Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sukses ekonomi Indonesia yang berkesinambungan menuju akhir abad ini, antara lain karena promosi industri tertentu yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Strategi ini tentu memerlukan alokasi sumberdaya secara efisien, termasuk sumberdaya energi.Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi wewenang dalam pengelolaan dan pengusahaan terpadu minyak, gas, dan panas bumi, Pertamina selain memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan, juga berfungsi sebagai "agent of development".Sebagai sumber devisa dan sumber energi, peranan minyak, gas, dan panas bumi telah terbukti selama PJPT I, walaupun ekspor nonmigas juga menunjukkan peningkatan. Peranan ini tetap diharapkan pada PJPT II.Minyak, gas dan panas bumi merupakan sumberdaya alam yang sangat strategis, pengelolaannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 2 dan 3. Dalam rangka pelaksanaannya telah diundangkan Undangundang No. 44/Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan selanjutnya dituangkan dalam Undang - undang No. 8/1971 tentang Pendirian Pertamina, dengan tujuan perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.Dalam kondisi nyata, antara Pertamina dan perusahaan swasta sebagai partner kerja, hubungan kerjasama dituangkan dalam kontrak, satu diantaranya adalah kontrak bantuan teknik, yang bertujuan meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua dengan teknologi canggih.Rumusan kontrak bantuan teknik yang telah disiapkan oleh Pertamina sangat menguntungkan pihak Indonesia. Karena selain ketentuan arbitrase, maka hukum yang dipilih dan forum Pengadilan yang dipilih adalah Indonesia."

"Konsep B.O.T (Build, Operate and Transfer) yang pada awalnya diterapkan pada proyek-proyek umum milik pemerintah, kini telah banyak diterapkan pada proyek-proyek swasta, yaitu pada gedung komersial yang didirikan oleh perusahaan property. Konsep ini pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama antara pemilik tanah dengan developer dimana pemilik tanah menyerahkan tanah miliknya kepada pihak developer untuk dibangun gedung komersial di atasnya menyerahkan hak pengelolaan gedung tersebut selama jangka waktu tertentu (yang biasanya berkisar antara 20 hingga 30 tahun) dan kemudian setelah jangka waktu tersebut, hak pengelolaan beserta gedung komersialnya dialihkan kembali kepada pemiliknya. Hak pengelolaan ini merupakan imbalan bagi developer atas prestasinya mendirikan gedung, merawat serta mengelolanya, berdasarkan hak pengelolaan ini developer berhak menarik keuntungan yang dihasilkan dari pengoperasian gedung tersebut. Pada prakteknya penerapan konsep B.O.T pada perusahaan property ini tidak selalu sama satu dan lainnya, tergantung pada subyek (pemilik) tanahnya. Pemilik tanah yang merupakan BUMN biasanya mengajukan persyaratan-persyaratan tersendiri dalam pelaksanaan transaksi B.O.T. ini membuat pelaksanaannya lebih rumit bila dibandingkan dengan transaksi B.O.T yang pemilik tanahnya adalah pihak swasta atau perorangan. Melihat perkembangan konsep B.O.T pada perusahaan property akhir-akhir ini, perlu dibuat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal ini paling tidak dalam menentukan klausula-klausula yang wajib ada dalam setiap perjanjian B.O.T demi melindungi kepentingan kedua pihak yang melakukan perjanjian."

"Pengaruh arus globalisasi sebagai salah satu konsekwensi pembangunan ekonomi telah membawa dampak luas terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Keadaan ini di tandai dengan banyaknya unsur-unsur hukum asing yang mempengaruhi sistim hukum nasional, karena kegiatan bisnis sebagaimana pasar nasional adalah juga merupakan pasar internasional. Kenyataan demikian dapat dilihat antara lain pada perkembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian Innominat yang antara lain meliputi perjan-jian- Leasing, Franching, dan Factoring. Perjanjian-perjanjian Innominat tersebut tidak di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun dapat hidup dan berkembang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita menganut sistim terbuka dan azas kebebasan berkontrak artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata hanya merupakan peraturan pelengkap saja, kepada masyarakat di berikan ke bebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mereka tentukan dan sepakati bersama. Azas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat tetapi kenyataan sekarang seringkali tidaklah demikian. Seringkali ditemui adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak sederajat secara ekonomis dan dalam kondisi seperti ini sering kali kepentingan pihak yang lemah tidak terlindungi."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di dalam teori dan praktek terkait dengan kepemilikan tanah, khususnya untuk melihat kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah dalam hal terjadi sengketa atau perkara dan hal-hal yang memicu terjadinya sengketa tersebut. Di dalam skripsi ini, dianalisis tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli terkait transaksi tanah telah berkembang di dalam masyarakat untuk mengatasi kebuntuan dalam hal syarat-syarat dilakukannya jual beli belum terpenuhi. Di dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, contohnya dengan dibuat sebagai jaminan hutang atas tanah yang belum bersertipikat.Berdasarkan analisis ketiga putusan pengadilan, Hakim melihat Perjanjian Pengikatan Jual Beli memiliki kekuatan sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak sepanjang terpenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan harganya telah dibayar lunas dengan disertai pemberian Kuasa untuk melakukan peralihan hak.Di dalam skripsi ini, disarankan bahwa perlu diatur secara khusus pengaturan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli, serta pembuatan undang-undang mengenai kepemilikan tanah (Undang-Undang Hak Milik), dan pemberian jaminan perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap pemilik tanah pemegang sertipikat yang di atur dalam undang-undang.

---

This study aims at looking into The Sale and Purchase Binding Agreement execution, in theory and practice related to the land ownership, particularly in order to perceive the standing of the land Sale and Purchase Binding Agreement in the event of dispute and the matters that triggered the dispute. In this thesis, three legal and binding court decisions are analyzed.

From this analysis, it is discovered that the Sale and Purchase Agreement on land transactions has been developing in the society to overcome the clogged in terms of the condition that the requirements of the sale transaction have not been fulfilled thus the Sale and Purchase Deed can not be established. In practice, the Sale and Purchase Agreement is often misused as a loan agreement of a land that has not been registered.

Based on the court decisions analysis, the Judge considers that the Sale and Purchase Binding Agreement has its legality as long as the valid legal requirement for agreement in Article 1320 of the Civil Code is done authentically and its price has been fully paid by the buyer, followed by the grant of power.

Suggested by this mini thesis, there has to be a regulation that specifically oversee the Sale and Purchase Binding Agreement, as well as the establishment of a regulation on the land ownership (regulation on ownership right), and a strictly legal protection assurance for a certified land owner in the regulation."

"Kapal taut memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan angkutan lainnya, diantaranya adalah kapal memiliki nilai ekonomis dalam kapasitas daya angkutnya yang besar meskipun kecepatannya lambat. Tingginya biaya operasional dan biaya perawatan yang dibutuhkan dalam membeli kapal menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan sehingga mendorong untuk melakukan perjanjian carter kapal tongkang sebagai salah satu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik dan mengatur hak dan kewajiban para pihak. Masalah wanprestasi merupakan masalah yang sulit dibuktikan apabila dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) terlebih lagi apabila hal tersebut tidak diperjanjikan secara tegas oleh para pihak.Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari draft perjanjian carter kapal tongkang dan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang masalah-masalah hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat di bawah tangan dimana bentuk dan kekuatan pembuktiannya berbeda dengan akta otentik dan bagaimana penyelesaian masalah yang diatur dalam perjanjian carter kapal tongkang pada PT. ANWAR DHARMA LUBIS (ADL) EXPRESSINDO. Segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya perjanjian carter tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, bilamana tidak tercapai suatu kesepakatan maka para pihak menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur."

"Dewasa ini seringkali diadakan pameran-pameran yang bertujuan memperkenalkan produksi tertentu, baik barang maupun jasa, kepada masyarakat. Pameran-pameran tersebut biasanya diselenggarakan oleh Penyelenggara Pameran, yang mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pameran tersebut. Dalam melakukan pekerjaannya, penyelenggara pameran mengadakan perjanjian dengan para peserta pameran, dan perjanjian yang terjadi disebut perjanjian penyelenggaraan pameran. Dari perjanjian tersebut timbul perikatan antara para pihak dalam perjanjian. Perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan menjelaskan perikatan yang terjadi. Penulis akan membahas bagaimana perjanjian penyelenggaraan pameran dilaksanakan dalam praktek, hak dan kewajiban para pihak dalam kaitannya dengan perikatan yang terjadi dari perjanjian, bagaimana pilihan penyelesaian konflik yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian ."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perubahan regulasi terhadap perjanjian yang merupakan keadaan memaksa bagi pelaksanaan prestasi dari perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, perubahan regulasi yang dijadikan dasar pembelaan oleh Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Batang atas Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Barang di Kabupaten Batang telah menyebabkan pelaksanaan prestasi menurut perjanjian menjadi tidak mungkin secara hukum. Dengan demikian, pihak Penggugat yaitu CV. Usaha Putra Indonesia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi terhadap ketidakterlaksanaan dan pemutusan perjanjian.

---

This minithesis analyzes the issues arising from the change of regulation and its impacts to the existing contract. Under such circumstances caused by the change of regulation which then qualified as force majeur, it is used for the Respondent to defend himself from the compensation suits due to the loss of profits and other damages. This minithesis is written using research method of legal-normative research approach and secondary datas through literature study which then this minithesis is classified as descriptive-analitical research.

Based on the analysis, the change of regulation affecting the contract of improvement and operation of cargo base in the Regency of Batang, had become the Respondent ground to defend himself from the accusation of breach of contract as accused by the Plaintiff, CV. Usaha Putra Indonesia. Such ground of force majeur had made the performance of the contract become legally imposibble due to the change of regulation which prohibits the collection of retribution in cargo base by the contractor. Therefore, the Plaintiff was no longer be able to claim for compensation of the loss of profits and damages due to the impossibility of performing the contract and the contract had become annulled."

"Dalam pengaturannya, seseorang yang mengalami kesalahan ketika dia menyetujui suatu perjanjian, perjanjian itu dapat dibatalkan jika dia menuntutnya di pengadilan dan sebagai akibatnya perjanjian itu dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Studi ini membahas ajaran Khalafafan (Dwaling) yang merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 dan 1322 KUHPerdata yang ditinjau berdasarkan pendapat Ahli Hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang membahas tentang pembatalan perjanjian. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa menjawab masalah utama, yaitu hal-hal dalam keadaan yang harus dipenuhi sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan memiliki kesalahan dalam pembuatannya. Dan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mempertimbangkan berdasarkan teori pengawasan dalam pertimbangan hukumnya. Beberapa menggunakannya, tapi itu masih kurang tepat.

---

In its arrangement, a person who experiences a mistake when he agrees to an agreement, the agreement can be canceled if he sues him in court and as a result the agreement is canceled and does not have binding legal force. This study discusses the teachings of the Khalafafan (Dwaling) which is one of the reasons for the cancellation of the agreement as regulated in Articles 1321 and 1322 of the Civil Code which is reviewed based on the opinion of the Legal Expert and the judge's consideration in the District Court's Decision. 623 / Pdt.G / 2017 / PN.JKT.SEL. This research is a normative juridical study using secondary data, laws and regulations, and books that discuss the cancellation of the agreement. The method of data analysis in this study is a qualitative method, so the form of the results of this study is descriptive analytical. Based on the results of this study, it was concluded that answering the main problem, namely things in circumstances that must be met so that an agreement can be said to have errors in its making. And the results of this study can be concluded that the Panel of Judges has not fully considered the theory based on supervision in its legal considerations. Some use it, but it's still not quite right."