Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini perkembangan dunia usaha di Indonesia makin mantap, keadaan perekonomiannya secara merata makin membaik. Jenis usaha banyak bermunculan, mulai dari usaha kecil sampai ke industri besar. Jenis pendidikan dan keterampilan juga makin banyak dan diminati oleh segala lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan keterampilan sampai dengan pendidikan tinggi. Peminatnyapun tidak terbatas pada satu jenis kelamin saja. Angin segar yang berembus dalam dunia usaha di Indonesia ini membawa dampaknya pula Pengusaha dan jabatan kunci tidak lagi didominasi oleh kaum pria, tetapi sudah mulai digeluti oleh wanita. Kini mulai banyak bermunculan istilah wanita pengusaha, wanita karir, majikan wanita dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat antara lain dari jumlah keanggotaan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang dari tahun ke tahun jumlahnya terns bertambah.Dalam hukum pajak setelah reformasi pajak (tax reformation) tahun 1983, terdapat 5 (lima) undang-undang yang diberlakukan dan telah mengalami perubaban sampai dengan akhir tahun 1994, yaitu:a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, serta terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tabun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.Dari kelima undang-undang di atas, permasalahan dalam disertasi ini hanya difokuskan pada butir a. dan butir b. saja.Dalam hukum pajak setelah reforrnasi pajak (tax reformation) tahun 1983 tersebut di atas, kedudukan hukum wanita kawin walaupun tidak secara eksplisit dijelaskan, cenderung untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek Indonesia. Hal ini dapat dilihat terutama dalam Pasal Pasal 105, 108, 109 dan 110 dari Burgerlijk Wethoek Indonesia, yang menekankan ketidakmampuan seorang isteri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa izin dari suaminya. Akibatnya yang menjadi wajib pajak adalah suaminya, walaupun suaminya tidak berpenghasilan sama sekali, sedangkan isterinya adalah seorang pengusaha. Kedudukan mereka sebagai wanita kawin di dalam dunia usaha memang dikecualikan seperti yang disebutkan?"

"Penelitian ini adalah mengenai efektivitas kepemimpinan perempuan pengusaha pada empat kelompok etnis di Indonesia yang diteliti melalui faktor intrapersonal, interpersonal dan kultural. Penelitian ini perlu dilakukan karena dengan mengetahui dan membuktikan faktor?faktor yang mendukung efektivitas kepemimpinan perempuan dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan dan pengembangan perempuan pengusaha yang memimpin di dunia usaha. Subyek penelitian ini adalah pemimpin perempuan pengusaha yang berasal dari etnis Bali di Bali, Jawa di Jawa Tengah, Minangkabau di Sumatera Barat dan Batak di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang diajukan sesuai (fit) untuk menjelaskan hubungan kausal antara efektivitas kepemimpinan perempuan dengan faktor intrapersonal, interpersonal dan kultural. Namun, dampak ketiga variabel laten eksogen tidak signifikan terhadap variabel laten endogen. Hasil lain menunjukkan bahwa bawahan mempersepsi pemimpin perempuan pengusaha dari empat kelompok etnis memiliki efektivitas kepemimpinan yang tinggi dan bergaya transformasional. Perlu studi lanjut dengan menggunakan parameter pengukuran yang lebih bermakna bagi efektivitas kepemimpinan perempuan, jumlah subjek lebih banyak pada tiap kelompok etnis, dan variasi dari bidang usaha yang diteliti.

---

AbstractThis is a research about effectiveness of businesswomen leadership in four different ethnic groups in Indonesia. Theeffectiveness is measured in a condition where the leadership is supported by several factors, such as intrapersonal skills, interpersonal skills and culture. The subjects of this research are 216 female leaders of business units that consist of at least 10 employees, from Bali in Bali, Java in central Java, Minangkabau in West Sumatra and Batak tribes (Karo, Angkola, Mandailing) in North Sumatra. The result of this research shows that the examination of hypotheses using the theoretical model consisting of intrapersonal factors (leadership intelligence, sex roles, educational background), interpersonal factors (assertiveness, leadership style and leadership behaviour), and culture (family, business environment, and cultural environment) can be used to explain leadership effectiveness, although the influence of thethree factors above are not significant. Almost all business women have a transformational leadership style. A moremeaningful parameter to measure female leadership effectiveness, a larger number of subjects in each ethnic group, and variations of business fields are suggested."

"Wanita pengusaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia banyak dikelola oleh wanita pengusaha. Pengembangan wanita pengusaha diperlukan untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat wanita pengusaha berdasarkan 12 (dua belas) ciri sikap yang berperan penting dalam keberhasilan wanita pengusaha dan 11 (sebelas) unsur yang membentuk pola pikir prestatif pada wanita pengusaha. Faktor pendukung diketahui dari tingginya ciri sikap yang ada dalam diri wanita pengusaha dan tampilnya unsur pola pikir prestatif pada wanita pengusaha, sedangkan faktor penghambat diketahui dari belum tingginya ciri sikap pada wanita pengusaha dan tidak tampilnya pola pikir prestatif pada wanita pengusaha sehingga dibutuhkan intervensi untuk meningkatkan keberhasilan wanita pengusaha dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu faktor pendukung dan penghambat juga dapat diketahui dari datangnya dukungan dan hambatan baik dari diri pribadi wanita pengusaha sendiri maupun dari lingkungan wanita pengusaha. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua kelompok faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri wanita pengusaha dan faktor ekstenal yang berasal dari lingkungan wanita pengusaha. Sehingga untuk mencapai keberhasilan perlu dilakukan intervensi dari pemerintah, masyarakat dan organisasi kewirausahaan.

---

Women entrepreneurs have a very important role in economic growth in Indonesia. Activities of micro, small and medium enterprises in Indonesia, many run by women entrepreneurs. The development of women entrepreneurs is needed for a developing country such as Indonesia. The study was conducted to determine the factors supporting and inhibiting women entrepreneurs by 12 (twelve) characteristic attitude was instrumental in the success of women entrepreneurs and 11 (eleven) elements that mindset prestatif in women entrepreneurs. Factors known supporter of the high characteristic attitude that exists within women entrepreneurs and the appearance of elements prestatif mindset on women entrepreneurs, while inhibiting factors known to characterize the attitude of not higher in women entrepreneurs and not appearing prestatif mindset in women entrepreneurs so that interventions are needed to improve the success women entrepreneurs in starting and developing a business. Besides supporting and inhibiting factors can also be known from the support and resistance coming from both the self and the woman entrepreneur of the women entrepreneurs. These factors are divided into two groups of factors: internal factors and external factors. Internal factors originating from within the women entrepreneurs and ekstenal factors derived from the women entrepreneurs. So as to achieve the success necessary intervention of the government, community and entrepreneurial organizations."

"Studi ini membahas tentang implementasi pemberdayaan kelompok usaha perempuan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Tonasa di wilayah pesisir Desa Bulu Cindea Kabupaten Pangkep. Tujuan penelitian ini yakni mendiskripsikan proses impelementasi program Tonasa Mandiri beserta dengan hambatan-hambatan impelementasi yang terjadi dalam proses pelatihan maupun dalam proses pengadaan kelompok usaha perempuan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Terdapat 8 (delapan) orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) tahapan dalam proses impelementasi program Tonasa Mandiri yang terdiri dari; tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahap formulasi, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi program. Adapun hambatan yang terjadi antara lain; kendala pelaku perubahan, kendala internal, dan kendala ekseternal.

---

This study discusses the implementation of empowerment of women's business groups through PT Semen Tonasa's Corporate Social Responsibility (CSR) in the coastal area of Bulu Cindea Village, Pangkep Regency. The purpose of this research is to describe the implementation process of the Tonasa Mandiri program along with the implementation obstacles that occur in the training process and in the process of procuring women's business groups. The research was conducted with a qualitative approach with descriptive methods. There were 8 (eight) informants who were selected using purposive sampling technique. The results showed that there were 6 (six) stages in the implementation process of the Tonasa Mandiri program consisting of; the preparation stage, the assessment stage, the planning stage, the formulation stage, the implementation stage and the program evaluation stage. The obstacles that occur include; constraints of change actors, internal constraints, and external constraints."

"Shows women how to gain the confidence and knowledge they need to become successful entrepreneurs. This title offers lessons including: Taking emotions out of the workplace - make business decisions based on what is best for the company, not on your personal feelings."

"This book focuses on unique roles of women entrepreneurs in business and economic development. It includes coverage of entrepreneurial behavior, finance, and business performance."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan kepastian hukum pada studi kasus PT. X yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha dalam mengajukan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan asas kepastian hukum pada pengkuhan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan virtual office berdasarkan studi kasus PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dengan kasus yang dialami oleh PT. X serta menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi terkait pengajuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.02/2015, namun dalam pengajuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 sudah memenuhi asas kepastian hukum. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam verifikasi keberadaan Pengusaha yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha, Kantor Pelayanan Pajak mengacu pada keberadaan workshop atau tempat kegiatan usaha sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran usaha, namun hal tersebut kurang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 dimana penyedia jasa dianggap sebagai penanggung jawab terhadap keberadaan Wajib Pajak yang menggunakan virtual office. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Kantor Pelayanan Pajak tidak perlu lagi melihat workshop namun cukup sebatas virtual office yang digunakan. Peneliti menyarankan kepada otoritas untuk menerbitkan peraturan tambahan mengenai penegasan atau standar khusus mengenai kepastian dalam hal penelitian lapangan apakah yang akan dilakukan verifikasi keberadaan Wajib Pajak adalah tempat Wajib Pajak dalam menjalankan usaha (workshop) atau tempat Wajib Pajak berkedudukan untuk Wajib Pajak yang menggunakan virtual office, sehingga dapat memberikan kepastian bagi Wajib Pajak.

---

ABSTRACTThis research describes the fulfillment of certainty principle in the case study of PT. X that uses a virtual office as a place of business in submitting an application for the application of a Taxable Entrepreneurs registration for Value Added Tax purposes. The purpose of this research is to analyze the fulfillment of the principle of certainty of Taxable Entrepreneurs registration who uses virtual office as place of business based on a case study of PT. X. The approach used in this study is qualitative by conducting interviews with informants related to cases experienced by PT. X and uses literature studies. The results of this research indicate that the fulfillment of certainty has not been fully fulfilled regarding submissions based on Minister of Finance Regulation Number 182/PMK.02/2015, but in submissions based on Ministry of Finance Regulation Number 147/PMK.03/2017 has fulfilled the principle of certainty. In this research it was found the fact that in the verification of the existence of Entrepreneurs who uses virtual office as a place of business, the Tax Office refers to the existence of workshops or business activities as a basis for proving the truth of the business, but this is not in accordance with what has been situated in Minister of Finance Regulation Number 147/PMK.03/2017 where service providers are considered to be responsible for the existence of taxpayers who use virtual offices. Based on this, the Tax Office should no longer need to see workshops but it is only limited to the virtual office used. The researcher advises the authorities to issue additional regulations regarding the affirmation or specific standards regarding certainty in terms of field research whether the verification of the existence of taxpayer is the place of taxpayer in conducting business (workshops) or places of taxpayer domiciled for taxpayer who uses virtual offices, so that it can provide certainty for taxpayer."

"Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995, dan mulai berlaku satu tahun kemudian. Banyak persiapan dilakukan dalam menghadapi saat diberlakukannya Undang-Undang tersebut, khususnya pembenahan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Selain itu Pemerintah mengadakan sosialisasi tentang aturan yang baru ini. Setelah sekian lama kita memakai dasar hukum pendirian perseroan terbatas dari perundang-undangan peninggalan kolonial, maka sekarang kita telah memiliki Undang-undang nasional untuk ini. Kiranya dengan lahirnya Undang-Undang ini akan membawa peningkatan gairah usaha di kalangan pengusaha, baik untuk pengusaha dalam negeri, maupun asing, yang ingin menanamkan modalnya di negara kita yang tercinta ini."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang dan implementasi kebijakan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan sehubungan dengan implementasi kebijakan ini dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang ditetapkannya kebijakan ini adalah mendukung kemudahan dalam melakukan usaha (ease of doing business) dan memperluas basis data perpajakan di Indonesia. Implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan berhasil karena isi kebijakan dan lingkungan implementasi mendukung, tetapi dengan catatan sumber informasi kurang mengakomodasi kebutuhan implementasi dengan adanya ketidaksesuaian definisi virtual office yang dipersamakan dan kriteria kondisi pengelola virtual office terpenuhi sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

---

This study describes the implementation of the policy of using a virtual office as a place of confirmation of a taxable enterprise in applying for the inauguration of a taxable enterprise. This study aims to analyze the background and implementation of virtual office policies as a place of inauguration of the taxable enterprise. This study uses the post-positivist paradigm with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the background for the establishment of this policy is to support the ease of doing business and to expand the taxation database in Indonesia. The implementation of this policy can be categorized as successful because the contents of the policy and the implementation environment are supportive, but with a note that the sources of information do not accommodate the implementation needs due to the discrepancy in the definition of the virtual office being equated and the criteria for the condition that a virtual office provider could be used as a place of inauguration of a taxable enterprise."