Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak tersedianya jumlah dan jenis tenaga yang cukup pada rumah sakit, tidak mungkin menyelenggarakan layanan kesehatan bermutu yang dapat mengantisipasi "demand" masyarakat yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Melihat besarnya alokasi biaya sektor ketenagaan di rumah sakit maka perlu direncanakan dengan teliti jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi langsung di rumah sakit, studi dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa jumlah dan jenis tenaga yang ada di rumah sakit Bhakti Yudha Depok, ternyata masih kurang bila dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga rumah sakit Tipe C (menurut DEPKES (PERMENKES 262/MENKES/VII/1979 dan Standar Kebutuhan Tenaga Minimal RSU Tipe C). Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa perencanaan ketenagaan yang ada di rumah sakit menggunakan metode penghitungan kebutuhan tenaga berdasarkan petimbangan/perkiraan saja, dan hanya bersifat tahunan dikaitkan dengan perencanaan program kegiatan tahunan, yang berdasarkan hasil kegiatan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum adanya master plan rumah sakit. Selain itu peranan struktur organisasi rumah sakit dalam proses perencanaan ketenagaan belum optimal karena masih ada formasi yang dirangkap. Untuk itu diterapkan penghitungan kebutuhan tenaga di RSU Bhakti Yudha Depok untuk meramal kebutuhan tenaga di rumah sakit itu. Untuk menilai penghitungan kebutuhan tenaga yang tepat di RSU Bhakti Yudha Depok, dibentuk Peer Group dari rumah sakit tersebut, penilaian dilakukan dengan melihat kontribusi, biaya dan kelayakan. Kelompok berpendapat untuk menghitung kebutuhan tenaga RSU Bhakti Yudha Depok yang benar-benar rasionil, masih diperlukan pembahasan yang lebih mendalam, namun demikian sebagai pedoman Indicator of Staff Need dapat digunakan di RSU Bhakti Yudha Depok dan untuk data-data kegiatan rumah sakit perlu dilengkapi."

"Dalam menghadapi era desentralisasi, RSUD Ujungberung memerlukan suatu perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam mewujudkan visi dan mini serta rencana strategis dan program-program yang akan dilaksanakan dalam kunun waktu 2003-2007. Inilah yang menjadi alasan dan tujuan dari penelitian Mi.Untuk dapat menyusun perencanaan strategis SDM Rumah Sakit Umum Daerah Ujungberungjenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian operasional dengan teknis analisis yaitu kornbinasi dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dibantu dengan peramalan menggunakan time series forecasting dengan teknik double exponential smoothing with linear trend melalui program QS (Quant System) Version 2.0.Penyusunan strategi ini dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama (input stage) terdiri dari analisis lingkungan eksternal dan internal SDM RSUD Ujungberung, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group (CDMG). Pada tahap kedua (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan Internal-Eksternal matrix dan SWOT matrix. Secara tersendiri dilakukan analisis beban kerja dengan dasar jumlah kunjungan pasien dan jumlah hari perawatan yang disertai estimasi kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat Map, yang akan menghasilkan salah sate contoh jumlah kebutuhan SDM. Pada tahap ketiga (decision stage) analisis dilakukan dengan menggunakan QSPMuntuk menentukan prioritas strategi.Dari hash penelitian, pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE matrix, diketahui bahwa posisi SDM RSUD Ujungberung Kota Bandung berada pada sel I, yang artinya pada posisi pertumbuhan yang perlu dukungan baik internal maupun ekstemal.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa untuk snencapai tujuan jangka panjang SDM RSUD Ujungberung, dalam menghadapi era desentralisasi tahun 2003 - 2007 diperlukan advokasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung.Sebagai saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini adalah perlunya dibuat tim perencana untuk merumuskan langkah-langkah pengembangan SDM, membuat program pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan SDM yang merupakan operasionalisasi dari perencanaan strategis SDM ini.

---

Strategic Plan for Human Resource in Ujungberung General Hospital, Bandung, West Java Province in Applying Decentralization, 2003-2007.Within the decentralization era, Ujungberung General Hospital requires the strategic plan for human resources to concrete vision and mission and program will be conducted in period of 2003 - 2007. This is major reason of the research.

To arrange the strategic plan of human resource in District General Hospital of Ujungberung, operational research has been conducted by using qualitative and quantitative analysis assisted by model prediction of time series forecasting using double exponential smoothing with linear trend through QS program (Quant System) Version 2.0.

Strategy arrangement is conducted through several stages. First stage (input stage) consist of external and internal environmental analysis of Ujungberung District General Hospital done by Consensus Decision Making Group (CDMG). The second stage (matching stage), CDMG performs the analysis with Internal - External matrix and SWOT matrix. Separately, analysis of work charge is conducted based on the amount of patient visiting and day of nursing accompanied by visiting of contact care and hospitalizing care, which produce one of human resource requirement. In the third stage (decision stage), analysis is conducted by using QSPM to decide strategy priority.

From the research of strategy alternative option based IE matrix, it is known that the position of Ujungberung District Hospital is in cell 1, it shows the developing position which is required both internal and external support. It is concluded that to obtain long term purpose of human resource of Ujungberung District Hospital in decentralization age of 2003- 2007, it is required the ad vocation and coordination with Bandung District Government.

To follow up research result, it needs to form planning team to formulate the further steps of human resource development, to make educational and training program which operational form of human resource strategy planning."

"Perencanaan pengembangan sumber daya tenaga kesehatan adalah suatu proses penyelenggaraan tenaga kesehatan yang terdiri dari a) perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, b) rekrutmen, penyerapan tenaga kesehatan, c) penempatan /pendayagunaan tenaga kesehatan untuk tercapainya penyediaan, jumlah serta mutu untuk pemerataan tenaga kesehatan.Diduga tidak tercapainya pemerataan dalam bentuk jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat karena ketiga unsur dalam pengembangan tenaga kesehatan belum merupakan satu kesatuan perencanaan ketenagaan yang utuh.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam dan disertai tinjauan kepustakaan dan telaahan dari segi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian serta observasi yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perbedaan antara peraturan-peraturan dengan kenyataan yang ada selama ini dan pada akhirnya dimunculkan saran dan tindakan koreksi.Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa unsur-unsur dalam perencanaan pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan di Propinsi Jawa Barat belum menjadi satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya menyebabkan belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan.Secara umum belum tercapainya pemerataan baik dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Jawa Barat lebih disebabkan karena masih lemahnya koordinasi dalam proses penempatan tenaga kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan proses penempatan tenaga kesehatan yang kurang memperhatikan data-data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari daerah, serta terdapatnya 2 (dua) tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat yang hampir bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri karena mempunyai kewenangan penempatan tenaga kesehatan yang berbeda, serta adanya kebijaksanaan yang kurang mengacu untuk tercapainya pemerataan tenaga kesehatan.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan agar pembentukan "Tim penempatan tenaga kesehatan di Jawa Barat " ditingkatkan menjadi Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat, yang anggotanya terdiri dari unsur Kanwil Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Pemda TK I Jawa Barat, diharapkan pula agar data perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dari DT II Iebih optimal dimanfaatkan untuk perencanaan penempatan tenaga kesehatan serta modifikasi kebijaksanaan penempatan tenaga kesehatan untuk lebih tercapainya unsur pemerataan, dengan tidak mengurangi semangat kebijaksanaan itu sendiri.

---

Analysis of the Planning Process of Health Workforce Resources Development in West Java ProvinceThe planning of health workforce resources development is a process of providing health workforce which consists of a) identifying the needs of health workforce, b) recruitment of health workforce, c) placement/utilization of health workforce to meet the of needs with a reasonable quality.

It is assumed that the unfulfillment of human resources in health in terms of number and kind in West Java province happened due to separation of the above three factors .

This research is adopting qualitative method utilizing interviews and library literature. The writer also study the related regulations to have a better understanding of how far is the difference between the available regulations and the existing reality. In turn, it is hoped that there will be a valuable inputs, suggestions and improvements.

The result of this research showed that the components in health workforce resources development in West Java have not yet been coordinated , and this becomes a reason why the distribution of number and kind of health workforce is unfulfilled.

In general, the unfulfillment of the equitable distribution of health workforce both in number and kind, of is primarity caused by a weakness in coordinating the placement of health workforce process, in indicated by the lack of data needed from the district level, to facilitate the health workforce placement. In addition, there are two teams of health workforce placement, which carry out the job individually. Each team has the power to place the workforce.

Based on the research result it is advised to set up " a Team of health workforce placement in West Java" which is reinforced by a decree of Governor of West Java. This team will involve Kanwil Kesehatan ( Provincial Health Office ), Dinas Ks h t n TK I ( Provincial Health Service) , and Pemda TK I ( Provincial Government) of West Java. It is also hoped that the data on the needs of health workforce from DT II ( District Government) are used resonably for health workforce planning. Policy modification of health workforce placement is also needed."

"Perawat merupakan salah satu unsur penting dalam proses pelayanan kesehatan khususnya dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Latar belakang pendidikan perawat RSJ ini, kebanyakan lulusan SPK, SPR"B" dan SPKSJ. Jumlah lulusan Diploma III Keperawatan di RSJ Bogor 16,14% (36 dari 223 orang), RSJ Bandung 19,11% (13 dari 68 yang), dan RSJ Cimahi 23,37% (18 Bari 77 orang). Kebutuhan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, serta kebijakan pemerintah (PP.No 3211996) mengharuskan tenaga perawat minimal lulusan D III. Peningkatan mutu tenaga perawat tersebut diharapkan dapat dicapai melalui program pendidikan D III Keperawatan. Unsur utama yang mendukung keberhasilan program tersebut antara lain adalah motivasi para perawat sendiri untuk mengikuti pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan ekstemal dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan di tiga RSJP di Jawa Barat tahun 2001. Penelitian ini menggunakan rancangan non eksperimental,dimana data diperoleh secara potong lintang (cross sectional). Sampel penelitian adalah seluruh populasi perawat yang bertugas di tiga RSJP di Jawa Barat yang belum mengikuti pendidikan D 111 Keperawatan. Jumlah responden dalam penelitian ini 201 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket dengan menggunakan kuesioner. Data kemudian diolah dengan bantuan komputer dan dianalisis secara statistik dengan teknik chi-square (bivariat) dengan derajat kemaknaan 95%, dan regresi logistik berganda (multivariat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden memiliki motivasi rendah untuk mengikuti pendidikan (54,0%). Dari analisis bivariat didapatkan 9 variabel yaitu umur, status perkawinan, jabatan, masa kerja, persepsi, penghasilan, peraturan, izin atasan dan dukungan keluarga mempunyai hubungan yang secara statistik bermakna dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan. Sedangkan variabel-variabel jenis kelamin, penghargaan dan lokasi tempat kerja tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan. Analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik berganda secara simultan memberi basil variabel masa kerja (p=,017), persepsi (p=0,000), dan peraturan (p= 0,010) yang secara statistik bermakna. Juga dibuktikan secara statistik bahwa dari ketiga variabel tersebut, variabel persepsi merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan, karena mempunyai OR paling besar yaitu 6,28 (95% CI : 1,323-7,862, p=0,000) dibandingkan dengan variabel masa kerja dan peraturan. Uji interaksi terhadap ketiga variabel tersebut tidak memberi hasil adanya interaksi, sehingga model yang dikembangkan merupakan model akhir (definitif). Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan, maka penelitian ini juga memberikan saran sebagai berikut: (a) untuk pihak yang bertanggung javrab dalam mengembangkan tenaga kesehatan, misalnya Pusdiknakes, perlu membuat peraturan dimana minimal 3 tahun perawat diwajibkan mengikuti pendidikan lanjutan, disamping juga perlu dikembangkan program pendidikan keahlian khusus dibidang tertentu bagi yang tidak ingin melanjutkan pendidikan jangka panjang, (b) untuk RSJ, diusulkan untuk membuat daftar unit perawat untuk mengikuti pendidikan, menetapkan imbalan dan menyediakan informasi yang komprehensif, sehingga dapat meningkatkan motivasi perawat untuk mengikuti pendidikan. Untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih representatif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang mewakili seluruh populasi, desain dan variabeI yang lebih bervariasi.

---

Nurse is one of the important elements in health service process especially in giving treatment comprehensively to the patient. The mental hospital asylum nurse's educational background at this moment, mostly graduated from SPK, SPR "B" and SPKSJ. The number of nursing diploma graduates in Bogor mental hospital asylum are 16,14% (36 from 223 people), Bandung mental hospital asylum 19,11% (13 from 68 people), and Cimahi mental hospital asylum 23,37% (18 from 77 people). Needed health service quality; and as regulated by the government policy (PP No 32/1996) required every nurse to hold at least a diploma. The quality improvement of nurse hopefully can be gained through education (diploma program) in nursing. The main factor assumed to assure the success of the program is the nurse's motivation to participate in the education.

The purpose of the research is to find out whether there is relationship between internal factors and external factors with the nurse's motivation to participate in the education. Observation was carried out in three Mental Hospital Asylums in West Java in year 2001. This research used non-experimental design,using cross sectional method in collecting data. The sample was the whole nurse population on duty at these three mental hospitals who have not attended the diploma offering. The number of respondent in this study were 201 nurses. Data was collected by using both open and close ended questionnaires. The data was then processed with the help of computer and statistically analyzed with chi-square technique (bivariate) using Confidencen Interval (CI) of 95%, and double logistic regression (multivariate).

The result showed more than a half of the respondent have low motivation to follow the education (54,0%). Using bivarian's analysis mentioning 9 variables which were age, marriage status, position, tenure, perception, income, rule, higher permission and family support, statistically showed significant relationship with the nurse's motivation to follow the education. Other variables, such as gender and work site did not show significant relation statistically with the nurse's motivation. Further analysis using double logistic regression simultaneously showed that (length of service) tenure (pl,017), perception toward education program (0,000) and rules/conditions (0,010) statistically significant. Also statistically approved that from those three variables, perception was the most dominant variable related with the nurse's motivation, because it has the biggest odds ratio (OR) which was 6,28 (95% Cl = 1,323 - 7,862, p = 0,000) compared with other variables (length of service and rules). Interaction test done to the three variables did not assure the result of interaction's existence, giving the improved model as the last accepted (definitive) model.

Recognizing the factors related with' the nurse's motivation to participate in education, this research suggested ; a) to the authority who is responsible for health menpower development (such as Pusdiknakes), to develop conditions that nurse to attain additional three years education, aside from improving special skill training programmes in various fields, for those who are not willing to continue their education, b) for the mental hospital asylum, it is suggested to make the list of nurses to participate in a programmed, to provide comprehensive information, and to establish an incentiveldisincentive schem, to attract nurses to continue their education. To gain more representative conclusion it is needed to carry out further research using sample that represent the whole population, different designs and or involving more variables."

"Sorotan masyarakat yang cukup tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, khususnya dengan terjadinya berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat memunculkan isu adanya dugaan malpraktek medis yang secara tidak langsung dikaji dari aspek hukum dalam pelayanan kesehatan karena penyebab dugaan malpraktek belum tentu disebabkan oleh adanya kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter. Bentuk dan prosedur perlindungan terhadap kasus malpraktek yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsunmen No.8 tahun 1999. peraturan tersebut mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang membidangi perlindungan konsumen, selain peran serta pemerintah, peran serta masyarakat sangat perlu dibutuhkan dalam perlindungan konsumen dalam kasus malpraktek serta penerapan hukum terhadap kasus malpraktek yang meliputi tanggungjawab hukum dan sanksinya menurut Hukum Perdata, pidana dan administrasi."

"ABSTRAKAPK TS Banjarmasin adalah salah satu institusi pendidikan tenaga kesehatan lingkungan didirikan tahun 1983 dan sampai akhir tahun 1988 sudah menghasilkan lulusan sebanyak 151 orang. Pendirian institusi ini terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan lingkungan setingkat S0/D III pada propinsi-propinsi di Kalimantan; dan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan masyarakat umumnya dan bidang kesehatan lingkungan khususnya. Program pelayanan kesehatan sejak awal 1980-an mencanangkan kesehatan untuk semua orang pada tahun 2000 melalui upaya kesehatan primer ( Primary Health Care), dengan salah satu bentuk kegiatan adalah upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat. Di Indonesia hal tersebut di operasionalkan dengan kegiatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) dan kemudian lebih disederhanakan dalam bentuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Melihat adanya kebutuhan upaya penggalian potensi dan partisipasi masyarakat, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tenaga kesehatan lulusan suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan (dalam hal ini APK TS) mempunyai kemampuan untuk melakukannya pada bidang keahliannya, sesuai (relevan) dengan kemampuan pelaksanaan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui kesesuaian (relevansi) antara nilai hasil belajar dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi dimaksud, sebagai upaya evaluasi terhadap proses pembentukan kemampuan (selama proses pendidikan) dengan memperhatikan mata-mata kuliah yang dianggap mempunyai kontribusi untuk itu. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan rancangan cross sectional . Dilihat dari segi program pendidikan, penelitian ini bersifat evaluatif prediktif . Dilakukan terhadap lulusan APK TS Banjarmasin yang bekerja di Puskesmas di seluruh Propinsi Kalimantan Selatan. Analisis dilakukan secara kualitatif dan uji statistik Chi kuadrat (dan derivatnya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai UKP responden cenderung rendah, kemampuan untuk melaksanaan fungsi UKP relatif belum sesuai, kecuali untuk fungsi 1 dan 3, sedang pada bidang kemampuan tersebut relatif tinggi pada bidang FAB dan PTA. Relevansi antara nilai UKP dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP secara kualitatif hanya terdapat pada beberapa fungsi, yaitu fungsi 1 dan 2 bidang PTA, PS, STTU dan HSM; pada fungsi 3 bidang PAB, PTA, STTU, HSM dan KL; fungsi 4 dan total pada bidang STTU. Walaupun secara statistik diperoleh hasil perhitungan, bahwa nilai UKP masing-masing bidang tidak mempunyai relevansi dengan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi UKP pada bidang yang bersangkutan. Di lihat dari segi karakteristik responden, beberapa karakteristik mempunyai hubungan secara kualitatif dengan kemampuan pelaksanaan fungsi UKP yaitu angkatan pendidikan, masa kerja total dan masa kerja di Puskesmas, pengalaman kerja, penataran/latihan yang pernah diikuti, strata puskesmas, masa kerja atasan dan lokasi puskesmas. Secara statistik hubungan tersebut bermakna pada masa kerja responden dan masa kerja atasan untuk bidang PAB dan PTA. Saran yang dikemukakan oleh penulis antara lain bahwa nilai hasil belajar tidak dapat dipergunakan sebagai satu-satunya indikator kemampuan, supaya disusun suatu acuan minimal penguasaan kemampuan dari suatu proses pendidikan (critical competency), pemikiran perbaikan ataupun peningkatan pola pemberian materi belajar serta penelitian dengan skala yang lebih luas dan dalam terutama untuk tujuan penetapan standar dan kriteria pemanfaatan tenaga menurut jenisnya."

"Puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan yang berfungsi mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat kepada masyarakat memerlukan penanganan yang mengikuti prinsip-prinsip manajemen. Untuk itu faktor petugas Puskesmas terutama yang ditunjukkan oleh Kepala Puskesmasnya memegang peranan yang cukup penting dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut diatas. Kepala Puskesmas Kelurahan di Wilayah DKI Jakarta khususnya di Wilayah Jakarta Timur diharapkan penampilan kerjanya menunjukkan penggunaan alokasi waktu kerja produktif yang tinggi agar dapat menjadi contoh bagi Puskesmas-Puskesmas llain di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini secara umum adalah diperolehnya gambaran mengenai besarnya penggunaan alokasi waktu kerja produktif dokter Kepala Puskesmas Kelurahan di Wilayah Jakarta Timur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta secara khusus dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan alokasi waktu kerja dokter Kepala Puskesmas Kelurahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilakukan terhadap para dokter Kepala Puskesmas Kelurahan di Wilayah Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alokasi waktu kerja produktif mempunyai hubungan yang bermakna dengan motivasi. Berdasarkan teori Maslow, penggunaan alokasi waktu kerja produktif berhubungan dengan tingkat kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dan tingkat kebutuhan aktualisasi diri. Tidak didapatkan hubungan yang bermakna dengan faktor-faktor jenis kelamin, jarak tempat tinggal, masa kerja dan pekerjaan diluar Puskesmas. Faktor status perkawinan tidak dianalisis lebih lanjut karena sebagian besar responden telah menikah. Faktor pendidikan dan latihan manajemen Puskesmas juga tidak dianalisis lebih lanjut karena sebagian besar responden belum pernah mendapatkannya. Dari pengamatan yang dilakukan didapatkan penggunaan alokasi waktu kerja tidak produktif terbesar disebabkan oleh keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas disarankan beberapa hal, yaitu perlu ditegakkannya disiplin kerja, perlu diberikan pendidikan dan latihan manajemen Puskesmas, perlu adanya mutasi bagi yang telah lama menduduki jabatan, dan perlu pembagian tugas yang lebih dipertegas. Untuk menbangkitkan motivasi kerja perlu diperhatikan hal-hal yang menyangkut hubungan atasan dan bawahan, supervisi atasan yang konsisten dan berkesinambungan, perencanaan Puskesmas yang bersifat perencanaan dari bawah agar dilakukan lebih nyata, dan objektif, pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan evaluasi dari motivasi perlu dilakukan secara periodik dan teratur. Juga dianjurkan perlu adanya penelitian lanjutan yang menyangkut beban kerja Puskesmas dan analisis jabatan Kepala Puskesmas Kelurahan."

"Tenaga Kesehatan mempunyai peranan kunci karena sebagai penyelenggara bertugas melakukan kegiatan kesehatan dan mempunyai peranan sangat menentukan dalam melayani masyarakat. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan nasional. Dari penelitian terdahulu Gard, Sutopo dan Retnasih mendapatkan kinerja pegawai puskesmas rendah. Selain itu didapatkan juga ada hubungan yang cukup kuat antara kinerja dengan motivasi. Paramedis sebagai pegawai Puskesmas merupakan pelaksana langsung dan penanggung jawab program yang ada di Puskesmas. Kinerja pegawai pada garis besarnya dipengaruhi kemampuan dan motivasi, dari hal kemampuan Paramedis Puskesmas dianggap standar karena sebagian besar mempunyai kualifikasi ijazah setingkat SMLT. Dan hal motivasi eksternal psikis, motivasi berprestasi dalam menjalankan tugas dalam penelitian ini dipengaruhi oleh Gaya kepemimpinan, Situasi kepemimpinan dan Iklim kerja organisasi Puskesmas. Kabupaten Magetan merupakan Daerah tingkat II dengan pembangunan segala bidang cukup bagus sehingga diperkirakan keadaan ini dipengaruhi juga oleh tingkat motivasi pegawainya secara keseluruhan. Penelitian terhadap Paramedis Puskesmas di Kabupaten Magetan dengan pendekatan "Cross sectional" ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara gaya kepemimpinan Kepala Puskesmas dengan motivasi berprestasi Paramedis dalam menjalankan tugas. Ada hubungan dalam tingkat sedang antara Situasi Kepemimpinan di Puskesmas dengan motivasi berprestasi dalam menjalankan tugas bagi Paramedis Puskesmas. Ada hubungan yang kuat antara iklim kerja organisasi Puskesmas dengan motivasi berprestasi dengan dalam menjalankan tugas bagi Paramedis Puskesmas. Model paling fit adalah gaya kepemimpinan laissez faire dengan situasi yang mendukung dan iklim kerja yang mendukung akan terjadi motivasi berprestasi dengan probabilitas sebesar 97%. Disimpulkan bahwa Paramedis di Puskesmas Kabupaten Magetan cukup matang tugas-tugas yang ada kebanyakan rutin sehingga cukup dimengerti dan tidak membutuhkan kepemimpinan yang cederung otokratis. Iklim organisasi ternyata mempunyai pengaruh paling besar di antara variabel lain dalam menimbulkan motivasi berprestasi bagi Paramedis. Untuk efisiensi dari penghargaan terhadap Paramedis senior dalam kebijakan pengangkatan Kepala Puskesmas terutama untuk daerah yang mudah tranportasinya supaya ada pertimbangan terhadap Paramedis yang sudah dalam golongan III. Untuk meningkatkan iklim kerja organisasi supaya meningkatkan rasa semangat kerja kelompok melalui kebanggaan korps pegawai kesehatan.

---

Health personnel's play an important role for as an organizing having the duty of executing health activity and having the decisive role in serving the public. Health Center plays the most important role of the National Health Service. From the earlier research, Gani, Sutopo and Retnasih found the personnel's performance was low. Apart form that they found as well that there is a relatively strong relation between the motivation and the performance. Paramedics as the personnel's of Health Center constitute the direct organizing and caretaker of available program in Health Center.

The personnel's performance is generally influenced with both ability and motivation. In terms of ability, Health Center paramedic's is considered standard since most of them have high school certificate qualification. Terms of psycho external motivation, in this research, achievement motivation in conducting the task is influenced by the style of leadership, Leadership situation and working climate of the health center organization. Magetan District is autonomous administrative region II with the prosperous development in all sectors, so it is estimated that such condition is also affected with the entire level of employees motivation. The research on the health center paramedics in Magetan District by means of "cross sectional" approach using questionnaire as the measurement device.

From this research, it is found that there is a relatively strong relation between style leadership of the health center Chief and the Paramedics achievement motivation in conducting the task. There is a medium level correlation between the leadership situation in Health Center and the achievement motivation in conducting the task for the health center paramedics. There is a strong correlation between working climate of the health center organization and the achievement motivation in conducting the task for the health center paramedics. The most suitable style of leadership is that of "laissez faire" where under supporting leadership situation and working climate, there will be achievement motivation which in probability rate of 97%.

It could be concluded that the paramedics in the health centers at Magetan District are sufficiently matured, the existing tasks are routine and it is understandable and it is required no autocratic leadership tendency. Working climate organization obviously has the greatest impact among the other variables in providing achievement motivation for paramedics. For the efficiency and the respects to senior paramedics, there should be a consideration against grade III paramedics, in case appointment policy of chief of health center mainly for smooth transportation area. Increasing organization working climate in order to improve group working spirit through the pride of health personnel corps."

"Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya kesehatan, diantaranya dengan membangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sementara itu pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan belum optimal.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang adanya hubungan kecukupan jumlah tenaga dengan pemanfaatan Puskesmas. Yang dimaksud dengan tenaga disini adalah tenaga medis, paramedis dan non medis, sedangkan pemanfaatan Puskesmas dilihat dari jumlah kunjungan, jangkauan program dan partisipasi masyarakat.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu penelitian deskriptif analitik dengan uji regresi model kurva estimasi metode linier, kuadratik dan kubikus. Dimulai dengan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi, diteruskan dengan analisis bivariat untuk melihat hubungan antara variabel babas dengan variabel terikat. Populasi adalah seluruh Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan (total populasi).Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga mempunyai hubungan yang bermakna dengan partisipasi masyarakat. Sedangkan kecukupan tenaga medis dan paramedis mempunyai hubungan yang bermakna dengan jumlah kunjungan dan jangkauan program. Ditemukan juga bahwa rata-rata kunjungan ke Puskesmas yang dipimpin oleh paramedis lebih tinggi daripada yang dipimpin oleh tenaga medis.Untuk meningkatkan pemanfaatan Puskesmas di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya tenaga baik medis, paramedis maupun non medis harus dipenuhi.Bagaimanapun, Puskesmas di daerah yang terpencil yang tidak memiliki tenaga dokter dapat juga di supervisi oleh dokter yang dekat dengan Puskesmas tersebut. Kebijakan yang direkomendasikan ini dapat mengurangi dampak kekurangan tenaga dokter secara signifikan tanpa mempengaruhi kinerja Puskesmas.

---

In order to form health development, the government continuously increases effort in providing health services such as develop health centers. While utilization of health center by community at Aceh Selatan District still lower than expectation.This research had objectives to describe relationship of manpower adequacy with health center performance. The manpower being studied is medical manpower, paramedical and non-medical staff While the health center performance were total visits in a month, program outreach and community participation.The design of this study was a cross sectional approach, which describe and analyze the relationship. The statistical analyses used are curve estimate regression models with linear, quadratic and cubical methods. The analysis started with univariate analysis to describe distribution of frequency, of each variable continued by bivariate analysis to examine relationship between independent variables and dependent variable. Sample of this study is all health centers in the Aceh Selatan District.This study showed that the number of manpower has significant relation with community participation. While adequate medical manpower and paramedical have significant relation with the number of visit and program outreach. It was also discovered that the visit average to health center, which headed by paramedical staff are higher than the center headed by medical manpower.In order to increase the health center utilization in the Aceh Selatan District, medical manpower, paramedical and non-medical should be available. However, health centers with no medical staff can be supervised remotely by medical staff from nearby health centers. This policy recommendation can significantly reduce impact of medical staff shortage without impacting is the health centers performance."

"Program Jaminan Mutu/QA puskesmas dilaksanakan sejak tahun 1998 mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah kepatuhan petugas terhadap standar ANC. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan program QA yang dilaksanakan pada enam puskesmas yaitu Tambun, Cibarusah 1, Babelan 1, Sriamur, Tarumajaya dan Kedungwaringin . Hasil Rakerkesda Kabupaten Bekasi Juni 2000 menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakbir tidak ada lagi angka tingkat kepatuhan petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap standar ANC pada enam puskesmas di Kabupaten Bekasi, tahun 2000. Penelitian ini mengunakan disain Cross-sectional dengan pendekatan kuantitalif dengan jumlah sample total populasi sebanyak 42 orang petugas pelayanan ANC. Pengumpulan data untuk memperoleh tingkat kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati petugas di dalam memeriksa ibu hamil (ANC) dengan menggunakan altar tilik, untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, setelah selesai pengamatan, responder di pinta mengisi kuesioner. Hasil penelitian memperlihatkan pada 42 petugas pelayanan ANC (bidan) yang diteliti maka 66,7% patch; 92,7% sudah pernah mengikuti pelatihan QA; 71,4% merasa disupervisi dengan baik; 95,2% memiliki motivasi baik; 52,4% memiliki pengetahuan baik; 83,3% memiliki beban kerja ringan; 92,7% mengatakan alatnya lengkap dan mengadakan bahwa standar ANC adalah mudah. Dari 7 variabel yang berhubungan dengan kepatuhan petugas, maka hanya variable supervisi yang menunjukkan adanya hubungan bermakna secara terbalik dengan nilai p = 0.036. Kesimpulan secara umum adalah bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC di 6 puskesmas Kabupaten Bekasi belum baik dan disarankan kepada: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi: Agar memperbaiki cara pendekatan supervisi sehingga sesuai dengan pedoman laporan supervisi program QA dengan mengadakan pelatihan/ refreshing. Menekankan kepada kepala puskesmas untuk meningkatkan kegiatan supervisi intern dan menempelkan standar pelayanan pada tempat-tempat pelayanan/pemeriksaan. Menciptakan system reward & punishment yang sesuai dengan kondisi puskesmasnya bagi petugas yang patuh dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Menyusun ulang uraian tugas para bidan agar tidak saling mengandalkan disertai dengan pengawasan disiplin yang sesuai. Mengadakan rotasi penempatan bidan. Bagi Departemen Kesehatan: Mengkaji ulang daftar tilik& pedoman yang ada, terutama instrumen untuk mengukur pengetahuan dan motivasi petugas serta penetapan out of point yang diseragamkan bagi semua puskesmas. Menerapkan total quality manajemen di puskesmas tidak hanya quality assurance raja. Mempersiapkan program peningkatan mutu pelayanan di puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing (tidak generalisasi) yang dimulai sejak dari perencanaan.Menetapkan standar mutu bagi peralatan puskesmas disertai dengan pengawasan yang sesuai. Bagi Pusdiklat/Bapelkes: Menata ulang kurikulum pelatihan program QA.Menata ulang proses belajar mengajar terutama proporsi waktu antara teori dan praktek. Menyusun/menyiapkan program pelatihan untuk refreshing/pengayaan tentang program jaminan mutu/QA.Mengadakan evaluasi pasca pelatihan tentang program QA.

---

Since 1998 Quality Assurance Programmed has been established in public health centers and one of its indicators is compliance rate. Bekasi District Health Office holds this programmed in six public health centers which one , Cibarusah I, Babelan I, Kedungwaringin, Tambun, Tarumajaya and Sriamur, According to Bekasi District Health Office Annual Meeting in June 2000 data about compliance rate of the health providers/midwives since October 1999 has not been available.

This study aims to obtain information about magnitude of compliance rate and its related factors that provide antenatal care in six public health centers in Bekasi District Health Office in 2000. A Quantitative approach using cross sectional design was used in this study comprising 42 samples, which are as a total population_ Data collection has Checklist and questionnaire was used to measure compliance rate and another variables.

The results are 66, 7% comply; 92,7% trained; 71,4% good supervision; 95,2% motivated; 52,4% good knowledge; 83,3% light workload; 92,7% fully facilities and all of them said that the standard is applicable. But only supervision variable was indicate significant correlation with compliance rate with p value = 0.036. Generally, the conclusion was six public health centers in Bekasi show low compliance rate of antenatal care.

So the recommendation for:

Bekasi District Health Office are: refreshing/retraining of midwives to increase supervision approach; increasing internal supervision by Head of public health centre and hang on to the standard; creating reward & punishment system; restating & rotation of midwives.

Ministry of Health is: Reassessment of the Checklist; total quality management implementation in public health centre with local orientation/ local need; standardize of health facilities.

Centre of Education and Training Health are: redesigning of curriculum; redesigning of classes and exercise length of time proportion; preparing refreshing training programmed; QA post training evaluation."