Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 172443 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tanjung, Sjahrial
"Assumsi yang mendasari studi ini adalah masalah politik yang menonjol di negara berkembang, termasuk Indonesia, pads umumnya menyangkut soal hubungan lembaga birokrasi dengan proses politik. Dalam kenyataan birokrasi telah memainkan peran yang "menentukan" dalam berbagai segi kehidupan, termasuk segi kehidupan politik. Dalam beberapa hal birokrasi memang telah berhasil mengejar keterbelakangan sosial dan ekonomi, tetapi kontras dengan itu membawa akibat penting pula bagi perkembangan kehidupan politik. Karena, bersamaan dengan itu, peranan lembaga-lembaga politik di luar birokrasi semakin melemah, massa terisolir dari kehidupan politik. Dengan demikian partisipasi anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dalam pemerintahan cenderung terbatas sekali. Ini berarti posisi birokrasi (atau birokrat) dalam proses Penentuan kebijaksanaan politik sangat dominan sekali.
Kenyataan yang terjadi demikian, sangat kontras dengan analisis Weber yang melihat birokratisasi berarti diterapkannya prinsip-prinsip legal-rasional ke dalam masyarakat modern. Bagi Weber, birokratisasi adalah berkurangnya (kalau tidak hilang) sifat-sifat hubungan personal dan ilegal dalam pemerintahan. Tetapi gagasan ideal itu, untuk melihat pada kasus birokrasi di Indonesia tidak terjadi. Perilaku birokrasi yang berkembang justru semakin menunjukkan ciri-ciri sebuah birokrasi patrimonial, yang menurut Weber merupakan potensi untuk "merong-rong" perkembangan suatu negara.
Dalam mengkaji peranan birokrasi dalam politik, studi ini ingin mencari jawab seberapa jauh kebenaran anggapan bahwa birokrasi telah berpengaruh dalam menentukan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan mengambil kasus Kecamatan Ciledug, Kodya Tangerang, Propinsi Jawa Barat, hasil penelitian membuktikan bahwa birokrasi mempunyai peranan yang menentukan dalam kemenangan Golkar. Peranannya yang menentukan terhadap kemenangan Golkar tersebut, dapat pula dipandang sebagai cerminan dari kuatnya proses birokratisasi politik dalam kehidupan politik. Artinya, birokrasi memiliki peranan sentral dalam mengatur jalannya negara atau pemerintah.
Sebagaimana yang ditemukan juga dalam penelitian ini, pada kasus kecamatan, kemenangan Golkar itu sendiri : ternyata semakin memperkuat "kedudukan" birokrasi, terutama pejabat Pemerintahan seperti; Camat, Kepala Desa atau Lurah, dan sebaliknya melemahkan peranan Komcam Golkar dalam mengembangkan pengaruhnya di kalangan anggota masyarakat luas. Ini dapat pula diartikan bahwa birokratisasi dapat pula menghalangi kemandirian."
Depok: Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miftah Thoha
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
352.63 MIF b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Penelitian ini mengkaji pengaruh pembinaan pemerintah terhadap IKM-PED melalui pendampingan dan pelatihan terhadap pertumbuhan unit usaha dan kinerja usaha IKM-PED. Penelitian ini mengajukan lima hipotesis dengan jumlah sampel 190 pengusaha dan pengelola IKM-PED diseluruh Jawa Timur. Untuk menguji hipotesis penelitian maka dilakukan analisis Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menemukan bahwa pembinaan pemerintah melalui pendampingan terhadap IKM-PED mampu meningkatkan pertumbuhan unit usaha dan kinerja usaha. Sedangkan pembinaan pemerintah melalui pelatihan
ternyata tidak mampu secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan unit usaha dan kenerja IKM-PED. Pemerintah perlu melaksanakan prinsip-prinsip pengembangan IKM-PED yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam andalan lokal daerah, masyarakat IKM-PED setempat dan sebagai pemasok utama pasar lokal. Pelestarian dan pengembangan seni tradisional budaya daerah juga perlu mendapatkan perhatian utama.

Abstract
This paper presents the effects of Indonesian government?s developmental efforts of assistance and training performed on the growth of LED-SME business units and business performance. Both parameters of the government?s assistance and training were used to analyze the impact to the growth and performance of business unit. To achieve a comprehensive result, samples acquired in this research were about 190 entrepreneurs and managers of LED-SME from
East Java. Based on the parameters above, there are five hypotheses made to prove the relationship of the assistance and training to the growth and performance of business units. The structural equation modeling (SEM) was carried out to test the hypotheses. The results have shown that the government?s developmental efforts through both assistance and training for the LED-SME were capable on increasing growth and performance of business units. On the other hand, government?s developmental efforts through only trainings were incapable of directly affecting growth of LED-SME business units and performance. To improve the business unit and performance, the government needs to implement developmental principles of LED-SME with the basis of utilizing local natural resources and also the communities of LED-SME as main suppliers for their local markets. In a
ddition, preservation and development of local cultural and traditional arts also need to be the government?s main concern."
[Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Universitas Trunojoyo, Madura. Fakultas Teknik], 2012
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Priyo Budi Santoso
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
302.35 PRI b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ninny Soesanti Tedjowasono
"Berbicara tentang masalah sistim pemerintahan dalam sejarah kuno Indonesia adalah sesuatu yang menarik. Apalagi kalau kita bertitik tolak pada konsep terjadinya suatu negara yang kita temui di dalam kitab-kitab kuno agama Hindu. Menurut kitab-kitab itu syarat bagi suatu negara ialah adanya 7 unsur negara, yaitu kepala negara, pejabat-pejabat dengan kata lain pemerintahan, wilayah, rakyat, kota_benteng, angkatan perang dan negara-negara sahabat. Satu ha1 dari unsur pemerintahan yang masih langka dibicarakan atau ditulis secara sistimatis adalah masalah birokrasi, khususnya dalam lingkup sejarah kuno Indonesia. Di dalam masyarakat yang besar, yang menempati wilayah kerajaan yang luas seperti kerajaan Mataram kuno, maka penggunaan kekuasaan akan sulit dilakukan tanpa adanya suatu alat penghubung yang teratur yaitu birokrasi. Dengan birokrasi maka penggunaan kekuasaan dari pemerintah pusat dapat dilakukan lebih cepat lebih luas dan merata sampai ke daerah-daerah (Soerjono Soekanto 1977,184 ). Birokrasi sebenarnya merupakan organisasi yang bersifat hirairkis yang di tetapkan secara rasionil untuk mengkordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif_"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1981
S11936
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amy Yayuk Sri Rahayu
Depok: Rajawali Pers, 2018
MK-pdf
UI - Publikasi  Universitas Indonesia Library
cover
"Korupsi politik adalah perilaku elit politik dan birokrasi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka. Banyak dari mereka untuk melakukannya untuk mencari dari keuntungan pribadi. ia elit politik dan birokrasi dari pejabat pemerintah yang rusak dapat dikategorikan sebagai kejahatan negara..."
JIP 39 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Elly Fardiana Latief
"Penelitian ini menggambarkan bagaimana birokrasi arus utama menempatkan perempuan, lalu menjelaskan penyebab dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karier seluas-luasnya. Kerangka pikir menggunakan teori femininisme eksistensialis, birokrasi arus umum dan birokrasi berperspektif ferminis. Dengan pendekatan kualitatif; dan extended case method penelitian ini memperoleh data dari dua belas perempuan yang bekerja di instansi pemerintah di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi birokrasi arus utama adalah buta gender.
Dari perspektif perempuan terlihat dua ketimpangan representasi perempuan, pertama ketimpangan perempuan dalam struktur organisasi dan kedua ketimpangan representasi perempuan pada posisi yang marginal. Hal ini dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ketika menjabat, masih pada posisi subordinat dengan jenis pekerjaan sebagai "pembantu" atau "pelengkap". Pengembangan karier lebih diutamakan pada laki-laki ketimbang perempuan. Upaya yang dilakukan perempuan adalah melakukan rencana kehidupannya untuk urusan karier atau keluarga secara bergantian. Oleh karena itu, perlu reformasi struktur birokrasi agar menjadi Iebih women friendly melalui kebijakan yang peka gender dan dispensasi pada perempuan dengan affirmative actions.
Women in Bureaucracy: A Study Case on Women's Carrier Development in Several Governmental InstitutionsThis study attempts to shed light on women's carrier development within mainstream bureaucracy, and seeks to identify causes and efforts to overcome obstacles women face in their carrier. Concepts of bureaucracy within mainstream paradigm as well as feminist, and feminist existentialism are employed as theoretical framework. Using qualitative approach and extended case method, data gathered from twelve subjects working in government institutions in the Province of DKI Jakarta.
Results lead to a conclusion that mainstream bureaucracy is gender blind. Tackling the results from feminist perspectives, it has been identified that women are underrepresented in organizational structure and managerial position. Carrier development path are mainly reserved for men. It is therefore recommended to start reforming the structure of bureaucracy to accommodate women's best interests by means of gender-sensitive policies as well as affirmative actions.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11864
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Beetham, David
Jakarta: Bumi Aksara, 1990
302.35 BEE b
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Sangadji
"ABSTRAK
Secara umum, Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh birokrasi di bidang kesehatan di Kotamadya Ambon memang telah membuka diri terhadap peluang partisipasi publik. Secara khusus, tujuan dari Disertasi ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi publik terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan di Kotamadya Ambon, secara riil telah dilaksanakan oleh pelaku pelayanan publik.
Lokasi penelitian adalah di Puskesmas Rawat Inap X dan Puskesmas Non Rawat Inap Y di Kota Ambon. Pemilihan Puskesmas dengan perbedaan Rawat Inap dan Non Rawat Inap didasari oleh asumsi penulis bahwa besar kemungkinan perbedaan status tersebut membawa dampak pada kualitas pelayanan publik.
Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dengan beberapa langkah pengumpulan data sebagai berikut :Pertama, studi sekunder dan wawancara dengan peneliti dalam topik penelitian sejenis untuk mendapatkan gambaran awal masalah Disertasi; Kedua, wawancara mendalam yang dilakukan kepada beberapa informan kelompok pengunjung/pasien baik di Puskesmas Rawat Inap maupun Non Rawat Inap kemudian dijadikan informan dalam kegiatan wawancara mendalam. Ketiga, Selain melakukan wawancara mendalam, penulis dalam upaya menggali data lebih dalam, juga melakukan FGD dengan peserta yang mencakup wakil dari Kantor Dinas Kesehatan Ambon, Pejabat Puskesmas (Rawat Inap dan Non Rawat Inap) Karyawan Puskesmas (Rawat Inap dan Non Rawat Inap) Dokter Puskesmas (Rawat Inap dan Non Rawat Inap). Keempat, terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni melihat realita pelayanan publik di Puskesmas sebagai salah satu sentra pelayanan publik di bidang kesehatan, maka diperlukan data kuantitatif melalui survei.
Melalui penelitian Disertasi ini, terungkap bahwa reformasi birokrasi di Kotamadya Ambon juga sudah banyak direalisasikan. Namun demikian, semua upaya realisasi reformasi birokrasi tersebut belum sepenuhnya berjalan. Beberapa aspek yang telah dicapai dalam derajat tertentu, antara lain adalah : Pertama, birokrasi pelayanan publik di Kotamadya Ambon dalam derajat tertentu telah mengembangkan keterbukaan (transparency). Kedua, berkaitan dengan keterbukaan adalah kebertanggungjawaban (accountability). Ketiga, birokrasi pelayanan publik di Kotamadya Ambon, khususnya dalam pelayanan publik bidang kesehatan, dalam batas-batas tertentu sudah mulai membangun aksesibilitas partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan. Keempat, birokrasi pelayanan publik di Kotamadya Ambon, khususnya di bidang kesehatan,telah berupaya untuk tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya. Sementara itu, mengacu pada hasil penelitian Disertasi ini maka agen atau pengguna pelayanan masih belum mampu berpartisipasi secara aktif. Mereka hanya berpartisipasi secara pasif dan belum mampu mewujudkan diri mereka secara aktual sebagai ?active society?. Protes sosial (terbatas pada penyampaian keluhan dan pengaduan) memang ada tetapi hasil penelitian Disertasi ini hanya mengungkap bahwa protes-proses sosial itu hanya dilakukan secara sendiri-sendiri oleh individu-individu yang tidak puas terhadap pelayanan publik yang diterimanya.

ABSTRACT
In general, this dissertation aims to know how far bureaucracy in area of health in Municipality of Ambon had been exposing to opportunities of public participation. Specifically, the purpose of this dissertation is to know how far the public participation to public service in health in Ambon Municipality, actually have been carried out by the person responsible for public service.
The observation was done at the Inpatient health center X (Puskesmas Rawat Inap X) and non-Inpatient health center Y (Puskesmas non-Rawat Inap Y) in Ambon City. Health center election with a difference Inpatient and Non Inpatient based on the author?s assumption that the most likely of that status differences have an impact on the quality of public services.
This dissertation uses qualitative methods of data collection with a few steps as follows: First, secondary studies and interviews with researchers in similar research topics to get a preliminary description of the problem Dissertation; Second, in-depth interviews are conducted to some informants group visitors/ patients both in the Inpatient and Non-Inpatient Health Center and then made the informant in-depth interviews. Third, the addition in-depth interviews, the authors in an effort to dig deeper into the data, also conducted FGDs with participants including representatives from the Office of Health Office of Ambon, Officer Health Center (Inpatient and Non Inpatient) Employee Health Center (Inpatient and Non Inpatient) Medical Doctor Health Center (Inpatient and Non Inpatient). Fourth, related to the objectives to be achieved in this study, that seeing the reality of public service at the Health Center as one of the center of public services in health, we need quantitative data through surveys.
Through this dissertation research, it was revealed that the reform of the bureaucracy in Ambon also been many realized. However, all attempts at bureaucratic reform has not yet been realized fully operational. Some aspects that have been achieved in some degree, among other things: First, the public service bureaucracy in Ambon has developed a certain degree of openness (transparency).
Ambon Municipal Government considers that the public is the main stakeholders in the service. Second, openness is associated with accountability. Ambon Municipality has succeeded in increasing the accountability reporting responsibility to realize the various budget responsibilities, achievement in the development of public services by exploiting the role of mass media and other public information. Third, the bureaucracy of public services in the Municipality of Ambon, especially in public services in health, within certain limits, have started developing the accessibility of public participation through the complaint mechanism. Fourth, the public service bureaucracy in Ambon, particularly in the areas of health, has been oriented to try to be as strong, but must be more to the poor and less powerful.
Meanwhile, referring to the results of this dissertation research, then the agent or service users are still not able to actively participate. They only participate passively and not yet able to realize their actual self as ?active society.? Social protest (limited to the submission of grievances and complaints) do exist but the results of research in this dissertation reveal that the protest-social process is only done independently by individuals who are dissatisfied with public services received."
Depok: 2010
D914
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>