Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerencanaan Strategik Layanan Rawat Jalan Rumah Sakit Atma Jaya Bagi Masyarakat Industri, merupakan upaya pemecahan masalah dan antisipasi terhadap keadaan mendatang yang dihadapi oleh Rumah Sakit Atma Jaya khususnya sehubungan dengan pemanfaatan jasa layanan rawat jalan oleh masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Rumah Sakit Atma Jaya memiliki kekhususan yaitu terletak pada sebuah kawasan dengan jumlah unit industri yang terpadat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peran perusahaan dalam menyalurkan karyawannya berobat (rawat jalan) di Rumah Sakit Atma Jaya meningkat dari bulan ke bulan pada periode observasi {1990 - tengah tahun pertama 1991, rerata pertambahan kunjungan adalah + 3,88 % di Klinik Umum, Unit Gawat Darurat dan Apotik). Kenaikan ini tidak linier dengan penerimaan yang diakibatkannya yang rerata - 5,70 %. Kontribusi sektor industri bagi penerimaan rawat jalan adalah sebesar 6 %. Keadaan yang tampaknya positif dari kalangan industri itu menggembirakan namun, juga patut diprihatinkan dengan adanya isu akan tergusurnya kawasan industri di sana. Pada saat ini produk layanan rawat jalan Rumah Sakit Atma Jaya bagi karyawan industri merupakan 'bintang' yang tetap harus dipersiapkan penggantinya (produk lain dengan atau segmen pasar yang berlainan juga). Sesuai dengan teori pemasaran, 'bintang' selayaknya tetap dipertahankan sehingga suatu saat tidak sanggup lagi berfungsi. Penelitian ini mendapatkan hasil:(1) komposisi penerimaan antara rawat jalan dan rawat inap yang hampir berimbang, (2) diskrepansi antara pertambahan kunjungan di klinik umum, unit gawat darurat dan apotik dengan penerimaan yang diakibatkannya, (3) masyarakat industri merupakan pelanggan potensial Rumah Sakit Atma Jaya, (4) regulasi tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja yang semakin meningkatkan peluang bagi Rumah Sakit Atma Jaya dan (5) ancaman penggusuran kawasan industri di sekitar Rumah Sakit Atma Jaya. Saran yang dapat diberikan adalah suatu bauran pemasaran yang cocok dengan kemauan dan keinginan pasar di satu pihak serta memberikan keuntungan bagi Rumah Sakit Atma Jaya di lain pihak, juga saran tindak antisipasi ke depan berupa diversifikasi produk layanan dengan bauran pemasaran yang bergeser kepada segmen masyarakat menengah ke atas, karena adanya perubahan habitat sosio-ekonomik di daerah sekitar rumah sakit. "

"Latar Belakang: Keluhan kesehatan sering dihadapi oleh banyak individu. 30.16% masyarakat di Jawa Tengah dilaporkan mengalami keluhan kesehatan. Tidak seluruh penduduk ingin mencari pengobatan untuk keluhan kesehatan. Hal ini berdampak pada komplikasi yang dapat muncul dan menimbulkan tantangan dalam layanan kesehatan. Fenomena tersebut dapat ditemukan di Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah terpencil. Tujuan: diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak berobat (PTB) masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Metode: dilakukan analisis regresi logistik multivariat terhadap data SUSENAS KOR 2023 penduduk Kabupaten Wonosobo. Hasil: hasil chi-square menunjukkan gangguan dari keluhan kesehatan pada kegiatan sehari-hari (p=0.000), pekerjaan (p=0.020) memiliki hubungan dengan PTB. Tingkat pendidikan memiliki hubungan lemah (p =0.072) dengan PTB. Usia, jenis kelamin, asuransi dan akses tidak memiliki hubungan. Melalui model regresi logistik, Gangguan Keluhan Kesehatan dan Usia memiliki hubungan bermakna dengan PTB, dengan pekerjaan sebagai variabel perancu. Kesimpulan: Variabel usia dan gangguan dari keluhan kesehatan pada kegiatan sehari-hari memiliki hubungan terhadap perilaku tidak berobat, dengan variabel pekerjaan sebagai perancu. Perumusan kebijakan untuk mengangani PTB perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut.

---

Background: Health complaints are frequently experienced by many individuals. It is reported that 30.16% of the population in Central Java have health complaints. Not all residents seek treatment for these complaints. This can lead to complications and pose challenges to healthcare services. This phenomenon can be observed in Wonosobo Regency, a remote area.

Objective: To identify the factors related to the behavior of healthcare avoidance (HA) among the residents of Wonosobo Regency.

Methods: A multivariate logistic regression analysis was conducted on the SUSENAS KOR 2023 data from the people of Wonosobo Regency.

Results: Chi-square results show that disruptions in daily activities due to health complaints (p=0.000) and occupation (p=0.020) are associated with HA. Educational level has a weak association (p=0.072) with HA. Age, gender, insurance, and access have no association. Through the logistic regression model, disruptions from health complaints and age have a significant relationship with HA, with occupation as a confounding variable. Conclusion: Age and disruptions in daily activities due to health complaints are related to the behavior of not seeking treatment, with occupation as a confounding variable. Policy formulation to address HA needs to consider these factors."

"Meningkatnya Usia Harapan Hidup UHH di Indonesia telah meningkatkan jumlah populasi lansia. Pada 2016, jumlah lansia di Indonesia mencapai lebih dari 7 total penduduk. Meningkatnya UHH menyebabkan angka kesakitan karena penyakit degeneratif semakin tinggi. Akses lansia terhadap pelayanan kesehatan penting untuk diperhatikan karena lansia rentan menderita sakit dan disabilitas. Angka kesakitan lansia tahun 2015 sebesar 25,05 , meningkat dari 24,8 pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan pada lansia. Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif menggunakan data sekunder Susenas 2016 dengan desain potong lintang terhadap 48.971 lansia yang mengalami keluhan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 58,32 lansia sakit memanfaatkan pelayanan rawat jalan ke FKTP, FKTL, dan fasilitas kesehatan formal lainnya. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan pada lansia adalah usia lebih dari 90 tahun, kepemilikan jaminan, regional, status ekonomi, rasio puskesmas, jarak ke FKTP, jarak ke FKTL, riwayat rawat inap, status rokok, gangguan aktivitas, dan keparahan keluhan. Gangguan aktivitas merupakan faktor yang paling berhungan dengan pemanfaatan rawat jalan lansia. Saran dari studi ini adalah menerapkan strategi jemput bola agar banyak lansia memanfaatkan Posyandu lansia, memperkuat program home care bagi lansia renta maupun lansia tidak mandiri. Selain itu, memperluas cakupan jaminan kesehatan untuk lansia miskin, meningkatkan jumlah Puskesmas santun lansia, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan mendukung program kesehatan lansia.

---

Life expectancy in Indonesia has improved, consequently it increased number of elderly population in Indonesia. In 2016, the number of elderly people reached more than 7 of the total population. In addition, the number of morbidity due to degenerative diseases is increase. In 2015, the morbidity rate of elderly people in Indonesia was 25.05 , increased from 24.8 in 2014. Health conditions of the elderly and their access to care are important for policy makers to develop a better plan This study was conducted to determine the use of outpatient health services among elderly. This research was using secondary data from Susenas 2016. The study design was cross sectional covering 48,971 elderly in Indonesia who experienced perceived health symptom. The results of the study showed that 58.32 of sick elderly used outpatient services to the primary care FKTP , secondary care FKTL , and other formal health facilities. Factors related to the utilization of outpatient health services by elderly were age more than 90 years , health insurance, regional, economic status, availability of health centers, distance to health facilities, history of hospitalization, smoking status, activity disorder and perceived severity of illness. Disorder in doing daily activity is the dominant factor that related to the use of outpatient care among the elderly. This study suggests to initiate effort that proactively involve elderly to utilize Posyandu, strengthen home care program, increase number of elderly friendly health center, expand health insurance coverage for poor elderly, and improve cross sectoral coordination in creating elderly friendly environment as well as supporting elderly health program."

"Pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin sejak 2 dekade yang lalu. Komitmen tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam GBHN, UUD, Propenas, dan RPJM tetapi juga berbagai komitmen global yang menuntut perbaikan kondisi kesehatan masyarakat. Model pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin yang dilaksanakan pemerintah telah ditempuh dengan berbagai cara antara lain supply side approach dan demand side approach. Selain itu, model pelayanan dan pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin dapat dilihat dalam dua periode, yaitu periode sebelum krisis moneter (sebelum tahun 1997) dan periode setelah krismon (tahun 1997 ke atas).Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat beberapa alasan kenapa pemerintah harus berperan penting dalam pelayanan kesehatan penduduk miskin, yaitu: (1) Kesehatan merupakan suatu hak dasar rakyat; (2) Kesehatan mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan ekonomi, yaitu pada tingkat mikro kesehatan merupakan dasar bagi peningkatan produktivitas kerja dan pada tingkat makro kesehatan merupakan input untuk nienurunkan kemiskinan. Di Indonesia, peran penting pemerintah tersebut ditambah dengan beberapa alasan, yaitu: (1) Pelayanan dasar bagi penduduk miskin adalah perintah konstitusi; (2) Terjadi disparitas status kesehatan; dan (3) Rendahnya kualitas kesehatan penduduk miskin.Dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin pada waktu yang lalu muncul beberapa permasalahan, antara lain: ketidaktepatan sasaran, jenis pelayanan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, jumlah dana tidak memadai, waktu pemberian tidak tepat, tidak berkesinambungan, dan rendahnya mutu pelayanan yang diberikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada rendahnya cakupan program dan pemanfaatan program bantuan pelayanan kesehatan oleh penduduk miskin itu sendiri.Sebagai contoh, berdasarkan data Susenas Tahun 2002, jumlah rumah tangga miskin yang mempunyai kartu sehat di DKI Jakarta hanya sekitar 15,66 persen dari total rumah tangga miskin yang ada. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional sekitar 21,67 persen. Jika dilihat dari segi kemampuan fiskal, seharusnya Pemda DKI Jakarta dapat meningkatkan cakupan program tersebut melebihi angka nasional karena Propinsi DKI Jakarta tergolong mempunyai kemampuan fiskal tinggi. Dibalik rendahnya cakupan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin, tetapi di Propinsi DKI Jakarta terdapat sekitar 7,42 persen rumah tangga tidak miskin yang mempunyai kartu sehat.Oleh karena itu, dengan melakukan studi kasus di suatu wilayah di Propinsi DKI Jakarta (yaitu Kotamadya Jakarta Timur) penulis tertarik untuk mengetahui mengapa efektivitas program bantuan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk rumah tangga miskin rendah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi rumah tangga miskin memanfaatkan program tersebut, dan alternatif kebijakan apa yang dapat diambil guna penyempurnaan program pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin?Data yang digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari data primer dan sekunder. Untuk mengetahui efektifitas program bantuan pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin digunakan data Susenas tahun 2002 dengan teknik analisis crosstabulasi. Sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk miskin dalam memanfaatkan program tersebut digunakan teknik analisis Logit Model.Hasil studi menunjukkan bahwa program bantuan pelayanan kesehatan untuk rumah tangga miskin di Kotamadya Jakarta Timur kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Rendahnya cakupan gakin yang mempunyai kartu sehat (18,52%), tetapi sebagian keluarga tidak miskin juga mendapat kartu sehat (7,15%); dan (2) Rendahnya pemanfaatan kartu sehat oleh gakin tersebut untuk berobat ke puskesmas/RS (40%). Rendahnya cakupan rumah tangga miskin yang mendapat kartu sehat tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) kurang tepatnya perhitungan jumlah gakin oleh BPS, karena perbedaan dasar perhitungan antara BPS dan program serta kurang akuratnya penggunaan metoda sampel dalam menghitung jumlah gakin yang sesungguhnya; (2) tugas verifikasi dan vaiidasi data gakin di lapangan oleh Tim Desa/Kelurahan kurang berjalan; dan (3) gakin suka berpindah-pindah. Sedangkan rendahnya pemanfaatan kartu sehat untuk memperoleh program bantuan pelayanan kesehatan oleh gakin diantaranya karena terbatasnya jam buka puskesmas, rata-rata antara jam 9 pagi sampai 12 siang.Dari hasil regresi logistik diperoleh kesimpulan bahwa: (1) variabel keramahan dan kehadiran dokter/perawat, informasi penyakit, serta jenis pelayanan mempunyai nubungan yang positif dengan variabel pemanfaatan program oleh gakin dan sebaliknya dengan variabel tingkat pendidikan, waktu administrasi, waktu tunggu pelayanan, dan jarak tempat tinggal gakin ke puskesmas/RS; (2) dalam mengambil keputusan untuk memanfaatkan atau tidak pelayanan kesehatan, gakin lebih mempertimbangkan faktor ekonomi dibandingkan faktor non ekonomi. Hal ini terbukti bahwa faktor kecepatan proses administrasi dan waktu tunggu mendapat pelayanan, serta jarak antara tempat tinggal gakin dengan puskemas atau RS merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi gakin memanfaatkan program bantuan pelayanan kesehatan, sedangkan faktor keramahan dan kehadiran dokter/perawat, informasi penyakit, jenis pelayanan, dan tingkat pendidikan KK gakin tidak signifikan mempengaruhi gakin memanfaatkan program.Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas program pelayanan kesehatan, antara lain: (1) Mengevaluasi kembali penghitungan jumlah gakin dan kriteria penentuan gakin yang dikeluarkan oleh BPS Propinsi DKI Jakarta; (2) Pemda perlu menunjuk suatu instansi independen yang khusus bertugas dan bertanggungjawab menentukan siapa gakin tersebut dan memverifikasi datanya secara rutin; (3) Melaksanakan pendataan langsung (bukan perkiraan atau sampling), dan menyelaraskan dasar perhitungan gakin dengan sasaran program untuk mencegah terjadinya bias (contoh: RT, KK, atau penduduk); (4) Memperpanjang jam buka puskesmas atau jam buka puskesmas tetap tetapi diadakan kerjasama dengan klinik-klinik swasta setaraf puskesmas sebagai alternatif bagi Gakin untuk rnendapatkan pelayanan jika ybs sakit dan butuh pelayanan pada saat puskesmas tutup; (5) Waktu tunggu mendapat pelayanan dan proses administrasi harus cepat (<15 menit); (6) Ketersediaan sarana kesehatan yang tersebar merata perlu dipertahankan dan ditingkatkan (di setiap kelurahan terdapat satu puskesmas dan berlokasi di tempat yang dapat diakses gakin dengan mudah dan cepat); (7) Sosialisasi kepada publik tentang subtansi program, kriteria masyarakat yang berhak mendapatkannya, prosedur bagaimana mendapatkannya, serta mekanisme pengaduan masyarakat perlu lebih ditingkatkan; dan (8) Pemberian reward dan punishment kepada RS, puskesmas, tenaga kesehatan, dan instansi lain yang berhasil melaksanakan program pelayanan kesehatan bagi Gakin dengan baik."

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."

"Dalam rangka menjamin akses masyarakat miskin ke pelayanan kesehatan, sejak tahun 1998 pemerintah mengadakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin melalui program JPS-BK, PDPSE, PKPS-BBM dan dilanjutkan pada semester I tahun 2005 dengan melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dikelola melalui sistim asuransi oleh PT Askes untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin ke puskesmas dan rumah sakit, pada semester ke II tahun 2005 terjadi perubahan dimana pendanaan program JPKMM untuk puskesmas disalurkan oleh pemerintah melalui bank SRI ke puskesmas. Pelaksanaan program JPKMM semester ke 1I di kota Padang kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana oleh puskesmas, pemakaian dana baru berkisar 50 % setelah melewati waktu yang ditetapkan program.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program JPKMM semester kedua di puskesmas kota Padang dengan pendekatan sistem. Variabel input terdiri dari dana, tenaga, manlak dan juknis, pembinaan, variabel proses terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dan variabel output adalah indikator program JPKMM serta diketahuinya masalah dalam penilaian manajemen yang mempengaruhi kurang baiknya penyerapan dan penggunaan dana.Penelitian dilakukan di empat puskesmas dikota Padang yang dipilih secara purposif berdasarkan penilaian kinerja paling baik dan kurang serta penyerapan dana paling tinggi dan rendah. Penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam pada informan dari puskesmas dan Dinas Kesehatan serta melakukan telaah terhadap dokumen. Penilaian tolak ukur penelitian didasarkan kepada dimensi kecukupan dan kesesuaian.Hasil penelitian menunjukkan puskesmas yang penyerapan dana paling tinggi ternyata mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian yang kurang baik dan puskesmas yang memiliki kinerja paling baik ternyata memiliki fungsi-fungsi manajemen paling baik dari ketiga puskesmas lainnya. Hampir sebahagian besar puskesmas yang diteliti memiliki fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan yang kurang baik. Kurang baiknya perencanaan disebabkan pembuatan POA JPKMM yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, turunnya dana yang tidak tepat waktu serta jumlah sasaran masyarakat miskin yang tidak akurat. Lemahnya pengawasan disebabkan kurangnya frekwensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Perencanaan dan pengawasan yang kurang baik diketahui menyebabkan kurang balk penyerapan dan penggunaan dana.Hasil penelitian disimpulkan bahwa manajemen pelaksanaan program JPKMM di puskesmas kota Padang masih belum baik terutama dari fungsi perencanaan dan pengawasan. Kepada pimpinan puskesmas disarankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kemampuan leadership. Bagi Dinas Kesehatan disarankan untuk memberikan pelatihan dan kursus manajemen kepada pimpinan, meningkatkan pengawasan secara berkala, mengizinkan realokasi dana dan membantu puskesmas mendapatkan data sasaran yang tepat dari BPS.

---

In order to assure a poor society access to health services, government performed an effort of health care for poor society by ]PS-BK, PDPSE and PKPS-BBM program since 1998 and in the first semester of 2005, government also performed a Health Care Assurance for Poor Society which is managed through an insurance system by a Health Assurance Firm of health services for poor society to primary health care and hospital, in the second semester of 2005 has been changed where program fund of Health Care Assurance for Poor Society at primary health care was re-distributed directly by government to primary health care through BRI bank. The performance of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester were not good in reserve and usage of fund by primary health care of Padang, usage of fund is almost 50% after its limited time is over.

This research purpose is to know an illustration of performance management of Health Care Assurance for Poor Society program in the second semester at primary health care of Padang by a system approach. Input variables consist of fund, human resources, operational guideline and technical guideline, supervising. Process variables consist of planning, organization, direction and controling, and output variables are program indicator of Health Care Assurance for Poor Society and also known an internal issue on management assessment which affected unsupport reserve and usage of fund.

Research was conducted at four primary health cares in Padang which was selected purposively based on the most good and less job assessment and the most high and low reserve of fund. This research used a qualitative approach by a deep interview to informan from primary health care and District Health Services and studying document. Indicator assessment research based on sufficiency and conformity dimensions.

Research result indicated that the most high fund reserve of primary health care has not good on planning, guiding and organizing function and the most good performance of primary health care has the best management functions of the third primary health care. Most of primary health care which is studied has not good on planning and supervising functions. This planning is not good due to the inaccurate planning on POA, the funds came late, and the target number of poor society was not accurate. The weakness of supervising is caused by supervising frequency was low of District Health Services. The planning and supervising which were not good known that caused of reserve and usage of fund were not available.

From research result was concluded that the performance management of Health Care Assurance for Poor Society program at primary health care in Padang was still not good yet, especially for planning and supervising function. It was suggested to primary health care leader to improve a managerial skill in planning and controlling and improve a leadership skill in giving direction and guiding. It was also suggested to District Health Services to improve controlling periodically, permitted a fund reallocation for primary health care and cooperated with BPS to get a direct data of poor society."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur pelayanan kesehatan rawat jalan di RS PMI Bogor, mulai dari proses pendaftaran pasien, pengambilan dokumen rekam medis, pengisian resume medis, hingga pembuatan laporan yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan. Analisis menggunakan prosedur penilaian cepat dalam pengumpulan data primer, serta pendekatan sistem dan metode prototipe. Hasil analisis memberikan informasi yang dapat diartikan tidak efisien dan efektif sistem rekam medis yang berjalan di RS PMI Bogor, baik dalam input maupun pembuatan laporan. Penggunaan dua sistem yang berbeda antara Poliklinik Reguler dan Poliklinik Afiat menciptakan dua database yang tidak terhubung sehingga dokumen rekam medis pasien menjadi terpisah diantara kedua sistem. Selain itu, dalam pembuatan laporan mengharuskan melakukan input ulang terhadap laporan-laporan dari Poliklinik Reguler dan Poliklinik Afiat sehingga memakan waktu lama dalam pembuatan laporan. Hasil akhir penelitian ini berupa rancangan prototipe pelaksanaan rekam medis untuk pelayanan rawat jalan terintegrasi yang dapat menjadi solusi dan diterapkan di RS PMI Bogor.

---

This thesis describe about outpatient health care procedures in PMI Bogor hospital, starting from patient registration, medical record document retrieval, writing medical resume, and creating reports used for monitoring and evaluation activities. The Analysis using rapid assessment procedures in primary data collection, as well as the approach and methods of the prototype system. The analysis results give an information that the existing medical record system on PMI Bogor hospital is not efficient and effective, both in input and creating report.

Using of two different systems between the Reguler Outpatient Department and Afiat Outpatient Departmen create two databases of patient’s medical records that are not connected to each other. In addition, in creating reports required to input again from the reports of the Reguler Outpatient Department and Afiat Outpatient Department, it takes more time in creating the report. The result of this research is design of a prototype of the integrated medical records for outpatient services that can be used as solution and applied in PMI Bogor hospital."