Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerjasama pengusahaan migas dimulai tahun 1870 dengan pemberian Konsesi. Setelah merdeka, konsesi diubah dengan bentuk lain, yaitu "Perjanjian karya",, yang dituangkan dalam UU No.44 Prp. tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1966 landasan kerjasama itu diubah kembali dengan bentuk. "kontrak Produktion Sharing", yang dikukuhkan dalam UU No.8 tahun 1971 tentang "PERTAMINA". Dalam pelaksanaan KPS, hasil produksi migas mengalami pasang dan surut. Pada tahun 1978 saat harga minyak melonjak dan negara teluk bergejolak, bidang usaha migas meningkat. Tetapi thn 80-an, saat harga minyak turun drastis dan negara teluk mulai aman, pengusahaan migas menurun. Ulntuk lebih meningkatkan pengusahaan tersebut, maka pemerintah memberikan insentif untuk menarik minat kontraktor. Namun sebenarnya pemberian insentif ini merupakan dilema, karena di satu pihak akan menarik minat kontraktor. Akan tetapi pada dasarnya secara kualitatif menurunkan pendapatan Negara. Di lain pihak bila tidak diberi insentif, maka kurang dapat menarik minat kontraktor asing untuk mengusahakan migas di Indonesia, terutama untuk KTI dan Frontier area."

"Industri perminyakan merupakan suatu bisnis yang penuh risiko teknik, operasional, politik maupun ekonomi- Risiko ekonomi biasanya terutama disebabkan oleh perkembangan harga minyak dan kebijakan negara yang bersangkutan dalam menentukan keuntungan yang wajar (reasonable return) bagi perusahaan minyak Kontraktor Production Sharing (KPS) melalui kebijakan fiskal maupun non fiskal.Dalam mengembangkan industri migas secara optimal, Pemerintah ingin memberikan insentif-insentif yang menarik agar para investor kontraktor producing sharing tertarik menanamkan investasinya di Indonesia dalam bidang migas. Namun demikian Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak memiliki sikap yang dapat dikatakan kontradiktif. Pokok permasalahannya, pada satu sisi pemerintah menginginkan adanya peningkatan aktivitas di bidang industri minyak dan gas bumi dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Kontraktor Production Sharing dalam bentuk insentif/pembagian keuntungan yang lebih menarik, agar penerimaan negara dan hasil minyak bertambah dan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tumbuh terutama untuk Indonesia bagian timur, tetapi di lain pihak, saat ini pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan memperluas subjek dan objek pajak, dalam hal ini Kontraktor Producing Sharing menjadi suatu target dan berpotensi didalam penerimaan pajak. Dampak dari perluasan dan intensifikasi pajak ini secara langsung dapat menaikan biaya operasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi dan akhirnya akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi lainnya, seperti energi, penggerak mekanisme industri, teknologi, komunikasi, transportasi dan juga rumah tangga, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap investasi jangka panjang.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, Penulis melakukan berbagai pengujian untuk mencari suatu solusi agar para Kontraktor Producing Sharing mendapatkan suatu kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya.Pengujian dilakukan Penulis terutama dengan menggunakan metodologi observasi langsung dan studi pustaka. Dari pengujian yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi antar badan Pemerintah dalam mengimplentasikan peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan Kontraktor Producing Sharing. Agar tidak terjadi perbedaan persepsi, Penulis menyarankan agar Undang-undang migas direvisi dan disinkronisasi dengan undang-undang di bidang perpajakan."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Production Sharing Contract atau disebut fiscal term di pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain FTP, investment credit, bonus, cost recovery, bagi hasil dan perpajakan dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dari sumber daya alam yang dimilikinya. Selama ini minyak dan gas bumi masih merupakan penghasil penerimaan Negara yang utama. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisa deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa masih ada ketentuan dalam Production Sharing Contract yang masih harus diperbaiki dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Selain itu Pemerintah melalui BPMigas harus terus melakukan kontrol atas cost recovery dan terus menelaah kebijakan-kebijakan terkait dengan cost recovery agar efisiensi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara namun juga harus memperhatikan kepentingan lainnya.

---

The focus of this study is fiscal term in production sharing contract for oil and gas upstream activities. The purpose of this study is to understand how fiscal terms (FTP, investment credit, bonus, cost recovery, oil and gas split, and taxation) in production sharing contract for oil and gas activities can optimize government revenue from natural resources. The oil and gas contribution for state?s revenue is still significant for this years. This research is qualitative descriptive interpretive.

The researcher suggested that the government should improve the fiscal term in production sharing contract for optimizing state?s revenue. And government should control the cost recovery implementation and improve cost recovery policy decision so that the efficiency can raise the state?s revenue, but also consider the other interest."

"Migas merupakan SDA yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara, sehingga permasalahan yang berkaitan dengannya membutuhkan perhatian dari pemerintah. FTP merupakan konsep yang diterapkan dalam kontrak bagi hasil migas, yang merupakan penyisihan dalam prosentase tertentu dari nilai produksi sebelum dilakukan pengurangan-pengurangan lainnya. FTP dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dan konsep FTP, perlakuan pajak dan kebijakan perpajakan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, serta menganalisis kebijakan dan administrasi perpajakan terhadap KBH Migas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil Penelitian menyimpulkan tujuan FTP adalah untuk menjamin penerimaan pemerintah, dan FTP yang diterima kontraktor adalah hak dan penghasilan kontraktor, FTP bagian kontraktor terhutang pajak pada saat FTP diterima. PP 79 Tahun 2010 sebagai kebijakan perpajakan migas di tingkat hulu yang baru diterapkan, menegaskan kedudukan DJP sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pemajakan terhadap kontraktor KBH, hasil penelitian menyarankan perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih jelas perlakuan pajak penghasilan atas FTP bagian kontraktor KBH yang masih unrecovered, prosedur penyetoran PPh KBH serta pihak yang dimaksudkan dan ditunjuk sebagai auditor pemerintah, tata cara atau prosedur pemeriksaannya sehingga hasil pemeriksaan dapat diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan DJP.

---

Oil and Gas are natural resources that contribute to the government revenue, the problems associated with them requires attention from the government. FTP is a concept applied in the oil and gas production sharing contracts, the allowance of a certain percentage of production before deducting other deductions. FTP is shared between government and contractors. This study aims to analyze the meaning and concept of FTP, tax treatment and taxation policies for the contractor's FTP share unrecovered PSC, and analyze policies and administration of taxes on PSC in oil and gas. This study is a descriptive qualitative research design.

The research results concluded the objective of FTP is to ensure government revenue, and FTP is the right and income contractor, the contractor FTP tax payable at the time of the FTP received and PP 79 Year 2010 as a tax policy at the level of upstream oil and gas newly applied, confirms the position of the DJP as an institution that has the authority to take PSC taxation, the results suggest the need for regulations governing the implementation treatment of income tax on the contractor's FTP share of unrecovered PSC, payment procedures of income tax of contractor?s PSC and the intended party and was appointed as government auditor, an audit procedures that results can be treated as a result of the DJP."

"Pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) merupakan pilar strategis bagi perekonomian nasional yang pengaturannya wajib berlandaskan pada amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Implementasi HMN dalam kegiatan usaha hulu migas diwujudkan melalui skema Production Sharing Contract (PSC), yang telah mengalami berbagai evolusi dari cost recovery hingga gross split. Kebijakan terkini, yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, muncul sebagai respons terhadap tantangan efisiensi dan peningkatan penerimaan negara. Namun, perubahan kebijakan ini menimbulkan polemik terkait kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, yang secara fundamental telah mengubah lanskap kelembagaan dan filosofi pengusahaan hulu migas di Indonesia pasca pembubaran BP Migas.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan Production Sharing Contract di Indonesia, membandingkan tata kelola hulu migas sebelum dan sesudah berlakunya Permen ESDM No. 13 Tahun 2024, serta menguji aspek konstitusionalitas skema PSC Gross Split terbaru berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permen ESDM No. 13 Tahun 2024 bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan regulasi sebelumnya, implementasinya menyisakan persoalan fundamental. Titik kritis terletak pada kebijakan klasifikasi kontraktor yang dapat menggunakan skema gross split atau cost recovery. Klasifikasi ini tidak didasari oleh indikator yuridis dan teknis yang transparan dan terukur, sehingga memberikan diskresi yang terlalu luas kepada negara. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara antar kontraktor, dan tidak sepenuhnya selaras dengan semangat Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 yang menekankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penguasaan negara yang substantif, bukan sekadar efisiensi fiskal. Dengan demikian, kebijakan PSC saat ini berisiko mengaburkan arah reformasi tata kelola migas dan belum optimal dalam mewujudkan amanat konstitusi.

---

The management of oil and gas resources is a strategic pillar for the national economy, and its regulation must be based on the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution concerning the State's Right to Control (Hak Menguasai Negara - HMN) for the greatest prosperity of the people. The implementation of HMN in upstream oil and gas business activities is realized through the Production Sharing Contract (PSC) scheme, which has undergone various evolutions from cost recovery to gross split. The latest policy, stipulated in the Minister of Energy and Mineral Resources (MEMR) Regulation No. 13 of 2024 concerning the Gross Split Production Sharing Contract, emerged in response to challenges of efficiency and increasing state revenue. However, this policy change has sparked controversy regarding its conformity with Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012, which fundamentally altered the institutional landscape and philosophy of upstream oil and gas management in Indonesia following the dissolution of BP Migas. This research aims to juridically analyze the regulation of Production Sharing Contracts in Indonesia, compare the governance of upstream oil and gas before and after the enactment of MEMR Regulation No. 13 of 2024, and examine the constitutionality of the latest PSC Gross Split scheme based on Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012. The research method employed is normative-juridical with a statutory approach and a case approach. The research findings indicate that although MEMR Regulation No. 13 of 2024 aims to provide better legal certainty and efficiency compared to previous regulations, its implementation leaves fundamental problems unresolved. The critical point lies in the policy of classifying contractors who can use either the gross split or cost recovery scheme. This classification is not based on transparent and measurable juridical and technical indicators, thereby granting the state excessively broad discretion. This has the potential to create legal uncertainty, unequal treatment among contractors, and is not fully aligned with the spirit of Constitutional Court Decision No. 36/PUU-X/2012, which emphasizes the principles of justice, accountability, and substantive state control, rather than mere fiscal efficiency. Consequently, the current PSC policy risks obscuring the direction of oil and gas governance reform and is not yet optimal in realizing the constitutional mandate."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peraturan pemberian insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dan bagaimana dampak hukum ketiadaan Klausula Insentif Investasi dalam Production Sharing Contract dalam industri hulu minyak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dapat diberikan apabila dilakukan pengajuan permohonan oleh Kontraktor di mana Lapangan Minyak memiliki Rate of Return kurang dari 15 persen dan memiliki Klausula Insentif Investasi pada Production Sharing Contractnya untuk menjadi persyaratan dapat dilakukannya permohonan kepada SKK MIGAS. Ketiadaan Klausula Insentif Investasi menyebabkan tidak dapat di lakukannya permohonan Insentif Lapangan Minyak Marginal kepada SKK MIGAS.

---

This thesis discussed the regulation of incentivising oil marginal fields developments in Indonesia and the legal impact of the absence of investment credit clause in Production Sharing Contract in Indonesian oil upstream Industry. Normative juridicial was the research method used within this thesis. Author concluded that in order for the Contractor(s) to be able to submit a request for incentives for marginal fields to SKK MIGAS they have to fulfill the requirements namely having Investment Credit Clause in its Production Sharing Contract. The absence of investment credit clause would preclude the Contractor to submit any incentives for marginal fields to SKK MIGAS."

"Pengembalian biaya operasi dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang disepakati sebagai salah satu persyaratan dalam kontrak bagi hasil production sharing contract . Permasalahan yang akhir-akhir ini berkembang dalam pengembalian biaya operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah terkait penggelembungan biaya yang diklaim oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS . Pelanggaran ini diperkuat dengan adanya temuan penggelembungan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/AUDITAMAVII/PDTT/12/2015 atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS PT Chevron Pacific Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan pembebanan biaya remunerasi Tenaga Kerja Asing dalam cost recovery berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 258/PMK.011/2011, dan Global Expatriate Policy Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS .

---

Operating cost recovery in Oil and Gas Upstream Business Activities is a stipulated Contractor rsquo s right as one of the requirements in production sharing contract. Recently, the operating cost recovery issues in Oil and Gas Upstream Business Activities is related to the distension of cost recovery claimed by the Contractor. The violation of operating cost recovery is enhanced by the distention of the imposition of foreign employee rsquo s remuneration based on the Audit Report of Indonesian Supreme Audit Institution Number 52 AUDITAMAVII PDTT 12 2015 of production sharing calculation year 2014 in Contract Area Rokan between Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities SKK Migas and Contractor PT Chevron Pacific Indonesia. In process of writing this thesis, writer is using legal research method to analyse the issues based on the Government of Indonesia Regulation Number 79 Year 2010, Work Procedure Manual of SKK Migas Number 018 PTK X 2008, Ministry of Finance of Republic of Indonesia Regulation Number 258 PMK.011 2011, and Contractor Global Expatriate Policy."

"Tesis ini membahas penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas pada tahap pra kontrak dalam kontrak bioremediasi. Pemulihan kondisi lingkungan hidup adalah salah satu kewajiban PT CPI sebagai kontraktor dalam PSC berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dalam hal ini menggunakan metode bioremediasi. PT GPI adalah operator proyek bioremediasi yang terpilih melalui proses tender sesuai ketentuan pemerintah, dimana pembayaran atas biaya pelaksanaan bioremediasi ditalangi terlebih dahulu oleh PT CPI, yang termasuk dalam cost recovery. Pembentukan dan pelaksanaan kontrak bioremediasi merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas antara para pihak yang berkontrak, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan migas. Namun, Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan intervensi dan membawa kasus bioremediasi ini ke dalam ranah pidana, dengan menyatakan PT GPI tidak melaksanakan kegiatan bioremediasi dan pembayaran atas proyek bioremediasi yang telah dilakukan oleh PT CPI kepada PT GPI telah mengakibatkan merugikan keuangan negara. Hal inilah yang diangkat sebagai pokok permasalahan oleh penulis, yakni untuk mengkaji keberlakuaan penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas personalitas dalam pelaksanaan PSC pada proyek bioremediasi PT CPI. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), di mana pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang ada. Berdasarkan hasil analisis, kegiatan bioremediasi dibentuk berlandaskan hubungan keperdataan, yang isinya hanya mengikat para pihak dalam kontrak berdasarkan ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga jika terdapat perselisihan berdasarkan kontrak ditempuh sesuai aturan keperdataan.

---

This thesis discussed the application of the doctrines of freedom and privity of contract in the pre-contractual phase on bioremediation contract. The use of bioremediation method is conducted as one of PT CPI’s obligations to restore environmental damage and projects’ costs are recovered by cost recovery mechanism under the PSC as regulated by The Oil and Natural Gas Law No.22 Year 2001. In the implementation of bioremediation, CPI is assisted by PT GPI as the selected contractor through tender process in accordance with procedures set by the government. Bioremediation contract is made and performed by contracting party as the application of the doctrines of freedom and privity of contract by also referring to the oil and gas laws and regulations. However, the Attorney General Office of the Republic of Indonesia has forcibly made such bioremediation issue to be examined in criminal court proceedings, with stating that the cost recovery budget used to pay a fictitious bioremediation project has caused state financial losses. Thus, this thesis questions the recognition of principles of freedom and privity of contract related to PSC performance in bioremediation project of PT CPI. It is a conseptual approach, with statute. This thesis analysis indicates that as the bioremediation project is based on civil relations basis therefore such contract binds only the parties to the contract as stipulated in Article 1340 of the Indonesian Civil Code, so that any dispute under the PSC scheme should be settled under civil law"

"Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya."