Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RingkasanTesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Tujuan penelitian adalah identifikasi tingkat peranserta masyarakat terhadap pelaksanaan program Kebersihan dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat peranserta itu, adanya perbedaan tingkat peranserta antara warga masyarakat di lingkungan wilayah Kotamadya Surakarta.Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kebersihan kegiatan-kegiatan kebersihan. Untuk mengukur tingkat peranserta masyarakat terhadap program kebersihan ditetapkan indikator-indikator berikut menghadiri rapat/pertemuan, memberikan gagasan, memberikan dukungan, memberikan sumbangan barang, uang, melaksanakan pengangkutan sampah, melaksanakan perbaikan saluran air dan melaksanakan instruksi Walikotamadya. Sedang faktor-faktor yang mempengaruhi peranserta adalah bantuan fasilitas kerja, bimbingan/penyuluhan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, serta pandangan dan sikap masyarakat.Penelitian ini dilakukan pada 10 kelurahan, dipilih secara acak di lima wilayah kecamatan di Kotamadya Dati II Surakarta Jawa Tengah. Dari masing-masing kecamatan diambil 15 responden sehingga keseluruhan responden ada 75 orang.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 65,33 persen tingkat peranserta masyarakat tinggi, sedang 34,6 persen lainnya rendah/sangat rendah. Hal ini tentunya ada hubungannya dengan kesempatan, kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperanserta.Penelitian ini diarahkan untuk mendeteksi sejumlah faktor yang memberi peluang bagi terciptanya kesempatan, kemampuan serta kemauan masyarakat untuk berperanserta. Faktor yang ada hubungannya dengan kesempatan masyarakat untuk berperanserta adalah bantuan fasilitas kerja, sedangkan faktor-faktor kemampuan adalah bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pendapatan. Adapun faktor-faktor yang ada hubungannya dengan kemauan masyarakat untuk berperanserta adalah keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, pandangan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan.Faktor yang ada hubungan dengan kesempatan masyarakat untuk berperanserta, seperti Bantuan fasilitas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara yang mendapat bantuan fasilitas kerja, banyak sekali, banyak, kurang dan kurang sekali terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam program kebersihan. Hal ini mungkin disebabkan karena warga masyarakat yang kurang/kurang sekali mendapat bantuan fasilitas kerja tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat yang banyak mendapat bantuan fasilitas kerja dalam mengikuti kegiatan kebersihan terutama kegiatan yang membutuhkan fasilitas kerja yang dibebankan kepada warga masyarakat.Ada tiga faktor yang diteliti dalam hubungannya dengan kemampuan masyarakat yaitu Bimbingan/penyuluhan, pendidikan dan pendapatan. Terdapat korelasi positip antara warga masyarakat yang memperoleh bimbingan/penyuluhan sangat intensif, intensif dan kurang intensif terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan. Adanya pemahaman akan manfaat program kebersihan mengakibatkan peranserta yang tinggi, sebaliknya kurang intensifnya bimbingan/penyuluhan akan sulit bagi warga masyarakat memahami dan menganalisa tujuan kegiatan kebersihan, sehingga ia akan bertindak ragu-ragu dalam berperanserta terhadap kegiatan kebersihan.Faktor Pendidikan dan pendapatan tidak nyata pengaruhnya terhadap tingkat peranserta masyarakat dalam uji statistik korelasi Spearman. Hal ini mungkin dikarenakan adanya kesamaan latar belakang sosial budaya, sehingga power atau kekuasaan resmi yang berasal dari pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap setiap warganya.Faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat berperanserta adalah keadaan lingkungan pemukiman, koordinasi pemerintah daerah, tanggapan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan.Keadaan lingkungan pemukiman yang diduga berpengaruh terhadap tingkat peranserta masyarakat, tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antara keadaan lingkungan pemukiman baik, cukup, kurang. Hal ini mungkin disebabkan warga masyarakat berorientasi pada kepentingan pribadi dan status seseorang yang pada kenyataan mereka ini kurang berperanan dalam kegiatan kebersihan.Terdapat korelasi positif antara koordinasi pemerintah daerah dengan tingkat peranserta masyarakat dalam program kebersihan, hal ini dikarenakan power atau kekuasaan resmi yang berasal dari pemerintah akan sangat berpengaruh sekali terhadap kegiatan masyarakat, nilai hormat dan rukun dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan mereka mau bertenggang rasa terhadap pendapat, anjuran maupun ajakan pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan kebersihan.Demikian juga pada pandangan dan sikap masyarakat terdapat hubungan yang positif dengan tingkat peranserta masyarakat. Terdapat perbedaan yang nyata antara warga masyarakat yang bersikap sangat membantu, membantu dan acuh tak acuh terhadap peranserta dalam program kebersihan.Tingkat peranserta masyarakat dalam kegiatan kebersihan dipengaruhi secara nyata oleh faktor-faktor Bantuan fasilitas kerja yang diberikan oleh pemerintah, koordinasi dari pemerintah daerah, pandangan dan sikap masyarakat terhadap program kebersihan dan bimbingan/penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah terutama oleh pejabat dan petugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan kebersihan, sedangkan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keadaan lingkungan pemukiman tidak terdapat hubungan dengan tingkat peranserta masyarakat terhadap pelaksanaan program kebersihan, namun masih banyak faktor-faktor lain diluar tingkat peranserta yang berpengaruh terhadap keberhasilan program kebersihan di Kotamadya Surakarta.

---

Summary

This thesis is a result of research about community participation in the implementation of cleanliness program and factors that affect it.

The objectives of this research are to identify level of community participation in the implementation of the cleanliness program and to identify factors that affect level of that participation and difference of participation level among community in the Regency of Surakarta.

Community participation in the implementation of cleanliness program means community involvement in 'the cleanliness activity. These are indicators used to measure level of participation among the members of community in the implementation of the cleanliness program: giving ideas, giving supports, giving material and financial supports, doing sanitary renovation, and obeying the government's instructions. Factors that affect participation are support for working facilities, coordination?s among the government's organ, perception and attitude of members of community, guidance / counseling, level of income, level of education and human settlement environment.

This research is conducted in 10 kelurahan (villages); samples are collected by randomness in five districts (kecamatan) in the Surakarta Regency, Central Java. There is ten villages (kelurahan) chosen among five districts (kecamatan). Fifteen samples are put in each district. Totally, there are 75 samples.

The result of the research shows that 65,33 percent of the respondents have high level of participation, while 34,6 percent of them shows law level of participation. This is certainly related to opportunity, ability, and the will of the community to participate.

This research is intended to identity factors that give probability for creating opportunity, ability and also the will of the members of the community to participate. Factor related to opportunity for participation is supports for work facilities, while the factors related to ability are guidance / counseling, education and income. The factors that have relation to the will of community to participate are the settlement environment, coordination among the organs of the government, the perception and attitude of community of, and toward, the cleanliness program. Factor that has relation to people's opportunity to participate, like supports for work facilities shows that there are significant differences among the people in getting work facilities. The greater the facilities they get, the higher the level of participation they have in the cleanliness program.

There are three factors studied here that are related to community ability, namely guidance / counseling, education and income. There is a positive correlation between the people who get very intensive, intensive and less intensive in guidance / counseling to level of community participation in the cleanliness program activities.

Understanding of cleanliness program utilities causes high participation, on the other hand the lack of guidance / counseling causes to the difficulty in understanding and in analyzing the aims of the cleanliness activity, so they will act doubly in participating in the cleanliness activity.

Education and income factors don't have significant effect on level of community participation, according to statistical evaluation in Spearman Correlation. This is, maybe, caused by the similarity in socio-cultural backgrounds, 50 the power or legal authority of the government will have very significant affect on every people.

The factors that affect the will of the community to participate are human settlement environment, coordination among the government's organs, perception and attitude of community of, and toward, the cleanliness program.

Human settlement environment which is predicted has an effect on level of community participation doesn't show a significant effect between good, enough and less in human settlement environments. Probably this is caused by orientation among individuals in the community to their own interests and statuses. Accordingly, they show less attention to the cleanliness program.

There is a positive correlation between coordination among the government's organs and the level of community participation in cleanliness program. Consequently, the power or legal authority of the government has very significant effect on community activity, appreciation to values and friendship in daily life style, which enable them to be ready to appreciate public opinions, advice and instructions from the Regency government to do cleanliness activity.

Similarly, there is positive correlation between perception and attitude of the community of, and toward, cleanliness and their level of participation. In other words, those with positive perception and attitude show more participation in the cleanliness program.

Level of community participation in the cleanliness activity is significantly affected by such factors as supports for working facilities, which are given by the government, and coordination among the government?s organs, perception and attitude of community to the cleanliness program, and guidance / counseling which are given by the government, especially by bureaucrats and officials who have direct relation with cleanliness management. On the other hand, level of income, level of education and human settlement environment don't have relation to level of community participation in the implementation of the cleanliness program, but there are still other factors out of level of participation that influence the success of the cleanliness program in the Surakarta Regency."

"ABSTRAKKeberhasilan pelaksanaan program pembangunan dipengaruhi oleh manusia. Hardjasoemantri dalam "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (1986)" berpendapat bahwa kunci berhasilnya program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat. Karena itu sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian, motivasi dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperanserta dalam mengembangkan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat merupakan landasan motivasi untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup.Salim (1987:12) berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan akan dapat dicapai apabila penduduk telah memiliki sikap yang mantap terhadap keselarasan lingkungan.Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta telah menetapkan program pembangunan yang diberi nama Program Solo Berseri yaitu suatu upaya untuk mewujudkan kota Solo yang bersih, sehat, rapi dan indah. Untuk dapat mencapai keberhasilan program tersebut diperlukan adanya suatu usaha agar perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap Program Berseri membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan Program Berseri diharapkan masyarakat dapat berperanserta dalam keberhasilan Program Berseri.Dari hasil penelaahan pustaka dan pengamatan disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri masyarakat tersebut, di mana penulis batasi meliputi lama tinggal, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kelembagaan sosial. Adapun faktor eksternal adalah faktor dari luar diri masyarakat, yaitu peranan pemerintah dalam penyuluhan program dan penyediaan sarana kebersihan. Interaksi dari faktor-faktor tersebut akan melahirkan kesadaran masyarakat untuk melakukan penghijauan/tamanisasi, membayar retribusi kebersihan, mengelola sampah rumah tangga, menjaga kebersihan lingkungan dan berpartisipasi dalam penyuluhan program Solo Berseri, sehingga program Solo Berseri dapat berhasil.Atas dasar hal tersebut disusun hipotesis yaitu:1. Semakin lama masyarakat tinggal akan semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam melaksanakan program Solo Berseri;2. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan semakin tinggi tingkat kesadarannya;3. Semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin tinggi tingkat kesadarannya;4. Semakin besar keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan sosial akan semakin tinggi tingkat kesadarannya;5. Semakin intensif penyuluhan program Berseri yang diberikan oleh Pemerintah -Daerah akan semakin tinggi tingkat kesadarannya;6. Semakin memadai penyediaan sarana kebersihan akan semakin tinggi tingkat kesadarannya.Untuk membuktikan hipotesis di atas, dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan tentang keenam faktor yang penulis anggap mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dan tentang pelaksanaan program Solo Berseri. Lokasi pengambilan sampel ditetapkan secara multi-stage dari tingkat kecamatan hingga tingkat RW, kemudian dari masing-masing RW yang terpilih mewakili populasi ditentukan respondennya secara proporsional, dan terpilih 130 responden dari empat RW yang terpilih.Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan vaxiabel dependen digunakan rumus koefisien korelasi Spearman yang dihitung melalui program SPSS for MS Windows Release 6.0, serta untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan uji koefisien determinasi. Berdasarkan uji dimaksud, maka disimpulkan sebagai berikut:(1) Terdapat tiga variabel penelitian yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam keberhasilanprogram Berseri, yaitu:a. Variabel lama tinggal, di mana besarnya koefisien korelasi Spearman 0,4539 pada taraf signifikan 0,000 dengan kontribusi 20,60%;b. Variabel penyuluhan program Berseri, dengan koefisien korelasi Spearman 0,2567 padataraf signifikan 0,003 dan kontribusi variabel ini terhadap kesadaran masyarakatsebesar 5,28%;c. Variabel penyediaan sarana kebersihan, koefisien korelasi Spearmannya 0,2295 pada taraf signifikan 0,009 serta kontribusinya sebesar 6,59%;(2) Jika dilihat dari besarnya persentase tiap-tiap kategori untuk ketiga faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tersebut di atas, maka terbukti bahwa:a. Semakin lama masyarakat tinggal, semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam melaksanakan program Berseri;b. Semakin intensif penyuluhan program Berseri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, semakin tinggi tingkat kesadarannya;c. Semakin memadai penyediaan sarana kebersihan, semakin tinggi tingkat kesadarannya.(3) Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemda Kodya Surakarta diantaranya adalah:a. Penyediaan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) seluas 17 Ha di Putri Campo;b. Penyediaan angkutan sampah yang memadai;c. Penyediaan tenaga kebersihan sampah dan penyuluh kebersihan yang mencukupi;d. Pemasangan tanda-tanda peringatan tentang kebersihan kota;e. Adanya petugas pengawas kebersihan kota;f. Melakukan pendekatan kepada masyarakat secara terus-menerus;g. Memberi subsidi dana kebersihan, danh. Mengaktifkan peranserta masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 130 responden yang kesadaran masyarakatnya tinggi sebesar 39,20%, yang cukup tinggi sebesar 43,10% dan yang rendah sebesar 17,70%.

---

ABSTRACT

The key of successful development programmed on environment is in the hands of the people and the community So it is very important to develop understanding, motivation and comprehension of the community to participate in environmental development (Hardjasoemantri, 1986:19). Community awareness is the foundation of motivation for participation in environmental management. Salim (1987:12) stated that the success of development can be achieved if the community have a consistent attitude toward the harmony of environment.

To implement environmental management in the area, the Municipal Government of Surakarta has launched the development programmed called "Berseri Programmed", an effort toward the realization of Solo to become a clean, healthy, tidy and beautiful city. In order to render this development programmed successful, efforts are needed to make the behavior and community awareness for Berseri Programmed into a way of life. And with this community awareness for Berseri Programmed, the community can participate in the success of Berseri Programmed.

The results of the literature study and observation conclude that community awareness in environmental management is influenced by two factors, namely, internal and external factors. Internal factors are factors in the community itself. Those factors are: duration of stay, level of education, level of income and social institutions. External factors are factors outside of the community. Those factors are: the role of the government, the role in dissemination of the programmed and availability of cleanliness utilities. Interactions of two factors will reveal community awareness to provide green landscapes, pay the cleanliness retribution, manage the domestic waste properly, keep the environmental cleanliness and participate in the education program of Berseri Programmed. In so doing the Berseri Programmed will definitely be successful.

Based on the above facts, the hypotheses are formulated as follows:

1) The longer the duration of stay in Solo, the higher the level of community awareness will be achieved to implement the Berseri Programmed;

2) The higher the level of education, the higher the level of community awareness will be;

3) The higher the level of income, the higher the level of community awareness will be;

4) The more intensive to take part in social institution, the higher the level of community awareness;

5) The more intensive the information dissemination of Berseri Programmed carried out by the Regional Government, the higher the level of community awareness;

6) The more adequate the availability of cleanliness utilities, the higher the level of community awareness.

To prove the above hypotheses, primary data collection was conducted, by way of interviews using structured questionnaires on Six factors that was assumed to have influence on the level of community awareness and on the implementation of Berseri Programmed. Sample locations were taken by multi-stage method commencing at the Kecamatan/sub district level down to the RW level.

Thence, from the proportionally selected four RW, some 130 respondents were selected.

To test the presence of influence of dependent and independent variables, statistical tests were applied using Spearman correlation coefficient with SPSS Programmed for MS Windows Release 6.0; while determination coefficient test was also conducted to measure the degree of influence between the two variables. The test results disclosed that:

(1) There are three study variables which influenced community awareness in the success of Berseri Programme, namely:

a. The duration of stay variable where the magnitude of Spearman correlation coefficient is 0.4539 at the significant level of 0.000, with 20.60% contribution;

b. The information dissemination of Berseri Program variable, with Spearman correlation coefficient 0.2567 at the significan Of 0.003 and this variable contribution to community awareness 5.28%;

c. The availabality of cleanliness utilities variable, Spearman correlation coefficient is 0.2295 at the significan level of 0.009 and its contribution 6.59%

(2) If the percentage of each category of the three factors which influenced community awareness as indicated above is observed, hence, it is proven that:

a. The longer the duration of stay, the higher the level of community awareness will be achieved to implement the Berseri Programme;

b. The more intensive dissemination of Berseri Programme carried out by the Regional Government, the higher the level of community awareness will be;

c. The more adequate availability of cleanliness utilities, the higher the level of community awareness will be.

(3) Efforts already carried out by The Regional Government of Surakarta include:

a. Provision of final waste disposal site of 17 Ha in Putri Cempo;

b. Provision of adequate waste transportation;

c. Provision of waste cleanliness personil and sufficient cleanliness health educaters;

d. Placement of warning signs on city clean liness;

e. The present of city cleanliness supervisor;

f. Implementation of continuous approaches toward the community;

g. Provision of subsidy of cleanliness fund;

h. Activition of community partisipation.

The study disclosed that out of 130 respondents 39.20% are of good level community awareness, 43.10% are of moderate level and 17.70% are of poor level community awareness.

References : 30 (1977-1997)"

"Masalah utama yang dihadapi penduduk desa Barongan kota Kudus dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih selain bersifat material mencakup pula bahwa, interaksi pemerintah dan masyarakat belum mencerminkan suatu keterpaduan. Pemerintah setempat yang berusaha menerapkan inovasi kebersihan modern yang berasal dari negara maju sebagai acuan, kurang memperhatikan sifat urban kita yang sudah terbiasa mengelola sampah rumah tangga secara tradisional. Perbedaan kerangka acuan tersebut akhirnya menghambat terciptanya sikap tanggung jawab masyarakat pada kebersihan rumah tinggal secara nyata. Oleh karena itu pengkajian sikap masyarakat pada kebersihan rumah tinggal dan kaitannya dengan inovasi penanggulangan sampah sebagai bagian dari pembinaan kebersihan lingkungan pemukiman menjadi hal yang penting.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan, kecenderungan sikap masyarakat dalam kebersihan lingkungan rumah tangga,faktor sosial budaya yang mendominasi perilaku mereka terhadap sampah dan kategorinya, serta mekanisme sosial yang berkembang, sehubungan dengan program penanggulangan sampah yang diinovasikan.Penelitian ini dilakukan di desa Barongan, kota Kudus, dengan sample 80 keluarga (ibu rumah tangga dan atau didampingi suami), sebagai responden yang dipilih secara acak stratifikasi, pada 3 RW. Metode yang digunakan adalah diskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dibantu kuesioner serta studi kepustakaan.Hasil temuan dari penelitian ini adalah: diketahuinya bentuk inovasi kebersihan pada lingkungan hidup kota yang berpenduduk heterogen sosial budayanya, dengan pelayanan sampah sistem modul. Pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat dalam penyuluhan kebersihan, pewadahan sampah, membayar iuran kebersihan serta mendapat pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari tiap rumah tinggalnya. Mereka sebelumnya telah didominasi oleh pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, kesempatan dan keputusan membuang sampah dan limbah rumah tangga secara tradisional (dimasukan ke dalam lubang pekarangan sekitar rumah, dibakar dan ditimbun tanah, serta ke comberan). Kecenderungan sikap mereka, menyatakan persetujuannya terhadap gagasan baru tentang penanggulangan sanpah, kecuali menegur pada orang yang buang sampah sembarang tempat,masih relatip lemah. Mekanisme sosial yang terjadi tampak kurang lampu merubah perilaku kebersihan yang lama dalam kelola limbah rumah tangga, karena terdapat kelemahan perangkat inovasi (materi kurikulum, kadar penyuluh, peserta), sehingga akhirnya kurang tercipta disiplin warga pada ketentuan inovasi. Walaupun begitu, mereka telah memiliki sedikit pengetahuan inovasi kebersihan modern. Praktek buang sampah rumah tangga tradisional digeser dengan pelayanan sampah sistem modul.Dengan demikian kuat lemahnya penerimaan masyarakat terhadap inovasi kebersihan penanggulangan sampah, berhubungan dengan kesempurnaan komponen program dan tingkat kompleksitas psikologi,sosial dan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya tahapan yang terjadi pada proses penerimaan dan penolakan dalam rejection-adoption theory berlaku pula pada masyarakat bersangkutan.

---

The man problem faced by the inhabitants at Barongan village Kudus city, in creating clean environmental surroundings is that, besides of non-material reasons, the interaction between the government and community, has not shown good coordination. The local government which tries to implement modern innovative environment cleanliness practices from developed countries as from of reference does not give enough consideration of local custom in overcome garbage traditionally. The difference in the two frame of reference in turn, hinders the implementation of sense of respons ability on part of inhabitants in creating clean household environmental. Therefore, studies on the attitudes of the society on home cleanliness in relation to wastes overcome innovation as part of building hosehold environmental cleanliness becomes prominent.The objective of this study is to know the patterns, implementatlon and tendency of social attitude is home environmental cleanliness, social-cultural factors dominating their behaviours towards wastes and their categories,and developing social mechanism in relation to innovative waste overcome / management programmes.This study is done at Barongan village, Kudus city, with sample of 80 household ( house-wives, either accompanied by their husbands or bs them selves) as respondents chosen with stratified random, at three RW' s. The method which is used is discriptive, and the techniques used in collecting the data are depth-interviews, questionairs, and literary studies.What have been found in this study are pattern of home environmental cleanliness programme implemented in a small town with heterogeneous social-cultures with modullar garbage services. The implementation includes the involvement of the inhabitants in spreading information on the importance of clean environment, putting garbage into containers,contributing cleanliness fund and getting garbage-taking-away services from every home. They were previously influenced by knowledge, belie£, customs, opportunities and decisions on throwing away hone waste and sewage traditionally (put into square holes in the ground around the houses, burned, and covered with soil and open sewage ditch). They tend to agree at the new ideas wastes management, but the practice on warning on other who throw garbages not provided repositories is relatively weak. Social mechanism does not seem to change old cleanliness practices on overcome domestic waste. Because of the weaknesses in the innovative package (syllabi, staff, participants). As a result the inhabitants have not been fully committed to the innovative movement. Nevertheless,the have got some knowledge on modern way of keeping the environment waste have been seplaced by modular waste services.Thus, weather or not the society has the full commitment to the inovative way of wastes overcome has much to do with the perfectness of the innovative program components and the levels of complexities of the psychological-social-cultures of the society.Then, stages in the processes of adoption-rejection theory is also true to the above-mentioned society."

"Tesis bertujuan mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan P2KP-PNPM di Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis selama kurun waktu 2003-2007. Metode evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kualitatif menggunakan Balanced Scorecard (BSC), yaitu perangkat evaluasi yang menerjemahkan visi dan misi menjadi sasaran strategis yang akan diukur berdasarkan capaian hasil. Hasil evaluasi partisipasi masyarakat yang didapatkan adalah bahwa tingkat partisipasi masyarakat Leuwinanggung secara umum dalam pelaksanaan program sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan partisipasi warga miskin dalam berbagai tahapan program. Berdasarkan temuan tersebut maka dibuat rekomendasi rencana aksi untuk meningkatkan partisipasi warga miskin dalam program.

---

Thesis aims to evaluate public participation in the implementation of poverty reduction programs in PNPM-P2KP Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis during the period 2003-2007. Evaluation method used was the qualitative evaluation using the Balanced Scorecard (BSC), which is an evaluation device to translate the vision and mission into strategic goals that will be measured based on the results of targets achievements. The evaluation found that community participation level on program implementation at Leuwinanggung is satisfying, but still needs to be improved, especially related to the participation of the poor in the various phases of the program. Based on the findings, action plan' recommendations are made to improve poor people's participation in the program."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana desa di Kabupaten Sragen dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa tahun 2016. Metode yang digunakan adalah analisa kuantitatif deskriptif dan estimasi ekonometrika dengan regresi logistik. Dari sembilan faktor yang dianalisa berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, lama tinggal di desa, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat penghasilan, tingkat kepemimpinan, tingkat komunikasi dan perilaku birokrasi. Dari kesembilan faktor tersebut, mayoritas faktor yang berpengaruh signifikan adalah jenis kelamin dan tingkat pekerjaan, masing-masing tiga desa, dimana nilai probability lebih kecil dari 0,05. Uji determinasi dilakukan dengan menggunakan McFadden R-Square sebesar 0,4675 di Desa Karangtalun, 0,5532 di Desa Padas, 0,1957 di Desa Duyungan dan 0,6376 di Desa Donoyudan, dimana prosentase dari nilai tersebut sebanyak 46,75 , 55,32 , 19,57 dan 63,76 probabilitas partisipasi masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel X dalam model, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Tingkatan partisipasi dalam penelitian ini menggunakan teori The Ladder of Participation, penelitian di keempat desa tersebut masuk dalam tahapan kelima yaitu penentraman, dimana perangkat desa akan menampung ide, saran dan masukan dari masyarakat untuk meredam keresahan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the implementation of village grant in Sragen Regency and the factors that influence society participation in the use of village grant in 2016. The methods used to analysis are descriptive quantitative and econometric estimation with logistic regression. Among the nine factors which is analyzed have positive influence to society participation such as gender, age, duration of stay, village level, education level, occupation, income level, leadership level, communication level, and bureaucratic behavior. From the nine factors are obtained some have majority of significant effect that are gender and occupation where the probability value was less than 0.05. The determination test is done by using McFadden R Square of 0.4675 for Karangtalun Village, 0.5532 for Padas Village, 0.1957 for Duyungan Village and 0.6376 for Donoyudan Village, whereas 46,75 , 55,32 , 19,57 and 63,76 , were probability variation of society participation can be explained by variable X inside the model, while the rest is explained by variable outside the model. The level of participation in this study uses The Ladder of Participation theory, that is appeasement in fifth stage, where the village staff will accommodate ideas, suggestions and inputs from the society to reduce the public anxiety. "

"ABSTRAKHutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995).Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus.Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992):1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha.2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya.3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan.4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas.5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove.Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia.Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan :1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery).3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove).4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove.Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan :1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian.2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya.3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah.4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers.b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery).c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal.d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT

Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995).

Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).

Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously.

The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) :

1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed.

2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction.

3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex.

4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited.

5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest.

Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest.

Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management.

Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources.

To implement the strategy, each is carried out by :

1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management.

2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system.

3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group.

4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers.

Based on the findings of the study, the following conclusions were made :

1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes.

2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation.

3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited.

4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness.

5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management :

a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method.

b. Community socio-economic development by way of silvofishery.

c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal.

d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus.

6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Program Corporate Social Responsibility PT.Pertamina Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tahapan PelaksanaanPelatihan Kecakapan Hidup untuk Penumbuhan Usaha Baru di Kecamatan CikaumKabupaten Subang Jawa Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifmelalui studi kasus dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menyimpulkan, program CSR secara umum memberi kontribusiterhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demikian halnya CSR Pertamina dibidang pemberdayaan, telah memberi kontribusi posistif bagi tumbuhnya partisipasimasyarakat dalam mengembangkan usaha yang potensial untuk menjadi salahsatupenopang perekonomian nasional di masa datang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the Corporate Social Responsibility Program of PT Pertamina InCommunity Empowerment (Case Study Training Life Skills Implementation Phasesfor New Business Growth in Sub Cikaum Subang Regency West Java). This studyused a qualitative approach through a case study with data collection using in-depthinterviews. The results of this study conclude, in general CSR programs contribute toimproving quality of life. Similarly in the field of CSR Pertamina empowerment,have contributed to the growth of positive community participation in developing thebusiness potential to be one of the main backbone of the national economy in thefuture."

"Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan remaja sebagai aset pembangunan berkelanjutan. Desa Paulan adalah salah satu desa di Kabupaten Karanganyar yang telah mengelola sampahnya secara mandiri. Namun, masih ditemukan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang belum terpenuhi, salah satunya adalah kurangnya partisipasi remaja. Masalah dalam penelitian ini adalah perlunya optimalisasi partisipasi remaja untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan partisipasi remaja untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di Desa Paulan. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif dengan wawancara mendalam yang didukung dengan hasil kuesioner pada tahapan pra-wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebiasaan/pengalaman, rasa tanggung jawab, pengetahuan dan pendidikan, agama, norma, dan budaya adalah enam faktor dominan yang dapat memengaruhi partisipasi remaja; hadirnya fasilitas pengolahan sampah di dekat sumber tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan tingkat partisipasi remaja; dan pemerintah desa memiliki peran utama untuk memberdayakan remaja dan karang taruna dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah desa perlu menjalankan fungsinya sebagai pembina dan menyusun program pemberdayaan remaja yang dibuat secara berkelanjutan untuk mengoptimalisasi partisipasi remaja Desa Paulan dalam pengelolaan sampah rumah tangga......Youths need to be involved in community participation to achieve sustainability in household waste management. Paulan Village is one of the villages in Karanganyar Regency that has managed its waste independently. However, it is still found that the principles of sustainable waste management have not been fulfilled, one of them is the lack of youth participation. The research problem is the need to optimize youth participation to realize sustainable household waste management. The research purpose is to optimize youth participation to realize sustainable household waste management in Paulan Village. The research method is qualitative method with in-depth interviews supported by questionnaire’s results at the pre-interview stage. The results of this study indicate that the factors of habit/experience, sense of responsibility, knowledge and education, religion, norms, and culture are the six dominant factors that affect Paulan’s youth participation; the presence of waste processing facilities does not significantly inlfuence youth participation; and the village government has a major role to empower youth and local youth organization (karang taruna) to achieve sustainable waste management system. The conclusion of this study is that the village government needs to develop youth empowerment program to optimize the participation of Paulan Village youth in household waste management."

"Dalam Islam, ulama adalah pemimpin umat. Keberadaan mereka dibutuhkan oleh masyarakat Kotamadya Banda Aceh yang 95% penduduknya memeluk Agama Islam. Islam mempunyai konsep bersih yang luas untuk kepentingan ibadah dan kepentingan kebersihan lingkungan.Namun potensi seperti di atas belum banyak menunjang program kebersihan di Kotamadya Banda Aceh untuk mewujudkan kota bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah yang diteliti berkisar pada sejauh mana peranan ulama yang berfungsi sebagai motivator dalam sistem pengelolaan kebersihan, pengetahuannya dalam makna konteks tentang bersih yang mendukung pengetahuan bersih dari konsep Islam. Kemudian bentuk-bentuk aktivitasnya, kondisi kebersihan, dan partisipasi masyarakat.Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tingkat peranan ulama dalam pelaksanaan program kebersihan, khususnya fungsi mereka sebagai motivator dengan menerapkan konsep agama tentang bersih.Pada bagian bahasan teoritis memuat beberapa konsep yang mendasari standar penerapannya: (1) Rumusan pengertian bersih dan kebersihan sebagai standar yang dianut; (2) Konsep bersih menurut Islam untuk kepentingan ibadah dan lingkungan; (3) Teori tentang-peranan untuk menetapkan keberadaan peranan ulama dalam sistem pengelolaan kebersihan yang berfungsi sebagai motivator; (4) Pengertian ulama dan konsep kepemimpinannya di Aceh; (5) Rujukan ulama yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis; (6) Kerangka konseptual yang membentuk variabel-variabel sebab, akibat dan permasalahan yang diteliti; (7) Penjelasan variabel-variabel dan hipotesis kerja (Tan 1980 dan baca Moleong 1989) untuk mengarahkan penelitian, penulisan dan pembahasannya.Selanjutnya dalam metodologi, setelah memilih Kotamadya Banda Aceh sebagai lokasi penelitian, lalu menetapkan jenis sampei utama yaitu ulama secara random sebanyak 28 responder yang akan diteliti peranannya. Sampel unsur pemerintah dan masyarakat sebagai sampel pendukung, masing-masing berjumlah 23 dan 70 responden. Pertimbangannya, pemerintah sebagai pihak penyelenggara program kebersihan, sedangkan masyarakat sebagai sasaran motivasi ulama dan yang berhubungan langsung dengan kebersihan secara operasional.Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data diolah dengan tabulasi distribusi persentase relatif, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan data kuantitatif.Adapun hasil penelitian: (1) Penduduk Kotamadya Banda Aceh 95% memeluk Agama Islam dari jumlah penduduk 168.789 jiwa; (2) Kotamadya Banda Aceh belum mencerminkan kota bersih sesuai dengan standar yang dianut karena masih rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatannya antara lain masih sulitnya merubah budaya membuang sampah di sembarang tempat yang dilatarbelakangi kurangnya pemahaman pengertian kebersihan lingkungan dan kurangnya motivasi. Pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih masih terbatas pada kepentingan ibadah yang disebabkan antara lain oleh kurangnya keterlibatan ulama dalam memberikan motivasi tentang kebersihan lingkungan; (3) Sebagai upaya untuk mengatasinya, diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu meliputi Perda, pengadaan sarana, partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama bersama unsur lain; (4) Ulama Kotamadya Banda Aceh secara kognitif mempunyai pengetahuan konsep Islam tentang bersih. Namun secara kuantitatif sebagian besar mereka belum banyak mengembangkan makna bersih secara kontekstual dalam memberikan motivasi. Atau: secara kualitatif pengembangan makna konstekstual sudah diterapkan, akan tetapi hanya oleh sebagian kecil ulama. Motivasi pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih pada umumnya masih berkisar pada kepentingan ibadah ritual; (5) Tingkat keterlibatan ulama ternyata masih kurang (6l%) seperti terlihat pada bentuk aktivitasnya. Padahal pilihan terbesar responden masyarakat (43%) mengharapkan kehadiran ulama sebagai motivator bahkan mendapat dukungah dari responden pemerintah.Ada kecenderungan hubungan antara tingkat kurangnya peranan ulama dalam melaksanakan fungsinya sebagai motivator, dengan kurangnya pengetahuan mereka secara kualitatif (tebel 7) ; (6) Motivasi tentang kebersihan dengan pendekatan agama merupakan materi pendekatan yang tepat. Selanjutnya media mimbar dan teknik ceramah masih dominan dipergunakan. Padahal masyarakat sudah mendambakan media dan teknik yang lebih luas dan bervariasi; (7) Responden masyarakat 98,5% menyatakan partisipasi masyarakat tergantung motivasi ulama dengan alasan masih tingginya kredibilitas masyarakat terhadap ulama, dan ulama diakui sebagai pemimpin terdekat dengan umat (tabel 17); (8) Responden masyarakat 61% menyatakan bersih sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, namun 53 menjawab masih terbatas pada keperluan ibadah. Alasan di atas merupakan faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pengertian bersih yang hanya mereka terima dari praktek bimbingan ibadah melalui pengajian (54, 5%).Pembahasan berkisar tentang sejauh mana pengetahuan dan penerapan konsep Islam tentang bersih yang dimiliki ulama itu didukung oleh pengetahuaan bersih dalam pengertian umum.Selain tuntutan dakwah, tanggung jawab peranannya dalam sistem pengelolaan kebersihan yang fungsinya sebagai motivator, juga karena tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan. Di sini ulama diperlukan kesadaran tanggung jawabnya dalam pembangunan berlanjut untuk meningkatkan kualitas umat. Karena tingkat partisipasi masyarakat berkaitan dengan pengetahuan dan penerapan bersih secara luas serta partisipasinya tergantung dari motivasi ulama, maka dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam makna kontekstual.Lingkungan bersih,.partisipasi masyarakat, dan motivasi ulama menjadi satu sistem operasional yang mempunyai hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya.Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa peranan ulama telah ada dan diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan, akan tetapi masih pada tingkat rendah. Rendahnya peranan ulama disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pengetahuan dan penerapan konsep Islam tentang bersih dalam makna kontekstual, bentuk dan frekuensi kegiatan, penggunaan media dan teknik kegiatan.Kurangnya peranan ulama mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat bersama faktor lain juga dipengaruhi oleh faktor mendasar yaitu terbatasnya pengertian dan penerapan konsep Islam tentang bersih hanya pada keperluan ibadah ritual yang mereka terima dari pengajian dan bimbingan praktek ibadah.Mengingat ulama sebagai pemimpin umat yang memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat Kotamadya Banda Aceh, maka peranan mereka diperlukan dalam sistem pengelolaan kebersihan. Ulama juga sebagai guru umat sehingga dituntut menguasai pengetahuan konsep Islam tentang bersih dalam arti luas.

---

The Role Of Ulama In The Implementation Of Cleanliness Program: A Case Study in Banda Aceh MunicipalityAccording to Islamic teaching, ulama are leaders of mankind. They are needed by the community members of Banda Aceh Municipality where 95 percent of the population-are Moslems. Is-lam has a broad and comprehensive concept of cleanliness for worship (as ritual washing) and environmental purposes.

However, the above-mentioned concept has not been fully adopted to support the cleanliness program in Banda Aceh Municipality to make the clean city program a complete success, in accordance with the existing regulations. This study deals with the extent of the function of the role of ulama as motivators in the management system of cleanliness, the know-ledge of cleanliness within the contextual sense which sup-ports the knowledge derived from Islamic concept, the types of activities, the condition of the city and the people's participation. The general objective of this study is to assess the potential role of ulama in the implementation of the cleanliness program, especially to identify the extent of the role of ulama as motivators in environmental cleanliness.

In the chapter on the theoretical framework, several concepts supporting the implementation, of cleanliness programs are presented, including: (1) The definitions of clean and cleanliness as standard references; (2) The concept of cleanliness according to Islamic teaching for worship and environmental purposes; (3) Theory of role; in order to specify the position of ulama in their role and their function as motivators; The definition of ulama and the concept of leader in Aceh; The ulama's references which are mostly based on Al Qur'an and Hadits; (6) The conceptual framework which comprises the causality variables and working hypothesis (Tan 1980, and Moleong 1989) directing the study, its writing up and analysis.

Methodology. Banda Aceh Municipality was chosen as the research location because a cleanliness program has been implemented in this city. Using the random sampling method, 28 ulama whose role would be studied, were selected as the main sample, followed by a supporting sample consisting of 23 respondents from the local government officials and community members. The selection of the supporting simple was based on the fact that the government is the implementation of the cleanliness program, while the community members are the target group of the ulama's role as motivators, and at the same time are also directly and operationally involved in the program.

Data were collected using questionnaires, interviews, observations, as well as reviewing the literature related to the study. Later, the data were processed by tabulating the relative percentage distribution, and then qualitatively analyzed by using descriptive analysis, which was based on quantitative data.

Result of the study: (1) The research was conducted in Banda Aceh Municipality, with a total population of 168.7 89, of which 95 per cent are Moslems; (2) The research results indicated that due to people's low participation, so far the Banda Aceh Municipality has. not presented the condition and image of a clean city in accordance with the expected standard. Findings showed that the constraints rest among others on the fact that it is still difficult to change the cultural behavior of these people in disposing of their waste. This stems from lack of understanding and awareness of environmental cleanliness as well as lack of motivation. The under-standing and application of cleanliness based on Islamic concepts so far is still limited to worship purposes (as impurities) indicating that the ulama have not been fully participating in motivating the people to carry out the program; (3) Within the endeavors to implement the cleanliness program, an integrated management system is highly necessary, involving the local Government Regulation, facilities, public participation, and motivation geared by the ulama and other relevant agencies; (4) The ulama of Banda Aceh Municipality possess cognitive knowledge of cleanliness based on their religious concept. However, quantitatively most of these ulama have not developed the contextual meaning of cleanliness when motivating the people. In other words, qualitatively the con-textual notion of cleanliness has only been developed by a very limited number of ulama. In general, the knowledge and application of the concept of cleanliness in Islamic teaching is still mainly focused on fulfilling the call for worship purposes; (5) The extent of the involvement of ulama in their motivating role is still considered low (61 percent), whereas the responses from community members (43 per cent) and government officials (61 percent) expect that the ulama should play a role as motivators. There is high correlation between a weak role for the ulama as motivators and a lack of qualitative knowledge on their part {Table 7);(6) Religious approach is connected with cleanliness, or the other way around, that cleanliness can be used as a standard for motivating the people. Furthermore conventional media and techniques, such as pulpit and talks (ceramah) are still predominantly used. It should be noted that the people now expect wider varieties of media and techniques; (7) Responses from community members (95,5 per cent) indicated that public participation depends on the ulama's role as motivators, due to the ulama's high credibility and the ulama are still regarded as the people's closest leaders; (8) Responses from community members (61 per cent) declared that cleanliness had become part of their community life, however 53 per cent acknowledged that it was only limited to worship. The above reasons are the factors which influence the low public participation which is related to people's perception of the cleanliness concept acquired from worship and religious doctrines (54,5 percent, see Table 27).

The chapter of theoretical discussion deals with extent of the ulama's knowledge of their religion and the application of Islamic concepts, which is also supported by their general interpretation of cleanliness.

The responsibility of the ulama according to their role as motivators in the management of the cleanliness program is not only because of their responsibility to preach (dakwah), but also be issued of the need to implement sustainable development. Therefore, in-order to enhance the quality of life for mankind; awareness of sustainable development on the part of ulama is imperative. Since the level of public participation is significantly related to people's knowledge and under-standing of cleanliness in a broad sense, and their participation depends on the motivation geared by the ulama, hence the ulama should have sufficient knowledge of the Islamic concept of cleanliness within its contextual meaning.

Cleanliness, public participation and motivation generated by the ulama have become an operational system in interaction with one another.

The role of the ulama is needed in the management system of cleanliness, but is still at a low level. This low level is caused by several factors such as minimum knowledge and application of the Islamic concept of cleanliness in the contextual manner, kind and frequency of activities, utilization of media and technique of these activities and forth.

If the role of the ulama is decreased, the public participation is lower as well.

The level of people's participation together with other factors are affected by several basic factors, such as limited understanding and application of-the Islamic concept of cleanliness merely for religious matters which they get through doctrines (pengajian-pengajian), and worship guidance.

Ulama as leaders of mankind have the highest credibility in their society. Therefore an active role in the cleanliness management system on the part of ulama is a must.

Ulama as well as teachers are in demand for their knowledge of the Islamic concept of cleanliness in a broad sense."

"Tingginya aktivitas manusia dan lajunya pembangunan fisik oleh Pemerintah akan berdampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu dampak yang dihasilkannya adalah hasil buangan dalam bentuk peningkatan jumlah sampah. Akumulasi kuantitas sampah di Kotamadya Gorontalo meningkat terus seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk baik disebabkan oleh tingkat kelahiran maupun oleh urbanisasi dari desa ke kota, dengan angka pertumbuhan penduduk 0,87 % per tahun. Jika permasalahan sampah ini tidak segera ditanggulangi, maka akan menimbulkan pencemaran dan akhirnya akan merusak lingkungan. Rusaknya lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat perlu ditumbuhkan dalam penanganan masalah kebersihan ini, karena masalah kebersihan lingkungan bukan saja menjadi tugas dan kewajiban pemerintah daerah tetapi juga menjadi tugas dan kewajiban masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sang at dibutuhkan dalam pelaksanaan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara, terutama di daerah-daerah permukiman dengan kondisi jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui gerobak sampah saja. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk (1) mengetahui pola pengelolaan sampah yang dilakukan di Kotamadya Gorontalo, (2) mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kotamadya Gorontalo dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah permukiman, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarkat terhadap pelaksanaan program kebersihan, khususnya pengelolaan sampah permukiman. Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Gorontalo di Kecamatan Kota Barat (Kelurahan Tornulabotao), Kecamatan Kota Selatan (Kelurahan Limba U - I dan Limba U - Il), dan Kecamatan Kota Utara (Kelurahan Pulubala). Pengambilan sampel dilakukan secara acak sistematis sebanyak 348 responden Kepala Keluarga. Dalam penentuan banyaknya jumlah responden pads tiap-tiap kelurahan, faktor pendidikan kepala keluarga di tiap kelurahan dijadikan acuan. Adapun variabel yang diteliti yaitu 'l variabel tidak bebas dan 7 variabel bebas. Variabel tidak bebas adalah partisipasi masyarakat dalam program kebersihan khususnya pengelolaan sampah. Sedangkan variabel babas (1) umur, (2) tingkat pendidikan, (3) pendapatan, (4) keadaan Iingkungan permukiman, (5) lamanya tinggal, (6) keberadaan halaman, serta (7) bimbingan dan penyuluhan. Untuk mendapatkan data primer di lokasi penelitian, selain wawancara dengan kepala keluarga, juga dilakukan wawancara dengan instansi terkait yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini. Sedangkan data yang dikumpulkan selain data primer, juga data sekunder yang ada hubungannya dengan penelitian. Pengolahan data primer dilakukan dengan 3 metode yaitu uji X2 (chi-square) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel babas dengan variabel tidak babas. Uji korelasi spearman (rs) untuk mengetahui keeratan hubungan antara faktor-faktor pada variabel babas dan tidak babas. Selanjutnya untuk melihat signifikansi dari korelasi spearman (rs) dilakukan uji t. Tingkat signifikansi yang dipakai adalah 1 % (0,01) dan 5 % (0,05). Sedangkan data sekunder dipakai sebagai analisis komparatif penunjang pada data primer. Dari basil penelitian terhadap 348 responden terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kebersihan didapatkan reaksi terhadap halaman kotor, sang at tinggi (93,4 %); reaksi melihat orang membuang sampah sembarangan, tinggi (86,2 %); keikutsertaan dalam kerja bakti, sangat tinggi (94,3 %); mendukung gagasan mengenai kebersihan, sangat tinggi (89,7 %); kehadiran rapat untuk kegiatan kebersihan, sangat tinggi (96,0 %); membersihkan saluran 1 got, sangat tinggi (92,0 %); dan membayar retribusi, sangat tinggi (93,7 %). Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program kebersihan di Kotamadya Gorontalo adalah sangat tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dari hasil perhitungan nilai chi-square (X2) dapat disimpulkan bahwa umur (13,391**), tingkat pendidikan (65,509**), pendapatan masyarakat (41,960**), keadaan Iingkungan permukiman (19,208**) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman di Kotamadya Gorontalo. Sedangkan lama tinggal (8,361), keberadaan halaman rumah (2,839) serta bimbingan dan penyuluhan (3,361) tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman. Dari hasil perhitungan nilai korelasi Spearman (rs) dapat disimpulkan bahwa umur (0,120*), tingkat pendidikan (0,408**), pendapatan masyarakat (0,304**) dan keadaan Iingkungan permukiman (0,208**) berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan lama tinggal (0,081), keberadaan halaman rumah (0,090) serta bimbingan dan penyuluhan (0,010) tidak berhubungan nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat.

---

The intense human activity and the rapid physical development by the government will have an impact to wards the environment. One of such an impact is the augmenting quantity of solid waste. The accumulating quantity of solid waste in Gorontalo is increasing along with the growing number of population caused both by birth rate as well as by urbanisation from village to town, and ended up with a population growth rate of 0,87 percent annually. If the solid waste problem is not immediately solved, it will cause pollution and finally destroy the environment. The destroyed environment will result in a decline in environmental quality Community awareness has to .be developed in order to handle this sanitation problem, because it is not only the local government responsibility but also the community in general. Therefore, community participation is highly needed in the implementation of collecting and transporting solid waste from houses to the nearest temporary disposal site particularly in residential areas with narrow roads where only waste carts could pass.

Based on the above mentioned matter, this research was carried out : (1) to ascertain the pattern of solid waste management in Gorontalo city, (2) to comprehend the level of community participation in Gorontalo city in implementing environmental sanitation programme, especially settlement solid waste management, and (3) to recognize the factors influencing the level of community participation with regard to the implementation of the sanitation programme, especially in settlement solid waste management. This research took place in Gorontalo city, Kota Barat sub district (Tomulabotao village), Kota Selatan sub district (Limba U - I and Limba U - II village), and Kota Utara sub district (Pulubala village). The sampling technique used was systematic random sample of 348 heads of families as respondents. In determining the number of respondents in every village, the education level of every head of family in each village became the determinant factor. The variables studied include 1 dependent variable and 7 independent variables. The dependent variable is community participation in the sanitation programme especially in solid waste management. Whereas the independent variables include (1) age, (2) education level, (3) income, (4) settlement environmental condition, (5) length of stay, (6) house yard, and (7) guidance and counselling.

To obtain the primary data in the research location, apart from interview with the heads of families, an interview with the institutions concerned is also undertaken and it could support the research process. In addition to the primary data, secondary data related to this research were also collected. The processing of primary data was carried out by 3 methods, including the X2 test (chi-square test) to recognize the influence of each independent variable to the dependent variable. Spearman correlation test is done to identity the solid relation between the factors included in independent variables and dependent variable. Furthermore, t test was undertaken to notice the significance of spearman correlation. The significance level used is 1 percent (0,01) and 5 percent (0,05). Whereas the secondary data is used as the supporting comparative analysis to the primary data.

The research results of 348 respondents with regard to the level of community participation concerning the hygiene programme, showed that there is a very high reaction towards dirty yard (93,4 percent), a high reaction of seeing people throwing solid waste at will (86,2 percent), a very high participation in cooperative work (94,3 percent), a very high response in supporting hygienic ideas (89,7 percent), a very high response in attending community meetings towards the implementation of the hygiene programme (96,0 percent), a very high activity in cleansing the canals (92,0 percent) and a very high awareness in paying retribution (93,7 percent).

Therefore, it can be concluded that the communityparticipation level in implementing the hygiene programme in Gorontalo is very high. In addition there are some factors influencing the community participation level as seen from the chi square (x) test results. And it can be affirmed that age (13,391**), education level (65,509**), income (41,960**), residential environmental condition (19,208**), give impact to the community participation level in managing domestic solid waste in Gorontalo. Whereas the length of stay (8,361), house yard condition (2,839) as well as guidance and information dissemination (3,361) don't give any impact to the community participation level in managing residential solid waste.

The spearman correlation (rs) test result disclosed that age (0,120*), education level (0,408**), income (0,304**), and residential environmental condition (0,208**) have obvious correlations with the community participation level. Whereas, length of stay (0,081), house yard (0,090) as well as guidance and counselling (0,010) don't have obvious correlations with community participation."