Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yang dimaksud dengan Kebijaksanaan Kartu Sehat di sini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat.Analisis kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan Kartu Sehat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat di lapangan maupun isi kebijaksanaan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah suatu studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang berorientasi kepada proses.Proses analisis kebijaksanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin timbul serta menetapkan faktor penyebabnya, untuk selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif pemecahannya.Alternatif-alternatif pemecahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini diusulkan dalam bentuk rekomendasi sebagai masukan/saran bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijaksanaan Kartu Sehat yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat temyata belum terlaksana di RSUD Koja dan Puskesmas Kali Baru sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat.Timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :1. Belum mantapnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Sehat di lapangan. 2. Terdapat kelemahan pada isilmateri kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/X1/1994 Tentang Kartu Sehat itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah potensial yang timbul disarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menetapkan kebijaksanaan baru dengan melakukan perubahan terhadap isi/materi kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat sehingga mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Dalam melakukan perubahan terhadap isi/materi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut perlu melibatkan semua instansi yang terkait dalam program agar dalam pelaksanaan program di lapangan diharapkan semua pihak memberikan dukungan optimal. Kebijaksanaan baru tentang Kartu Sehat tersebut yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI ditindak lanjuti dengan membuat Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Departemen Kesehatan dengan Departemen terkait meliputi hal- hal yang berkaitan dengan bidang tugas Departemen bersangkutan. SKB ini kemudian dijabarkan oleh Departemen terkait dengan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS). Petunjuk Teknis ini dapat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Instruksi Menteri ataupun Surat Edaran Departemen bersangkutan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masing-masing aparatnya di Daerah sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan program Kartu Sehat di lapangan.

---

The Kartu Sehat policy in this study is documented in the Minister of Health decree number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. A policy analysis on Kartu Sehat is conducted by analyzing both the implementation of the policy and the content of Minister Of Helth decree on Kartu Sehat. It is a case study with qualitative approach focused on the process. Policy analysis is performed by identifying potential problems, and determining causal factor, to formulate alternative solutions. These alternatives are evaluated using predetermined criteria. The selected alternative is proposed as a recommendation and input for the government to review up Kartu Sehat policy.The study concluded that Kartu Sehat policy has not been properly implemented in RSUD Koja and Puskesmas Kalibaru. The study also identified two major potential problem as follows: 1. Lack of preparation by the government to implement Kartu Sehat program. 2. Minister of Health decree on Kartu Sehat contains some weak points. To overcome these potential problems it is proposed that the government take immediate action to review the Minister of Health decree Number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. It is important to involve all related sectors in the review to obtain support needed for smooth implementation. It is considered necessary to formulate a joint decree on Kartu Sehat between Ministry of Health and other related ministries ( Ministry of Internal Affairs , Ministry of Finance, etc) to be followed by technical guidelines. Dissemination of the new decree and its guidelines to all providers is essential for better implementation."

"DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks termasuk masalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang terns meningkat memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan menurunkan status kesehatan karena rendahnya asupan gizi dan ketidakmampuan membiayai kesehatan pribadi dan keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di antaranya program kartu sehat, Jaring Pengaman Sosial Bagi Kesehatan, dan Program Kompensasi Subsidi Energi Bidang Kesehatan. Semua kebijakan di atas merupakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga miskin. Keluarga miskin di identifikasi dengan menggunakan kartu sehat.Hasil penelitian terhadap hubungan pembiayaan kesehatan pemerintah dengan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan income perkapita terlihat bahwa peningkatan atau penunman pembiayaan kesehatan oleh masyarakat tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah artinya kedua hubungan ini bukanlah substitusi melainkan komplementer.Hasil evaluasi terhadap sumberdaya kesehatan menunjukan propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan keluarga miskin tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak masalah yang ditemukan di lapangan diantaranya masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan secara gratis. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kartu sehat dan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan terlihat bahwa masih belum optimalnya cakupan kesehatan bagi keluarga miskin.Sebagai upaya mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan diperlukan strategi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil analisis AHP dari responden para expert menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan sistem kartu sehat akan optimal jika memenuhi kriteria; validasi secara proaktif (41,3%) dan kejelasan penggunaan kartu sehat (32,7%). Sementara kendala prioritas yang harus yang harus diminimalkan adalah belum tertatanya penangan kemiskinan lintas sektor. Para expert sepakat bahwa strategi yang diprioritaskan adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (23,4%) dengan mempertimbangkan juga strategi menjalin kerjasama lintas sektor (21,5%) dan mengupayakan mencari metodologi penentuan sasaran yang lebih akurat."

"Salah satu kegiatan Program JPS-BK adalah pelayanan kesehatan melalui pemberian KS pada Gakin. Pemberian KS merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu Gakin untuk dapat menggunakan pelayanan kesehatan. Upaya ini mencoba menghilangkan salah satu faktor penghambat dalam penggunaan pelayanan kesehatan, yaitu faktor pembiayaan. Jakarta Timur merupakan daerah yang mempunyai jumlah Gakin terbanyak (32,9%) di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan dari serapan dana juga merupakan daerah yang paling banyak (29,9%) mendapatkan dana JPS-BK (Tim Koordinasi Program JPS-BK Provinsi DKI Jakarta, 2000). Dari data yang diambil dan profil kesehatan wilayah Jakarta Timur tahun 1999 didapat bahwa jumlah kunjungan Gakin ke Puskesmas adalah 30,929 KK (33,5% dari seluruh Gakin) dan jumlah ini sangat kurang bila dibandingkan dengan angka kunjungan Gakin ke Puskesmas di Indonesia (81,4%). Kerangka konsep pada penelitian ini diambil dari model Precede dari Green (1980). Green menggambarkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempunyai konstribusi terhadap perilaku kesehatan. Ketiga faktor tersebut adalah faktor predisposing, enabling dan reinforcing. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Gakin memanfaatkan KS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan jumlah Gakin, dimana Kelurahan Cipinang Besar Utara (CBU) sebagai daerah dengan jumlah Gakin terbesar dan kelurahan Pekayon sebagai daerah dengan jumlah Gakin terkecil. Informasi dari faktor predisposisi, enabling dan reinforcing dalam penelitian ini didapat dari ibu balita gizi buruk, ibu kartu sehat, bidan, kepala dan staf Puskesmas , kader dan toma. Pengumpulan data dilakukan dengan metoda wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang KS maka pemanfaatan KS semakin baik. Jarak yang jauh dan sulitnya angkutan untuk mencapai tempat pelayanan dapat menjadi hambatan dalam memanfaatkan KS. Perlakuan adil dengan tidak memberikan perbedaan pelayanan merupakan pengalaman yang menyenangkan dalam memanfaatkan KS. Jenis pekerjaan dan persepsi terhadap waktu tunggu tidak menjadi hambatan bagi informan dalam memanfaatkan KS-nya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Disarankan perlunya peninjauan kembali penetapan wilayah berlakunya KS dengan mempertimbangkan kemudahan pencapaian tempat pelayanan dan adanya alokasi biaya transportasi. Disarankan juga untuk melibatkan toma kelurahan dalam keanggotaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di tingkat kelurahan yang dapat memantau pelaksanaan program JPS-BK. Perlunya klinik swasta dan dokter praktek swasta (selain Puskesmas) diikut sertakan sebagai tempat pemanfaatan KS, sehingga hambatan jarak dan transportasi dapat diatasi. Selain itu perlu adanya pembekalan terhadap kader dan toma tentang tujuan dan manfaat dari program JPS-BK sehingga sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat dan benar, disamping perlu adanya penjelasan tentang manfaat KS pada Gakin saat pemberian KS. Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui jenis layanan yang dibutuhkan Gakin.

---

Pattern Usage Analysis of Health Card (HC) on the Social Safety Net in the Health Sector Program by the Poor Households to Acquire Health Services in East of Jakarta 2001One of the many activities of the Social Safety Net in the Health Sector Program was provision of health services through Health Card for the poor households. This program was aimed to enable them to reach health services. This effort was intended to remove one of the obstacles to the access ability of the health services, which was financial factor.

The East Jakarta owned the highest concentration (32,9%) of poor households in the Jakarta Province and had the largest (29,9%) recipient of the Social Safety Net in the Health Sector Program among other region (Coordination Team JPS-BK Jakarta Province, 2000). Data taken from the East Jakarta Health Profile, showed that the number of poor household visited to the Puskesmas (public health center) in 1999 was 39,929 (33,5% of all the poor households). This figure was significantly lower than that ' of The average national figure (81,4%) of the poor household visited Puskesmas.

The framework for this research was taken from Green's (1980) Precede model. Green described 3 (three) contributing factors affecting health behavior: namely predisposing, enabling and reinforcing factors. A qualitative research method was used to better describe how the poor households utilize Health Card to get health services. The location of the research was selected based on the number of the poor household. The kelurahan (village) North Cipinang Besar (CBU) was the home of the largest poor household in the eastern of Jakarta while the kelurahan Pekayon the smallest figure. Information concerning the predisposing, enabling and the reinforcing factor, were collected from different informants of the study namely mother of the malnourished under fives, mother who had Health Card, health personnel of the Puskesmas (Puskesmas chief and staff), cadre and community leaders. The methods of the data collection were in-depth interviews and focus group discussions.

Findings from this research suggested of possible correlation between the level of education and knowledge about Health Card of the users. Those who had higher level of education were likely to use the Health Card Travel distance as well as ease of transport could become barrier to the Health Card utilization. Work status and perception about waiting time of the visit seemed do not affect the client to use the Health Card to receive health services.

Reorganization of the geographical coverage of the Health Card and transportation allowance was strongly advisable to be provided to remove the distance barrier. The involvement of the community leader in the Community Grievance Unit (Unit Pengaduan Masyarakat) at the Kelurahan level should be encouraged to help in monitoring in the implementation of the Social Safety Net in the Health Care Program. To reduce the distance bather, both private doctors and clinics should be taken into consideration as provider of services to the poor household. Besides it is extremely necessary to equip the cadre and community leaders an in-depth knowledge concerning the objective an benefit of the Social Safety Net in the Health Sector. This effort would be useful for further socialization of the Social Safety Net in the Health Sector Program. It was also necessary to explain the benefit of the Health Card when it was given to the client. Future studies were required to determine the actual health services needed by the poor households."

"Jasa Pelayanan adalah suatu imbalan atau kompensasi yang diterima oleh pelaksana pelayanan di rumah sakit atas perlakuan yang diberikannya kepada klien atau pasien. Oleh karena belum ada aturan baku yang mengatur pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD Sumatera Barat, khususnya RSUD Kelas C, sehingga dijumpai variasi pola pembagian Jasa Pelayanan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pola pembagian Jasa Pelayanan di Unit Rawat inap RSUD Kelas C dcngan pendekatan kualitatif. Suatu studi komparatif dilakukan pada 3 (tiga) RSUD Kelas C yang hampir sama kinerjanya. Dengan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang berhubungan dengan pola pembagian Jasa Pelayanan, dicari dokumen/arsip dan beberapa orang informan yang mengetahui tentang pola pembagian Jasa Pelayanan di RSUD. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pola Pembagian Jasa Pelayanan di RSUD yang diteliti masih bervariasi, tergantung dari kebijakan Direktur masing-masing dan secara garis besar masih mengacu pada SK Menkes No.66/II/1987. Faktor tenaga profesional terutama Dokter Spesialis mendominasi pola pembagian Jasa Pelayanan di ketiga RSUD. Dokter spesialis mengusulkan pola fee for service, sedangkan lainnya dapat dibuat berdasarkan bobot. Peneliti menyarankan agar pihak manajemen selalu mensosialisasikan pemahaman tentang kerja tim di rumah sakit sehubungan dengan pembagian Jasa Pelayanan.

---

The Analysis of Health Service Incentive Patterns at Inpatients Unit of General District Hospital (RSUD) Class C West Sumatra (A Comparative Study) Health services incentive are compensations accept by the administration of services at hospitals for the treatment they give to the client or patients. There have not been any fixed rules regulating the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) in West Sumatra, especially those categories in Class C.

The research is conducted to obtain some patterns of health services incentive at Inpatients Unit of RSUD Class C by employee qualitative approach. A comparative study was conducted at 3 (three) District Hospitals (RSUD) Class C whose performance are nearly similar. Having some internal and external factors related to health services incentive patterns, some documents/ file and some informants knowing the patterns of health service incentive at RSUD were searched.

The result of this study is found that the patterns of health services incentive at District Hospital (RSUD) investigated is still widely varied, depending on the policy of respective directors. In generally, it still refers to the regulation of health ministry No.66/II/1987. The factor of professional, especially medical specialist, dominates the patterns of health services incentive at the three District Hospital.

It is recommended that the health services incentive for medical specialist is separated based on fee for services, while for the others a pattern of health services incentive can be made based on score system. The conclusion of thus study is that the pattern of health services incentive still varied, medical specialist want to fee for services and there have not been fixed rules regulation the patterns of health services incentive."

"Penelitian ini mengungkapkan sejauh mana pelayanan kegawatdaruratan obstetri memenuhi kebutuhan perempuan sebagai pasien kegawatdaruratan obsteri, melalui pengalaman perempuan yang pernah memanfaatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri di RSUD klas C Suka Maju dan Kalimalang. Untuk melihat hubungan tersebut, digunakan kerangka pikir kesehatan dan kematian maternal menunit konsep kesehatan perempuan, hak dan kesehatan reproduksi, aspek yuridis pelayanan kesehatan reproduksi, konsep pelayanan kesehatan berkualitas menurut perempuan, program aksi safe motherhood dan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Metode penelitiannya berpendekatan kualitatif dan berperspektif perempuan. Metode pengumpulan data adalah studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 31 orang, terdiri dari subjek utama sebanyak 12 orang, yaitu pasien trias kegawatdaruratan obstetri yang bertahan hidup serta 19 orang subjek pendukung, seperti orang tua/mertua, suami, saudara ipar, teman pasien baik yang meninggal dunia maupun bertahan hidup.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan di dua RSUD tersebut belum sesuai dengan standar pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan belum memenuhi kebutuhan perempuan sebagai pasien obstetri. Berdasarkan aspek yuridis, beberapa jenis pelayanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Kenyataannya, pasien dan keluarganya lebih banyak diam dan pasrah karena superioritas dokter dan rumah sakit. Di samping itu, pasien dan keluarganya tidak memahanu tindakan apa yang bisa mereka lakukan apabila dokter melanggar hukum atau hak reproduksi perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan obstetri dapat ditingkatkan apabila ada komitmen yang kuat dari para dokter dan rumah sakit secara keseluruhan.

---

This Research revealed how far obstetric emergency service had satisfied woman needs as obstetric emergency patients thought woman experience who had ever gotten Obstetric Emergency Service in Local General Hospital (RSUD) Class C at both Kalimalang and Suka Maju District. To see such relation it had been applied frame of health and maternal mortality think according to woman health concept, reproductive rights and reproductive health, juridical aspect of reproductive medical service, concept of qualified medical service to them, action program of safe motherhood and obstetric emergency service standard. Method of collecting data used case study. Total research subject is 31 person comprising main subject is 12 obstetric emergency patients who has been survive, and 19 supporting subjects such as parents/parent in law, friends and cousin in law either who had passed away or as survivors.

Research result had indicated that emergency service at those two hospital had not suitable with emergency service standard as well as had not satisfied woman needs yet as obstetric patients. In side of juridical aspect some of service types may be categorized as violation on both medical laws and reproductive rights. If fact rather, patients and their family is silent and nothing to do because superiority of physicians and hospital. And patients and their family had not understood what action to do if physicians had violated laws or reproductive rights. Finally, this research may draw conclusion that obstetric emergency service may be increased if physicians and hospital had bound strong commitment totally."

"Angka Kematian Bayi di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 58 per 1000 kelahiran hidup, dengan pola penyakit penyebab kematian masih berkisar penyakit infeksi yaitu ISPA, tetanus neonatorum dan diare, campak. Pola ini hampir serupa dengan penyebab kematian Balita. Masih tingginya angka kematian bayi dan balita disebabkan oleh karena upaya-upaya yang dilakukan pada tingkat pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) lebih menekankan pada aspek promotif dan preventif, sebaliknya upaya kuratif dan rehabilitataif kurang mendapat perhatian. Selain itu, penanganan kasus masih bersifat terkotak-kotak pada setiap penyakit. Dengan demikian, kondisi tersebut ikut memberikan sumbangan terhadap meningkatnya resiko kematian. Selain penyebab masalah program, diduga masalah kinerja petugas juga perlu diperhitungkan sebagai salah satu faktor yang ikut mempengaruhi fenomena pelayanan kesehatan saat ini. Untuk itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana tatalaksana kasus yang telah mempunyai standar baku dari Depkes pada tingkat operasional dilapangan. Pertanyaan tentang konsistensi tatalaksana baku kemudian menjadi penting,apakah telah dilaksanakan oleh petugas dan bagaimana peranan sarana pendukung sehingga ikut meningkatkan tatalaksana yang berkualitas.Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan melihat hubungan dengan besarnya kualifikasi petugas, sarana dan logistik serta pengetahuan teoritis mengenai tindakan medis dan non medis dengan kualitas tatalaksana kasus pada bayi dan balita yang menderita ISPA, Diare, Campak dan KKP. Jenis studi berbentuk cross sectional. Populasi yang diteliti sekaligus merupakan sampel penelitian, yaitu semua bayi dan balita yang datang ke 12 Puskesmas dengan gejala batuk pilek atau panas atau mencret.Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan program STATA versi 3.1 dan SPSS Versi 6.0 for Windows versi 3.1.1.Dari hasil penelitian didapatkan cut off point untuk kualitas tatalaksana sebesar 60%, dengan proporsi pada tiap kasus yang sangat rendah yaitu dibawah 20%, hasil analisis bivariat pada kasus gabungan menunjukan bahwa ada hubungan antara jumlah staf yang cukup, tersedianya obat, barang cetakan serta pengetahuan dengan kualitas tatalaksana kasus, sedangkan pada kasus ISPA variabel yang berhubungan adalah lama kerja, staf dan pengetahuan. Untuk kasus diare hanya obat dan barang cetakan yang berhubungan dengan kualitas tatalaksana.Analisis multivariat, dengan cara logistic regresi didapatkan tiga model yang dianggap sangat berpengaruh terhadap kualitas tatalaksana kasus, sehingga model tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membuat strategi tatalaksana kasus yang berkualitas di Kabupaten Cianjur.

---

The Factors Which Influence of the Babies Case Management Quality and Children Under Five Years Old Sick at Public Health Centre of Cianjur, West Java The infant mortality in Indonesia are being high enough at least for about 58/1000 birthness, by the pattern of that case about infectious or Acute Respiratory Infection (ARI), Tetanus neonatorum, Diarrhea and Measles, this pattern almost the same as chlidren under five rears old mortality. The highest infant and child mortality because of health service effort in this case caressingly on preventive and promotive aspects, other wise rehabilitative and curative lack of attention. Beside that to do the case is still, so that the condition like this will give an increasingly of deadness risk. Beside amain case problem it seems that the human resources need to be though over , it's as a factor influence of health services phenomena.

So, this research would to know how a case management has standard from health department on a filed operational. The question about consistency that would be important weather it has already done by the provider and how supporting materials in order to increase of management quality.

The objective of this descriptive analytical study, the main point in order to be known a link or relation with provider qualification, logistic and facility and also theoretic knowledge in handling medically and non-medically, by the quality of case management how got ARI, diarrhea, measles and malnutrition. The design of the study was cross sectional. A population was researched as a research sample, all babies and child under five years old who are coming to 12 public health centers by a symptom of cought, fever and "menceret".

These data?s were collected by interviewing and observation then analyzed by using STATA program of version 3.1, SPSS for version 6.0 windows version 3.1.1.

From the result of research could be got cut of point for management quality 60% with a proportion each case very low 20%. The result of bivariate analysis in combined case, showed that there were a number of relations among staff available of drug, printed materials and also knowledge of case management quality, but in the case of ARI variable association was duration of working, staff and knowledge. For the case diarrhea were drugs and printed materials only wich management quality.

Multivariate analize by logistic regression cold be got three models, which influence of case management quality. So that those models as a consideration to make case management strategy, in order to be had quality in Cianjur regency."

"ABSTRAKSalah satu dampak keberhasilan pembangunan nasional di bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian, khususnya kematian bayi, anak balita, kematian umum dan meningkatnya umur harapan hidup. Pada tahun 2000 jumlah usia lanjut diperkirakan akan menjadi 15,3 juta orang dengan perkiraan angka harapan hidup berkisar antara 65-70 tahun. Di DKI Jakarta pada tahun 2000 meningkat menjadi 6,77 % dari total penduduk. Proporsi usia lanjut di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 1998 sebesar 6,84 % menduduki proporsi tertinggi di Wilayah/Kota Madya Jakarta Selatan. Agar penduduk usia lanjut tidak menjadi beban keluarga masyarakat dan negara, maka pelayanan untuk kelompok ini perlu semakin mendapat perhatian. Melalui Kartu Menuju Sehat diharapkan masalah-masalah kelompok usia lanjut ini dapat dideteksi secara dial sehingga masalah kesehatan segera diatasi yang selanjutnya akan mengurangi komplikasi yang lebih berat. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan di Wilayah/Kota Madya Jakarta Selatan. Rancangan penelitian ini menggunakan disain cross sectional dengan total sampel 141 orang.Sampel adalah hasil yang diperoleh yaitu dari 141 responden terdapat 72,3 % responden yang telah memanfaatkan kartu menuju sehat usia lanjut, di mana 86,5 % berjenis kelamin perempuan. Pendidikan terbanyak responden adalah < 6 tahun (77,3 %) dengan status perkawinan adalah berstatus cerai (cerai mati /cerai hidup) sebesar 53,2 %, dan 68,8 % responden berstatus tidak bekerja. Pengetahuan responden tentang kartu menuju sehat ternyata pada umumnya sudah baik (59,6 %). Responden yang menyatakan jarak tempat pelayanan yang menyatakan dekat dari rumahnya sebesar 75,4 %. Responden yang memersepsikan kesehatannya berstatus sehat sebanyak 52,5 %, sedangkan kesehatan aspek fisik biologi yang berdasarkan hasil pemeriksaan petugas kesehatan dalam satu bulan terakhir sehat sebesar 67,4 %. Penelitian ini membuktikan bahwa jenis kelamin mempunyai hubungan yang bermakna (p<0,05) dengan ketidakpemanfaatan kartu menuju sehat usia lanjut (OR= 0,12 nilai p-0.002).Selanjutnya yang dapat disarankan ialah perlu diupayakan mensosialisasikan kartu menuju sehat usia lanjut dengan cara kerja sama dengan Departemen lain di Tingkat Pusat seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Forum Koordinasi Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia, Organisasi Sosial di Tingkat Pusat seperti : PKK, Kamar Dagang dan Industri dan memanfaatkan media elektronika seperti RRI, TVRI, media cetak seperti Gema Lansia agar pelaksanaan pembinaan tidak terjadi drop out diupayakan pembinaan kesehatan dan bagi responden saki-laki perlu diinformasikan secara terus menerus dan berkesinambungan bahwa ada pelayanan kesehatan bagi usia lanjut, apabila diperlukan diberikan brosur/leaflet baik waktu pendaftaran ataupun melalui pertemuan rutin dan pengembangan hobi bagi responden yang masih sehat dan produktif dan juga perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan kartu menuju sehat dengan alat ukur/instrumen yang akurat.

---

ABSTRACT

One of the impact of national development success in health sector is the decreasing of death number, especially infant mortality, under five mortality, general mortality and the increasing of life expectancy age. In 2000 the number of aging is about will be 15,3 million with the estimation of life expectancy age is 65 - 70 years. In Jakarta in the year of 2000, the number of aging will be 6,77 % of the total population. The proportion of aging in Primary Health Center Kecamatan Pesanggrahan in 1998 is 6,84 % the highest proportion in South Jakarta In order to aging will not be burden in family, community and country, so the attention should be given for this group. By using Karla Menuju Sehat (KMS) it is hoped that the problem of aging can be detected earlier so the health problem is overcame immediately and then it will decrease the heavier complication. The research is conducted in Primary Heath Center in Kecamatan Pesanggrahan in South Jakarta. Cross-sectional design is used by using 141 sample.

The result shows that 72,3 % respondents used Kartu Menuju Sehat (KMS). Among them, about 86,5 % are females. Their most education is 5 6 years (77,3 %) with widow/divorce as a marital status (53,2 %) and 68,8 % respondents have jobless status. Generally the respondent knowledge about Kartu Menuju Sehat (KMS) is good (59,6 %)_ Respondents who stated that the distance of service place is near from their houses is about 75,4 %. There is 52,5 % respondents who percept that their health are healthy, meanwhile there is 67,4 % respondents with healthy status based on health officer check on physical-biological aspect in the last month. The result proves that sex has significant relationship (p < 0,95) with the non-usage Kartu Menuju Sehat (KMS) among aging.

The next it can be suggested that it is necessary to socialize Kartu Menuju Sehat (KMS) among aging by joint with other departments in center level such as : Department of Social, Department of Man Power, National Family Planning Coordination Board (BKKBN), Forum Koordinasi Kesejahteraan Lanjut Usia, Social Organization in center level such as PKK, Industrial and Trade Chamber (KADIN) by using electronic media like RRI, TVRI, printing media : Gema Lansia, so that the implementation of health supervision can prevent drop out and it is necessary to inform continuosly and sustainably for male respondents that there is health service for aging. If necessary it is given brochure/leaflet when both registration and routine meeting and the development of hobbies for respondents still health and productive and also it is necessary to conduct the further research about the usage of Kartu Menuju Sehat (KMS) as an accurate measurement/instrument."

"Instalasi rawat jalan khususnya poliklinik spesialis merupakan bagian strategis bagi rumah sakit. Oleh karena itu, pelayanan poliklinik spesialis tetap saja merupakan produk andalan yang harus dipertahankan agar dapat membangun citra untuk rumah sakit. Penurunan jumlah kunjungan pasien instalasi rawat jalan khususnya poliklinik spesialis akan berpengaruh pada pendapatan rumah sakit.Poliklinik spesialis instalasi rawat jalan RSUD Kayuagung mempunyai angka kunjungan yang masih rendah bila dibandingkan dengan rumah sakit yang setingkat di Propinsi Sumatera Selatan.Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendapatkan intormasi tentang faktor-faktor penentu minat berkunjung ulang di Poliklinik Spesialis Instalasi Rawat Jalan RSUD Kayu Agung, dengan harapan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk upaya meningkatan kunjungan pasien di Poliklinik Spesialis Instalasi Rawat Jalan RSUD Kayu Agung.Penelitian ini merupakan studi analitik secara kuantitatif, dengan observasi, dan pendekatan potong lintang (cross-sectional), dengan menggunakan kuesioner terhadap pasien yang dipilih sebagai responden yang diambil dari semua poliklinik spesialis dengan jumlah sampel sebanyak 96 responden.Beberapa faktor konsumen atau pasien yang mempunyai hubungan bermakna dengan minat pasien untuk berkunjung ulang ialah jenis kelamin, pekerjaan, frekuensi kunjungan, lama waktu tempuh, penanggung jawab pembayaran, dan pengetahuan pasien. Sedangkan, beberapa faktor rumah sakit yang mempunyai hubungan bermakna dengan minat pasien untuk berkunjung ulang ialah informasi, sarana, dan kualitas pelayanan. Dari keseluruhan faktor yang diteliti, informasi Poliklinik spesialis instalasi rawat jalan RSUD Kayuagung merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat pasien untuk berkunjung ulang di Poliklinik Spesialis Instalasi Rawat Jalan RSUD Kayu Agung.Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pihak manajemen RSUD Kayu Agung untuk melakukan upaya peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan erat dengan minat pasien untuk berkunjung ulang.Daftar Kepustakaan : 33 (1975 -- 2002)

---

The Analysis of the Determination Factors of Patient's Interest for Repeated Visits at Specialist Policlinic - Outpatient Installation Kayuagung Hospital in 2003Outpatient Installation, especially specialist policlinic is a part of strategic of hospital. Therefore, specialist policlinic service remain to be the main product that must be maintained in order to build a good hospital image. Decreasing numbering of patient visit of outpatient installation, especially the specialist policlinic will influence a hospital's incomes.

Specialist policlinic - outpatient installation of Kayuagung Hospital has a low visit patient compared to the same hospital in the Province of South Sumatera.

This research is to get some information about the determinant factors of a patient's interest for repeated visits at specialist policlinic - outpatient installation of Kayuagung Hospital. The results of this research are expected to increase patient visits at the specialist policlinic - outpatient installation of Kayuagung Hospital.

This research concerned quantitative analytical studies with the observation and cross-sectional approach, by using the questioner to patients selected as respondents taken from all specialist policlinics with a samples of 96 respondents.

Some consumer's factors or patients which have a meaningful relation with the patient's willing to revisit are sex, job, visit frequency, duration of time, in charge of payment, and knowledge of patients. In addition some hospital factors which have meaning in relation to a patient's willing to revisit are hospital rates, information, facilities, and service quality. From all factors studied, information of the specialist policlinic - outpatient service at Kayuagung Hospital is a variable having an important role to a patient's interest to revisit at specialist policlinic - outpatient installation of Kayuagung Hospital.

Based on the research result, it is suggested to management of the Kayuagung Hospital to make efforts to increase the visit numbers of outpatient installation by paying attention to the factors related the patient's interest to revisit.

Bibliography: 33 (1975-2002)"

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah bahwa adalah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan jasa Pelayanan kesehatan bagi warganya tentunya pelayanan yang diberikanpun tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan harapan akan Pelayanan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga bagaimana kualitas Pelayanan diberikan oleh puskesmas dan bagaimana akuntabilitas dijalankan oleh pihak puskesmas sangat penting untuk menjadi perhatian penelitian.Dengan menggunakan Konsep kesenjangan antara harapan masyarakat dan aktualisasi yang diterima mereka pada kenyataannya akan terlihat kualitas Pelayanan yang diberikan, dengan beberapa teori tentang kualitas Pelayanan yang dicantumkan juga dengan melihat bagaimana akuntabilitas dijalankan oleh pihak penyedia jasa Pelayanan dengan mendiskriptifkan tentang hal-hal yang telah mereka jalankan selama ini. Sebelum data diolah lebih dahulu data akan diuji validitas dan reliabiliti untuk melihat apakah data tersebut cukup valid dan reliabel untuk dianalisis setelah itu data diolah untuk melihat tingkat kesenjangan dan tingkat kepuasannnya dengan membandingkan kenyaatan dan harapan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada pasien dan data-data sekunder diperoleh dari laporan-laporan dan literatur baik yang terdapat di Puskesmas itu sendiri ataupun ditempat lain yang mendukung penelitian ini.Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan yang baik dan keberadaan puskesmas serta manfaatnya bagi masyarakat dirasakan sebagai keadaan yang mendekati harapan yang diinginkan oleh masyarakat, perbaikan gedung menjadi lebih baik dan nyaman lagi menjadi perhatian dari responden dengan banyaknya saran yang mengajurkan pembangunan gedung baru atau paling tidak renovasi total akan gedung lama, selain itu faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan peserta, yang harus mendapatkan prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan harapan peserta yaitu faktor, pelayanan yang cepat dan mudah, kemampuan petugas untuk cepat tanggap menyelesaikan keluhan peserta, tindakan segera petugas dalam menyelesaikan masalah, kemauan petugas untuk meminta maaf bila mereka melakukan kesalahan masih sangat rendah.Variabel lain yang mempengaruhi kepuasan peserta dan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan peserta yang perlu dipertahankan pelaksanaannya yakni faktor kemampuan dalam memenuhi pePelayanan yang telah dijanjikan, pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti, pengetahuan dan ketrampilan pegawai dalam memberikan pePelayanan, manfaat puskesmas, kemampuan petugas melakukan komunikasi yang efektif.Kesombongan/keangkuhan penyelenggara Pelayanan kepada masyarakat, tentunya hal ini sangat berhubungan dengan faktor pelayanan tertentu kepada masyarakat, dimana pelayanan tersebut tidak memiliki pesaing dalam hal harga Pelayanan yang diberikan yang relatif sangat murah. Oleh karena itu Kesombongan/keangkuhan penyelenggara pelayanan akan semakin terlihat, terlebih lagi paradigma bahwa mereka adalah penguasa yang memberikan Pelayanan bukan karena kewajiban mereka yang memang harus menyediakan jasa pelayanan tersebut hal tersebut tentunya akan menciptakan akuntabililas pelayanan yang buruk karena tidak berorientasi kepada masyarakat.Kesimpulan yang dapat ditarik adalah tingkat kepuasan masyarakat pengguna jasa Pelayanan kesehatan secara keseluruhan belum dapat dikatakan memuaskan, Besarnya gap atau kesenjangan terutama pada fisik gedung dan kemauan untuk meminta maaf lebih di sebabkan pada gedung puskesmas yang relatif sudah tua dan sem pit serta pola pikir dari petugas, tingginya tingkat kepuasan Pengguna jasa akan keberadaan Puskesmas dan waktu opersional Puskesmas lebih didasarkan pada alternatif Pelayanan kesehatan yang murah belum ada.Tidak atau belum adanya produk hukum yang mengatur ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Puskesmas yang berakibat fatal, walaupun selama ini tidak atau belum ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Kecamatan Cilandak kepada pasiennya akan tetapi untuk melindungi pelanggan di masa yang akan datang maka adalah logis jika aturan hukum yang mengatur akan hal itu ada."

"Visi Indonesia sehat 2010 merupakan cita-cita baru untuk menciptakan penduduk dan lingkungan yang sehat. Tetapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak terlepas dari adanya berbagai kendala, antara lain kendala yang bersumber dari sumberdaya manusia, pembiayaan maupun dari sistem informasikesehatan sendiri.Program pembangunan kesehatan di waktu lampau berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sebagai contoh Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematian bayi setiap tahunnya, dengan laju penurunan rata-rata 3,4%. Di bidang fisik pembangunan kesehatan telah berhasil membangun sarana-sarana kesehatan (puskesmas/pustu, rumah sakit). Dibidang pembiayaan telah dikembangkan berbagai model pembiayaan antara lain Dana Sehat, Dana Upaya Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.Krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan bertambahnya keluarga miskin yang diperkirakan mencapai 60 %, sehingga membuat rendahnya kemampuan daya beli masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan inipun dikhawatirkan akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan masyarakat oleh karena kurangnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama di rumah sakit.Untuk mencegah dampak tersebut pemerintah telah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka membantu keluarga miskin di Indonesia, salah satunya program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1999/2000. Dananya disalurkan melalui Kantor Pos ke Puskesmas, Rumah Sakit. Diharapkan dengan adanya program ini akan dapat membantu keluarga miskin dalam hal memenuhi kebutuhan akan kesehatan mereka.Namun dalam kenyataannya pemanfaatan layanan kesehatan oleh keluarga miskin masih rendah. Beberapa penelitian mengenai pemanfaatan pelayanan kesehatan telah dilakukan menunjukkan adanya penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh Gakin yaitu dari 87,3% pada periode April 1999 menjadi 32,3% pada September 2001.RSUD Bari Palembang yang berada di Kecamatan Seberang Ulu I juga melaknakan program JPS-BK dengan jumlah gakin 15.842 KK dana yang diperoleh sebanyak Rp 665.942.647,-, tetapi pemanfaatan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini masih rendah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan (rawat jalan) oleh Gakin dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan RSUD BARI Palembang oleh pemegang Kartu Sehat JPSBK di Kota Palembang.Rancangan penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan umur, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, pendapatan, jarak, pelayanan kesehatan, fasilitas/tenaga medis, dan prosedur layanan perawatan dengan pemanfaatan rawat jalan RSUD BARI Palembang oleh pemegang Kartu Sehat. Sebagai responden adalah kepala keluarga pemegang kartu sehat JPS-BK di dua kecamatan di kota Palembang berjumlah 200 responden yang dipilih secara acak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan, pendapatan, pengetahuan, jarak atau kemudahan transportasi, fasilitas atau tenaga medis dan prosedur layanan perawatan kesehatan berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan RSUD Bari Palembang. Sebanyak 23% dari responden pernah memanfaatkan kartu sehatnya. Sedangkan faktar internal yang tidak berpengaruh dengan pemanfaatan rawat jalan di RSUD BARI Palembang adalah umur, pekerjaan dan jumlah anggota keluarga.Daftar bacaan 30 (1978-2003).

---

Factors Related to Health Care Utilization of Poor Family in RSUD Bari Palembang at the Sub District of Kertapati and Seberang Ulu, the City of PalembangThe Vision of Health Indonesia 2010 is a new goal to make people and its environmental stay health. However, it meets any obstacles such as human resources, finance, and health information system as well on implementing it.

In the past, health development program accomplished to improve public health status. For example, Indonesia has accomplished to decrease infant mortality rate every year with average decrease rate is 3.4%. Also in health sector physical development, Indonesia has succeeded to build health facilities such as hospitals, health centers, and supporting health centers. In finance sector, Indonesia has developed Healthy Fund, Public Health Effort Fund, and Public Health Care Insurance.

A long-economy crisis affected the increase of poor families that approximately reaches 60%, resulted the ability to pay of people in fulfilling daily need was low. The circumstance might give negative effect to the level of health status due to lack of people's ability on utilizing health care facilities, particularly hospital.

To avoid the above situation, the government has conducted any programs to help poor families in Indonesia. One of them is Social Safety Net-Health Division (SSNHD) program, which initially started in 199912000. The fund of the program is distributed to health centers and hospitals via Post Office. Hopefully it will help poor families to fulfill their health need. In fact, poor families who utilize the health care are still low. Some researches show that there is a decrease on utilizing the health care from 87.3% in April 1997 to 32.3% in September 2001.

RSUD Bari Palembang that located in the Sub district of Seberang Ulu 1" also conducted the SSN-HD program for 15,842 head of families and got the fund as much as Rp 665,942,647. Nevertheless, health care utilization in that hospital was low.

The aim of the study was to assess the level of health care utilization (outpatient care) of poor family and factors related to it.

The study was a survey research that conducted to assess the relationship between age, education, knowledge, occupation, number of family member, revenue, distance, health care, facility/medical staff, procedure of in-patient care, and outpatient care utilization of RSUD Bari Palembang by Healthy Cardholders. The respondent of this study were head of families who were SSN-HD Healthy Cardholders in the City of Palembang. The number of respondents was 200 that selected randomly.

The study resulted that factors of education, revenue, knowledge, distance or access, facility or medical staff, and procedure of in-patient care, related to outpatient care utilization in RSUD Hari Palembang. Only 23% of respondents had ever used their Healthy Card. Beside that, internal factors such as age, occupation, and number of the family member did not related to outpatient care utilization in RSUD Bari Palembang.

References: 30 (1978-2003)"