Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpaya pengembangan sarana pendidikan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mutlak diperlukan dalam kaitannya menyelenggarakan.proses. belajar mengajar di Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Perguruan Tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk Mencapai tujuan ini, maka STMIK Budi Luhur secara bertahap selalu mengadakan perbaikan dan pengembangan sarana pendidikan. Penelitian mengenai analisis dan strategi sarana ini dilihat dari perolehan calon mahasiswa dan mahasiswa aktif dihubungkan dengan penyediaan sarana pendidikan dan kebutuhan akan dosen. Untuk mengetahui posisi/ profil TTMIK Budi Luhur dilakukan penelitian ke Perguruan Tinggi Swasta lainnya yang sejenis. Sedangkan untuk mengetahui apakah sarana pendidikan yang telah ada telah sesuai dengan keinginan mahasiswa dan dunia usaha/ industri, dilakukan penelitian terhadap 100 (seratus) orang mahasiswa dan 6 (enam) perusahaan yang mengolah datanya dengan bantuan komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STMIK Budi Luhur adalah sebagai pengikut pasar (market follower) diantara PTS sejenis lainnya. Sarana pendidikan yang disediakan oleh STMIK Budi Luhur menunjukkan bahwa jumlah ruang kuliah belum perlu ditambah, materi praktek belum sesuai dengan dunia usaha dan mahasiswa. Jumlah dosen dibandingkan jumlah mahasiswa aktif masih rendah yaitu 1:47. Sehubungan dengan itu disampaikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan STMIK Budi Luhur dalam upayanya menghadapi persaingan yang semakin ketat serta memasuki era globalisasi. Pertama STMIK Budi Luhur perlu membuat anggaran yang menyeluruh yang berfungsi sebagai koordinasi dan pengendalian manajemen. Penyusunan anggaran ini dilakukan oleh Komite Anggaran yang anggotanya dari unit organisasi yang berperan sebagai pusat biaya (cost center). Kedua, perlunya perubahan sistem penerimaan karyawan dari pola nepotisme ke pola merit sistem, sehingga diharapkan memperoleh sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan baik untuk karyawan akademik maupun non akademik. Ketiga, perlunya perluasan usaha dengan pola menyelenggarakan tempat-tempat kuliah di wilayah DKI. Pala ini perlu dijalankan dengan konsep mendekati mahasiswa (sebagai konsumen), namun semua urusan administrasi tetap terpusat."

"Pengembangan perumahan tidak akan terlepas dari pengembangan fasilitas yang akan memenuhi tiga kebutuhan pokok konsumen perumahan yaitu tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tempat ibadah dan sekolah. Bagi konsumen perumahan, terutama keluarga muda atau keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar, pemilihan lokasi perumahan akan mempertimbangkan keberadaan sekolah dasar di lingkungan perumahan dan sekitarnya. Kondisi ini terjadi karena kemampuan jangkauan anak usia sekolah dasar masih relatif rendah atau tidak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu sekolah dasar yang balk diharapkan berada dalam lingkungan perumahan, apalagi Iingkungan perumahan tersebut sengaja direncanakan oleh pengembang Di Kecamatan Kelapa Gading saat ini berkembang 37 sekolah dasar yaitu 17 sekolah dasar negeri (SDN) dan 20 sekolah dasar swasta (SDS), yang jika ditinjau lebih dalam terdapat beberapa perbedaan antara SDN dan SDS yaitu perbedaan distribusi lokasi, daya tampung siswa, jenjang akreditasi dan biaya pendidikan. Perbedaan antara SDN dan SDS yang disebutkan di atas, menyebabkan persaingan antar sekolah yang akan menambah perbedaan atau variasi antar sekolah dan akan mengurangi kesamaan akses terhadap pendidikan. Di sisi lain perkembangan SDS menimbulkan beberapa penyimpangan penggunaan lahan karena pemilihan lokasi SDS yang mempertimbangkan pasar sehingga perlu memperluas jangkauan pelayanan. Konsekuensinya lokasi yang dipilih seringkali tidak sesuai dengan kriteria lokasi SD. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan penelitian yang perlu dijawab yaitu `Bagaimana penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?', `Apakah penyediaan sekolah dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (efektif)?', dan `Bagaimana penerapan kriteria penyediaan sekolah dasar di Kecamatan Kelapa Gading?'.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka akan dilakukan beberapa analisis dengan beberapa metode yaitu analisis deskriptif, perbandingan, non parametrik, faktor dan keruangan. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah penyediaan SD 1) selaras dengan perkembangan perumahan walaupun menimbulkan kesenjangan antar SD dan penyimpangan penggunaan lahan, 2) melibatkan multistakeholder, 3) terutama SDS, didorong oleh permintaan masyarakat yang cukup tinggi terutama masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi, penawaran pelayanan pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan pemerintah serta dukungan pemerintah bagi swasta untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan pendidikan, 4) efektif atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 5) didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup perhitungan kebutuhan SD dan lingkup pelayanan SD, 6) tidak didasari oleh penerapan kriteria penyediaan SD mencakup alokasi lahan dan distribusi Iokasi, 7) terkait dengan distribusi lokasi SD, dipengaruhi oleh perkembangan perumahan, status sekolah dasar, kualitas sekolah dan penggabungan SD dengan jenjang sekolah lainnya. Kesimpulan ini diduga tidak hanya berlaku di Kecamatan Kelapa Gading, tetapi berlaku juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.Adapun rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah harus menerapkan integrated and multi-stakeholders approach dalam penyediaan SD di Kecamatan Kelapa Gading (dan kasus lain yang serupa, mengkaji kembali kriteria penyediaan SD, membentuk format dan program kemitraan, dan pembenahan legal adminstratif penggunaan lahan dan perijinan pembangunan; pengembang harus merencanakan fasilitas perumahan yang memadai dan sesuai kebutuhan masyarakat sejak awal pengembangan perumahan dan sebagai bagian dari perencanaan pengembangan perumahan dengan mempertimbangkan rencana kota secara keseluruhan; yayasan pendidikan dan pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal dalam pemiiihan lokasi, dari faktor lokasi, perkembangan perumahan, status dan kualitas sekolah, penggabungan sekolah dan rencana kota secara keseluruhan; melakukan beberapa kajian lanjutan karena adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, mengenai kesenjangan SDN dan SDS, keterlibatan multi-stakeholder dalam penyediaan terkait dengan format dan program kemitraan antar stakeholder, penerapan kriteria penyediaan SD dengan kasus lain dan integrasi perencanaan fasilitas dengan perencanaan kota.

---

Facilities development in a housing development is inevitable and shall be able to provide three basic needs of housing consumer they are shopping places for common goods, worships places and schools. Housing consumer, typically young couples or a family with primary school-age children would consider chosen a housing complex by considering the presence of primary school in the neighborhood. This consideration was based on the limited mobility of primary school-age children to go to school. In this case, parents expecting that there will be good primary school in their neighborhood, especially when the neighborhood was planned/ designed by the housing developer, In Kecamatan Kelapa Gading currently established 37 primary schools consisting of 17 public schools (Sekolah Dasar Negeri - SDN) and 20 private schools (Sekolah Dasar Swasta -- SDS). Based on further review it was found out that there are few differences between them, such as location distribution, school capacity, accreditation level and tuition fee. These differences create higher school competition that will lead to school variation and decreasing equal access to education. In the other side the development of private primary school introduced few discrepancies in the land use implementation, since the private school's location is mainly selected based on market demands and the need to increase service area. As consequences of this selection, the chosen location usually not complies with the primary school location criteria.Above facts triggered research questions, that will be answered in this research such as "How is the provision of primary school in Kecamatan Kelapa Gading?, 'Did the primary school provision meet the consumer needs (effective)?', and 'How does the implementation of primary school provision criteria in Kecamatan Kelapa Gading?'.To answer above questions there are few analysis will be conducted by utilizing various analysis methods such as descriptive analysis, comparative analysis, non-parametric analysis, factorial analysis and spatial analysis. The conclusions of those analysis are 1) the provision of primary school is aligned with housing development even it's caused gap among primary schools and discrepancies in the land use, 2) the provision of primary school involves multistakeholders, 3) the provision of primary school, especially private primary school, is influenced by demand of consumer whose high social economic level, inadequate education service supply, Iimitations of government and supports from government for private sector to be involved in education service production 1 provision, 4) the provision of primary school met the consumer needs, 5) the provision of primary school is based on implementation of primary school provision criteria including calculation of primary school need and primary school service area, 6) the provision of primary school isn't based on implementation of primary school provision criteria including land classification and distribution of location, 7) the provision of primary school, especially primary school location distribution, influenced by housing development, school status, school quality and combination of primary school with other school level in one location. These conclusions are assumed to be applicable not merely in Kecamatan Kelapa Gading, but in other area that have similiar condition with Kecamatan Kelapa Gading.Recommendations from this study are government must implement integrated and multi-stakeholders approach in primary school provision especially in Kecamatan Kelapa Gading (and other similar area), review the primary school provision criteria, create partnership format and program, and improve legal administrative approach in land use and building permit sector; ensure that developer must plan housing facilities as part of housing development plan with consideration to the entire of urban plan; education institution and government must consider some factors in location selection (location factors, housing development trend, status and quality school, and urban plan); conduct various further study, due to limitation of this study, related to the gap between private - public primary school, multi-stakeholders involvement in primary school provision in regards to the partnership format and program among stakeholders, the implementation of primary school provision criteria in another case and the integration of facilities planning into urban planning."

"Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan-tantangan yang cukup mendasar, salah satunya adalah perluasan dan pemerataan akses lokasi sekolah yang tercantum dalam misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan pendidikan dasar, umunya SD diberikan untuk anak 7-12 tahun. Pemertaan akses merupakan kemudahan penduduk menjangkau SD terdekat. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola ruang dari 71 area pelayanan SD di kota Cimahi. Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui distribusi penduduk serta jarak dan area pelayanan masing-masing lokasi SD. Hasil analisis menunjukkan bahwa akses menuju lokasi SD di kota Cimahi terjangkau dari seluruh kota, di mana 96,9% area berjarak kurang dari 1 km menuju SD terdekat. Hasil simulasi penduduk pendukung eksisting dan jumlah SD eksisting per wilayah pelayanan memperlihatkan SD mengalami kelebihan dan kekurangan jumlah. 53 SD mengalami under supply sedangkan 18 SD lainnya mengalami over supply. "

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi dosen, fasilitas pendidikan, dan tipe kepribadian siswa pada kompetensi mahasiswa akuntansi. Kompetensi mahasiswa akuntansi yang dimaksud adalah kompetensi yang dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu kompetensi utama, pendukung, dan lainnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan survei terhadap 350 mahasiswa akuntansi dari 10 universitas di wilayah Jabodetabek yang telah mengambil kursus akuntansi keuangan dan akuntansi keuangan tingkat lanjut. Data adalah diproses menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM), juga dikenal sebagai PLSSEM. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi dosen dan fasilitas pendidikan telah a efek positif pada kompetensi mahasiswa akuntansi. Sementara itu, kepribadian siswa jenis, terutama extraversion, sensing, thinking and judging (ESTJ), dan juga Introversi, penginderaan, pemikiran, dan penilaian (ISTJ) tidak mempengaruhi kompetensi mahasiswa akuntansi.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effect of lecturer competence, educational facilities, and student personality types on accounting student competencies. The intended accounting student competencies are competencies which are divided into three dimensions, namely the main competencies, supporters, and others. This research was conducted using a survey of 350 accounting students from 10 universities in the Greater Jakarta area who have taken courses in financial accounting and advanced financial accounting. Data is processed using the Structural Equation Modeling (SEM) method, also known as PLSSEM. This study found that lecturer competencies and educational facilities had a positive effect on accounting student competencies. Meanwhile, the personality of student types, especially extraversion, sensing, thinking and judging (ESTJ), and also Introversion, sensing, thinking, and assessment (ISTJ) did not affect the competence of accounting students."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana pelaksanaan program subsidi silang di institusi pendidikan swasta menjadi sebuah strategi inklusi sosial dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan menengah di Jakarta. Pelaksanaan program subsidi silang atau fair-share tuition telah menjadi praktik dari institusi pendidikan swasta untuk dapat menyelenggarakan sebuah proses pendidikan yang inklusif, yaitu terbuka untuk mereka yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena ketidakmampuan ekonomi. Dengan sistem subsidi silang setiap peserta didik membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonominya, dan dengan demikian membuka akses partisipasi bagi mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan tidak tereksklusi karena faktor ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan ecological approach Pierson 2002 , tesis ini hendak memperlihatkan bahwa program subsidi silang menjadi sebuah proses interaksi yang tidak hanya membuka akses pendidikan tetapi juga proses integrasi sosial dan sistem nilai serta habitus yang baru bagi para pemangku kepentingan di sekolah dalam konteks membangun komunitas yang inklusif

---

ABSTRACTThe process of making inclusive education to the whole society is becoming increasingly difficult to achieve. Given the situation, there are some schools that are still determined to achieve social inclusion in providing education. The schools enforce a fair share tuition as a subsidy system. This is a a system whereby the amount of tuition fee of each student is determined based on the real financial and economic capabilities of the parents. This system creates opportunities and equality in which students from poor families can still have access to a good quality education, not being excluded based on the financial ability or socioeconomic status of the family. Making use of a qualitative approach to interviewing respondents at a private high school in South Jakarta, and ecological approach theoretical framework Pierson, 2002 this study shows how the practice of fair share tuition fee can be a strategy for social inclusion which is very effective in metropolitan Jakarta. With the system, the school is still maintaining the quality of education as an excellent educational institution. Fair share tution fee as a subsidy system has been creating inclusive school culture, where students can interact and learn together with other students from various background, economically, culturaly and academically. This inclusive culture in the pedagogical process that takes place inside the school eventually has been becoming a culture and habitus of the schools, fostering students maturity and their academic achievement, building their social interaction, solidarity and perception toward diversity and also affecting parental style of the parents and culture in the family."

"School supervisor palys an important role in developing education quality, especially, in school existence . The role of superivisor implies some approach in conducting their role such as scientific, clinic , humanisme, colaborative, artistic , and existence"