Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak ditetapkannya SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor 440/94/Kpts/Huk/1993 tentang pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Gotong Royong (JPKM-GR) tertanggal 3 Mei 1993, maka secara resmi kegiatan pelaksanaan JPKM-GR berlaku di wilayah kabupaten Bogor.Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JPKM-GR. Pertanyaan penelitian adalah faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan.Sebagai responden dalam penelitian ini adalah peserta JPKM-GR yang bermukim di kecamatan Cisarua yang terdiri dari 10 desa dengan jumlah 544 populasi dan 110 sampel.Jenis penelitian ini adalah cross sectional yakni untuk melihat hubungan antara pengetahuan, sikap dan persepsi dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pengambilan data dilakukan wawancara terstruktur yang berpedoman kepada kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang erat hubungannya dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah jarak dari rumah ke Puskesmas, pengetahuan, persepsi dan pendidikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan.Agar pemanfaatan pelayanan kesehatan lebih baik lagi pada masa yang akan datang, maka perlu dilakukan social marketing kepada peserta JPKM-GR agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga pemanfaatan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang diharapkan.

---

Since was signed by the Residence of the second level area Bogor by SK No. 440/94/Kilts/Huk/1993 that concerned about the implementation of health care for Mature Public Health (JPKM-GR) dated May, 1993, so that it could be done for all entire Bogor.

The key of this research is there's still lower in utilization the health care by the participants of JPKM-GR. And then the question from there is what factors could be related with the Public Health care service.

Becoming respondents from this research were participants of JPKM-GR who was lived in district of Cisarua, which contains 10 villages with 544 of population and 110 samples.

The kind of research we used was cross sectional that is to see the correlation between knowledge, attitude and perceptions with utilization of health services. Data observer was done by the structured interview, which based upon the questioner.

The result showed us that the most intended factor in this Public health care is the distance of home to health centres, knowledge?s, perceptions and the education itself to the health care utilizations.

To make it sure that the using could be better and better again for the next future, it is necessary to implement something called a social marketing to the participants of JPKM-GR, so there's a hope for changing of where to go, so we could have a Public health care service could be running well."

"ABSTRAKNama:Kris WidyartoJudul:Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Kesehatan di Kabupaten WonosoboProgram Study:Magister Perencanaan dan KebijakanPublikPembimbing:Sri Mulyono, SE, M.Si Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Wonosobo terhadap kualitas pelayanan Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Survey dilakukan terhadap 384 responden di Kabupaten Wonosobo. Analisis data menggunakan dengan tabulasi silang crosstab dan analisis regresi. Variabel-variabel yang diteliti terdiri dari 9 unsur standar kepuasan masyarakat SKM yang merupakan parameter dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat IKM . Hasil penelitian menunjukkan bahwa 9 unsur mendapatkan persepsi baik, yaitu : Persyaratan 72,1 , Sistem Mekanisme dan Prosedur 63,2 , Waktu Penyelesaian 50,6 , Biaya 62,3 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 67,2 , Kompetensi Pelaksana 69,8 , Perilaku Pelaksana 55,2 , Sarana dan Prasarana 48,5 , dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 65,9 . Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan jika kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo cukup baik. Namun hasil survey setelah dioleh sesuai Peraturan Menpan RB, kinerja pelayanan publik di bidang kesehatan dinilai tidak baik dengan nilai IKM 2,57. 5 lima unsur mendapat nilai dengan mutu C yaitu : Persyaratan 2,65 , Biaya/Tarif 2,62 , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 2,60 , Kompetensi Pelaksana 2,70 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan 2,81 . Sedangkan 4 empat unsur lainnya mendapat nilai dengan mutu D : Sistem, Mekanisme dan Prosedur 2,57 , Waktu Penyelesaian 2,42 , Perilaku Pelaksana 2,53 dan Sarana dan Prasarana 2,42 . Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Persepsi, Pelayanan Kesehatan

---

ABSTRACTNama Kris WidyartoJudul Wonosobo rsquo s Residents Peception About Public Service of Health Sector Programme Master of Planning and Public PolicyCounsellor Sri Mulyono, SE, M.Si Purpose of this study is to know the perception of people in the WonosoboDistrict about the quality of health services. This reaserch use primary data on questioning 384 people in Wonosobo. This research use descriptive statistical, cross tabulation analysis and regression. By stipulating 9 elements to be examined which are parameters of public satisfaction index. Those elements showed good perceptiont. Requirements 72,1 , System and Procedure 63,2 , Completion Time 50,6 , Fare 62,3 , Product Specification 67,2 , Servant Competence 69,8 , Servant Courtessy 55,2 , Facilities and Infrastructure 48,5 and Suggestion and Compliant 65.9 . Based on this result, we can conclude that quality of health service Wonosobo is good. While the results of the data refers to PeraturanMenpan RB, performance of public service are rated not good.5 elements such as Requirements 2,65 , Fare 2,62 , Product specifitaion 2,60 , Servant Competence 2,70 , and Suggestion and Compliant 2,81 had C quality values. Meanwhile 4 other elements such as System, Mechanism and Procedure 2,57 , Completion Time 2,42 , Servant Courtessy 2,53 and Facilities and Infrastructure 2,42 had D quality values. Keyword Quality Sevices, Perception, Health Services"

"Kesehatan merupakan hak bagi setiap masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Diperlukannnya peranan pemerintah melalui kegiatan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Salah satu bentuk layanan publik yang dapat disediakan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satu jenis paket SC BPJS yang disediakan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia yaitu Paket BMHP di Ruang Perawatan. Paket ini berisi beberapa item obat dan BMHP yang digunakan selama perawatan dilakukan. Penerapan kendali biaya dan mutu yang dilakukan akan membuat item obat maupun BMHP yang dipaketkan sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi jumlah pengembalian dan order tambahan pada paket BMHP di Ruang Perawatan sebagai kebutuhan pasien.

---

Health is a right for every community that is guaranteed by law. The role of government is needed through public service activities in meeting health need. One form of public service that can be provided by government in meeting public health needs is by organizing the National Health Insurance-Indonesian Health Card (JKN-KIS). One type of SC BPJS package at the Universitas Indonesia Hospital is the package in the treatment room. This package contains several drugs item that are used during treatment. The implementation of cost and quality control will make drug items packaged according to needs, thereby reducing the number of returns and additional for package in the treatment room as needed by the patient."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidang pendidikan dan kesehatan, dari semenjak awal pemekaran Kota Tangerang Selatan tahun 2009 hingga tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian Post Positivist dengan desain deskriptif. Kinerja pelayanan publik Kota Tangerang Selatan di bidangpendidikan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti prestasi siswa Tangerang Selatan dan rata-rata lama belajar yang sudah melebihi wajib belajar sembilan tahun. Kinerja pelayanan di bidang kesehatan dapat disimpulkan baik, dengan terpenuhinya sejumlah indikator dan sub indikator seperti kesembuhan pasien, kepuasan pasien, hasil intervensi medis, dan biayapelayanan murah. Walaupun kedua pelayanan kedua bidang ini baik, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan.

---

ABSTRACTThis research discussed about public service performance in South Tangerang on education and health, since redistricting of South Tangerang in 2009 until 2014. Research was done in Post Positivist with descriptive design. The result showed that public service performance in South Tangerang on education is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as student achievement and average time study that exceed nine years compulsory. Public service performance in South Tangerang on health is good, with accomplish amount of indicators and sub indicators such as curing and satisfaction patient, result of health intervention, and low cost in service. Even though both of these service are good, several thing must be improved."

"Banjar municipality's in given public health service still depend on to the balance financial policy, this is because of the limitation of the resource belong to to the city regency it can be seen through the implementation of the balance financial policy hasn't been optimally with the indication of the limitation of the human resources capability,according to the policy. The limitation of the ability in organizing of the natural resources and also human resources depend on the capability of financial statement of the regency it self in carrying out of the local autonomy. The methods of the research used the eksplanation method with the sample selection use the cluster sampling, the sample taken step by step lies on the administration district we can find the public health centre with the simple random sampling. The data is tasted by the Structure Equation Model (SEM) based on the procedure in the methods of successive interval. The proceeds of the research shows that the implementation of the balance financial policy in execution of the dimension local autonomy depend on communication, resource, attitude of the executor and the bureaucracy structure hand by hand or individually can be influence toward the development of public health service followed by the structure of bureaucracy, resource and communication."

"Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan selama 3 minggu yaitu pada tanggal 11 Juli 2016 hingga tanggal 29 Juli 2016. Praktek kerja dilakukan di Seksi Sumber Daya Kesehatan pada Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman. Tujuan dari praktek kerja yang dilakukan adalah untuk memberikan gambaran, pengetahuan, dan pengalaman praktis kepada calon apoteker terutama mengenai kegiatan pengelolaan obat pekerjaan kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan oleh Bagian Farmasi, Makanan, dan Minuman. Tugas khusus yang diberikan tentang kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian apotek yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Tugas Khusus ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada terkait pengelolaan apotek.

---

Internship at Regional Health Department of West Jakarta was held for three weeks started from July 11th, 2016 until July 29th, 2016. Internship have done doing in Health Resources Section at Pharmacy, Food, and Drink Subsection. The aim of internship are to give a description, knowledge, and practice experience for apothecary student especially in management of drugs and pharmaceutical works in Regional Health Department by Pharmacy, Food, and Drink Subsection. The special assignment about development, supervision, and management activites of pharmacy which done by Regional Health Department of West Jakarta. This special assigment aims to give a description about exist issues which related to management of pharmacy."

"Jaminan kesehatan merupakan jaminan yang disediakan oleh negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Sebagai badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang kesehatan. Penulisan ini kemudian membahas bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat dan bila peserta BPJS Kesehatan dalam keadaan gawat darurat, serta penyelesaian sengketa dalam hal terjadi penolakan pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan non medis, sementara jaminan kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat telah dimuat dalam Pasal 55 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan adanya prinsip portabilitas dalam Pasal 4 huruf f Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan untuk kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk tidak ditolak dan dikenakan uang muka sebelum keadaan gawat darurat peserta ditangani. Apabila penolakan atas kondisi tersebut dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta BPJS Kesehatan berhak untuk mengadukan pelayanan yang diterimanya sebagai upaya untuk menjamin hak peserta BPJS Kesehatan serta dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan

---

Health guarantee is a guarantee provided by the state for the public to access health services. As a body formed to organize health insurance programs, BPJS Kesehatan has an important role in maintaining and improving the quality of public services in the health sector. This writing discusses the form of health services for BPJS Kesehatan participants in health facilities, health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities and if BPJS Kesehatan participants are in an emergency situation, also dispute resolution in the event of a refusal of health services by the health facilities against BPJS Kesehatan participants. This normative legal research was done by using secondary data such as legislation, books, and supported by primary data by doing interviews with related parties. The results of this research then concluded that the services provided to BPJS Kesehatan participants consist of medical services and non-medical services, while health guarantee for BPJS Kesehatan participants who are not registered at the nearest health facilities has been contained in Article 55 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 82 in 2018 concerning Health Guarantee and the existence of the portability principle in Article 4 letter f of Law Number 40 in 2004 concerning the National Social Security System and for emergency conditions, BPJS Kesehatan participants have the right not to be refused and be subjected to an advance before the emergency situation of the participants is handled. If the rejection of the condition is done by health facilities, BPJS Kesehatan participants have the right to complain about the services they receive as an effort to guarantee the rights of BPJS Kesehatan participants and to be used as an evaluation material for health service providers to improve the quality of health services for all Indonesian people as BPJS Kesehatan participants"