Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 116729 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hadi Subroto
"Biaya kesehatan setiap tahun selalu meningkat, dengan porsi pembelanjaan obat yang cukup tinggi. Efisiensi dalam bidang pelayanan obat diharapkan dapat mengurangi peningkatan biaya kesehatan secara keseluruhan.
Untuk Rumah Sakit Dr. Moewardi yang akan merubah sistem pelayanan obat menjadi sistem unit dose perlu mengadakan pengkajian perubahan sistem pelayanan tersebut. Dalam persiapannya lebih dahulu diadakan penataan di dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit di bidang organisasi, personil, maupun tata kerja, selanjutnya tenaga medis dan perawat mulai diperkenalkan sistem unit dose.
Dalam proses pelaksanaan, dibentuk komite (panitia) farmasi dan terapi yang kemudian menyusun formularium rumah sakit serta memantau pelaksanaan pelayanan obat di rumah sakit.
Kebijaksanaan di bidang pelayanan obat di rumah sakit Dr. Moewardi ini diharapkan dapat memacu kinerja personal di Instalasi Farmasi maupun perawat di bangsal, perbaikan organisasi instalasi farmasi, peningkatan pelayanan obat di rumah sakit yang pada akhirnya dapat menimbulkan penghematan dalam bidang biaya obat di rumah sakit.
Dari perhitungan akhir ditemukan adanya perbedaan harga obat yang tertera di resep dokter dengan harga obat yang dimanfaatkan pasien. Selisih tersebut merupakan penghematan bagi pasien di bidang biaya obat.
Berdasarkan perhitungan ini disarankan agar sistem ini dapat dilanjutkan sebagai kebijaksanaan rumah sakir Dr. Moewardi di tempat yang baru, dan juga disarankan agar sistem ini dilaksanakan di rumah sakit yang besar, kelas A dan B.

Drug cost is one of the largest costs in hospital services and almost the entire burden of this is bear by the patients. One way to reduce the drug costs for the hospital clients is to make the service more effective. Unit Dose Treatment system for inpatient services is one of many ways to make the drug services more efficient and effective.
Moewardi Hospital, Surakarta is planning to charge the distribution of drug services in patients units from the standard model into the dose unit treatment system. Several preparation stages are needed to change the whole inpatient treatment units in Moewardi Hospital. One of the steps is to learn the change in a smaller unit, such as in one or two wards in Moewardi Hospital.
This study is intended to learn the effectiveness of unit dose treatment system in Moewardi Hospital manager to decide whether to continue using the standard model of prescribing drugs in their inpatient units or using a new unit dose treatment model.
To prepare the implementation of new system many changes has been introduced to the system, i.e. organization of Pharmacy Unit in Hospital, standard procedures, and training for medical and nursing personnel's on the benefits and procedures to implement unit dose treatment system. A need for a strong Pharmacy and Therapy committee to develop hospital formulation standard (list of essential drugs will be provided in hospital), and to monitor the implementation of this standard, is very much needed.
This study was conducted after the new system has been implemented for one year long. Results of this study shown that unit dose treatment model caused significant costs differences compared to the standard prescription model. The cost difference will reduce the burden of the hospital patients, especially for the out of pocket patients. The decrease of patient's cost through efficiency in drug distribution system, in the long run, will improve the client satisfaction of Moewardi Hospital.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Insanul Sabri
"Setiap PBF harus menerapkan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan menjamin kualitas serta mutu obat maupun bahan obat. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh PBF dalam segala hal haruslah disetujui oleh seorang penanggung jawab yaitu Apoteker yang memenuhi kompetensi serta kualifikasi sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal dan sesuai peraturan. Penanggung jawab haruslah bekerja dengan baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pendistribusian obat maupun bahan obat.

Every drug distributot must apply the principles of Good Drug Distribution Methods (CDOB). The aim is to ensure that all form of activities carried out comply with regulation and guarantee quality of drugs. All activities carried out by drug distributor must be approved by leader as a pharmacist. Who meets the competence and qualification so that all activities can run optimally and according to regulations. The leader in charge must work properly and carefully so that there are no errors in the process of distributing drugs."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2023
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aan Mulyanah
"ABSTRAK
Obat publik dan perbekalan kesehatan merupakan bagian penting dalam pelayanan
kesehatan sehingga ketersediaannya harus terjaga. Untuk menjaga ketersediaan obat
publik dan perbekalan kesehatan, salah satu faktor penentunya adalah perencanaan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perencanaan yang tepat dalam
pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan di puskesmas yang
berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat
observasional dengan pendekatan secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan
bahwa metode yang digunakan dalam perencanaan obat publik dan perbekalan
kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bekasi adalah metode konsumsi. Untuk lebih tepat
dalam perencanaan harus didukung oleh penggunaan obat yang rasional dan tertib
administrasi dalam pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Public drug dan medical supplies is an important part of health care so that its
availability should be maintained. To keep the public availability of drugs and medical
supplies, one of the determining factors is the planning. This study aims to determine
how the proper planning for procurement of drugs and medical supplies for public
services in health centers located in the working area of Bekasi City Health Office. This
was an observasional study with a qualitative approach. The final conclusion is the
methods used in the planning of public drug and health supplies in Bekasi City Health
Departement is a method of consumption. To be more precise in planning must be
supported by rational use of drug in management and orderly administration of the
drug."
Universitas Indonesia, 2013
T36767
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza E. Zamril
"Untuk memenuhi tuntutan terhadap perbaikan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, dalam hal ini Rumah Sakit, aspek perbekalan farmasi memegang peranan penting. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan manajemen dengan cara yang tepat agar tujuan utama yang ingin dicapai rumah sakit bisa tercapai karena persediaan obat juga melibatkan investasi yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah manajemen perbekalan farmasi telah optimal dilaksanakan, serta mengidentifikasi persediaan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Kebayoran dengan cara melihat besarnya nilai investasi, volume pemakaian, berikut nilai indeks kritis ABCnya. Penelitian bersifat 'operation research' dengan menggunakan pendekatan Nilai ABC indeks Kritis, dengan analisis deskriptif secara 'Cross Sectional', yakni data penggunaan obat periode Januari 1995 - Desember 1995. Populasi penelitian terdiri atas 375 jenis obat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara kualitatif dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan bulanan.
Dari hasil penelitian didapat bahwa manajemen perbekalan farmasi pada Depot Obat rumah sakit Kebayoran belum berjalan baik hal ini terlihat dari masih banyaknya pelayanan yang tidak dapat dilayani, yakni sebesar 19%. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya manajemen adalah pertama, sumber daya manusia yang kurang khususnya apoteker sehingga mengakibatkan tidak adanya perencanaan, sehingga tidak dapat mengantisipasi kebutuhan obat yang akan 'digunakan; kemudian sistem pembukuan yang ada tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan masih banyak terjadi kebocoran yang mengakibatkan keuntungan yang didapat tidak maksimal; dan yang terakhir adalah belum adanya formularium yang dapat digunakan sebagai pedoman pemakaian obat yang baik sehingga menimbulkan banyaknya jenis obat yang menumpuk. Temuan yang terpenting adalah bahwa Depot Obat ternyata hanya melayani pasien rawat inap saja, ini menyebabkan rumah sakit kehilangan oppotunity cost yang sangat besar, mengingat besarnya jumlah kunjungan rawat jalan yang berjumlah 28.513 kunjungan pada tahun 1995.
Berdasarkan analisis Indeks Kritis ABC, diperoleh data bahwa obat yang dipakai pada Depot Obat periode Januari 1995 - Desember 1995 terdapat 52 jenis obat (13,7%) yang selalu harus tersedia atau termasuk kategori A. Dengan nilai investasi sebesar Rp 110.013.578,- atau 62.53% dari nilai investasi keseluruhan. Untuk kategori B terdapat 231 jenis obat (61.6%) dengan total investasi sebesar Rp 58.036.200,-(33%) dan untuk kategori C terdapat 92 jenis obat (24.53%) dengan total investasi sebesar Rp 7.893.147,- (4.49%).
Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Kebayoran khususnya dalam Penyediaan Perbekalan farmasi yang perlu dilakukan adalah mengangkat seorang apoteker yang bertugas sebagai kepala seksi farmasi yang bertanggungjawab atas perencanaan dan pengadaan obat secara berkala, menghitung EOQ (Economic Order Quantity) serta ROP (Reorder Point) dalam penyediaan obat, mengkoordinir para dokter untuk membuat formularium. Dengan demikian depot obat dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan juga melayani pasien rawat jalan."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Juanita
"Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Setiap PBF wajib memiliki area penerimaan, penyimpanan dan pengiriman yang terpisah dan dalam kondisi yang terkontrol. Salah satu aspek CDOB, yaitu penyimpanan ditunjang oleh bangunan dan peralatan yang memadai. Penyimpanan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari industri farmasi atau non-farmasi yang memproduksi obat yang memiliki mutu terstandar. Sementara untuk obat narkotika, psikotropika, obat-obat tertentu, dan Cold Chain Product (CCP) memiliki standar penyimpanan khusus untuk menghindari penyalagunaan. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) merupakan salah satu PBF di Indonesia dan merupakan satu-satunya PBF yang mendapatkan izin untuk menyimpan dan menyalurkan narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, sediaan farmasi diharapkan dapat disimpan sesuai dengan standar CDOB agar mutu obat dapat tetap terjaga sampai kepada konsumen
Pharmaceutical Wholesaler (PBF) is a legal entity company that has a license for the procurement, storage, distribution of drugs and or drug ingredients in large quantities in accordance with the provisions of Good Distribution Practice (GDP). Each PBF shall have separated areas of receiving, storage and delivery under controlled conditions. One aspect of GDP is that storage is supported by adequate buildings and equipments. Storage is conducted based on recommendations from the pharmaceutical or non-pharmaceutical industries that produce drugs that have standardized quality. Meanwhile, narcotics, psychotropic drugs, certain drugs, and Cold Chain Products (CCP) have special standard of storage to avoid some issues. PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) is one of the PBF in Indonesia and the only PBF that is licensed to store and distribute narcotics and psychotropic substances. Therefore, pharmaceutical products are expected to be stored in accordance with GDP standards so that the quality of the drug can be maintained until it reaches the consumers."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2021
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fainal Wirawan
"ABSTRAK
Obat merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit, menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI., sekitar 30-40% anggaran belanja dipeiuntukan bagi belanja obat, sedangkan di luar negeri, komponen anggaran bagi belanja obat berkisar 15-20%. Hal tersebut meyakinkan kita semua bahwa terdapat penggunaan anggaran yang sangat berlebihan bagi belanja obat di rumah sakit, atau dengan perkataan lain, adanya penggunaan obat yang sangat berlebihan dalam arti jumlah maupun jenisnya bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap beban biaya obat bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan.
Untuk menangani masalah tersebut Depkes telah meageluarkan peraturan tentang kewajiban dokter untuk menuliskan resep obat generik, membentuk Panitia Farmasi dan Terapi (PFT) dan menyusun formularium (FRS) di rumah sakit.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik terhadap biaya obat di rumah sakit. Penelitian menggunakan metoda deskriptif pada empat rumah sakit kelas B non-pendidikan, pemerintah dan swasta di Jakarta. Amoksisilin digunakan sebagai contoh dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh kebijakan dan penulisan resep obat generik. Pengaruh tersebut bersifat terbalik, yaitu makin besar jumlah nilai kebijakan, PFT, FRS dan dokter makin kecil biaya obat yang diakibatkannya. Agar biaya obat di rumah sakit menjadi lebih rendah, disarankan pihak rumah sakit rmenerapkan kebijakan obat rendah, memperdayakan PFT, menyusun FRS sesuai kriteria WHO serta melakukan KIE terhadap dokter.

ABSTRACT
Drug is one of the most crucial components in health care on hospital. According to the data from Directorate General for Medical Care Department of Health, about 30-40% budget are allocated to medicine alone, compared to other countries that only spent about 15-20% of the total health budget. These data assured us that there is excessive spending on medicine in hospital. In other words, there are excessive uses of medicine in hospitals here in terms of amount and type. In turn, it will affect cost to the public.
To address this matter, the Ministry of Health already issued regulations. These regulation not only recommend medical doctors to prescribe generic drugs, but also oblige the hospital to form Pharmacy and Therapeutic Committee (PTC ) and set up formulary.
The purpose of the study is to observe the impact of policy, PTC, Formulary and doctor to the medicine cost in hospital. The study used descriptive methodology at four class B non teaching government and private hospitals in Jakarta. Amoxicillin used as a sample.
The results of the study show the impact of drugs policy, PTC, formulary and doctor to the cost it generates. It has inverse impact, the bigger policy, PTC, formulary and doctor weight, the lower is the cost implied. The researcher suggest to the hospital for low cost drug policy implementation, to empowerment PTC and set up the formulary as WHO criteria and provide communication, information and education.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azzahra Fahira Salsabila
"Evaluasi pelayanan obat merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam tercapainya keselamatan dan kualitas hidup pasien. Pelayanan resep yang tidak baik di rumah sakit dapat membahayakan pasien. Penelitian ini bertujuan menilai dan menganalisis resep obat dengan indikator peresepan WHO pada pasien di depo rawat jalan Rumah Sakit Universitas Indonesia pada tahun 2022. Metode yang digunakan adalah potong lintang dengan data sampel seluruh resep pada periode bulan Januari-Desember 2022 di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selanjutnya, hasil data penelitian dibandingkan dengan nilai optimal peresepan oleh WHO. Dari hasil penelitian didapatkan total sampel sebanyak 1505 resep dengan 4647 item obat. Karakteristik demografi pasien, yaitu wanita sebesar 71% dan pria sebesar 29% dengan kategori pasien paling sering berkunjung pada usia 26-35 tahun. Hasil penilaian indikator peresepan WHO untuk rata-rata jumlah obat yang diresepkan per pasien yaitu 3,09 ± 1,998; persentase obat resep dengan nama generik sebesar 47,47%; persentase obat resep antibotik sebesar 5,46%; persentase obat resep injeksi sebesar 5,40%; dan persentase obat resep dengan kesesuaian formularium nasional sebesar 75,91%. Hasil menunjukkan bahwa persentase obat resep antibiotik dan obat  resep injeksi memenuhi nilai optimal peresepan WHO.

Evaluation of drug services is an important thing to do in achieving safety and quality of life for patients. Bad prescription services in hospitals can cause harm to patients. This study was designed to assess and analyze prescriptions according to WHO prescribing indicators for outpatient installation at the University of Indonesia Hospital. The method was cross-sectional with sample data from all prescriptions in the period January-December 2022 at the University of Indonesia Hospitals. The results of the study were compared with the optimal prescribing by WHO. The results of the study obtained a total sample of 1505 prescriptions with 4647 drug items. Demographic characteristics of patients were 71% women and 29% men with the most frequent category of patients visiting at the age of 26-35 years. The results of the assessment of WHO prescribing indicators for the average of drug prescribed were 3,09 ± 1,998; prescriptions with generic names were 47,47%; prescriptions of antibiotics were 5.46%; prescribed of injections were 5,40%; and prescriptions according to formulary were 75,91%. Based on the results, it was concluded that prescription antibiotics and prescription of injections drugs fulfill the prescribing optimal value by WHO."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Darmansjah
"Pada kesempatan hari ini yang merupakan tonggak dalam hidup saya, perkenankanlah saya mengemukakan isi hati saya, yang telah mengarahkan dan menggerakkan saya untuk mengabdi pada ilmu yang saya cintai, yaitu Farmakologi.
Untuk hadirin yang mungkin tidak semua mengerti apa yang dimaksud dengan ilmu yang disebut Farmakologi ini, perlu saya jelaskan bahwa Farmakologi mempelajari kerja obat, sifat obat dan nasib obat di dalam mahluk hidup. Dengan sendirinya ilmu ini mempersoalkan efek baik dan buruk obat bila digunakan pada manusia maupun hewan. Farmakologi dalam konteks Fakultas Kedokteran (manusia) tentu menaruh tekanan pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya banyak masalah mengenai obat yang akan saya uraikan kemudian, jelaslah bahwa tidak hanya Farmakologi saja yang hams berperan tetapi pengelolaannya membutuhkan partisipasi dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta serta profesi kesehatan dan masyarakat sendiri yang berkepentingan. Namun demikian Farmakologi, inherent dengan ilmu yang dipelajarinya, merupakan ilmu dasar dalam pengelolaan penggunaan obat, dan perlu mendapatkan fokus yang proporsional di Indonesia di masa mendatang."
Jakarta: UI-Press, 1983
PGB 0123
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Kurnia Azzahra
"Upaya kesehatan perlu dilakukan oleh seorang apoteker sebagai tenaga kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu pekerjaan kefarmasian yang dapat dilaksanakan oleh apoteker adalah penyaluran atau pendistribusian sediaan farmasi di fasilitas distribusi. Fasilitas distribusi yang digunakan sebagai sarana pendistribusian sediaan farmasi adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF). Dalam pelaksanaan seluruh kegiatannya, PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. Apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus memahami penerapan CDOB yang merujuk pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 6 Tahun 2020, dimana pada tugas khusus ini menganalisis terkait implementasi BAB X, XI, dan XII. Tujuan dari tugas khusus ini yaitu mengamati dan menganalisa terkait penerapan dan implementasi PerBPOM No. 6 Tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) terkait penanganan bahan obat, produk rantai dingin (cold chain product), serta narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di KFTD Cabang Jakarta 2. Metode yang digunakan dalam pengerjaan tugas khusus ini adalah dengan menggunakan studi literatur dan observasi. Hasil diperoleh bahwa proses distribusi obat yang dilaksanakan di KFTD Cabang Jakarta 2, terkait dengan penanganan bahan obat, produk rantai dingin (cold chain product), serta narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi telah berpedoman pada CDOB yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2020.

Health efforts need to be carried out by a pharmacist as a health worker in order to realize the highest degree of public health. One of the pharmaceutical jobs that can be carried out by pharmacist is the distribution or distribution on pharmaceutical dosage form in distribution facilities. The distribution facility used as a means of distributing pharmaceutical dosage form is the Pharmaceutical Wholesaler (PBF). In carrying out all its activities, PBF and PBF branches are required to apply CDOB, where this CDOB becomes a pharmaceutical standard in distribution facilities determined by the Minister. Pharmacists at PBF need to understand the application of CDOB which refers to the Regulation of the PerBPOM No. 6 Tahun 2020, where on this task analyses the implementation of X, XI, and XII chapters. The aim of this task is to observe and analyze related to the implementation and implementation of PerBPOM No. 6 Tahun 2020 concerning CDOB related to handling drug ingredients, cold chain product, as well as narcotics, psychotropics, and pharmaceutical precursors at KFTD Jakarta 2. The method used in working on this task is to use literature studies an dobservation. The results obtained that the drug distribution process carried out at KFTD Jakarta 2, related to the handling of grug ingredients, cold chain products, as well as narcotics, psychotropics, and pharmaceutical precursors has been guided by CDOB regulated in PerBPOM Nomor 6 Tahun 2020."
Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022
PR-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Santosa
"1. Pada masa kini kegiatan perusahaan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan besar dan perusahaan kecil semakin tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan sektor pedagang besar dan eceran kepada produk domestik brute yang menunjukkan trend kenaikan yang cukup pesat. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990 sumbangan sektor pedagang besar dan kecil ini sekitar 13 s/d 16 persen dari total Produk Domestik Bruto Indonesia.
2. Diperkirakan dimasa mendatang persaingan diantara sesama perusahaan distribusi akan semakin ketat. Hal ini merupakan tantangan berat yang harus dihadapi oleh kegiatan usaha yang bergerak dibidang ini.
3. Dalam menghadapi persaingan yang ketat, suatu perusahaan distribusi sebagai perusahaan pemasar produk dituntut untuk meningkatkan produktivitas assetnya. Hal ini dapat ditanggulangi melalui manajemen persediaan dan piutang serta improvisasi dalam keputusan stratejik seperti dalam hal penentuan target market, assortimen produk, harga, lokasi cabang dan sebagainya. Selain dari itu keberhasilan perusahaan distribusi sebenarnya tergantung pada kemampuannya membina jaringan kerja. Suatu jaringan kerja perusahaan distribusi yang berupa cabang, berfungsi sebagai penyalur dari produk yang dijual, penghasil pendapatan perusahaan atau sebagai strategic business Unit (SBU) bagi perusahaan distribusi.
4. Permasalahan yang penting bagi strategi pengembangan SBU pada perusahaan distribusi, adalah :
(a). Bagaimana mengevaluasi secara tepat tentang posisi bisnis ( Business Positioning ) tiap-tiap SBU pada perusahaan distribusi.
(b). Bagaimana memilih arah yang tepat pada tiap-tiap SBU, dengan melihat faktor kondisi intern dan kondisi ekstern di wilayahnya.
5. Model Portfolio General Electric dapat dijelaskan dengan mempergunakan matrik 2 sumbu, masing-masing sumbu untuk faktor internal perusahaan dan sumbu untuk faktor eksternal. Pada tiap-tiap sumbu terdiri dari beberapa unsur variabel yang diperhitungkan. Tiap-tiap sumbu terbagi dalam 3 kolom terdiri dari rendab, sedang dan tinggi, sebingga matrik terbagi dalam 9 cell. Untuk tiap-tiap portfolio dibitung pada masing-masing sumbunya, kemudian diletakan dikwadrannya ( dalam cell ). Bertitik tolak pada posisi portfolio dalam cellnya dapat diambil berbagai alternatif arab pengembangan portfolio tersebut.
6. Konsep analisa portfolio General Electric, dapat dijadikan acuan dalam melibat " business positioning cabang dengan melakukan beberapa modifikasi pada faktor-faktor yang dinilai sesuai dengan kegiatan usaba perdagangan. Penetapan faktor yang dinilai, penentuan bobot faktor serta pemberian rating dapat disesuaikan dengan kebutuban melalui pertimbangan perseorangan ( personal judgement ).
7. Dari hasil perbitungan yang mempergunakan konsep General electric. Evaluasi terhadap 29 cabang perusabaan P.T.Dharma Niaga . Dengan mempergunakan 8 faktor untuk faktor internal dan 7 faktor untuk faktor eksternal diperoleh posisi bisnis masing- masing cabang dan alternatif penetapan arab pengembangannya, sebagai berikut :
(a). Sebuah cabang , dalam kondisi yang Rendah , pada faktor internnya, namun kondisi ekternalnya masih dalam kondisi tinggi . Dalam kondisi demikian arah pengembangan sebaiknya lebih memperhatikan kekuransa.n dala.m aspek kondisi intern cabang yang bersifat controlable. Selain itu perlu memanfaatkan peluang yang ada secara selektif sejalan dengan kekuatan yang ada di cabang.
(b). Untuk kondisi intern yang sedans namun mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, terdapat 9 cabang. Dalam kondisi yang demikian cabang dapat diharapkan untuk dapat tumbuh, namun dalam pemilihan kegiatan usahanya harus secara selektif sesuai dengan kekuatan yang dipunyai cabang.
(c). Pada kondisi kekuatan internal yang tinggi dan kondisi eksternal yang tinggi terdapat 6 cabang. Dalam kondisi ini manajemen dapat mengharapkan suatu hasil yang lebih. baik untuk meningkatkan pertumbuhan cabang melalui investasi tambahan. Cabang dalam kondisi ini umumnya dapat diharapkan sebagai cabans andalan perusahaan dalam hal perolehan pendapatan.
(d). Dalam kondisi internal yang rendah dan kondisi eksternal yang sedans terdapat 2 cabang. Cabans dalam kondisi ini sulit diharapkan akan dapat tumbuh baik. Manajemen diharapkan dapat menemukan peluang-peluang baru, disampins membina berbagai kekurangan faktor internalnya. Untuk itu apabila kondisi cabang yang bersanskutan sudah begitu sulit diperbaiki, sebaiknya manajemen hila perlu meng hentikan kegiatannya (melikuidasi).
(e). Cabang dalam kondisi internal sedang dan kondisi eksternal sedang terdapat 10 cabang. Dalam kondisi ini manajemen perlu lebih selektif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan cabang, terutama dalam hal pengembangan kegiatan-kegiatan baru. Manajemen sebaiknya bersifat memelihara kegiatan yang sudah ada saja.
(f). Sebuah cabang pada posisi internal yang tinggi dan kondisi eksternal yang sedang. Untuk itu dengan kekuatan internal yang tinggi sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan mengadakan diversifikasi kegiatan yang membutuhkan investasi tambahan.
8. Dari berbagai kondisi ( business positioning ) cabang, - pada umumnya faktor Posisi eksternalnya masih cukup tinggi 16 cabang ( 55% ) dan sedang 13 cabang (45%). Namun hanya faktor internalnya saja yang begitu variatif dari tinggi 7 cabang (24,1 %), sedang 19 cabang (65,6 %) dan rendah 3 cabang (10,3 %). Hal ini menujukkan bahwa masih terbuka peluang usaha yang cukup baik bagi P.T. Dharma Niaga untuk memperluas/memperbesar kegiatannya. Namun pada beberapa cabang dirasa masih memerlukan pembinaaan yang intensif untuk meraih peluang usaha yang masih terbuka."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>