Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Pembangunan jangka panjang Tahap yang ke II ini, telah disepakati bersama untuk memasukkan modal manusia sebagai variabel utama dalam memacu pembanguan. Unsur pendidikan menjadi unsur yang sangat penting bagi peningkatan sumber daya manusia untuk dapat memacu pembangunan seperti yang diungkapkan dalam paragraf diatas. Bila dilihat peranan Pendidikan didalam Pertumbuhan Ekonomi maka peranan tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 hal yaitu : (1 ) berperan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan yang ke (2) yaitu berperan dalam proses adopsi dan pengembangan teknologi. Peran yang pertama, menyiratkan bahwa dengan bertambahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, maka kualitas tenaga kerja tersebut akan meningkat sehingga output yang dihasilkannyapun dapat meningkat baik dari segi kualitas serta kuantitasnya. Dengan hasil yang dicapai yang lebih tinggi tersebut maka produktivitas tenaga kerja pun menjadi semakin tinggi.Peran yang kedua, menggambarkan bahwa perubahan teknologi baik melalui alih teknologi maupun penciptaan teknologi baru merupakan faktor penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan teknologi.hampir semuanya berlangsung rnelalui pendidikan formal. Oleh karena itu pengembangan teknologi hanya dimungkinkan dengan investasi dalam modal fisik dan dalam modal manusia. Penambahan modal fisik saja tanpa didukung dengan manusia yang berkualitas ( = terdidik ) tidak akan efektif.Dengan alasan uraian diatas maka penelitian ini memilih topik bahasan mengenai Peranan Pendidikan didalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan model TRANSLOG(Periode 1969 - 1993). Dari model penelitian yang digunakan tersebut dengan mengaplikasikan data Indonesia periode 1969 - 1993 atas variabel pendapatan Nasional, Kapital, Labor, Pendidikan Tenaga Kerja dan Teknologi diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Hasil print out model (1) sebelum restriksi Parameter variabel pendidikan dihasilkan sebesar 86,098 dengan t-statistik sebesar 0,94760; hal ini berarti setiap variabel pendidikan naik 1% akan menaikkan output sebesar 86,098% namun secara statistik hal ini tidak berarti.2. Durbin Watson yang dihasilkan pada model (1) diatas sebesar 2,51. Sehingga jika ditest menggunakan tabel DW maka angka tersebut berada didaerah `Inconclusive' artinya tidak dapat disimpulkan adanya autokorelasi (=adanya hubungan antara error yang satu dengan error lainnya).3. Hasil print out model (6) setelah restriksi. Parameter yang dihasilkan oleh variabel pendidikan sebesar 0,029 dengan t-statistik sebesar 0,1709 ; hal ini dapat digambarkan bahwa jika variabel pendidikan naik sebesar 1% maka output nasional akan naik sebesar 0,029 dan secara statistikpun berarti (= signifikan ).Jika hasil print out ini dimasukan kembali kedalam model yang telah direstriksi (hanya menggunakan model 6 di halaman 59) diperoleh hash sbb:In Y = 8,01 + 2,06 (Ink) - 1,14 (1nL) - 0,57 (D) (Ink) - 0,55 (Ink) (InH) (0,0000) (0,0007) (0,0020) (0,0068) + 0,074 (D) (InL) (LnH) + 0,03 (lnH)2 (Ink) (0,0049) (0,1709)4. Elastisitas output terhadap variabel input Hasil yang diperoleh atas perhitungan Elastisitas output terhadap masing masing input variabel adalah sebagai berikut :- Elastisitas terhadap Kapital (Rata-rata) = 0,94- Elastisitas terhadap Labor (Rata-rata) = 0,05- Elastisitas terhadap Pendidikan (Rata-rata) = 0,245. Hasil perhitungan elastisitas output terhadap input variabel Kapital, Labor dan Pendidikan masih berada dalam skala `decreasing return to scale" artinya setiap ada kenaikan input akan menghasilkan output dengan kenaikan yang tidak sebesar kenaikan inputnya.6. Kondisi Optimum dapat dihitung dengan membuat grafik antara variabel output (=GDP) dihubungkan dengan variabel pendidikan, dimana gambarnya dapat dilihat pada lampiran 32.Dengan menggunakan hasil Regresi yang diperoleh dari model yang ke (6), diperoleh fungsi sebagai berikut:d ln Y = -0,56 (lnk) + 0,73 (D) (lnL) + 0,03 (lnH) (lnk) = 0 d ln Hcmaka diperoleh hasil kondisi optimum pada saat:Pendidikan mencapai angka sebesar : angka indeks 22,6Jika dilihat dalam data pendidikan periode 1969 - 1993, maka kondisi tersebut belum dicapai.7. Acuan lainnya yang dapat digunakan menjadi bahan pemikiran berikutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan U.G.M. - Jogjakarta yang disajikan didalam Harian Kompas tanggal 24.05.1995 menggambarkan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2000 adalah sebagai berikut :Kebutuhan Tenaga Kerja pada tahun 2000Pendidikan Menengah 33.000.000 OrangPendidikan Tinggi 6.000.000 OrangData tersebut belum dikontrol oleh variabel lainnya misalnya Harga.Dari Data Pendidikan Tinggi yang bekerja sampai tahun 1993 baru mencapai jumlah 7.889.359 orang ( Bab. 3 Halaman 43). Maka total seluruh Perguruan Tinggi (baik Negeri maupun Swasta) diseluruh Indonesia berjumlah 1.171 buah (menurut Statistik Indonesia 1994, halaman 126), dan jika setiap tahun Perguruan Tinggi tersebut menghasilkan lulusan kurang lebih 1.000 orang lulusan, maka total lulusan Perguruan Tinggi sampai tahun 2000 nanti berjumlah 8.197.000 orang).Target 6.000.000 orang lulusan Perguruan Tinggi pada tahun 2000 akan terlampaui, tetapi walaupun kebutuhan tenaga kerja akan lulusan Perguruan Tinggi telah tercapai hendaknya tetap dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang berminat menyelesaikan sekolah tingginya sebab dengan semakin banyaknya masyarakat yang dapat menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Perguruan Tinggi, maka tujuannya bukan saja memenuhi kebutuhan kerja tetapi untuk menciptakan lapangan kerja sendiri serta mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan, dan sesuai hasil perhitungan dalam kondisi optimum yang belum tercapai."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis peranan kewirausahaan dalam pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia untuk periode waktu 2008-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode estimasi panel data dengan pendekatan efek tetap. Pada penelitian ini penulis menggunakan self employment rate dari wirausaha total, wirausaha formal, wirausaha informal, wirausaha formal di sektor manufaktur, wirausaha formal di sektor konstruksi, dan wirausaha formal di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, serta business ownership rate dari wajib pajak badan dan jumlah industri besar sedang di sektor manufaktur. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kewirausahaan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dan masing-masing pengukuran produktivitas kewirausahaan juga memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kewirausahaan berperan dalam mekanisme knowledge spillover.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the role of entrepreneurship in regional economic growth in Indonesia for time period of 2008-2013. Analysis is done by using fix effect panel data estimation method. In this research the author uses self-employment rate from total entrepreneur, formal entrepreneur (manufacturing sector, construction sector and trade, restaurant, and service sector) and informal entrepreneur, also business ownership rate from corporates tax payer and large and medium industry from manufacturing sector. The estimation results showed that entrepreneurship has a positive and significant impact to the Indonesian regional economic growth, and each of the entrepreneurship productivity measurement has a different influence to the economic growth. This is caused by the role of the entrepreneurship in facilitating the knowledge spillover mechanism."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pemerintah daerah melalui penerimaan, pengeluaran rutin, dan pengeluaran pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.Metodologi yang digunakan adalah panel data untuk 26 propinsi di Indonesia pada periode 1991-1999. Variabel yang dipakai adalah investasi swasta, tenaga kerja, pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah. Regresi dilakukan dengan menggunakan model dari Sung Kim Tai yang pernah dipakai untuk menganalisa sektor pemerintah daerah di Korea.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin, dan penerimaan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di 26 propinsi di Indonesia. Pengeluaran pembangunan dan rutin sesuai dengan hipotesa bahwa keduanya mempunyai pengaruh yang positif sedangkan penerimaan daerah tidak sesuai dengan hipotesa yang menyatakan mempunyai pengaruh posilif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.Elastisitas variabel pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan penerimaan pemerintah daerah berada di atas satu persen, elastisitas terbesar adalah pengeluaran rutin kemudian diikuti oleh pengeluaran pembangunan dan penerimaan daerah. Besarnya elastisitas tersebut menunjukan besarnya pengaruh kebijakan pemerintah daerah khususnya kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah."

"Berkurangnya penerimaan negara dari sektor ekspor migas mendorong pemerintah untuk mengembangkan sektor ekspor non migas sebagai alternatif sumber pemasukan negara. Dengan mengasumsikan bahwa perekonomian terdiri dari tiga sektor yaitu sektor ekspor pertanian, sektor ekspor manufaktur dan sektor non ekspor, skripsi ini membahas kontribusi dari masing-masing sektor ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi dan eksternalitas yang ditimbulkan terhadap sektor non ekspor. Pembahasan juga mencakup perbandingan produktivitas input di masing-masing sektor ekspor dengan sektor non ekspor. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan studi kepustakaan dan analisa data tahunan yang mencakup periode 1964 - 1990. Regresi dilakukan terhadap model Feder yang telah dikembangkan, dengan menggunakan tehnik Ordinary Least Square. Variabel yang dianggap terikat adalah pertumbuhan ekonomi, sementara variabel bebas adalah proporsi investasi dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan tenaga kerja, proporsi sektor ekspor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan sektor ekspor pertanian, proporsi sektor ekspor manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan sektor ekspor manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan produktivitas yang nyata antara sektor ekspor pertanian dan manufaktur dengan sektor non ekspor. Demikian juga dengan eksternalitas positif yang hanya dihasilkan oleh sektor ekspor manufaktur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun sektor ekspor memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah akumulasi modal. Secara keseluruhan kinerja ekspor memberikan hasil yang cukup memuaskan, namun apabila diteliti secara sektoral akan terlihat ketimpangan kinerja. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan pemerintah dengan intensitas yang berbeda sehingga sektor-sektor tertentu dapat mengejar ketinggalannya. Pada dasarnya sektor ekspor harus memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. Dengan demikian diharapkan produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional."

"osisi utang luar negeri Indonesia terus mengalami peningkatan dariUSD2.0 miliar pada tahun 1966 menjadi USD62.0 miliar pada tahun 1997 danUSD68.0 miliar pada tahun 2004, menurun menjadi USD62.0 miliar pada tahun2006 dan akhir tahun 2010 meningkat menjadi USD200,4 miliar. Besarnya stokutang luar negeri Indonesia sudah menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapiIndonesia khususnya terkait dengan peranannya terhadap pertumbuhan ekonomiIndonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui perananutang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomis baik yang bersifat mendukungdan tidak sedikit yang menilai bahwa utang luar negeri berdampak negatifterhadap pertumbuhan ekonomi.Untuk kasus Indonesia dalam periode penelitian tahun 2001 sampai dengan2010 diketahui bahwa utang luar negeri Indonesia tidak berpengaruh terhadappertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebab tidakberpengaruhnya utang dimaksud adalah adanya kebijakan transfer negatif sejaktahun 2004 dimana penarikan pinjaman luar negeri lebih kecil dibandingkanpembayaran cicilan pokok dan bunga, dengan salah satu tujuannya untukrefinancing. Selain itu, pemerintah dalam pembiayaan pembangunan (menutupdefisit APBN) lebih mengutamakan sumber dana yang berasal dari Surat BerhargaNegara (SBN) khususnya domestik yang sharenya mencapai 75% dari SBN yangditerbitkan dalam periode 2006 sampai dengan 2010. Hal ini diperkuat puladengan masih rendahnya pengelolaan utang luar negeri mengingat DebtManagement Office (DMO) untuk mengelola utang luar negeri baru efektifdibentuk pada tahun 2006 serta prudential regulation baik untuk pengelolaanutang luar negeri Pemerintah dan Swasta masing-masng baru dimulai tahun 2006dan 2007.Dalam rangka pengelolaan utang luar negeri Pemerintah yang lebih prudent,transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengaturan pengelolaan utang luarnegeri setingkat undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum bagipelaksanaan pengelolaan utang luar negeri. Selanjutnya. dalam mendukungpengelolaan ULN swasta yang prudent, arah kebijakan ULN swasta ke depanharus lebih difokuskan pada beberapa aspek yaitu (1) penguatan sistemmonitoring ULN swasta melalui peningkatan cakupan informasi laporan yangdisampaikan oleh perusahaan swasta yaitu informasi lokasi bank pembayarkewajiban luar negeri. Dengan demikian akan dapat diketahui dari mana sumbervaluta asing diperoleh dan dapat diprediksi dampaknya terhadap nilai tukar, (2)peningkatan komunikasi dengan sektor swasta melalui program kemitraanstrategis, (3) peningkatan good corporate governance dalam pengelolaan utangluar negeri swasta untuk meningkatkan concern terhadap risiko.

---

AbstractIndonesia's foreign debt position continued to increase from USD2.0billion in 1966 to USD62.0 billion in 1997 and USD68.0 billion in 2004,decreased to USD62.0 billion in 2006 and the end of 2010 increased to USD200,4 billion. The magnitude of Indonesia's foreign debt stock has become its ownproblems facing Indonesia in particular related to the role of Indonesia'seconomic growth. Much research has been conducted to determine the role offoreign debt on economic growth in both supporting and not a few who conssiderthat foreign debt is impacting negatively on economic growth.For the case of Indonesia in the study period 2001 to 2010 is known thatIndonesia's foreign debt has no effect on economic growth. From the surveyresults revealed no influential one of the causes of the debt in question is theexistence of negative transfer policy since 2004 in which the withdrawal offoreign loans is smaller compared to payments of principal and interestinstallments, with one of his goals for refinancing. In addition, the government infinancing the development (closing the budget deficit) prefer the source of fundsfrom the Government Securities (SBN), particularly domestic sharenya reach 75%of government securities issued in the period 2006 to 2010. This is confirmed alsoby the still low considering the Debt Management Office (DMO) to manage thedebt effectively formed in 2006 as well as prudential regulation for themanagement of government foreign debt and Private each new start in 2006 and2007.In order to manage the Government's foreign debt to more prudent,transparent and accountable, it would require setting the level of foreign debtmanagement laws so as to provide legal certainty for the implementation of themanagement of foreign debt. Futhermore, in supporting the prudent managementof private debt, private debt policy direction in the future should be more focusedon several aspects: (1) strengthening the monitoring system of private debtthrough increased coverage of the report submitted by a private company that isthe location information overseas paying bank liabilities. Thus will be known fromwhich source of foreign exchange earned and predictable impact on the exchangerate, (2) increased communication with the private sector through a strategic"

"Studi ini menggunakan data kabupaten/kota di pulau Jawa tahun 2003 untuk mengetahui bagaimana peranan infrastruktur dalam pembangunan yang merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ingin diketahui juga bagaimana polapembangunan di kabupaten/kota di pulau Jawa dan keterkaitannya dengan keadaan infrastrukur yang tersedia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah analisis faktor, analisis non hierarchicalcluster dan analisis diskriminan. Analisis faktor digunakan untuk mengelompokkan variabel dan membentuk suatu faktor pembangunan sosial ekonomi. Kemudian analisis non hierarchical mengelompokkan nilai faktor pembangunan tersebut ke dalam tingkatan pembangunan. Terakhir, analisis diskriminan digunakan untuk melihat bagaimana keterkaitan antara pembangunan dengan keadaan infrastruktur pada tiap kabupaten/kota. Hasil dari studi ini membuktikan adanya keterkaitan yang erat antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, terlihat adanya pola kesenjangan pada keadaan infrastruktur antara kabupaten dengan kota dan antara kawasan Utara Jawa dan Selatan . Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan sosial ekonomi antara kedua kawasan tersebut."