Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 91614 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wahyudi Sarimun Nindiyobudoyo
"ABSTRAK
Untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik sangat diperlukan sistem interkoneksi antara dua buah atau beberapa sistem pembangkitan, dimana jika salah satu sistem pembangkit tidak dapat menampung kenaikan beban puncak karena kurangnya kapasitas generator, maka untuk mengatasinya adalah dengan cara menerima daya atau pembelian spinning reserve dari sistem pembangkit lain.
Teknik probabilitas adalah suatu cara untuk memperkirakan penerimaan daya atau pembelian spinning reserve dari sistem pembangkit yang mempunyai cadangan kapasitas pembangkit. Jadi untuk menanggulangi resiko pada unit pembangkit yang tidak mempunyai cadangan kapasitas dapat menerima daya dari sistem pembangkit lain.
Teknik unit commitment yang termasuk didalam pembelian atau penjualan spinning reserve, dapat memperkirakan biaya operasi dalam sistem interkoneksi disebabkan adanya penerimaan atau pengirirnan daya dan pembelian spinning reserve dari sistem pembangkit yang mempunyai cadangan kapasitas pembangkit.
Dengan analisa biaya dapat diketahui biaya operasi yang dikeluarkan oleh pengirim daya dalam sistem interkoneksi antara dua buah sistem pembangkitan, akibat sistem pembangkitan yang menerima daya tersebut kecil pemakaian energinya.
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sawitri Handayani
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1984
S17112
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudianti P.S. Ariono
"RSPAD Gatot Soebroto sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk TM-AD dan ABRI, juga memberi pelayanan Kesehatan untuk masyarakat umum, sehingga dituntut untuk dapat menghadapi persaingan bebas rumah sakit, dengan memberi pelayanan yang balk, efisien, efektif dan tarif yang sesuai (rasional). Pelayanan Hemodialisis (Cuci darah) merupakan salah satu layanan unggulan RSPAD-G yang cukup mahal, karena sangat dipengaruhi harga medical supply, obat dan bahan habis pakai, yang sangat terpengaruh dengan krisis moneter yang terjadi saat ini. Agar layanan unggulan ini tidak menjadi beban subsidi rumah sakit, perlu dilakukan analisis biaya sebagai pedoman penetapan alternatif tarif yang dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku di RSPAD Gatot Soebroto. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat operasional, dimana dilakukan analisis biaya terhadap kegiatan layanan Hemodialisis di Unit Renal RSPAD Gatot Soebroto selama tahun anggaran 1997/1998.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui biaya satuan hemodialisis, yang dapat memberi gambaran kinerja rumah sakit atau Unit Renal khususnya, sehingga dapat dilakukan perencanaan Anggaran dan Pengendalian biaya lebih baik, serta melakukan Penetapan Tarif sesuai kebijakan yang berlaku dengan lebih rasional, agar dapat melakukan persaingan sehat antar Rumah sakit, dan melakukan negosiasi harga dengan pihak ketiga penyandang dana.
Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa biaya satuan hemodialisis yang didapat dari analisis biaya lebih tinggi dari tarif yang berlaku, sehingga diketahui selama tahun anggaran 1997 / 1998 sebenarnya terjadi defisit yang berupa subsidi Rumah sakit kepada pasien Swasta. Ternyata bila dikaitkan dengan kebijakan yang berlaku dan tingkat inflasi yang terjadi akibat krisis moneter, maka didapatkan alternatif tarif yang cukup tinggi. Diketahui pula bahwa dengan melakukan reuse ginjal buatan, dapat menekan biaya cukup berarti. Diharapkan dengan tarif hasil penelitian ini, dapat dilakukan pengendalian biaya operasional Rumah sakit.

Cost Analysis and Pricing Alternative on Haemodialysis in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for the Fiscal Year 1997/1998As a Top referal Army Hospital in Indonesia, RSPAD Gatot Soebroto also gives Public Health services. For that reason, it requires the ability to face hospital free competition and give a good, efficient, effective services with rationable price. Hemodialysis is the one superior and expensive service of RSPAD Gatot Soebroto, because of very expensive cost for medical supply, medicine and current substances, which are having a great deal influences from monetary crisis that happening here now. In order to prevent this superior service become a burden for the hospital, it needs cost analysis as a guide for pricing alternative according to hospital policies. This study is an operational study, where the cost analysis are treated on hemodialysis service activities in Renal Unit RSPAD Gatot Soebroto for 19971 1998.
The purpose of this study is to understand unit cost of haemodialysis, which can give global hospital activities performance or more specific in Renal Unit, and so the budget planning and cost control could be done better, and also determining price according to hospital policies and rationable for good hospital competition and negotiated the price with sponsor.
The result of this study is that unit cost for haemodialysis higher than the prevailing price, and so founded deficit for the fiscal year 1997 1 1998, with hospital subsidies to private pasien. Apparently if it connected with be in effect hospital policies and inflasion rate, it will give more higher alternative price. Also known that re-use for dialyzer could pressed enough the haemodialysis price. With alternative price from this study, the controlling for the hospital operational cost are hoped to be done.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Nurlailah
"Tindakan koreksi pada proyek konstruksi dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada semua unsur yaitu: kualitas proyek, waktu penyelesaian proyek, dan biaya pelaksanaan proyek. Ketiga unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lain, yang semuanya akan mempengaruhi biaya pelaksanaan proyek. Penyimpangan biaya proyek antara lain disebabkan oleh material, peralatan, tenaga kerja, subkontraktor, overhead dan kondisi umum.
Alokasi biaya material merupakan salah satu biaya terbesar dari total biaya proyek konstruksi, Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan koreksi biaya material secara efektif bila terjadi penyimpangan biaya sehingga tercapai kinerja biaya yang optimal.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tindakan koreksi pada proses pengendalian biaya material terhadap peningkatan kinerja biaya proyek, melalui strategi pemilihan tindakan koreksi yang akan diambil oleh pimpinan proyek. Dari 105 rekomendasi tindakan koreksi pada pengendalian biaya material, setelah dilakukan pengujian ke Iapangan dengan melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner dilanjutkan analisa data, diperoleh 53 model tunggal dan 6 model berganda.
Model tindakan koreksi yang paling berpengaruh adalah tindakan koreksi pada kelompok A(Perencanaan) yaitu X1OA (mengevaluasi metode standard yang sudah ada, dan disesuaikan dengan skup pekerjaan, situasi, kondisi dan lingkungan) dan X2A (Melakukan survey yang detail dan matang terhadap kondisi lapangan dan data cuaca yang terdahulu).
Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh terdapat hubungan keterkaitan anatara variable-variabel yang signifikan dalam proses pengendalian biaya material terhadap peningkatan kinerja biaya proyek. Jika dilakukan peningkatan tindakan koreksi maka kinerja biaya proyek akan meningkat.
Dengan demikian diharapkan pimpinan proyek dapat memetakan tindakan-tindakan perbaikan yang akan diambil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya kenaikan biaya material."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T11500
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anisah
"Proses pengendalian biaya pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi sangat penting, agar pelaksanaannya tidak mengalami penyimpangan yang besar dari perencanaan yang ada. Pengendalian dapat- dilakukan melalui tiga tahap, mulai dari membandingkan kemajuan pekerjaan dengan suatu standar perencanaan, menganalisa penyimpangan yang terjadi, sampai dengan tindakan koreksi (corrective action) yang diperlukan untuk memperkecil penyimpangan tersebut Corrective action yang dilakukan sebaiknya mencakup semua unsur biaya yang ada, seperti: biaya tenaga kerja, material, peralatan, sub-kontraktor serta biaya overhead. Dengan adanya pengendalian biaya pada manajemen tenaga kerja diharapkan kinerja biaya proyek meningkat.
Metode yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengaruh tindak, koreksi pada manajemen tenaga kerja adalah dengan studi literatur dan survey dengan menggunakan kuesioner yang disebar pada kontraktor yang mempunyai proyek gedung bertingkat di wilayah Jabodetabek.
Dari hasil analisa diperoleh 53 model simulasi tunggal dan 26 model simulasi kombinasi berdasarkan risk level dan nilai R2 yang cukup signifikan (>0.5) untuk tindakan koreksi yang dapat meningkatkan kinerja biaya tenaga kerja dimana nilai probabilitasnya diatas 50%."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T11501
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tripoli
"Setiap pelaksanaan proyek konstruksi selalu ditujukan untuk menghasilkan suatu bangunan yang bermutu dengan biaya yang tidak terlalu boros dalam waktu yang sangat terbatas. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan pengendalian biaya proyek terhadap biaya langsung (direct cost) yang terdiri dari biaya material, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya subkontraktor, biaya kondisi umum dan biaya overhead.
Jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan subkontraktor maka akan terjadi penyimpangan biaya (cost overrun) yang mengakibatkan menurunnya kinerja proyek. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang disebabkan oleh biaya subkontraktor diperlukan suatu tindakan koreksi (Corrective Action).
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan- perusahaan kontraktor yang telah mengerjakan proyek bangunan gedung bertingkat banyak, dan pada umumnnya terletak di wilayah Jabotabek. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisioner dan wawancara langsung kepada penenggung jawab yang menangani pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Data tersebut selanjutnya dianalisa berdasarkan statistika dengan program SPSS dan disimulasikan dengan Crystal Ball.
Berdasarkan analisa data diperoleh hasil bahwa tindakan koreksi yang sangat mempengaruhi terhadap kinerja biaya dalam pengelolaan subkontraktor adalah "Hasil memasukkan kedalam klausul kontrak (Hi)" akibat terjadinya force majeur yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan. Besarnya tindakan koreksi HI tersebut untuk mengembalikan kepada kinerja semula (kinerja rencana lama dengan kinerja aktual) adalah 6,55 % dengan probabilitas keberhasilan sebesar 71 %.

The three main objectives of any construction projects are to be completed on schedule, within budget and fulfilling the quality requirement. Achieving these objectives requires good project control, particularly project cost control on direct cost which consist of material cost, man power cost, equipment cost, subcontracting cost, and general overhead cost.
Poor subcontracting management can cause cost overrun which lead to decreasing project performance. In order to avoid or reduce cost overrun that caused by subcontracting cost, it requires corrective action.
This research was carried out to identify corrective actions that affecting construction project cost performance. The research was conducted on construction contractor that build high buildings with in the Jabotabek region. Data collecting was alone using questionnares and structured interview with project managers. The data collected was analyzed using statistical soft were, SPSS and Crystal Ball.
Based on data analysis, it was found that corrective action which gives most impact on construction cost performance related to subcontractor is "The included of the impact of force majeur in contract clauses (HI). The total Corrective actions H1 is 6.55 %, that can improve performance to the condition planned, with success probability 71 %."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T 9433
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tjetjep Muljana
"ABSTRAK
Industri minyak dan gas bumi yang merupakan tulang punggung pembangunan
Indonesia, dikelola oleh Pertamina bersama dengan Kontraktor Asing dalam bentuk
Kontrak Production Sharing, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ?Undang
Undang No.44/PRP/1960 dan No.8/1971. Dalam kontrak tersebut Kontraktor Asing
membiayai semua operasi perminyakan yang akan diganti dan hasil minyak/gas yang
dihasilkan, sedang sisanya akan dibagi antara Pertamina dan Kontraktor Asing dengan
rasio yang ditentukan dalam kontrak.
Dalam melaksanakan bisnisnya, Kontraktor Asing dan Pertamina melaksanakan
pengendalian biaya melalui prosedur program kerja dan anggaran, pelaporan
keuangan dan statistik, serta pengadaan barang dan jasa. Sistem pengendalian biaya
yang digariskan oleh Pertamina bertujuan mengendalikan biaya seefisien mungkin
bagi kepentingan Pertamina sesual dengan misi yang ditetapkan dalam Undang
Undang No.8/1971. Sedangkan ?X? Petroleum Company (sebagai salah satu
kontraktor yang menjadi tempat penelitian) melaksanakan sistem pengendalian
biayanya sesuai ketentuan dan kantor pusatnya, yang kemudian dijabarkan dan
disesuaikan dengan sistem yang ditentukan Pertamina.
Dengan adanya perbedaan misi antara Pertamina dan Kontraktornya, maka
pelaksanaan sistem pengendalian biaya tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan
agar biaya dapat dikeluarkan secara efisien tidak sepenuhnya dapat dicapai.
Dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada ?X? Petroleum Company, ada
beberapa hal dalam sistem pengendalian biaya yang dapat diperbaiki agar sistem ini
bekerja secara optimal baik bagi kepentingan Pertamina maupun Kontraktornya.
Kesimpulan dan saran bagi perbaikan sistem pengendalian pada Kontrak Production
Sharing adalah sebagai berikut:
1. Secara umum sistem pengendalian biaya pada Kontrak Production Sharing tidak
disesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang kadang bergejolak
(misalnya perkembangan harga minyak). Untuk itu sebaiknya dibuat sistem yang
dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tidak kaku.
2. Perlakuan akuntansi yang digabung dengan negosiasi bisnis dapat
mengakibatkan rancunya sistem pengendalian biaya, sebaiknya perlakuan
akuntansi tetap mengacu kepada Standard Akuntansi Keuangan sedangkan
insentif bisnis dapat diberikan dalam bentuk lain. Dengan demikian pengendalian
biaya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.
3. Saat ini Pertamina hanya menerima laporan keuangan dan Kontraktor, sehingga
Pertamina tidak mengetahui sistem alokasi biaya yang dilaksanakan
Kontraktornya dan mengakibatkan salah interpretasi. Hal ini dapat diatasi bila
Pertamina menerapkan Accounting Procedure yang terdapat dalam kontrak, yaitu
menentukan daftar perkiraan (Chart of Accounts) serta sistem alokasi biayanya
bagi seluruh Kontraktor di Indonesia.
4. Perbedaan kepentingan antara Pertamina dan Kontraktornya dalam hal-hal
tertentu dapat menghambat lancarnya operasi. Hal ini hanya dapat ditanggulangi
dengan keterbukaan antara Pertamina dan Kontraktor dalam merumuskan tujuan
perusahaan balk jangka panjang, menengah maupun pendek dalam bentuk
program kerja dan anggaran.
5. Pengukuran kinerja dengan cara benchmarking melalui laporan operasional
statistik kurang dapat dipergunakan karena kniteria maupun kiasiflkasi biayanya
belum seragam. Untuk ¡tu sebaiknya semua Kontraktor Production Sharing
dipertemukan dan bersama-sama membuat bench marking, agar dapat dihasilkan
suatu tolok ukur yang benar dan perbaikan yang menuju kearah efisiensi biaya
dapat dllaksanakan dengan Iebih akurat.
6. Persetujuan pengeluaran biaya melalui anggaran, AFE (Authorization For
Expenditure) dan penetapan lelang yang sering memerlukan waktu yang lama
membuat anggaran sebagai salah satu sistem pengendalian biaya tidak dapat
melaksanakan fungsinya dan . perencanaan sering tertunda dan mengakibatkan
membesarnya pengeluaran biaya. Hal ini hams segera ditunggulangi dengan
mengurangi waktu dan jenjang tingkat persetujuan.
7. Keppres No.16 tahun 1994 beserta semua petunjuk teknis pelaksanaan yang
bertujuan untuk mengetatkan pengeluaran biaya, ternyata dapat juga
mengakibatkan bertambah besarnya biaya yang disebabkan oleh adanya syarat
kandungan lokal yang memberikan toleransi harga yang lebih mahal dan
prosedur penunjukan pemenang lelang yang berjenjang dan makan waktu. Hal ¡ni
hams segera ditanggulangi dengan tidak sepenuhnya menerapkan Keppres no.16
tahun 1994 terhadap Kontraktor Production Sharing, atau segera menetapkan
peraturan yang bersifat debirokratisasi dan deregulasi untuk menyederhanakan
rantai persetujuan pengadaan barang dan jasa, agar biaya clapat ditekan serendah
mungkin."
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudiansyah
"Kualitas pelaksanaan proyek salah satunya ditentukan oleh pengawasan dan pengendalian saat konstruksi berlangsung untuk mencapai tujuan mutu, waktu dan biaya yang sesuai dengan anggaran biaya proyek Variabel biaya proyek yang dapat dikendalikan adalah biaya tenaga kerja, biaya material, biaya peralatan, biaya subkontraklor, biaya kondisi umum dan overhead. Pada proyek konstruksi, biaya peralatan menyumbangkan biaya proyek yang nilainya mencapai 20 - 30 % dari total biaya proyek Dengan kontribusi terhadap total biaya proyek yang cukup besar tersebut, kesalahan pada manajemen peralatan dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan biaya proyek Untuk memperbaiki penyimpangan biaya, dilakukan identifikasi masalah-masalah terhadap manajemen peralatan dan mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan Tindakan koreksi. Tindakan koreksi dapat dilaksanakan apabila penyimpangan yang timbul dalam pelaksanaan proyek dapat di identifikasi secara cepat, sehingga alternatif keputusan tindakan koreksi yang terbaik dapat diambil secara cepat dan tepat. Untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam tindakan koreksi dapat dilakukan dengan banluan program komputer yang berbasis expert system. Pemilihan expert system sebagai pendekatan dalam melakukan tindakan koreksi pada manajemen peralatan dimaksudkan agar pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ataupun beberapa ahli dapat dikumpulkan dan direkam dalam suatu alas berupa program komputer sehingga pakar dapat berbagi pengetahuan yang dimilikinya baik ilmu maupun pengalamannya kepada pengguna yang membutuhkan pengetahuan tersebut. Penerapan expert system pada bidang konstruksi merupakan salah salu terobosan dalam era teknologi informasi saat ini karena begitu banyak informasi yang tersedia namun belum dapat diolah secara optimal.

The quality of constructing a project is determined by monitoring and controlling the construction phase to achieve the intended quality, time and cost The cost's variables /hat should be controlled are labor costs, material costs, equipment costs, subcontract costs, general condition costs, and overhead. In a construction project, 20 -30% of the total project costs came from the equipment costs. With this contribution to the total project costs, a mistake or misleading from managing equipment can cause cost variances. To fix these cost variances, ident f cation towards problems from equipment management should be done and a corrective action should be taken. A corrective action can be implemented if the variance is already identified To help and support in determining a corrective action, an expert system based in a computer program can be used. Expert system can collect knowledge from experts where this knowledge are used for recommendation in decision making. Applying expert system in construction industry is one of the breakthrough in information technology era these days."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
T 10408
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vicky Rahman Ardiansyah
"Adanya pasar bebas ditandai dengan blok perdagangan menuntut persaingan perdagangan secara bebas dimana hanya produk bermutu saja yang dapat bersaing. Salah satu cara untuk dapat bersaing dalam pasar bebas adalah dengan adanya pengakuan secara internasional terhadap barang bermutu dari suatu negara. Pengalcuan tersebut disepakati dengan adanya tanda bukti jaminan mutu berupa suatu sertifikat.
Peran sistim manajemen mutu bagi setiap perusahaan menjadi semakin penting, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan produk-produk berkualitas, oleh karenanya, kehadiran ISO 9000 dapat membantu manajemen perusahaan dalam menguatkan mutu kinerjanya untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga dapat memperbaiki kinerja dan budaya perusahaan yang lebih sehat. Dan pada akhirnya, dapat memberikan jaminan mutu produk yang konsisten sesuai dengan harapan pelanggan dan memperkuat daya saing.
Penelitian ini menganalisis seberapa jauh penerapan sistim manajemen mutu ISO 9000 dapat meningkatkan kinerja biaya penyelesaian proyek apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang belum mengadopsi sistim manajemen mutu ISO 9000, khususnya dalam mengurangi rework yang terjadi pada pekerjaan struktur. Data proyek untuk analisis diambil melalui penyebaran kuesioner kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Jabotabek, dengan lokasi proyek di Indonesia, yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana.
Variabel-variabel dalam kuesioner penelitian nonvalue adding activities/waste tersebut diberi bobot nilai. Kemudian diperoleh populasi data yang diproses dengan melakukan analisis korelasi dan regresi berganda. Berdasarkan basil analisis data, didapatkan model regresi linier dengan 2 (dua) variabel penentu. Pertama informasi mengenai frekuensi rework yang digunakan sebagai umpan balik (feedback) untuk pengambilan tindakan pengendalian pada pekerjaan struktur. Kedua, keterbatasan atau kekurangan tenaga pengawas dalam memonitor proses pelaksanaan konstruksi.
Kemudian persamaan resgresi linier tersebut dijadikan panduan untuk membandingkan kinerja biaya penyelesaian proyek perusahaan-perusahaan kontraktor baik yang telah mengadopsi ISO 9000 maupun yang belum mengadopsi ISO 9000, dalam mengurangi rework yang terjadi pada pekerjaan struktur."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2000
T521
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syahrul Muhammad
"Kebijakan pemerintah untuk cenderung menswadanakan rumah sakit pemerintah, perkembangan Iptek kesehatan, mangkin tingginya tuntutan masyarakat, serta meningkatnya sistem pembayaran oleh pihak ketiga menyebabkan rumah sakit pemerintah tidak dapat terus bertahan sebagai unit sosial semata tetapi harus bergeser ke arah unit sosial ekonomi. Konsep sosioekonomi menyadarkan administrator rumah sakit akan perlunya informasi biaya, narnun sistem informasi akuntansi yang ada belum memenuhi kebutuhan tersebut. Informasi biaya di perlukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan guna lebih memandirikan rumah sakit yaitu cost recovery, cost containment, pricing yang cost based dan crosssubsidi.
Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kemampuan RSUP Persahabatan dalam upaya cost recovery melalui pengelolaan biaya operasional dan pemeliharaannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data serta penelusuran biaya operasional/pemeliharaan tahun anggaran 1993/1994 pada unit rawat inap RSUP Pereahabatan. Analisia cost recovery dilakukan dengan membandingkan biaya satuan operasional/pemeliharaan di unit rawat inap dengan tarip akomodasi + visite yang berlaku dan di dapatkan bahwa kemampuan cost recovery RSUP Persahabatan masih belum baik oleh karena masih 80,76 % tarip akomodasi + visite unit rawat inap berada di bawah biaya satuan operasional/pemeliharaan.
Upaya memperbaiki cost recovery dapat di lakukan dengan pricing yang cost based, namun sebelum melakukan perubahan tarip perlu di lakukan dahulu upaya optimalisasi BOR pada unit rawat inap yang belum optimal sehingga optimalisai BOR akan menambah kwantitas layanan yang pada ujungnya biaya satuan akan menurun lebih mendekati tarip yang berlaku. Disarankan rumah sakit memperbaiki infrastruktur sistem informasi akuntansi manajerial oleh karena infonnasi biaya ini akan tentu di butuhkan guna pengambilan keputusan lingkup manajemen keuangan.

The government tactical decide to self hospital finance government, The growth of Health science and technology, The increase of public claim, and the increase of third party payment or prospective payment system cause hospital can?t stand as social function continuously, but must move into the social economic function. The social economic function be conscious the hospital administrator to cost information, however the Hospital accounting information system not fulfill yet that require. The cost information required to tactical finance management for self hospital government as cost recovery, cost containment, cost based pricing and crossubsidy mechanism.
The purpose of the research to inspect hospital ability for cost recovery undergo operational and maintenance budget The research is description research with data collection and cost finding operational and maintenance 1993/1994 budget in inpatient department Cost recovery analysis to make compare unit cost with price, the result hospital ability to cost recovery is'nt good, there are 80,78 % price of accommodation + visited under operational and maintenance unit cost.
The effort of cost recovery can do with cost based pricing but before to change the price must to make bed occupancy optimalization where inpatient department occupancy not optimal yet Optimalization can make quantity increase and unit cost be decrease last near current price. Suggestion to improve infrastructure hospital accounting managerial because cost information is need continuously for finance managerial decision.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>