Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Tiga masalah yang dibahas dalam tesis ini, yaitu: Bagaimanakah konsistensi penetapan kawasan pertambangan untuk perlindungan lingkungan laut dengan wilayah di mana kegiatan tersebut dilaksanakan; Cakupan berlaku BML untuk usaha dimaksud serta sinkronisasi penetapan wilayah kegiatan pertambangan dengan sektor lainnya di laut.Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan, bahwa dalam rangka perlindungan lingkungan laut khususnya dari dampak kegiatan pertambangan minyak lepas pantai, diperlukan pengaturan lintas sektoral.Kegiatan sektoral yang diteliti, meliputi pariwisata kelautan, kehutanan (konservasi)laut, perikanan, perhubungan(transportasi) dan pertambangan minyak lepas pantai; sebagai fokusnya.Melalui analisis kualitatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis(legal approach), dihasilkan kesimpulan seperti tersebut di bawah ini.Pertama, penetapan kawasan pertambangan untuk perlindungan lingkungan laut, tidak selaras dengan wilayah kerja pertambangan. Kedua, BML yang berlaku saat ini belum memadai sebagai dasar perlindungan lingkungan laut; dan Ketiga, terdapat wilayah kegiatan pertambangan minyak lepas pantai yang tumpang tindih dengan wilayah kegiatan sektor lain di laut.Sebab itu, disarankan perlunya penetapan kawasan perlindungan lingkungan yang sesuai dengan wilayah kegiatan yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan: aspek pengelolaan secara terpadu atas berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, serta kualitas ruang.Di samping itu, perlu ditetapkan BML laut yang lebih komprehensif dan penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah pengelolaan sektoral di laut, serta menghindari masalah tersebut di kemudian hari. Untuk semua ini, diperlukan pengaturan lintas sektoral.Pengaturan dimaksud hendaknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara lebih terpadu dan terkoordinasi, sedangkan Pemerintah Daerah seyogianya difungsikan sebagai kooperator dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut. Mengingat dampak pencemaran di laut dapat menyebar ke wilayah lain maka perlindungan lingkungan laut, perlu pula diatur di tingkat regional."

"Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi kelautan telah memungkinkan neningkatnya aktivitas dan kemampuan manusia di laut. Peningkatan kegiatan manusia di laut dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya laut pada analisis akhir justru dapat menjadi faktor penyebab terjadinya dan meningkatnya pencemaran lingkungan laut. Pencemaran lingkungan laut, karena sifat laut dan bentuk geografi kawasan lingkungan laut serta arus dan cuaca yang ada, dapat mengakibatkan dua atau lebih negara merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan laut yang terjadi pada suatu negara tertentu dapat mempunyai dampak yang bersifat transnasional. Menyadari bahaya yang dapat timbul akibat terjadinya pencemaran lingkungan laut yang bersifat transnasional, masyarakat bangsa-bangsa perlu mengantisipasinya dengan berbagai bentuk pendekatan. Penciptaan ketentuan hukum baik yang berskala global, regional maupun nasional adalah satu dari beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk pencemaran laut yang bersifat transnasional yaitu : (1) lingkungan laut alami, (2) musim dan ciri-ciri oceanografi, (3) Kegiatan perminyakan di lepas pantai, dan (4) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena kondisi geografi Selat Malaka dan Singapura cukup rawan untuk terjadinya kecelakaan bagi kapal-kapal melintasi selat ini, maka usaha yang telah dilakukan oleh negara-negara pesisir Selat Malaka yaitu dengan menbentuk "Traffic Speration Scheme" dalam rangka menciptakan tertib dan keselanatan lintas kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura yang tentunya merupakan upaya pencegahan terjadinya pencemaran laut oleh alat yang bersumber dari kapal. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh minyak yang bersumber dari kapal, khususnya di Selat Malaka dan Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Hinyak dan Gas telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SAB) dengan No. DAP 49/1/2 dan No. 27/APTS/DM/HIGAS/81 tentang Prosedur Tetap Selat Halaka dan Singapura, yang isinya mengatur masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut di Selat Malaka dan Singapura."

"Marine-derived fungi have proven to be a rich source of cytotoxic compounds for the development of new anti cancer drugs. The aims of this research were to: 1) screen cytotoxic activity of marine fungi from Indonesian waters, 2) indentify marine fungus that produced thatproduced the most active cytotoxic compound and 3) investigate inhibition concentration 50 (IC50) value of cytotoxic compound. The fungi were isolated from marine organism collected fromWakatobi Marine National Park-South East Sulawesi, Binuangeun Beach-Banten, Manado watersNorth Sulawesi and Kepulauan Seribu Marine National Park-Jakarta. Liquid cultures of the fungiwere carried out in Malt Extract Broth and Soluble Starch Soytone medium for 4 weeks at 27?28oC without shaking. Molecular identification of fungus was conducted through PCR amplificatin usingprimers of ITS1 and ITS4 primer. Cytotoxic activity of the extract was tested by using MTT (3-(4.4-dimethylthiazol-2-yl)-2.5-diphenyl-tetrazolium bromide) method. The MTT test showed that MFW39strain exhibited the strongest cytotoxic activity. Molecular identification revealed that MFW39 marine fungus was similar to Emericella nidulans with precent identity of 99%. Mycelium and broth extract of MFW39 fungus inhibited the growth of T47D cell with IC 50 values of 21.9 and 169.3 µg/mL, respectively. Further research will be focus on to the strain of MFW39 marine fungi."

"ABSTRAKProsedur pengadaan Kapal / Alat Apung selama ini mengacu pada Keppres 16 tahun 1994, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan Kapal / Alat Apung yang berkualitas dengan harga yang relatif rendah, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Negara dan Pertamina.Selama ini proses pengadaan Kapal / Alat Apung baru pada tahap bagaimana melaksanakan lelang yang sesuai dengan Prosedur (Keppres 16 / 1994 dan BP. 077 Rev), belum sampai pada tahap bagaimana mendapatkan Kapal / Alat Apung yang performance nya optimal dengan tingkat harga yang murah.Karena itu perlu dikaji lebih mendalam bagaimana merumuskan suatu proses lelang untuk mencapai 3 sasaran yaitu : memenuhi prosedur, mendapatkan kapal dengan kualitas baik dan harga yang murah.Kapal / Alat Apung dengan kualitas baik dan harga murah bisa didapatkan dengan cara :- Mempersiapkan specifikasi teknis minimum dengan pertimbangan volume pekerjaan dan lingkungan operasi.- Menyusun Engineer Estimate (EE) secara profesional dengan dukungan data yang cukup dari Market Price dan harga banding (Share information, antar KPS & Pertamina).- Evaluasi teknis dan ekonomis dengan sistem kombinasi (gabungan dare sistem gugur dengan sistem kuantitatif).- Memberikan kesempatan bagi Perusahaan PeIayaran Nasional untuk berkembang.

---

ABSTRACT

The Provision Procedure of ships and Floating Equipment's are based on Keppres 16 / 1994. The objectives are get the best quality and price of ships and give the advantage for the government or Pertamina.

As a long to day, the Provision Procedure just for meet the rule (Keppres 16 11994 and BP. 077 Rev) but not for detail technique and economic evaluation.

Therefore it is very important to make the bid process analysis to meet the procedure, good ships and the best price.

The good ships 1 floating equipment's and the best price should get :

- Preparation minimum specification based on real work and operation environment .

- The Professional Engineer Estimate should be done and supported by enough data (Market price and real data in KPS or Pertamina).

- Using the combination evaluation systems (the combined by quantitative system and direct competition systems).

- By the compensation for National Company shipping."