Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pembangunan tersebut tentu diperlukan modal dasar baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang sangat potensial seperti hutan.Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dan merupakan salah satu sumber alam yang sangat bermanfaat bagi peningkatan hidup bangsa Indonesia. Hal ini apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya.Setelah anjloknya harga minyak di pasaran dunia yang membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia umumnya dan perekonomian Indonesia khususnya, perhatian pemerintah ditujukan kepada sumber daya alam nonmigas yang dapat menggantikan kedudukan minyak dan gas bumf sebagai sumber utama perekonomian Indoensia.Hutan yang merupakan salah satu sumber daya alam nonmigas turut memberikan sumbangan yang tidak sedikit dalam memajukan perekonomian Indonesia selain sumber daya alam nonmigas lainnya. Selain memberikan sumbangan di bidang perekonomian, hutan berfungsi mencegah bahaya banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pertahanan nasional, industri dan ekspor dan lain-lain seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.Untuk menjaga agar hutan tetap terjamin secara baik, maka pemerintah menyerahkan hak pengelolaan hutan kepada perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, berdasarkan suatu perjanjian pengusahaan hutan yang disebut Forestry Agreement. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1970 pada pasal 9, perusahaanperusahaan yang dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah Perusahaan milik negara; Perusahaan Swasta; Perusahaan Campuran.Di dalam Forestry Agreement ini perusahaan-perusahaan diberikan hak untuk mengusahakan hutan disertai kewajiban-kewajiban perusahaan di samping hak dan kewajiban dari pemerintah.Setelah tercapainya Forestry Agreement antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta, maka berasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 Pemerintah diwakili oleh Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan-perusahaan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka perusahaan telah mempunyai hak untuk mengeksploitasi hutan."

"ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui respons, opini, motivasi dan tujuan serta harapan dari para pelaku (tokoh formal/informal, petani) dalam pelaksanaan MPH Bina Desa Hutan yang dapat digunakan dalam mengembangkan pembangunan masyarakat desa hutan.Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif deskriptif analisis, dengan maksud untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin mengenai kegiatan HPH Bina Desa Hutan yang sedang berlangsung, tanggapan, respon, opini serta harapan dari para aktor yang tenlibat, yang sekaligus akan dapat diketahui apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan .Teknis analisis pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang didasarkan pada data primer yang berhasil dikumpulkan dilapangan (lokasi) kegiatan HPH Bina Desa .Hutan dan didukung dengan hasil wawancara, dan pengamatan lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan maupun informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kegiatan HPH Bina Desa Hutan secara sos i al sudah dapat diterima oleh para pelaku baik masyarakat (petani) maupun tokoh formal dan informal yang terlibat. Penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi kegiatan HPH Bina Desa Hutan masih ditemukan kelemahan, karena belum melibatkan para pelaku utama. Sedangkan kualitas hasil kegiatan secara umum masih perlu diperbaiki, oleh karena itu mereka mengharapkan agar pada setiap aspek pembinaan dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.Para petani binaan lebih mengharapkan peran yang besar dari HPH dibandingkan kepada instansi pemerintah, karena harus melalui mekanisme birokrasi yang terkadang bertele-tele. Dengan adanya temuan-temuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki instrumen balk pada operasional level, maupun organization level yang mengatur mekanisme dan prosedur (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian keberhasilannya) serta dilengkapi pendanaan kegiatan yang memadai termasuk untuk kegiatan evaluasi dan penilaian."

"Indonesia memiliki potensi hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasilia dan Zaire. Hutan dengan segala hasil dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memainkan peranan sangat penting sebagai sumber pendapatan bagi pembiayaan pembangunan Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pokok Kehutanan No. 5/1967, dan Undang-undang No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, sehingga dengan demikian Indonesia membuka pintunya lebar-lebar bagi kehadiran dan beroperasinya perusahaan-perusahaan yang bersedia menanamkan modalnya di sektor kehutanan dan bagi eksploitasi hutan.Kalimantan Tengah memiliki kekayaan hutan terluas ke tiga di Indonesia dan penghasilan utama daerah Kalimantan Tengah bersumber dari hutan. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa daerah ini juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi kehadiran perusahaan-perusahaan HPH.Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan dampak pada lingkungan hidup, baik itu lingkungan fisik-kimia, biologi, maupun sosial-ekonomi-budaya masyarakat setempat.Berdasarkan uraian di atas. maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dampak dari kegiatan perusahaan HPH terhadap peningkatan kehidupan sosial ekonomi & budaya masyarakat, dengan melakukan survei di perusahaan HPH PT Hutan Mulya, dan masyarakat Dayak sekitarnya.Permasalahan penelitian sebagai berikut : Apakah pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya benar-benar memberi dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya? Dampak tersebut terutama dilihat dari segi pelaksanaan hak yang mengikutsertakan masyarakat dalam pengusahaan hutan dan pelaksanaan kewajiban HPH memberdayakan masyarakat.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya benar-benar memenuhi peraturan-peraturan kehutanan yang berlaku, sehingga memberi dampak positif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Peraturan kehutanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi: pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 5231Kpts-11/1997 tentang Pembinaan Masyarakat Desa Hutan oleh Pemegang HPH dan Pemegang HPHTI; serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3181Kpts-11/1998 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengusahaan Hutan.Hipotesis nol (Ho) yang diajukan dalam penelitian ini. adalah: Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya memberi dampak positif pada kehidupan sosiai masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei, yang menggambarkan keadaan lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju akibat keberadaan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan. Penelitian ini dilaksanakan di 11 desa di sekitar areal HPH PT Hutan Mulya, yang terletak di 3 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian dilaksanakan sejak tahun 2001 hingga selesai.Populasi penelitian ini adalah masyarakat suku Dayak Ngaju yang bertempat tinggal di 11 desa yang berada di sekitar lokasi HPH. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling nonrandom (non probability sampling), yaitu teknik sampling bertujuan (purposive sampling).Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer meliputi data persepsi masyarakat yang dikumpulkan melalui angket, wawancara mendalam dengan para nara sumber dan pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder meliputi data kependudukan yang diperoleh dari data monografi daerah penelitian, serta data-data penunjang lainnya yang diperoleh melalui studi literatur.Data dianalisis dengan pendekatan AMDAL, untuk melihat apakah ada dampak atau perubahan pada komponen-komponen yang diteliti. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis Tabel, dimana sebelumnya ditetapkan skor untuk memudahkan interpretasi data kualitatif. Pemberian skor menggunakan Skala 1 sampai 5.Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan peran serta masyarakat Dayak Ngaju dalam pengusahaan hutan oleh perusahaan PT Hulan Mulya berupa pemberian prioritas kesempatan berusaha hanya dilakukan pada bidang perakilan. Sementara kegiatan penanaman, penyaradan, dan pengulitan tidak dilaksanakan sehingga gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. Demikian pula dengan pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya selama kurang lebih 10 tahun. yang ternyata juga gaga memberdayakan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Setelah dianalisis dengan analisis tabel, maka diperoleh nilai total kualitas lingkungan sosial sebesar 31,58% (skor sama dengan 2, artinya: kualitas lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju kurang baik). Berarti, kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya member dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Pelaksanaan peran serta masyarakat Dayak Ngaju dalam pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. 2. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan yang dilakukan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya juga gagal memberdayakan masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya. 3. Kualitas lingkungan sosial masyarakat Dayak Ngaju kurang baik karena Peran Serta dan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Dengan demikian, kesimpulan umum dari penelitan ini adalah bahwa kegiatan pengusahaan hutan oleh perusahaan HPH PT Hutan Mulya memberi dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat Dayak Ngaju di sekitarnya.Daftar Kepustakaan: 44 (1979-2001)

---

The Impact of Forest Exploitation on the Life of the Local Community: Case Study on the Community of Ngaju Dayak in the Vicinity of the Forest Exploitation Concession Company (HPH), PT Hutan Mulya, in the Regency of East Kotawaringin, the Province of Cenfral Kalimantan Indonesia has it's potential as the third largest tropical forest in the world after Brazil and Zaire. Indonesian forest with its crops and natural resources plays a highly important role as sources of revenue to finance the Indonesia development. In this regard, the government issued Principle Forestry Law No.511967 and Law No.6/1968 on the Foreign and Domestic Investment. to encourage the participation and operation of enterprises willing to invest in the forestry sector and forest exploitation share.Central Kalimantan has the third largest forest resource area in Indonesia, with the main produce coming from the forest. As such, it is understandable if this region opens itself to welcome the participation of forest exploitation concession holding companies.The forest exploitation activities executed by these companies directly and indirectly affect the physical-chemical, biological as well as social-economic environmental life of the local community.Based on the above description, a research is required to find out the impacts of the activities of forest exploitation concession holders (HPH) on the improvement of the social-economic and cultural life of the local community, throughsurvey onforest exploitation concession holding company, PT Hutan Mulya, and on the Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.The issue under this research are as follows: Are the forest exploitation activities carried out by PT Hutan Mulya have positive impact on social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area. Such impacts will be viewed especially from the aspects of the concession implementation that includes the local community in the forest exploitation activities, and the execution of the company's obligation in empowering the local community.The purpose of this research is to prove whether the execution of the forest exploitation activities by PT Hutan Mulya conducted all the forestry regulation so that they have positive impact on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.The null hypothesis in this research is: The execution of the forest exploitation activities by PT Hutan Mulya have positive impacts on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.This is a descriptive research using survey method illustrating the social environmental condition of the Ngaju Dayak community as a result of the presence of Forest Exploitation Concession Holding (HPH) companies. This research was conducted in 11 villages in the vicinity of PT Hutan Mulya, located in 3 Sub-district Administration Areas in the Regency of East Kotawaringin. The research was executed starting from July 2001 up to the completion.The population under research is the Ngaju Dayak tribe community living in 11 villages in the vicinity of the forest exploitation concession area. The sampling method used in this research was non-probability sampling, namely purposive sampling method.The type of data collected in this research comprise primary as well as secondary data. The primary data includes community perception data collected through questionnaires intensive interviews with resources and direct observation in the field. Secondary data covers population data obtained from the monographic data of the researched area, as well as other supporting data obtained through literature study.The above data were analyzed using environmental impact analysis (AMDAL) approach to see if there are impacts on the researched components. Subsequently, analysis was conducted on the data using Table Analysis Method with pre-established scores to facilitate the data interpretation. The scoring was scaled from 1 to 5.The survey showed that Ngaju Dayak community participation in forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya conducted only in form of giving priorities on business chance in perakitan. While, the planting, penyaradan, dan pengulitan were not conducted so that failure to increase the welfare of Ngaju Dayak community. The PMDH programmed for ten years also failure to empower Ngaju Dayak community.Table analysis showed value of social environment quality as much as 31,58% (equal to total score of 2, meaning that the quality of the social environment is poor). This means that forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya have negative impacts on the social environment of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.The conclusion of this research is:1. Community participation of Ngaju Dayak community in forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya failured to increase the welfare of Ngaju Dayak community. 2. PMDH Program conducted by PT Hutan Mulya also failured to empower the Ngaju Dayak community.3. Social environment qualify of Ngaju Dayak community is poor due regulation about Participation and Empowerment of Ngaju Dayak community were not conducted properly.Therefore, the general conclusion of this research is that the forest exploitation activities executed by PT Hutan Mulya have negative impacts on the social life of the Ngaju Dayak community living in the vicinity of the company's operational area.Number References: 44 (Issued from 1979 to 2001)"

"Audit manajemen adalah suatu pemeriksaan independen yang berorientasi masa depan, bertujuan akhir pada peningkatan efektifitas dan efisiensi perusahaan. Perusahaan seperti pengelola Hak Pengusaha Hutan (HPH), disamping menghadapi kendala-kendala teknis operasional, juga tidak luput dari kendala-kendala ekonomis, sehingga peningkatan efisiensi dan efektifitas di lingkungan usaha mendapat perhatian yang serius dari pengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan tempat dilakukannya penelitian ,serta bagi lingkungan akademis yaitu bagaimana audit manajemen dapat diterapkan pada jenis usaha tersebut. Penelitian dilakukan dalam dua tahap, pertama melalui studi kepustakaan dan kedua melalui studi kasus ke perusahaan yang bersangkutan. Studi kepustakaan berguna untuk mencari dan mempelajari teori dan konsep tentang audit manajemen, pengetahuan umum tentang industri kehutanan dan pengetahuan lain yang berhubungan, untuk dibandingkan dengan apa yang ada atau yang dapat diterapkan di lapangan. Sedangkan dalam studi kasus dilakukan pengumpulan data primer berupa copy dokumen, hasil observasi, wawancara, dan kalkulasi. Berdasarkan data-data tersebut penulis melakukan analisa dan evaluasi masalah di PT.X. Dari hasil studi ini, penulis berkeyakinan bahwa audit manajemen sangat perlu diterapkan pada jenis usaha demikian karena dapat berfungsi sebagai early warning system: yaitu memberikan informasi dini kepada manajemen akan masalah-masalah potensial dalam pengelolaan dan teknis operasional. Karena itu keberadaan audit menajemen akan melengkapi bagi apa yang sudah dikerjakan dalam audit finansial yang lebih dikenal umum. Karena sifat pemeriksaannya yang menuntut analisa yang lebih rinci, sedangkan basil pemeriksaan harus secepatnya dilaporkan, biasanya audit manajemen ketimbang penulis untuk suatu keseluruhan pada fungsi waktu difokuskan pada area tertentu organisasi, seperti yang dilakukan loggingnya saja. Dalam penelitian ini, fungsi logging merupakan fungsi operasi utama dalam pengelolaan HPH. Fungsi ini melakukan aktivitas pembukaan areal hutan, penebangan, serta pengangkutan kayu dari dalam hutan ke tempat pengolahan kayu. Keberhasilan fungsi ini disamping tergantung pada faktor medan dan cuaca, serta pada penanganan ketenagakerjaan yang ketat. Juga karena lokasinya di dalam hutan, perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian alam. Dari hasil penelitian atas pelaksanaan fungsi ini, penulis melihat banyaknya aspek manajemen dan operasional yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Penulis juga menganggap perlunya audit ini dilanjutkan dengan follow up audit-nya untuk memastikan efektif saran perbaikan yang dijalankan. Untuk menjadi seorang auditor yang kompeten, penulis menyarankan bagi auditor pemula seperti penulis untuk tidak hanya menguasai konsep manajemen dan auditing, tapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi verbal serta berkemauan untuk belajar tentang apa Baja, terutama perihal teknis operasional."

"PenuliSan Skripsi ini bertujuan: Pertama, memperoleh gambaran perusahaan dibidang kehutanan, khususnya mengenai perlakuan akuntansinya dalam proses pengakuan pendapatan pada perusahaan pemegang HPH; Kedua, mengevaluasi metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut; dan Ketiga, untuk menambah perbendaharaan tulisan mengenai akuntansi kehutanan. Penelitian meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cam mengumpulkan informasi serta bahan referensi dan menelaah buku-buku bacaan, makalah dan berbagai literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Studi lapangan dimaksudkan untuk mentahami perusahaan tersebut dalam menerapkan proses pengakuan pendapatan, dilakukan dengan card melakukan pengamatan langsung penerapan metode pendapatan pada PT X serta wawancara dengan pihak manajemen dan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, timing dari pendapatan dapat terjadi pada berbagai waktu, yaitu selama berlangsungnya produksi, pada saat produksi telah selesai, pada saat penjualan dan pada saat kas diterima. PT X menganut kebijakan akrual, dimana pendapatan diakui pada saat realisasinya atau pada saat telah terjadinya pertukaran antara PT X dengan pelanggannya dan tidak menunggu sampai diterimanya pembayaran. Penjualan kayu hasil hutan hanya boleh dilakukan kepada perusahaan yang memiliki keterikatan saham dengan PT X. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penebangan liar. Penulis menyarankan agar PT X memperbaiki manajemen piutangnya dengan cara membuat kontrak perjualan yang memuat perjanjian-perjanjian tertulis mengenai cara, waktu dan jumlah pembayaran serta konsekuensi yang akan terjadi apabila perusahaan pembeli tersebut gagal memenuhi kewajiban yang telah disetujui dalam kontrak peijanjian tersebut."

"Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan hutan alam. Karakteristik pengusahaan HTI yang memiliki proses produksi yang panjang dan beresiko tinggi menimbulkan praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda antara nap perusahaan. Praktek tersebut menyangkut perlakuan atas biaya-biaya yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengusahaan HTI. Karakteristik tersebut memunculkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 yang kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan (PPKPH). PSAK No. 32 dan PPKPH diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan sehingga mendorong timbulnya laporan keuangan yang informatif dan dapat diperbandingkan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerangka akuntansi yang ada melaporkan biaya-biaya dalam pengusahaan HTI dan implikasi perlakuan akuntasi tersebut pada pelaporan keuangan. Selain itu, ditinjau pula kerangka perlakuan akuntansi atas biaya pengusahaan HTI diluar konsep akuntansi yang berlaku selama ini. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, dimana karena keterbatasan literatur mengenai akuntansi pengusahaan hutan, penulis menggunakan konsep-konsep perlakuan biaya yang dipakai oleh industri yang memiliki karakteristik serupa, yaitu industri sumber daya alam secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa cara yang ada sekarang (yang ditetapkan melalui PSAK No. 32 dan PPKPH) cukup dapat mengatasi masalah pengakuan dan pelaporan biaya pengusahaan hutan, terutama dalam kondisi dimana ukuran nilai moneter selalu berubah. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, sebagai acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian lain yang lebih baik di masa mendatang untuk perkembangan dunia akuntansi."