Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya proyek konstruksi- skala besar, diperlukan sistem pengendalian atas waktu pelaksanaan yang lebih intensif. Tujuan pengendalian atas waktu pelaksaaan adalah agar suatu proyek atau pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan maka setiap periode waktu tertentu, perlu diupayakan realisasi kemajuan prestasi pekerjaan sama atau lebih besar dari rencana. Apabila pada suatu periode waktu tertentu, kemajuan prestasi pekerjaan ternyata lebih kecil dari rencana, maka pada saat tersebut dapat dikatakan telah terjadi keterlambatan. Keterlambatan yang telah terjadi, perlu dianalisis agar dapat ditentukan penyebabnya secara tepat serta tindakan koreksi yang efektif. Manfaat dilakukannya analisis keterlambatan diantaranya adalah, agar pada periode selanjutnya dapat memperbaiki tingkat kemajuan prestasi pekerjaan serta mengatasi keterlambatan dengan cara yang efisien. Pada penelitian ini, analisis keterlambatan dilakukan dengan pendekatan knowledge-based systems dengan beberapa pertimbangan diantaranya adalah, permasalahan analisis keterlambatan banyak berkaitan dengan data kualitatif yang tidak dapat diselesaikan dengan algoritmik matematis, faktor penyebab keterlambatan dan tindakan koreksi meliputi banyak variabel yang tidak pasti (uncertainties) sehingga diperlukan pendekatan perumusan variabel dan pemecahan permasalahannya berdasarkan pengalaman, serta analisis keterlambatan merupakan kegiatan yang rutin dan selalu berulang sehingga memerlukan pemecahan masalah dengan cepat yang bersifat otomasi diagnostik. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka prosedur pemecahan masalah dilakukan dengan menyusun knowledge-based systems untuk analisis keterlambatan atau sistem analisis keterlambatan. Sistem tersebut direncanakan dapat digunakan bersama-sama dengan sistem penjadwalan konvensional, sebagai alat pendukung keputusan bagi pengendalian prestasi pekerjaan. Sistem analisis keterlambatan pada penelitian ini, disusun berdasarkan hasil pengamatan melalui studi lapangan serta konsultasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada pelaksanaan suatu proyek. Studi kasus proyek dilakukan pada proyek Hotel Sheraton - Solo, pada lingkup pekerjaan struktur. Metode penelitian yang digunakan merupakan pengembangan teknik penyusunan knowledge-based systems, yakni perolehan pengetahuan dilakukan melalui hasil tinjauan pustaka, pengamatan lapangan, wawancara serta pengunaan data dan dokumen proyek Penyusunan struktur pengetahuan dilakukan dengan teknik pemfaktoran (factoring), sehingga tersusun diagram penyebab keterlambatan dan tindakan koreksinya. Struktur pengetahuan tersebut selanjutnya diolah sebagai IF-THEN RULES, menggunakan program pengembangan expert systems yakni EXSYS. Hasil pengolahan tersebut merupakan prototipe sistem analisis keterlambatan. Prototipe sistem hasil pengembangan selanjutnya diujicoba melalui simulasi kasus dengan data hipotetik. Ujicoba dimaksudkan pula untuk memperlihatkan hasil interaksi antara penjadwalan dengan keluaran sistem bagi pengendalian prestasi pekerjaan. Prototipe sistem dapat dikembangkan atau dimodifikasi (open system) melalui proses evaluasi sistem berdasarkan aplikasi lebih lanjut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan lama waktu penalti yang akan diberikan kepada para pengusaha jasa konstruksi yang lalai dalam pelaksanaan SMK3 khususnya untuk kasus kecelakaan berupa kematian, serta untuk memberikan rekomendasi sistem kelembagaan pada kecelakaan kerja yang terkait dengan penalti waktu ditinjau dari beberapa negara untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan metode analisa statistik yaitu analisa statistik interferensial untuk mencari hubungan antara penerapan penalti waktu dengan menurunnya angka kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan analisa deskriptif untuk mencari lama waktu penalti yang dapat diterapkan di Indonesia. Dari hasil penelitian yang akan menjadi usulan terhadap permasalahan angka kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia yaitu ketegasan dalam regulasi dibutuhkan untuk menyadarkan orang atau perusahaan di bidang konstruksi, pendidikan bagi para pekerja di lokasi proyek (pemahaman, perubahan budaya, komunikasi 2 arah), dan sistem penalti waktu yang meliputi lembaga independen yang menginvestigasi kecelakaan kerja di lokasi proyek, reward, dan punishment. Lama waktu penalti yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan hasil wawancara yaitu kecelakaan kerja tanpa menimbulkan kematian akan diberikan suspend selama 5 - 10 hari dan kecelakaan kerja hingga menimbulkan kematian akan diberikan suspend selama 10 - 20 hari. Penelusuran benchmarking terhadap lembaga-lembaga di beberapa negara, seperti: Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Singapura didapatkan rekomendasi bagi lembaga independen yang dibutuhkan di Indonesia. Lembaga independen yang diusulkan untuk dibentuk di Indonesia memiliki kriteria yaitu memiliki tujuan; pembentuk lembaga independen; divisi lembaga; otoritas lembaga; dan memiliki mekanisme yang jelas.

---

This study aims to obtain period of time penalty that will be given to the construction service employers who are negligent in the execution of SMK3, especially for the case of a fatal accident that leads to death. It also aims to provide institutional system recommendations on time penalty for workplace accidents to be applied in Indonesia based on the observation in some countries.

This study used two statistical analysis methods; interferential statistical analysis to find the relationship between the implementation of time penalty and the decreasing number of accidents in the construction field, and descriptive analysis to look for the period of time penalty that can be applied in Indonesia.

From the results of the research that will be proposed as a solution to the problem of construction accidents in Indonesia, it is known that assertiveness in the regulation is needed to make the employers or companies in the field of construction aware, education for workers at the project site (understanding, cultural change, 2-waycommunication), and time penalty system which includes an independent institution that investigates accidents at the project site, reward, and punishment are also considered necessary.

The period of time penalty that can be applied in Indonesia based on interviews is 5-10 days of suspension for accidents that do not lead to death and 10-20 days of suspension for accidents that lead to death. Benchmarking towards institutions in some countries, such as USA, UK, Canada, Australia, and Singapore obtained a recommendation that an independent institution is needed in Indonesia. The independent institution proposed to be set up in Indonesia should have a clear purpose and mechanism, as well as founders, divisions, and authority."

"Mengendalikan biaya proyek. berarti menjaga agar biaya aktual tetap Sesuai dengan biaya yang direncanakan Salah satu komponen biaya yang harus dikendalikan adalah tenaga kerja. Kurang baiknya manajcmen tenaga keija pada pelaksanaan suatu proyek dapat mengakibatkan tezjadinya pcnyimpangan biaya proyck, khususnya biaya tenaga kerja.Adanya penyimpangan biaya proyek perlu dianalisa dan dicari tindakan koreksi yang sesuai dengan pcnyebab ierjadinya penyimpangan. Penentuan tindakan koreksi ini mcrupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan di dalam mengendalikan biaya proyek, dimana diperlukan pertimbangan yang baik terhadap berbagai faktor risiko yang dapat terjadi akibat adanya penyimpangan.Penentuan tindakan koreksi dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa Expert System, yang merupakan suatu sistem yang diaplikasikan pada program komputer. Expert System dapat diaplikasikan pada pelaksanaan suatu proyek dan dapat mempercepat pengambilan keputusan, yaitu penentuan rekomendasi tindakan koreksi untuk masalah pengendalian biaya pada manajemen tenaga kerja."

"Prakiraan sampah di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPST) Bantargebang saat ini dengan angka sebesar 23.336.869 m3 dengan ketinggian zona aktif hampir mencapai 50 meter. Apabila ketinggian/beban landfill terus ditambah, dikhawatirkan mengakibatkan permasalahan geoteknik seperti terangkatnya (uplift) jalan operasional, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya. Merespon permasalahan sosial dan lingkungan di atas, pemerintah daerah DKI Jakarta mengubah konsep pengelolaan TPST menjadi bernilai ekonomi dan bernilai tambah.Pengolahan sampah dengan pembangunan fasilitas LM (Landfill Mining) dan RDF (Refused Derived Fuel) Plant merupakan salah satu solusi terkait pengolahan sampah yang bernilai ekonomi dan bernilai tambah. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh kinerja waktu dan biaya. Menggunakan metoda Earned Value (EV) untuk mengukur waktu dan biaya akhir. Hasil analisis yang diperoleh terhadap kinerja biaya dan waktu pada Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining & RDF Plant berdasarkan data minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-43 adalah Nilai Indeks Kinerja Jadwal (SPI) = 0,973901373 < 1, Nilai Indeks Kinerja Biaya (CPI) = 1,110709951. Perkiraan Biaya Penyelesaian Proyek adalah sebesar Rp 699.845.994.062,13 Akan tetapi Syarat serah terima pekerjaan menjadi lebih kompleks yang menekankan hasil output daripada proses dan inputan. Berdampak perkiraan keterlambatan (TE) sebesar 9 hari dengan pengurangan biaya signifikan dikarenakan denda keterlambatan dan biaya umum sekitar Rp706.841.927.250,41 dari perkiraan biaya akhir proyek (EAC) yang berarti biaya penyelesaian proyek mengalami penghematan sebesar 6,63 % dari anggaran yang direncanakan.

---

The current estimate of waste at the Integrated One-Door Service (TPST) Bantargebang is 23,336,869 m3 with the active zone height approaching 50 meters. If the height/load of the landfill continues to increase, there is a concern that it may result in geotechnical issues such as the uplift of operational roads, drainage, and other supporting infrastructure. In response to the social and environmental challenges mentioned above, the local government of DKI Jakarta has transformed the management concept of TPST to be economically and value-added oriented.Waste processing through the construction of Landfill Mining (LM) and Refused Derived Fuel (RDF) Plant facilities is one of the solutions related to economically and value-added waste management. The objective of this research is to obtain time and cost performance. The Earned Value (EV) method is used to measure the final time and cost. The analysis results obtained for cost and time performance on the Landfill Mining & RDF Plant Waste Processing Facility Construction Project based on data from week 1 to week 43 are Schedule Performance Index (SPI) = 0.973901373 < 1, Cost Performance Index (CPI) = 1.110709951. The Estimated Project Completion Cost is IDR 699,845,994,062.13. However, the handover conditions have become more complex, emphasizing output results over processes and inputs. This has led to an estimated delay (TE) of 9 days with a significant cost reduction due to late penalties and general costs amounting to IDR 706,841,927,250.41 from the Estimated Project Completion Cost (EAC), which means a 6.63% savings from the planned budget."

"ABSTRAKManajemen Konstruksi (MK) sudah lebih dari 20 tahun dipraktekkan pada pelaksanaan proyek-proyek di Indonesia, terutama pada proyek-proyek bangunan gedung. Lingkup tugas MK dimulai dari tahap persiapan proyek sampai penyerahan proyek yang telah selesai pembangunannya, kepada pemilik proyek. Salah satu peran MK pada masa persiapan proyek adalah membantu pemilik proyek memilih konsultan perencana dan membantu menyusun kontrak kerja perencanaan. Salah satu pasal yang ada di dalam kontrak adalah klosul "cara pembayaran". Cara pembayaran selalu dikaitkan dengan prestasi pekerjaan. Untuk pekerjaan perancangan, ada 6 tahap yang dijadikan patokan untuk pembayaran termin, yaitu: 1). Tahap persiapan, 2). Tahap pra-rancangan, 3). Tahap pengembangan rancangan, 4). Tahap gambar detail, 5). Tahap pelelangan dan 6). Tahap pengawasan berkala. Yang menjadi masalah adalah bahwa belum ada standar yang baku untuk menentukan bobot masing-masing tahapan, sehingga setiap proyek seolah bebas menetukan bobot-bobot tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada besar-kecilnya pembayaran termin untuk suatu tahap pekerjaan yang sama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari dasar perhitungan bobot tersebut, sehingga MK maupun pemilik proyek dapat menentukan bobot secara proporsional sesuai dengan besaran bangunan. Sebagai bahan penelitian dipilih Jenis bangunan perkantoran bertingkat tipikal di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan tipe hubungan .kerja dimasa mendatang, yaitu adanya kecenderungan untuk membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dapat ditangani oleh tenaga-tenaga yang betul-betul ahli di bidangnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi pedoman-pedoman yang telah ada. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang faktor-faktor risiko di tahappelaksanaan konstruksi pada proyek EPC yang berpengaruh kepada kinerja waktupelaksanaan proyek. Keterlambatan proyek konstruksi sering kali terjadi dalamsuatu proyek, hal ini berdampak pada bertambahnya biaya overhead proyek akibatusaha untuk mempercepat pekerjaan. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus untukmengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pada proyek konstruksi denganmenemukan faktor risiko yang menyebabkan keterlambatan yang mempengaruhikinerja waktu proyek. Setelah menemukan faktor-faktor utama, maka dapatdilakukan strategi pengendalian risiko tersebut agar dapat diminimalisir sehinggaproyek dapat berjalan sesuai perencanaan.

---

ABSTRACTThis study discusses the risk factors in the implementation phase of constructionon EPC projects that affect the performance of the project implementation time. Delaysin construction projects often occur in a project, it results in more overhead due toefforts to accelerate project work. Therefore, special attention to determine the cause ofdelays in construction projects to find risk factors that cause time delays that affect theperformance of the project. After finding the key factors, then the control strategy canbe done in order to minimize these risks so that the project can go according to plan."

"ABSTRAKTesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan talcs peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tabun 2003 secara umum maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan daftar resiko. Daftar resiko tersebut akan dijadikan dasar masukan penentuan pertanyaan wawancara selanjutnya dan penyusunan kuesioner yang akan disebarkan pada praktisi jasa konstruksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap kinerja total proyek konstruksi adalah faktor resiko finansial, seperti: kecenderungan terjadinya iklim yang tidak sehat dengan memaksakan harga penawaran dibanting serendah mungkin sehingga cenderung mengganggu cash flow pelaksanaan biaya proyek. Hal tersebut terjadi karena umumnya kontraktor mendapat tekanan besar sebagai akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 yang cenderung menyebabkan adanya perilaku penawaran harga terlalu rendah, adanya tekanan akibat semakin sedikitnya jumlah proyek semenjak terjadinya krisis moneter/multi dimensi 1998/1999, adanya tekanan akibat kebutuhan menjaga kontinuitas pengalaman perusahaan sesuai tuntutan pada penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan perilaku dimungkinkannya kecenderungan banting harga merugikan komunitas industri konstruksi yang didukung oleh penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan kebutuhan mendapatkan proyek agar karyawan perusahaan tidak menganggur (idle) (efek multiflikasi dari resiko kejadian krisis moneter/multi dimensi 1998/1999).Studi dilaksanakan dengan menggunakan pengolahan data metode statistik terhadap kinerja total konstruksi, yang dilakukan berdasarkan hasil studi resiko pemberlakuan Keppres 80/2003. Hasilnya menunjukan bahwa kontraktor di Indonesia kebanyakan mengalami lost financial, berupa kerugian material (peluang nilai keuangan) akibat berbagai tekanan-tekanan yang dialaminya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek multiflikasi yang dapat menghancurkan industri konstruksi nasional masa ke depan ini.

---

ABSTRAK

This thesis is a research on risk analysis of the outcome of Presidential Decree number 80 year 2003 [Keppres 80/2003] towards Performance of National construction project between year 2004 to 2006 concerning Guidance on Execution of Procurement in Indonesia for all Government Services and Goods. The research began by identifying risk through literature study compilation process of risk factors. Because reference most only presenting regulation text and some solutions concerning Keppres 8012003 in general, hence hereinafter done by expert survey for specifying risk list. Enlist the risk will be made by input base determination of question of interview hereinafter and compilation of questionnaire which will be propagated at practitioner of role of construction.

Research result indicate that very risk factors dominant for contractor as result of applying of Keppres 80/2003 to total performance of project of construction is risk factor financial, like: trend the happening of indisposed climate by forcing bid price is lambasted as low as possible causing tending to bother cash flow execution of expense of project. The mentioned happened because generally contractor get big pressure as effect of applying of Keppres 80/2003 tending to cause existence of behavior of offer of too low price, existence of pressure as result of progressively at least amount of project of since the happening of monetary crisis and or multi dimension crisis of 193811999, existence of pressure as result of requirement take care of continuity of experience of company of according to demand at applying of Keppres 80/2003, existence of behavior pressure possible by him(it tendency of trading down harm industrial community of construction supported by applying of Keppres 80/2003, existence of requirement pressure get project so that employees of company is not be out of job ( idle) ( effect multiplication from risk of occurrences of crisis monetary/multi dimension of 1998/1999). Study executed by using statistical methods data processing to construction total performance, what is done based on risk study result application of Keppres 80/2003. The result shown that contractor in Indonesia mostly experiences lost financial, in the form of loss of material ( monetary value opportunity) after table various the natural dividing valves, what in turn can generate effect multiplications available for breaking is industrial of national construction a period of to the fore this."

"ABSTRAKPenerapan sistem pengadaan yang baru dapat menimbulkan kekhawatiran atasmunculnya kendala-kendala, sehingga penerapannya tidak berhasil. Penelitian inibertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan serta faktor-faktorpenunjang penerapan sistem pengadaan rancang bangun pada proyek konstruksiPemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan metode Delphi, yang akan digunakanuntuk pengembangan model kerangka kerja dengan pendekatan InterpretiveStructural Modeling agar didapat hubungan antara faktor-faktor tersebut sertahirarkinya. Dua puluh dua faktor penunjang yang juga dapat mengatasi hambatanpenerapan telah diidentifikasi dan dikembangkan dalam pemodelan dengan delapantingkatan hirarki. Model tersebut dapat dijadikan kerangka kerja untuk menerapkanrancang bangun pada proyek konstruksi Pemerintah Provisi DKI Jakarta lainnya

---

ABSTRACTThe implementation of a new procurement system can raise concern about theappearance of some obstacles, which will cause failure in the implementation. Thisstudy aims to identify obstacles and supporting factors of design and built deliverysystem implementation in Provincial Governments of DKI Jakarta constructionproject with Delphi method, which will be used to develop a framework model withInterpretive Structural Modelling approach in order to obtain the relationshipbetween the factors as well as their hierarchies. Twenty two supporting factorswhich can overcome the implementation obstacles had been identified and had beendeveloped in eight level hirarchy modelling. The model can be used as a frameworkto implement the other design and build in Provincial Governments of DKI Jakartaconstruction project"