Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGejala penurunan kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir, dari keadaan perusahaan sehat sekali menjadi sehat, dapat disebabkan antara lain oleh lemahnya sistem pengawasan. Dengan alasan bahwa pengawasan mempunyai fungsi untuk menjamin agar organisasi mencapai tujuannya, termasuk mengendalikan kegiatan agar sesuai rencana dan melakukan korekasi yang diperlukan, maka sistem pengawasan dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap knerja perusahaan.Kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh manajemen, dimana mencerminkan tingkat kesebatan perusahaan dalam satu periode tertentu.Antara sistem pengawasan dan knerja perusahaan diduga berkorelasi cukup kuat, sehingga jika sistem pengawasan baik dan tepat, berpengaruh baik pula terhadap knerja perusahaan.Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara tidak berstruktur dimana pedoman wawancara digunakan sebagai alat wawancara dan kuesioner.Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian asosiatif yang bertumpu pada analisis kualitatif dan ditunjang dengan perhitungan - perhitungan kuantitatif yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan tolok ukur yang tegas dan pasti sebagai dasar analisis.Bertolak dari hasil analisis dua sisi kinerja dan sistem pengawasan dapat dijelaskan sebagai berikut :a. Kinerja Perusahaan. Dari sisi kinerja telah terjadi fluktuasi, hal ini diawali:Pada tahun 1988, keadaan perusahaan tidak sehat. Kurun waktu tahun 1989 ski 1991, terjadi loncatan dari tidak sehat menjadi sebat sekali.Kurun waktu tahun 1990 ski 1992, terjadi arcs balik kondisi perusahaan dari sehat sekali menjadi sehat saja. b. Sistem Pengawasan Perusahaan. Dari sisi sistem pengawasan, dari hasil analisis sistem dan penilaian unsurnya, menunjukkan bahwa sistem yang ada kurang baik, sedang hubungannya dengan kinerja perusahaan menunjukan angka sebesar 0,975407, dalam Tabel Guilford menempati rentang nilai antara 0,9 ski 1 yang berarti nyata, kuat dan positip.Kesimpulannya akibat pelaksanaan sistem pengawasan yang kurang baik, mendorang adanya kecenderungan tingkat kinerja perusahaan yang kurang baik juga."

"Diare adalah salah satu penyakit yang dapat disebarkan melalui air (water borne diseases). Di Indonesia diare masih menduduki peringkat atas diatara sepuluh penyakit terbanyak dan penyebab kematian nomor dua, terutama pada bayi. Di Sumatera Selatan, angka kesakitan diare adalah 22,97 per 1.000 penduduk. Angka tersebut tinggi bila dibandingkan dengan angka Nasional 20,68 per 1.000 penduduk. Dan tujuh Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, angka kesakitan diare tertinggi adalah di Kota Palembang (35 per 1.000 penduduk). Di Kota Palembang, masyarakat yang menggunakan air bersih persentasenya rendah (77,5 %). Persentase air bersih memenuhi syarat kualitas bakteriologi juga rendah (60 %). Rendahnya cakupan air bersih dan rendahnya persentase air bersih memenuhi syarat kualitas bakteriologi tidak terlepas dari kinerja sanitarian Puskesmas dalam pelaksanaan program pengawasan kualitas air bersih, Evaluasi kinerja sanitarian dalam pengawasan kualitas air bersih belum pemah dilakukan. Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengawasan kualitas air bersih pun belum ada. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya gambaran kinerja sanitarian dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air bersih di Puskesmas Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja sanitarian Puskesmas dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air bersih di Kota Palembang. Populasi penelitian adalah sanitarian Puskesmas di Kota Palembang, sedangkan sampel penelitian adalah total populasi berjumlah 35 sanitarian. Janis penelitian adalah survei dengan rancangan penelitian cross sectional. Analisa data yang dipakai adalah analisa univariat (menggunakan distribusi frekuensi dengan ukuran persen) dan analisa bivariat (menggunakan uji chi square, dengan nilai alpha 5 %ICI 95 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanitarian Puskesmas di Kota Palembang yang berkinerja buruk 71,4 % dan yang berkinerja baik 28,6 %. Yang berkinerja lebih buruk adalah sanitarian laki-laki (OR : 2,8), sanitarian yang berumur < 39 tahun (DR : 2,1), sanitarian dengan lama bertugas < 9 tahun (OR : 2,6), sanitarian yang memiliki pengetahuan kurang (4,3), sanitarian yang tidak pernah pelatihan (OR : 2,1), sanitarian yang tidak punya buku pedoman kerja (OR : 2,5), sanitarian yang tidak memiliki transportasi ke lapangan (OR : 2,6), sanitarian yang tidak punya peralatan (DR : 3,1), sanitarian yang tidak menerima insentif (OR : 2,2) dan sanitarian yang tidak mendapat dukungan teman (OR : 2,9). Saran bagi Dinas Kesehatan Kota adalah membuat Peraturan Daerah tentang pengawasan kualitas air bersih, meningkatkan perhatian, bimbingan dan petunjuk bagi sanitarian Puskesmas dalam meningkatkan kinerja sanitarian. Bagi pimpinan Puskesmas adalah membuat pembagian tugas yang jelas, meningkatkan dukungan bagi sanitarian, meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan tugas sanitarian dilapangan. Bagi sanitarian Puskesmas, supaya mengikuti pertemuan bulanan sanitarian dan bersama Ketua BAKLI serta pimpinan Puskesmas mendiskusikan serta mencari pemecahan permasalahan kinerja sanitarian di Puskesmas Kota Palembang, dan membuat contoh penyaringan air sederhana dari bahan yang murah dan mudah didapat, sehingga dapat dicontoh masyarakat. Perlu penelitian lain adalah mencari variable-variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis dan melaksanakan penelitian dengan memakai pendekatan gabungan, kuantitatif dan kualitatif, supaya dapat menggali permasalahan dengan lebih dalam.

---

Diarrhea is one of disease, which can propagate through water (water borne diseases)_ In Indonesia diarrhea still sit on the top of 10 most disease and number 2 death cause, especially to baby. In South Sumatra, diarrhea rate is 22,97 per 1000 resident. From seven regencies/towns in South Sumatra, diarrhea rate is very high in Palembang City (35 per 1000 resident). In Palembang City, resident who use clean water have a low rate (77,5%). Clean water percentage fulfill the bacteriology quality condition is low too (60%).

The low clean water coverage and clean water percentage fulfill the bacteriology quality condition is still related with Puskesmas sanitarian performance in clean water quality observation program execution. Sanitarian performance evaluation in clean water quality observation is never been done. Area Regulation that arrange about clean water quality observation is not yet there. The problem in this research is no view from sanitarian performance of clean water quality observation in Palembang City Puskesmas.

Research target is to know Puskesmas sanitarian performance of clean water quality observation in Palembang City. Research population is puskesmas sanitarian in Palembang City, while research sample is total population in amount of 35 sanitarians. Research type is survey with cross sectional research device. Data analysis used is univariate analysis (using frequent distribution with percent size) and bivariate analysis (using chi square test, with alpha assess 5%/CI 95%).

Research result show that Puskesmas sanitarian in Palembang City which has bad performance is 71,4% and good performance is 28,6%. The worse performance men sanitarians (OR : 2,8), sanitarian age < 39 years (OR : 2,1), sanitarians with work age < 9 years (OR : 2,6), sanitarians with less knowledge (4,3), sanitarians who never get training (OR : 2,1), sanitarians with no work guidance book (OR : 2,5), sanitarians with no transportation to work place(OR : 2,6)_ Sanitarians with no tools (OR : 3,1), sanitarians who not except incentive (OR : 2,2), and sanitarians who not getting support from friends (OR : 2,9).

Suggestion for City Health District is making Area Regulation about clean water quality observation, improving attention, counseling and guide for Puskesmas sanitarians in improving sanitarians performance. For Puskesmas Leader is making clear work division, improving support for sanitarians, improving pass by coordination program, and pass by sector in sanitarian duty execution on field. For Puskesmas sanitarian, to follow monthly sanitarian and with HAKLI Chief and Puskesmas leader discussing and searching resolve sanitarian performance problem in Palembang City Puskesmas, and making example of simple water distillation from cheap substance and easy to get, so can be followed by public. The need of other research is looking for other variables which not checked by writer and executing observation by using merger approach, quantitative, and qualitative, so that can dig the problem deeply."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah : (1) Kinerja Kebijakan dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan haji (2) Susunan Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (3) Menetapkan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .(4) Hubungan Pembinaan calon Haji Terhadap ketahanan Nasional .Analisis Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional yang diangkat 4 (Empat) hal pokok, yakni : Penyelenggaraan dan Pembinaan Haji, Susunan organisasi, Biaya penyelenggaran Ibadah haji dan Hubungan Haji dan ketahanan nasional.Hasil Penelitian menemukan (1) Bisnis haji masih dilakukan secara terselebung berkaitan dengan latar belakang sosial budaya jemaah haji ,yakni sifatnya paternalistik berpendidikan rendah dan kencenderungan beragama secara formalistik .(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 secara Yuridis Formal menjadi landasan hukun penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang ditetapkan sebagai tugas nasional berdas.arkan asas keadilan pemerintah sebagai organisasi Birokrasi.(3) Ongkos naik -haji (ONH) selalu mengalami kenaikan tetapi tidak mengurangi minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji.(4) Haji mempunyai aspek dimensi religius dalam pelaksanaannya bersangkut paut dengan aspek-aspek non religius yang dapat menjamin ketmanan, keselamatan ,kelancaran dan terlalcsananya ibadah haji sesuai ketentuan Agama.

---

This research is an evaluation of performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management. The Problems of this Thesis are : (1) The Performance of Policies on The Pilgrimage Management and Establishment; (2) Organizational Structure of the Pilgrimage Service Management; (3) Determinations of the Pilgrimage Service Cost; (4) Relations of the Candidate Pilgrim Establishment with the National Stability.

Analysis of Performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management arises 4 (four) key subject matters, namely: Pilgrim Management and Establishment, Organizational Structure, Pilgrimage Service Cost, and Relations of the Pilgrims with the National Stability.

Research results find that (1) Pilgrimage is still Managed in "non-Transparent" manner related to socio-cultural characteristics of the pilgrimage members, that is, paternalistic, lower educational background and formalistic religious bias, (2) the Act ("Undang-Undang") No. 17 of 1999 formally and judicially forms a legal basis of the National Pilgrimage Service Management which is determined as the national duty according to the government principles of justice as a bureaucratic organizations, (3) Pilgrimage Fase is always increasing, on the one hand, but it does not reduce the interests of Muslim community to attend the pilgrimage service, on the other hand, (4) Pilgrim has an aspect of religious dimension which is, in its Management, related to any other non-religious aspects that may ensure security, safety, smooth operations of the pilgrimage service conforming to the religious comarnmandment.

Kinerja Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional ( Studi Kasus Pada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah Departeman Agama Republik Indonesia )"

"PT Suminar Surya merupakan perusahaan swasta nasional, yang berdiri sejak tahun 1991. Perusahaan ini mempunyai potensi untuk lebih berkembang, karena memiliki kinerja yang baik dalam pelayanan jasa konstruksi. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji strategi pemasaran agar dapat memenangkan persaingan dalam bisnis jasa konstruksi, dan diharapkan pula dalam jangka panjang dapat berkembang lebih baik. Penelitian ini di awali dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berasal dari dalam (internal) perusahaan, maupun yang dari luar (ekstemal) perusahaan, dengan maksud agar memperoleh gambaran yang obyektif tentang kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman pada perusahaan. Untuk memperoleh data primer diajukan kuesioner dan wawancara terhadap level manajerial perusahaan tersebut, dan untuk faktor ekstemal pada tenaga ahli, terutama di luar perusahaan yang terkait dalam bidang jasa konstruksi. Pengolahan data melalui metoda Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk mendapatkan bobot derajat kepentingan setiap faktor. Hasil uji faktor lingkungan tersebut digunakan untuk menganalisis strategi utama melalui analisis SWOT. Dengan demikian diperoleh gambaran kekuatan bisnis dan daya tar* industri untuk pengembangan strategi bersaing. Posisi bersaing PT Suminar Surya berdasarkan hasil analisis SWOT, temyata berada pada posisi mendukung strategi agresif, dari kekuatan internal dan berbagai peluang eksternal, dan berada pada kuadran I. Strategi alternatif adalah : keunggulan biaya menyeluruh dan strategis fokus. Penetapan strategi pada keunggulan biaya menyeluruh, agar dapat dipraktekkan pada perusahaan, untuk formulasi strategi di terapkan bauran pemasaran (produk, harga, tempat, promosi, serta orang, lingkungan fisik dan proses)."

"Direktorat Jenderal Perlindungan HAM merupakan organisasi publik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakari akuntabilitas kinerja instansinya. Menurut Ilyas (2002:65) menjalankan suatu akuntabilitas berarti mengoperasionalkan tiga komponen penting dari kinerja, yaitu tujuan, ukuran dan penilalan. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja yang mengarahkan dan mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Melalui ukuran kinerja, maka akan diketahui apakah kinerja yang diharapkan telah dapat dicapai. Oleh karena itu diperlukan suatu penilalan kinerja secara reguler yang dikaitkan dengan tujuan kinerja setiap pegawai.Sebagai organisasi pemerintah yang baru dibentuk tahun 2000, seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang ada satu sama lain masih memiliki dinamika penyesuaian yang tinggi terhadap hubungan antar pegawai serta tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing. Sedangkan organisasi yang dijalankan telah dituntut untuk dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, guna melayani kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pembayar pajak.Proses peleburan dalam bentuk penyatuan dan penyamaan persepsi sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat. Diperlukan waktu yang panjang untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, kesadaran profesi dan tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk mencapai kinerja tinggi dari masing-masing individu sehingga terhindar dari hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi, dipandang menempati posisi yang sangat strategis terhadap pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perlindungan HAM secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh karena kedua hal tersebut, yaitu kepemimpinan dan komunikasi dalam praktek sehari-hari menjadi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Kepemimpinan merupakan tambahan pengaruh yang memiliki dan mengatasi kepatuhan mekanis pada pengarahan rutin organisasi. Kepemimpinan terjadi jika seorang individu dapat mendorong orang lain mengerjakan sesuatu atas dasar kemauannya sendiri dan bukan mengerjakannya karena wajib atau takut akan konsekuensi ketidakpatuhan. Kualitas kepemimpinan inilah yang dalam berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang efektif dari yang tidak efektif.Menurut Kartini (1986:85) komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk hubungan antar individu yang dilakukan oleh setidaknya dua orang dan akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Aubrey (1986:3) mengatakan bahwa selama berinteraksi dengan orang lain, terjadi pertukaran ide dan perasaan-perasaan, penyaringan informasi, pembuatan rencana dan pemecahan masalah. Sedangkan partisipasi dalam komunikasi merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi masing-masing individu.Kepemimpinan dan komunikasi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM akan diteliti secara deskriptif dan eksplanatif sebagai sebuah Iangkah penting untuk mengetahui kekuatan, mengenali kelemahan, memanfaatkan kesempatan atau peluang dan mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tujuan individual yang bekerja di dalamnya. Dari hasil analisis masing-masing faktor tersebut maka akan diketahui apa saja yang dapat dan harus dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kinerja pegawai.Objek penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah organisasi publik, yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai populasi penelitian lapangan adalah pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM yang berjumlah 1 73 orang, dengan sampel penelitian sejumlah 104 orang.Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:1. Terdapat pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.2. Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.Terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Perlindungan HAM."

"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.

---

Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet.

In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective.

The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate.

The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance.

The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%.

The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."

"IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebuah Perguruan Tinggi Islam berstatus negeri di bawah Departemen Agama. Kampus IAIN menempati lahan seluas 18 Ha, terdiri atas kampus I (7Ha), kampus II (4 Ha) dan perumahan (7Ha). Kini memiliki 13.146 mahasiswa S1, S2 dan S3, 365 dosen tetap, 342 dosen tidak tetap dan 358 pegawai administrasi.Pegawai administrasi di IAIN sebagaimana layaknya pegawai negeri mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-undang No.8 tahun 1974 yang dalam implementasinya dijabarkan lebih lanjut oleh PP No.30 tahun 1980 dan KMA No.400 tahun 1984 tentang status IAIN serta Keputusan Rektor No.28 tahun 1983 tentang Job Description.Dalam pelaksanaan tugas di lapangan banyak hal yang dijumpai ketidak sesuaian antara konsep peraturan dengan implementasi sehingga tidak diperoleh hasil optimal. Permasalahan yang ada adalah lemahnya kinerja pegawai administrasi yang disebabkan oleh kurangnya dorongan motivasi kerja dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Sebab dengan motivasi kerja yang tinggi dari lingkungan kerja yang kondusif akan diperoleh kinerja yang baik dan produktifitas yang tinggi.Ketiga aspek inilah yaitu kinerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja yang menjadi sasaran penelitian yang mencoba diukur pengaruh ketiga variabel tersebut dengan konstelasi: Hubungan Motivasi Kerja (variabel Xl) dan Lingkungan Kerja (X2) terhadap Kinerja (Y).Penelitian mengunakan metode survai dengan analisis statistik deskriptif eksploratif. Uji coba dilakukan pada 32 orang pegawai dan pada saat penelitian dilakukan pada 80 orang responden pegawai golongan II, III dan IV sebagai sampel Disproportionate Random Sampling dan tidak bermaksud untuk generalisasi. Data dijaring dengan menggunakan kuesioner menurut keadaan yang sebenarnya, dan setelah itu data ditabulasi dan diolah menggunakan komputer program SPSS versi 10.01.Hasil uji analisis korelasi dan regresi menunjukkan ada hubungan yang kuat dan positif antara variabel Xl dengan variabel Y (0.56) dan variabel X2 dengan variabel Y (0.53). Sedangkan pengaruh variabel Xl terhadap Y (0.54) dan variabel X2 terhadap Y (0.28) dan jika secara bersama pengaruh variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y (0.42 dan 0.22). Dari variabel bebas tersebut yang mempunyai hubungan paling kuat terhadap variabel terikat (kinerja) adalah motivasi kerja."

"Pokok permasalahan penelitian ini adalah pengaruh supervisi pimpinan dan kecerdasan emosional terhadap kinerja aparatur pemungut pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DK1 Jakarta. Dalam hal ini, apakah supervisi pimpinan dan kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja aparatur pemungut pajak, sehingga semakin baik supervisi pimpinan dan kecerdasan emosional aparatur pajak, maka akan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja aparatur pemungut pajak. Dengan permasalahan seperti ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh supervisi pimpinan dan kecerdasan emosional baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama terhadap kinerja apratur pemungut pajak.Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan teknik korelasional, dimana peneliti berusaha menghubungkan satu atau lebih variabel dengan variabel lain untuk memahami obyek yang diteliti. Populasi penelitian adalah aparatur pajak pada 9 Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta (termasuk aparatur DPDK) yang berjumlah 337 aparatur pajak; sedangkan sampelnya sebanyak 84 aparatur pajak atau 25% dari total populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan statistik (koefisien korelasi, koefisien determinasi, t-test, F-test dan regresi).Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum kondisi supervisi pimpinan, kecerdasan emosional dan kinerja aparatur pemungut pajak pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam kondisi yang baik. Sementara itu dari hasil analisis statistik diperoleh hasil: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan supervisi pimpinan terhadap kinerja aparatur pajak dengan nilai korelasi 0.383, koefisien determinasi 14.7%, nilai t hitung (3.753) > t tabel (1.665) dan persamaan regersi Y = 43.014 + 0.197X1, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan kecerdasan emosional terhadap kinerja aparatur pajak dengan nilai korelasi 0.621, koefisien determinasi 38.5%, t hitung (7.172) > t tabel (1.665), dan persamaan regresi Y = 25.067 + 0.312X2; (3) supervisi pimpinan dan kecerdasan emosional secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur dengan nilai korelasi 62.8, koefisien determinasi 38.8%, F hitung (25.661) a F tabel (3.10), dan persamaan regresi Y = 23.938 + 0.03023X1 + 0.295X2.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan antara lain: (1) mengintensifkan pelaksanaan supervisi, dengan cara menambah frekuensi pelaksanaan supervisi dan peningkatan bobot materi supervisi, (2) menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kecerdasan emosional yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kantor. Pelatihan di dalam kantor dapat dilakukan dengan mengundang instruktur yang betul-betul expert dalam bidang kecerdasan emosional, sedangkan pelatihan di luar kantor dapat diupayakan dengan mengikuti pelatihan kecerdasan emosional yang belakangan ini banyak dilakukan oleh para penyelenggara pelatihan kecerdasan emosional; dan (3) dilakukan penelitian lanjutan serupa (kuantitatif-korelasional) dengan obyek penelitian yang berbeda dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga ditemukan wilayah generalisasi yang Iebih luas dan meyakinkan."