulangi keadaan ini, sejak awal Pelita III (tepatnya pada tahun 1980) telah dilaksanakan beberapa usaha di bidang perkebunan rakyat yaitu: melalui pola UFP (Unit Pelaksana Proyek) dan pola PIP (Perkebunan Inti Rakyat). Pola UFP terdiri dari 2 bagian, yaitu: UFP Swadana dan UFP Berbantuan. PPKR (Proyek Pengembangan Karet Rakyat) atau SRDP (Small Rubber Development Project) merupakan salah satu bentuk UPF Berbantuan, sumber dananya berasal dari Bank Dunia, PPKR di Sumatera Selatan dilaksanakan dari tahun 1990 - 1955.Oleh karena perkebunan karet rakyat merupakan sumber penghidupan sebagian besar petani (kurang lebih 12 juta penduduk Indonesia pada tahun 1995), maka keberadaannya perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang menunjangnya, seperti : faktor sumber daya alam (lingkungan fisik yakni tanah, iklim, dan topografi); pendidikan; produksi, tenaga kerja, biaya produksi, dan pengalaman dalam berusaha tani. Khususnya terhadap kualitas hidup petani PPKR belum banyak diketahui, sehingga melatarbelakangi penelitian ini.Pertanyaan penelitian adalah: (1) Bagaimana petani menggunakan Faktor sumberdaya dan (lingkungan fisik) sebagai lahan perkebunan dan (2) Faktor-faktor apa yang rnempengaruhi kualitas hidup petani.Tujuan penelitian adalah,: untuk mengetahui faktor﷓faktor yang mempengaruhi kualitas hidup petani PPKR dan pengaruhnya terhadap lingkungan.Penelitian ini diharapkan ber-guna, sebagai bahan masukan bagi perkebunan karet rakyat dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan karet rakyat khususnya di Kecamatan Rambang Lubai, dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam (tanah).Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:"Faktor sumberdaya alam (1ingkungan fisik) sebagailahan perkebunan dengan pola PPKR memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup petani dan kualitas lingkungan".

---

ABSTRACT

Factors which Affect Quality of Life PPKR?s Farmers (A Case Study : Rambang Lubai Subdistrict, Muara Enim District, South Sumatera)Plantation in Indonesia when viewed from as enterprise could be grouped into two: Big Plantation and Small Plantation (Sandy 1985). The rubber producing Province South Sumatera as a region in Indonesia.

In the year 1996 possesses area of the small plantation size 504.037 hectare with total production of 160503 ton of dried rubber or the average productivity 318 kg dried rubber per hectare (Dinas Perkebunan Tingkat I Sumatera Selatan 1986). The lost productivity was due to, among others: by the limitations due to the farmers themselves, small of capital, the farmers of education generally of low level, and the way of the plantation is still traditional methods, such that its has affect the production brought forth to be of low level. This condition could be assumed to bring out the low level of the quality of life.

To over come this condition, starting as from beginning Pelita III several attempts have been carried out in the field of small plantation, namely: through the design of UPP (Project Implementation Unit) and PIS' or DIES (Nucleas Estates Smallholder). The UFP consists of two parts namely, UPP self-funding and UPP subsidized. PFKF: or SRDF' (Small Rubber Development Project) has been one of the forms of the subsidized UPP, the fund has from the World Bank. PPKR I in South Sumatera has been conducted from the year 19SO-1925.

Because of the small estates have been as the sources of income majority of the farmers (more or less 12 millions of the Indonesia people in year 1985), such that their existence need to be protected by constantly observed the supporting factors, such as. The natural resources factor (the physical environment; land, climate, and topography), education, production, production cost, and experience in farm management.

Specifically, regarding the quality of life PPKR farmers many things have remained as unknown, such as the providing background of this research.

The questions in this research are; (1) How do the farmers utilize natural resources factors (physical environment) such as the area estates? and (2) What are the factor affect quality of life farmers ?

The objective research is: to find out the factors affect quality of life PPKR farmers and the affect on the environment.

This research hopefully, input material for the small estates, and a contribution of conception for the development of small rubber estates in particular in Rambang Lubai Sub District, in the utilization efforts of the natural resources (land).

Hypothesis in this research has been the following:

"The natural resources factor (physical environment) such as the area estates with PPKR has provided positive impact on the quality of life farmers and the quality of environment"."

"Bagi masyarakat awam pada umumnya kurang mengenal tentang P3A singkatan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air. Demikian pula di kalangan petani. Namun bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo, P3A ternyata sudah dikenal. P3A bisa dikatakan organisasi petani yang dibentuk oleh pemerintah melalui kebijakan yakni Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1984. Karena dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru, maka kesan `adanya keseragaman' masih melekat. Kesan ini terbukti pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hal lain yang menonjol pada P3A adalah berasaskan Pancasila di setiap daerah yang terdapat tanaman padi baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa.Penelitian ini tidak bermaksud menggugat keberadaan organisasi tersebut yang notabene sudah terbentuk, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Melainkan ingin mengidentifikasi, mengenali, dan mengetahui keberhasilan maupun kegagalannya setelah diberdayakan. Istilah yang lazim dipakai bagi P3A adalah sudah berkembang, sedang berkembang, atau belum berkembang? Berdasarkan penelitian yang menelusuri faktor kesejarahannya, maka teridentifikasi tiga unsur yakni kelembagaan P3A kurang dinamis, pengetahuan tentang teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kurang menguasai, dan iuran air/anggota kurang lancar. Dari ketiga unsur inilah pemerintah berupaya memberdayakan P3A melalui Tim Pendamping Petani/TPP dan pelatihan-pelatihan.Tujuan pemberdayaan antara lain agar organisasi P3A yang sudah berbadan hukum merasa kuat, sehingga posisinya sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Dari segi teknis agar P3A mampu mengelola jaringan irigasi, meskipun hanya pada taraf jaringan sekunder atau tersier. Berbadan hukum di sini berarti organisasinya legal, diakui keberadaannya oleh aparat maupun masyarakat.Sehingga ke depan mempunyai bargaining position terhadap pihak-pihak yang ingin bekerjasama dengan P3A. Kecuali itu P3A diwajibkan memiliki nomor rekening sendiri untuk menyimpan uang hibah, bantuan dari Pemerintah/Pemda, dan hasil iuran para anggotanya. Ketiga kekuatan seperti organisasi, teknis, dan keuangan inilah diharapkan P3A mampu mengelola dirinya sendiri, organisasinya, dan lingkungannya untuk menuju pada pembangunan secara berkelanjutan yang pada akhimya kegiatan-kegiatan P3A merupakan ketahanan bagi daerahnya. Apalagi Kabupaten Kulon Progo memiliki 228 P3A unit yang sangat memungkinkan untuk melakukannya.

---

The term of P3A, stands for Perkumpulan Petani Pemakai Air (Water User Association/WUA) is not well-known by people in general, even by farmers themselves as the relevant parties. However, we can find different view in Kulon Progo district, where the people have reached eligible understandings on the P3A. The association was initiatialy established by the central government under Presidential Instruction No. 2 of 1984. As it was established in the era of the New Order (Orde Baru) with top-down approach, the impression of "uniformity" is unavoidable, as figure out in the Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) the management adopted.

Besides, it is in general for any WUA with paddy field -both inside and outside Java Island- to adopt the Pancasila as their organizational ideological base.

This research is not aimed to argue the existence of the established organization, especially in Kulon Progo District. It is mainly intended to identify, comprehend, and find out the successes and failures of the organization after implementation for operational review purposes. With respect to performance of the organization, terminology of developed, developing and under develop is commonly use. Based on a specific research discovering the historical existence of the organization, we find three main problems faced by the organization management, such as: (1) institutional arrangement of WUA is inadequately dynamic, (2) insufficient knowledge of irrigation operation and maintenance, and (3) a great number of feesarrear. To deal with the above-mentioned problems and to empower the association, the central government provides technical assistance by establishing the Tim Pendamping Petani/TPP (Farmer Counterpart Team) and required trainings.

To empowerment role played the central government is intended to empower any WUA with established legal status for being in the same level of capability with other enterprises. It is also intended to create WUA with eligible capability to manage overall irrigation scheme which they are responsible to the stakeholders In case of a WUA has had established legal status, it is recommended to have a bank account for fee collection from members, to finance sustainable operation. The Kulon Progo District with 228 WUA's is very competent to execute it."

"ABSTRAKKelompok tani sebagai lembaga pelaksana pembangunan pertanian di tingkat desa, sampai saat ini tetap menarik untuk ditelaah, karena meskipun kelompok tani telah terbentuk lebih dari dua dasarwarsa yang lalu sebagai satu jenis institusi social penting pada masyarakat pertanian-pedesaan, masih ada kelompok-kelompok tani yang belum menujukkan kinerja ataupun prestasi yang cukup baik. Di propinsi Lampung sejak tahun 1980/1981 usaha pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah telah banyak dilakukan. Antara lain dengan cara penyuluhan melalui. Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA) dan pembentukan Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam (KPSDA). Kelompok tersebut bertujuan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas usaha tani lahan kering. Namun kenyataannya sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal. Ketidak berhasilan kelompok mengindikasikan tidak tercapainya tujuan kelompok. Selanjutnya karena pencapaian tujuan kelompok adalah gambaran dari dinamika kelompok, maka ketidak berhasilan tersebut sekaligus merupakan gambaran dari dinamika kelompok itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tingkat dinamika kelompok-kelompok tani di lahan kering dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi petani dalam melaksanakan tindakan konservasi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap eksistensi kelompok-kelompok tani di lahan kering. Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok tani desa Neglasari dalam meningkatkan produktivitas usaha tani lahan kering. 2. Mengetahui hubungan antara dinamika kelompok dan tindakan konservasi serta produktivitas usaha tani. 3. Mengetahui dan menganalisis hubungan antara luas, status penguasaan lahan serta pendapatan anggota kelompok tani dan tindakan konservasi tanah. Penelitian dilakukan terhadap empat kelompok tani yang dipilih secara "acak sederhana". Selanjutnya untuk kelompok yang terpilih sebagai sampel, dipilih sembilan responden yang ditetapkan secara "acak berlapis" berdasarkan status keanggotaan dalam kelompok dan status penguasaan lahan. Dengan demikian jumlah responden penelitian ini adalah 36 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan serta wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan metode tabulasi, sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan uji korelasi peringkat spearman. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Tingkat dinamika kelompok tani Desa Neglasari bervariasi dari "rendah" sampai "tinggi", yaitu kelompok Sido Makmur masuk kategori "rendah", kelompok Karya Mandiri dan Harapan "sedang", dan kelompok Karya Manunggal II "tinggi". 2. Ada hubungan yang sangat nyata antara dinamika kelompok dan tindakan konservasi serta produktivitas usaha tani. 3. Ada hubungan yang sangat nyata antara tindakan konservasi dengan produktivitas usaha tani. 4. Ada hubungan yang nyata antara luas lahan garapan serta pendapatan petani anggota kelompok dan tindakan konservasi tanah. Disarankan untuk meningkatkan pelaksanaan tindakan konservasi, produktivitas usaha tani dan pendapatan petani perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan dinamika kelompok tani yang disertai dengan pembenahan prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha tani. "

"ABSTRAKPeningkatan jumlah penduduk dan perkembangan agro industri menuntut peningkatan produksi pertanian yang semakin tinggi, padahal lahan pertanian yang subur semakin menyusut untuk berbagai kepentingan pembangunan non pertanian. Oleh karena itu pengembangan pertanian semakin mengarah kepada lahan-lahan marjinal (khususnya di luar Pulau Jawa), seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.Sebagai wilayah potensial pengembangan pertanian, peranan lahan rawa pasang surut sebagai sumberdaya akan semakin strategic, tidak hanya untuk menyangga produksi pangan nasional, industri pedesaan dan pengembangan wilayah, tetapi secara khusus pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut terutama dikaitkan dengan program transmigrasi yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.Salah satu program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemrrintah Daerah Tingkat I Lampung, yaitu pendayagunaan sumberdya rawa dengan rata reklamasi di daerah Rawa Mesuji Tulang Bawang (Rawa Jitu), Lampung Utara. Kebijaksanaan pembangunan Rawa Jitu mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) kebijaksanaanreklamasi area seluas ± 20.000 hektar dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan pengembangan wilayah pertanian; (2) kebijaksanaan transmigrasi lokal (pemukiman kembali penduduk) eks perambah hutan dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani, dengan dukungan pembangunan sarana dan prasaranafisik, prasarana sosial, ekonomi dan kelembagaan . Pada satu sisi program ini mencakup aspek peningkatan produktivitas lahan, peningkatan pendapatan dan kesejahterean petani secara layak dan berkesinambungan. Namun pada sisi lain program pengembangan wilayah pertanian yang terkait dengan program translok juga akan berdampak pada lingkungan fisik, biologi, serta sosial ekonomi dan budayaUntuk melihat keragaan akhir dari program pengembangan wilayah pertanian tersebut, maka secara khusus dilakukan penelitian yang pengkajiannya meliputi aspek: (1) pengembangan wilayah pertanian Rawa Jitu; (2) dampak terbadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya, khususnya tingkat kesejahteraan petani; serta (3) analisis aspek pengembangan wilayah. Secara khusus dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian, antara lain:1. Bagaimanakah tahapan dan proses pengembangan wilayah pertanian di Rawa2. Bagaimanakab kondisi lingkungan di daerah Rawa Jitu yang menyangkut aspek fisik, biologi, geologi dan sosial ekonomi;3. Bagaimanakah keragaan akhir beberapa indikator kunci sosial ekonomi dan budaya petani, seperti: kependudukan agro ekosistem, tingkat kesejahteraan (tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, struktur pengeluaran rumah tangga); pola hubungan sosial dan kondisi kesehatan masyarakat; serta4. Bagaimanakah bentuk hubungan antara tingkat pendapatan dengan beberapa variabel produksi, seperti: (a) luas riil lahan garapan; (b) jumlah biaya tunas untuk input produksi, (a) jumlah alokasi tanaga kerja; (d) jumlah biaya tunai untuk tenaga kerja luar keluarga; (e) tingkat pendidikan; (f) pengalaman bertaniPenelitian dilakukan dengan metode studi kasus di wilayah eks proyek reklamasi Rawa Jitu IV, dengan mengambil daerah eks Satuan Pemukiman. (SP-2 dan SP-3) sebagai daerah studi. Unit sampel yang menjadi obyek penelitian adalah rumah tangga petani eks peserta translok. Untuk itu diambil sebanyak 100 rumah tangga petani (lebih kurang 10 % dari total rumah tangga yang ditempatkan di kedua daerah penelitian), dengan metode acak sederbana. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dihimpun dengan Teknik Triangulasi (prosedur yang menggunakan beberapa metode secara indepanden? yaitu kuesioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan). Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif, menggunakan fasilitas program komputer SPSS for Window.Rawa Jitu terbentuk di antara dua sungai besar, yaitu Sungai Mesuji dan Sungai Tuang Bawang yang dipengaruhi aktivitas pasang surut Laut Jawa. Daerah ini merupakan rawa belakang (back swamps), semula merupakan kawasan hutan konversi dengan ekosistem hutan rawa yang kaya akan berbagai jenis flora dan fauna. Pengembangan wilayah pertanian dilakukan dengan pembangunan. saluran drainase yang berfungsi ganda, yaitu: (1) sebagai pembuang kelebihan air dan menurunkan kadar konsentrasi garam-garam yang terakumulasi dalam tanah melalui proses pencucian; (2) sebagai sarana transportasi air (saluran navigasi).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpullkau beberapa hal sebagai berikut:1. Melalui program transmigrasi lokal, masing-masing rumahtangga petani mendapat alokasi lahan rata-rata seluas 1,904 hektar (berupa lahan pekarangan, lahan usaha-I dan lahan usaha II); perumahan serta fasilitas umum dan fasilitas social untuk mendukung tercapainya kesejahteraan petani Tingkat produktivitas lahan yang dicapai masih relatif rendah, yaitu rata-rata 2,587 ton per ha untuk tanaman padi dan 4,305 ton per ha untuk tanaman jagung.2. Pengembangan wilayah pertanian Rawa Jitu, secara umum memberikan dampak terbadap kesejahteraan petani, yang dapat terlihat dari keragaan beberapa indikator: (a) Tingkat pendapatan per kapita per tahun telah mencapai rata-rata Rp. 366.523; (b) Dikaitkan dengan kriteria tingkat kemiskinan Sayogyo (1977) dan kriteria berdasadran SK Menteri Transmigrasi Nomor 269/Men/1984, ternyata pendapatan tersebut telah berada di atas garis kemiskinan atau setara dengan 458,15 kg beras berdasarkan harga setempat; (e) Berdasarkan distribusi pendapatan terlihat bahwa Gird Ratio untuk wilayah Rawa Jitu adalah 0,21 yang berarti penyebaran pendapatan di kalangan petani relatif merata; (d) Demikian juga halnya jika digunakan kriteria dari Bank Dunia, ternyata 40 % kelompok petani berpendapatan rendah ternyata telah menerima 26,11 % bagian pendapatan ; (e) Dari sisi pengeluaran per kapita per bulan, di daerah Rawa Jitu telah mencapai rata-rata Rp. 42.914 yang berarti telah berada di atas rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Lampung, yaitu Rp. 18.244,- dan angka Good Service Ratio 2,97;3. Setelah bermukim lebih kurang 7 tahun masing-masing rumah tangga petani memiliki kekayaan rata-rafa Rp. Rp. 482.260; dan luas rumah tempat tinggal mencapai 42,13 m2 dan luas ruang per orang 8,425 m2. Kondisi tersebut ternyata belum memenuhi standar perumahan yang ditetapkan Departemen PU, yaitu 50 m2 atau konsumsi ruang rata-rata 10 m2 per kapita;4. Pengembangan wilayah pertanian disamping memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani, juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan, yang dapat diidentifikasi, antara lain: Dampak fisik dan Biologi berupa: (a) kondisi tanah; (b) kondisi hidrologi; (c) hama tanaman dan tumbuhan pengganggu; (d) sumberdaya energi konvensional; (e) habitat satwa liar. Dampak Sosial Ekonomi Budaya, berupa: (a) keanekaragaman masyarakat; (b) kesehatan masyarakat; (e) sistem transportasi; (d) ketenagakerjaan5. Secara khusus petani akan melakukan adaptasi social budaya, di daerah pemukimannya yang baru. Dalam perkembangan tahap lanjut terdapat beberapa bentuk kelembagaan hubungan kerja pertanian dan kelembagaan Penguasaan lahan, sebagai respon petani terhadap kendala-kendala fisik dan sosial ekonomi di daerah Rawa Jitu. Bentuk-bentuk hubungan kerja pertanian tersebut antara lain: (a) upah borongan; (b) upah harian; (c) sistem derepan; (d) giliran kerja atau tukar tenaga. Sedang kelembagaan penguasaan tanah yang berkembang antara lain: (a) sistem penyakapan; (b) sistem sewa dan sistem gadai;6. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa pendapatan petani di daerah Rawa Jitu dipengaruhi oleh beberapa peubah, antara lain: (a) Luas rill lahan garapan; (b) total input produksi; (c) alokasi tenaga kerja; (d) biaya tunai yang dikeluarkan untuk tanaga kerja luar keluarga; (e) tingkat pendidikan dan (f) pengalaman berusahatani. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung = 607,64 yang lebih besar dari F tabel = 3,60. Berdasarkan nilai R2 = 0,97 dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani memang dipengaruhi oleh peubah-peubahnya.Disarankan dalam menyusun strategi pembangunan Rawa Jitu pada tahap lanjut, hendaknya mempertimbangkan aspek peningkatan produksi pertanian, penyebaran fasilitas pelayanan, rencana pemekaran wilayah dan peningkatan kualitas hidup serta pelestarian lingkungan (perlindungan terhadap habitat tumbuhan dan satwa langka yang masih tersisa).Daftar Kepustakaan : 64 (1979 -1996)

---

ABSTRACTIncreased of population and development of agro-industry rewire improvement of agricultural products, while the fertile land has been becoming limited for non agricultural development Therefore, the agricultural development tends to move to less fertile area (marginal land) outside Java, such as tidal swamp area and backs-swamp.

The role of tidal swamp area is very potential not only for supporting national food productions, rural industry, and regional development, but also in linking with transmigration program for agricultural production, income improvement, and farmers welfare.

One of agricultural development has been underway by the Government of Lampung Province is the use of swamp resource through reclamation in Mesuji Tulang Bawang (Rawa Jitu), North Lampung. The policy development is Rawa Jitu included such several as: (1) policy of swamp reclamation in the area of + 20,000 hectare with objectives to increase land production and regional development, (2) policy of local transmigration/translok (resettlement) for former forest squatter with the goals to improve farmer welfare, supported by physical infrastructure, social, economic, and institutional facilities. On one aspect, this program covers aspect of sustainable improvement of land productivity, income, and farmer welfare. On the other hand, this program could alter physical, biological, socio-economic and cultural environments.

In order to evaluate the present performance, this research intends to investigate aspects, such as: (1) agricultural area development of Rawa Jitu, (2) the development impacts on socio-economic and culture, especially on level of fume's welfare, and (3) analysis of regional development

More specifically, the research formulates the problems as followed:

1. how the steps and processes of regional development in Rawa Jitu were developed

2. how the initial condition of physical, biological, geological, and socio-economic environment existed

3. how does the present performance of key economic indicators such as: demography, agro ecosystem, welfare conditions (poverty level, income distribution, structure of household expenditures), and pattern of community social relationship, health status; and

4. how does the relationship between income level and factors such as: (a) size of land holding, (b) input production costs, (c) labor allocation, (d) costs for non family labor, (e) education level, and (f) farming experiences.

This research used case study of ex reclamation project of Rawa Jitu IV. Location of study was in Units of Settlement (SP-2 and SP-3). This research employed household sample of formers translok participants. The research randomly selected 1 00 households (approximately 10% of the total population in the area). Data being collected included primary and secondary data using triangulation method (method which used several separate techniques, e.g. questionnaire, interview, observation, and library study). Data analysis was using qualitative and quantitative approach helped by SPSS computer program.

Rawa Jitu was formed by two big rivers, i.e.: Mesuji and Tulang Bawang rivers. This area is constantly influenced by tidal activities of Java sea. This area formerly was conversion forest, with swamp ecosystem rich with flora and fauna The agricultural area development was underway by making drainage canals which have multiple functions for (1) spill way of excessive water and reducing salt concentration which was accumulated in the soil through leaching processes, and (2) water transportation facilities (navigation canals).

The research concluded the followings:

1. On average each translok family received 1.904 ha of land which consisted of house yard, farm land-I, and farm land-II); housing and public facilities to support farmers welfare. Land productivity was relatively low, ie.: 2.587 ton paddy per hectare, and 4.305 ton per hectare of corn;

2. The agricultural area development of Rawa Jitu has given positive impacts on farmers welfare given the following indicators: (a) average annual per capita income was Rp366,523; (b) considering Sajogjo's (1977) poverty criteria and Ministry of Transmigration. decision No. 269/Men11984, that income was well above the poverty line which was 458.15 kg equal rice; (c) gini ratio index was 0.21 which indicated that the income distribution was relatively equal; (d) using World Bank criteria, it was showed that 40% of low income farmer group received 26.11% of total income; (e) using expenditure approach, the monthly expenditure was Rp42,914, well above Lampung expenditure average, i.e.: Rp18.244, and Good Services Ratio was 2.97;

3. After settling for 7 years, each household family has asset of Rp482,260 and the size of house yard was 42.13 m2 per family or 8.425 m2 per person. These conditions have not meet with that Public Works Department criteria, Le.: 50 m2 per family and 10 m2 per capita;

4. Agricultural area development not only provide positive impacts on farmers' welfare, but also causing negative impacts on the environment: (A) physical and biological impacts, such as: (a) soil conditions, (b) hydrological conditions, (c) pest and weeds, (d) conventional energy resources, (e) wild habitat (B) socio, economic, and culture, such as: (a) social gap, (6) community health, (c) transportation system, (d) employment;

5. In particular, farmers will make socio and economic adjustment as a response to physical and economic constraints in Rawa Jitu. In further development, there has been established types of institutional working relationship in agriculture (contract system, waging system, derepaiz system, and work shifting) and land tenure (land tenancy, land rent, pawning system)

6. Analysis of multiple linear regression suggested that all factors have significantly influenced to the farmers income. This was shown by F test =607.64 bigger F table = 3.60. The value of R2 = 0.97 which indicated that all independent variables have clearly explained the dependent variable.

The study concluded that in formulating the future ofRawa TJtu., the Government ofLampung Province should consider the improvement of agricultural production, distribution of public services, planning of area development, improvement of quality of life, and environmental sustainability.

E. Refrences : 60 (1979 -1996)"

"Masalah kesehatan masyarakat dimasa mendatang diperkirakan adalah masalah kesehatan yang berkenaan dengan pekerjaannya atau biasa dikenal dengan masalah kesehatan kerja. Meskipun petani merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja masalah kesehatan kerja pertanian masih belum banyak dikenal khususnya yang berkenaan dengan beban kerja, kapasitas kerja dan lingkungan kerja petani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas kerja para petani, beban kerja para petani, bagaimana gambaran beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya kesehatan pada petani, serta bagaimana gambaran penyakit-penyakit/gangguan yang berhubungan dengan lingkungan kerja petani. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang dilakukan di 8 Desa dari 2 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Jumlah sampel yang diambil adalah 274 petani ektif penggarap yang bekerja di sawah dan 238 rumah petani. Analisa data dilakukan secara manual, teknik analisa digunakan analisa persentase frekwensi distribusi dan analisa Chi-square. Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa umumnya profit kapasitas kerja, beban kerja dan beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja petani adalah buruk. Ternyata para petani dengan kapasitas kerja dan beban kerja yang berat masih harus mengalami resiko atau ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan kerja mereka. Beberapa penyakit/gangguan yang berhubungan dengan pekerjaan petani yang ditemukan dalam penelitian ini adalah : 1. Dermatitis (dermatosis akibat kerja). 2. Gangguan yang berhubungan dengan masalah ergonomik seperti backpain, myalgia. 3. Penyakit-penyakit pernafasan dengan kelainan ventilasi obstruktif dan restriktif. 4. Keracunan pestisida. Dalam karya tulis ini juga telah dibahas penatalaksanaan masalah kesehatan kerja petani. Disarankan agar program Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sektor pertanian harus segera dilaksanakan/disempurnakan. Untuk itu ada 3 upaya strategis yang perlu dikembangkan yaitu : Bina program , Bina institusi dan Bina profesi. "

"[Skripsi ini mengaji akses Petani Desa Nunuk atas lahan sawah. Akses atas lahan sawah sebagai perwujudan kemampuan petani untuk mendapatkan manfaat dari lahan sawah menjadi fokus kajian sebab petani sangat menggantungkan hidupnyapada penghasilan yang diperoleh dari lahan sawah. Sementara itu, luas lahan yang tersedia di dalam wilayah administrasi Desa Nunuk sangat terbatas dan telahdimiliki oleh petani-petani kaya. Manfaat dari lahan sawah diperoleh melalui dua cara. Pertama, dengan cara menggarap lahan sawah melalui strategi yang diatur dalam pranata perolehan hak garap lahan sawah. Kedua, dengan cara menjadi tenaga kerja atau buruh tani di lahan sawah petani penggarap yang diatur dalam pranata pengaturan kerja yang berlaku. Akses buruh tani atas lahan sawah dipengaruhi oleh keputusan petani penggarap dalam menentukan pengaturan kerja di lahan sawah garapannya. Petani memilih strategi yang paling rasional untuk memperoleh akses atas lahan sawah. Pilihan rasional petani tersebut tidak hanyadipengaruhi pertimbangan dalam hal ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada dalam konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

---

This thesis examines farmers’ access to paddy fields in the village of Nunuk, Lelea District, Indramayu Regency. Access to paddy fields as the ability of farmers to benefit from the paddy fields becomes the focus of study because farmers rely heavily on the revenue generated from the paddy fields. Meanwhile, the available paddy fields is limited and is owned by wealthy farmers. Benefits of paddy fields are obtained in two ways. First, by way of cultivating paddy fields with the access set in the institution of right to cultivate. Second, by way of labour or farm-working in paddy fields, set up in a working arrangements. Farmworkers’ access to paddy fields will be affected by the decision of farmers in determining occupational settings in their paddy fields. Farmers would choose the most rational strategy to gain access to paddy fields. Farmers’ rational choice determining strategy to gain access to paddy fields are not only based in economic

terms, but also influenced by factors that existing in their socio-cultural environment., This thesis examines farmers’ access to paddy fields in the village of Nunuk,

Lelea District, Indramayu Regency. Access to paddy fields as the ability of

farmers to benefit from the paddy fields becomes the focus of study because

farmers rely heavily on the revenue generated from the paddy fields. Meanwhile,

the available paddy fields is limited and is owned by wealthy farmers. Benefits of

paddy fields are obtained in two ways. First, by way of cultivating paddy fields

with the access set in the institution of right to cultivate. Second, by way of labour

or farm-working in paddy fields, set up in a working arrangements. Farmworkers’

access to paddy fields will be affected by the decision of farmers in

determining occupational settings in their paddy fields. Farmers would choose the

most rational strategy to gain access to paddy fields. Farmers’ rational choice

determining strategy to gain access to paddy fields are not only based in economic

terms, but also influenced by factors that existing in their socio-cultural

environment.]"

"Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara pada tahun 1994/1995 ditetapkan bahwa dalam Repelita VI pembangunan Industri tetap menjadi bagian usaha jangka panjang dalam upaya untuk tercapainya struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang yaitu dengan titik berat industri yang didukung oleh pertanian yang tangguh. Sasaran utama pembangunan kawasan industri yaitu di samping sebagai sarana pengaturan ruang untuk pengalokasian kegiatan industri yang sesuai dengan tata ruang daerah yang telah disusun dan tercapai pula pembangunan yang berwawasan lingkungan sekaligus sebagai sarana percepatan pembangunan industri di daerah. Setelah diterbitkannya 5K Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat No.5931SK.629Bapp11990 sebagai langkah operasional dari Keppres No.53 tahun 1989 tentang kawasan industri, dapat menyebabkan munculnya masalah pembangunan industri di daerah Karawang, Jawa Barat, karena pembangunan industri menuntut penyediaan lahan untuk kawasan industri. Mengingat lahan disuatu wilayah biasanya telah digunakan sesuai dengan fungsinya seperti untuk sawah, pemukiman, tegalan, perkebunan, industri, hutan dan sebagainya, maka akibat meningkatnya lahan untuk keperluan pembangunan industri tidak menutup kemungkinan akhirnya industri menggunakan lahan pertanian baik sawah berpengairan teknis maupun non-teknis yang telah memiliki jalan penghubung. Konversi fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industri tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap kualitas hidup petani pemilik lahan. Konversi fungsi lahan tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan dalam penelitian: (1) Adakah pengaruh luas lahan yang dikonversikan dapat memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan keluarga petani?. (2) Adakah perbedaan kualitas hidup bekas petani pemilik lahan dengan kualitas hidup perani pemilik lahan yang usahanya tetap? (3) Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat bekas petani pemilik lahan. Tujuan penelitian ini adalah dibatasi untuk mengetahui: (1) Adanya konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kualitas hidup bekas petani pemilik lahan. (3) Adanya perbedaan kualitas hidup bekas petani pemilik lahan dengan kualitas hidup petani pemilik lahan (tetap bertani). Penelitian ini dilakukan di desa Teluk jambe dan di desa Purwadana, Kecamatan Teluk jambe, di mana di kedua desa tersebut telah banyak mengalami konversi penggunaan lahan, khususnya lahan persawahan sebagian besar telah beralih fungsi menjadi kawasan industri. Pengambilan sampel melalui pendekatan terhadap masyarakat bekas petani pemilik lahan dan sebagai kontrol dilakukan penelitian terhadap masyarakat petani pemilik lahan yang lahan usaha taninya tidak beralih fungsi (tetap). Pengambilan contoh responden dilakukan dengan cara sistematik yaitu untuk bekas petani pemilik lahan di desa Teluk jambe dan di desa Purwadana masing-masing dipilih sebanyak 60 responden. Sebagai kontrol diambil 80 responden petani pemilik lahan di desa Pinayungan. Pengolahan data dilakukan media Personal Computer dan dianalisis dengan deskriptif. Pengujian hipotesis menggunakan uji Chi-square (X2) Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut: (1) Faktor luas lahan yang dikonversikan berpengaruh balk terhadap kualitas hidup bekas petani pemilik lahan. Semakin luas lahan yang dikonversikan, semakin baik kualitas hidupnya. (2) Faktor besar uang ganti rugi berpengaruh baik terhadap kualitas hidup bekas petani pemilik lahan. Semakin besar uang ganti kerugian yang diterima, semakin baik kualitas hidupnya. (3) Terdapat perbedaan yang nyata antara kualitas hidup bekas petani pemilik lahan petani dengan yang tidak mengkonversikan lahan pertanian menjadi lahan industri masih tetap sebagai petani pemilik lahan. Indikator-indikator yang menguatkan derajat kehidupan masyarakat bekas petani pemilik lahan dapat diungkapkan dari tingkat ekonomi keluarga, pendidikan, kualitas perumahan, tingkat kesehatan, dan kesempatan kerja umumnya lebih baik apabila di banding dengan masyarakat petani pemilik lahan. Sedangkan indikator pendidikan di desa Teluk Jambe tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas hidup bekas petani pemilik lahan, hal ini disebabkan bahwa sebagian besar masyarakat yang diteliti mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dengan usia rata-rata di atas 54 tahun. Sungguhpun pembangunan kawasan industri pada saat ini telah berhasil memberi manfaat pada peningkatan kualitas hidup bekas petani pemilik lahan, namun perlu dipikirkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut terhadap kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap kualitas hidup petani khususnya, maupun kualitas lingkungan pada umumnya di masa yang akan datang. Apabila diperhatikan dalam Peta Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Teluk jambe tahun 1991 (Peta No.4) bahwa terdapat kecenderungan pembangunan kawasan industri di masa yang akan datang akan mengkonversikan sebagian besar jenis penggunaan lahan persawahan produktif, tentunya hal ini akan menambah semakin sempitnya lahan usaha tani, dan akan berakibat semakin banyaknya pengangguran petani yang sekaligus akan menambah menurunnya produksi di sektor pertanian. Dengan dibangunnya kawasan industri, tentu membutuhkan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti perumahan, sekolah, pasar, kantor dan lain-lain yang berarti membutuhkan pula lahan, tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan lahan produktif atau setengah produktif. Di samping itu dengan adanya pabrik-pabrik di kawasan industri dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup balk langsung ataupun tidak langsung pada masyarakat sekitarnya seperti adanya limbah industri, polusi udara, kebisingan dan lain-lain. Maka dalam penelitian ini disarankan agar darnpak-dampak negatif dimaksud dapat menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam rangka mencari pemecahan yang terbaik secara proporsional di masa mendatang.

---

The State Guideline of the fiscal year 1994/95 stipulated that during Repelita V development was aimed at industrial development stressing on heavy industry supported by a strong agricultural sector. The main objective was to achieve a solid and well balanced economic structure.

The main objective of setting up an industrial estate is to accelerate industrial development in the region. Besides, this policy is also aimed at allocating industrial activities in line with the existing space allocation policy and at the same time environmental friendly in national.

After the promulgation of the decree of the Governor/Regional Head of West Java No. 5931SK.6291Bapp11990 which is the operational guidance of the Presidential decree No 53 year 1989 on industrial zone, industrial development may problems come into being in the Karawang area, West Java, in particular in relation with a demand for land for that purpose.

Since land in some region is already used as paddy field, settlements, pasture, horticulture, industry, forest etc, increase in land demand for the purpose of industrial development has to be met by the use of agriculture land, both technically and non-technical irrigated with interconnecting channels. The conversion of paddy field into an industrial zone will certainly produce impacts upon the quality of life of farmers who originally own the land.

Conversion of land function as stared above resulted in problems, which can be put into questions as follows :(1) What is the influence of land size and amount of money received by the farmers upon their quality of life? (2) What is the difference between the quality of life of farmers still owning and working on their land and those whose land was transformed into industrial zone? (3) What factors are at work in promoting the farmer?s community's quality of life, which were land owning farmers before?

The objective of this study is to know: (1) The presence of agriculture land conversion into an industrial zone, (2) Factors influencing the quality of life of former land-owning farmers, and (3) The presence of different of quality of life between former land-owning farmers and farmers who are still wadding on their land.

This study was carried out in Teluk Jambe and Purwadana villages. It was in Teluk Jambe sub-district, where conversion of land use take place, especially from agriculture land into an industrial zone.

The sample was taken from among former land-owning farmers with land-owning farmers whose land has not been changed in functions as control group.

Systematic sampling was carried out in Teluk Jambe and Purwadana villages with 60 respondents respectively. The control group consisted of 80 respondents who are land-owning farmers in Pinayungan village.

Data processing was carried out by using Personal Computer and the results analyzed descriptively. Hypothesis testing was carried out by using the Chi Square test.

The results of this study concluded that : (1) The size of land converted seems to have a great influence upon the quality of life of farmers land-owning farmers. The bigger the size converted, the better the quality of life. (2) The amount of money has good influence upon the quality of life of former land-owning farmers. The bigger the amount of money received, the better their quality of life. (3) There is significant difference between the quality of life of former land-owning farmers and those who did not converse their agriculture land into industrial use and remain as land-owning farmers.

Indicators that supported the living standard of former land-owning farmers can be disclosed by observing the family economic standard, education, quality of housing, health and working opportunities, which are in general, better than land-owning farmer community.

In Teluk Jambe village, education as indicator has no obvious influence upon the quality of life of former land-owning farmers. This is due to the fact that the majority of the community studied were on the average more than 54 years of age with low level of education.

Although industrial zone development, at present, succeeded in providing benefit towards promoting the quality of life of former land-owning farmers, policies have to be considered to address the possibility of negative impact upon environmental quality in general, the quality of life of farmers in particular in the year to come.

Going over the map of General Spatial Plan of Teluk jambe subdistrict of the year 1991 (Map No. 4), there seems to be a tendency of industrial zone development in the future and thus the conversion of greater portion of productive paddy field which will results on ever decreasing productive farming land. This will be followed by an increasing number of unemployment and at the same time a decline in the production within the agriculture sector.

By establishing an industrial zone, supporting infra-structure will certainly be needed, such as housing, schools, market, office space etc. This in turn needs land also; hence, another conversion of productive or half productive land will take place.

The presence of factories in the industrial zone might cause negative impacts upon the living environment, both directly and indirectly in the form of industrial waste, air pollution, noise etc. Hence, it is suggested the negative impacts in question should be serious considered within the framework of solving the problem proportionally in the future. "

"Pembangunan kilang minyak yang dilakukan dengan pengambilalihan lahan pertanian telah memaksa perempuan petani kehilangan penghidupannya (livelihood) dan mendorong mereka pada posisi yang rentan. Perlawanan yang dilakukan perempuan petani merupakan ungkapan dari rasa kecewa atas tindakan sepihak PT. Pertamina Rosneft dalam mengintervensi pengambilalihan lahan di Sumurgeneng. Penelitian ini menggunakan teori ekologi politik feminis untuk menelusuri serangkaian perlawanan dan keterkaitan antara keterbatasan akses dan kontrol atas relasi kuasa yang dialami oleh perempuan petani di Sumurgeneng. Selain itu, dalam memunculkan suara perempuan, penelitian ini menggunakan observasi terlibat dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis sebagai titik acuan untuk mengeksplorasi ruang hidup perempuan petani dengan menggali narasi perempuan petani (herstory) secara mendalam. Melalui lensa ekologi politik feminis, penelitian ini menemukan bahwa hak atas tanah tidak hanya berpengaruh pada akses dan kontrol namun juga berpengaruh pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan dengan opresi yang dilakukan untuk mengekang dan mengontrol ruang gerak perempuan. Penelitian ini juga memetakan bagaimana perlawanan yang dilakukan perempuan petani yang dilakukan secara mandiri, tetapi tetap tidak terlepas dari perlawanan besar yang dilakukan bersama petani laki-laki.

---

The construction of oil refineries carried out by expropriation of agricultural land has forced women, and farmers, to lose their livelihoods (livelihood) and pushed them into a vulnerable position. The resistance carried out by women farmers is an expression of disappointment over the unilateral actions of PT. Pertamina Rosneft in intervening in the acquisition of land in Sumurgeneng. This study uses feminist political ecology theory to explore a series of resistances and links between limited access and control over power relations experienced by women farmers in Sumurgeneng. In addition, in raising women's voices, this study uses involved observation with a qualitative approach with a feminist perspective as a reference point to explore the living space of women farmers by exploring the narrative of women farmers (herstory) in depth through the lens of feminist political ecology, this research finds that land rights do not only affect access and control but also affect social, cultural, and economic aspects related to the oppression carried out to curb and control the women's movement. This study also mapped out how the resistance carried out by women farmers was carried out independently, but still could not be separated from the great resistance carried out by male farmers."