Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik Etnis di Kalijodo, Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada penggunaan resolusi konflik mediasi dalam penanganan konflik etnis di Kalijodo oleh kepolisian. Dalam kajian tesis ini, penanganan konflik etnis dilihat dari perspektif kegiatan kepolisian sebagai mediator. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau anggota kepolisian maupun masyarakat etnis di Kalijodo. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab/faktor-faktor yang mengakibatkan penggunaan resolusi konflik mediasi, tidak menjadi efektif dalam menangani konflik etnis di Kalijodo.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh kepolisian maupun pihak ketiga belum efektif untuk meredam konflik, hal ini terlihat masih terjadinya konflik pasca mediasi dilakukan. Selain menekankan pada tindakan mediasi, kepolisian juga menerapkan penegakan hukum represif yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku yang terlibat pidana dalam konflik tersebut. Beberapa faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) faktor eksternal, terkait dengan situasi dan kondisi yang berada di luar kemampuan dan penanganan pihak kepolisian dan (2) faktor internal, terkait dengan kemampuan anggota kepolisian.Faktor eksternal meliputi: (a) keinginan untuk menonjolkan jati diri kelompok, (b) budaya kehidupan etnis yang keras, (c) perebutan sumber daya ekonomi dan adanya kecemburuan sosial, (d) adanya anggapan keberpihakan polri terhadap salah satu kelompok, sedangkan faktor internal meliputi: (a) mediator belum diterima sepenuhnya oleh pihak yang berkonflik, (b) mediator tidak cukup menguasai akar permasalahan konflik, (c) mediator belum mempunyai kualfikasi yang cukup untuk memediasi, (d) tahapan pelaksanaan mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan (e) keberpihakan Polri terhadap salah satu etnis.Rekomendasi dari tesis ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya konflik melalui optimalisasi fungsi intelejen dalam deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik, selain itu perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan anggota Polri sebagai mediator."

"Keberadaan ruang publik di perkotaan dapat membantu terciptanya lingkungan yang sehat dan kesehatan masyarakat. Salah satu ruang publik yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat berada di Ruang Publik Kalijodo, Jakarta, Indonesia. Adanya fasilitas olahraga dan tempat bermain anak yang disediakan di Ruang Publik Kalijodo memicu tempat ini ramai dikunjungi sebagai tempat berolahraga, rekreasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pembentukan Ruang Publik Kalijodo, menganalisis persepsi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menganalisis dampak keberadaan Ruang Publik Kalijodo terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method melalui metode kuisioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan jumlah sampel keseluruhan 152. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pembentukan Ruang Publik Kalijodo dapat dilihat dari sejarah Kalijodo yang mencakup Kalijodo sebelum dibongkar, proses pembongkaran, dan Kalijodo pasca pembongkaran. Ruang Publik Kalijodo berhasil berperan dalam pembentukan kesehatan lingkungan dan menyehatkan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil persepsi masyarakat yang kuat terhadap kesehatan lingkungan di Ruang Publik Kalijodo mencapai 65,7. Pencapaian kesehatan lingkungan yang kuat juga diikuti oleh kesehatan masyarakat yang kuat. Pencapaian kesehatan masyarakat yang kuat dapat dilihat dari hasil persepsi kesehatan masyarakat dari aspek fisik, mental dan sosial. Keberhasilan ruang publik tersebut juga diperkuat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar berupa kondisi lingkungan yang mencakup meningkatnya kesehatan masyarakat, tingkat kriminalitas menurun, manfaat dari segi ekonomi, dan terjadinya kondisi keguyupan antar warga akibat dari hasil interaksi yang terjadi melalui aktifitas kegiatan-kegiatan ditempat ini. Keberhasilan pembentukan kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat di Ruang Publik Kalijodo serta perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan ini membantu merubah citra yang melekat di kawasan Kalijodo dari negative menjadi positif. Hal tersebut kemudian juga dapat membantu merubah citra kota Jakarta menjadi lebih sehat.

---

Abstract. The existence of public space can help create a healthy environment and public health. One of the public spaces which is influential environmental health and public health located be in Kalijodo Public Spaces, Jakarta, Indonesia. The existence of sports facilities and children 39 s playground provided in Kalijodo Public Space trigger this place visited as a place of sports, recreation and social activities.This study aims to describe the formation of Kalijodo Public Space, analyzing people 39 s perceptionsthe environmental health impact and public health in Kalijodo Publik Space, and analyze the impact of Kalijodo Public Space to the surrounding community. The approach used in this study is a mixed method with questionnaires, interviews, and literature study with the total sample size 152. The results show that the process of forming Kalijodo Public Space can be seen from Kalijodo 39 s history which includes Kalijodo before being dismantled, process demolitionof Kalijodo, and Kalijodo post demolition. Kalijodo Public Space succeeded in play a role in the formation of environmental health and nourish the community. This can be seen from the results of perception of society to environmental health a strong in Kalijodo Public Spaces reached 65.7. Achieving strong environmental health is also followed by strong public health. Attainment public health a strong can be seen from physical, mental and social outcomes. The success of the public sphere this also strengthens from the impacts are felt by surrounding community in the form of environmental conditions that include increased public health, decreased crime rates, economic benefits, and the occurrence of harmony among citizens as a result of interactions that occur through activities activities in this place. The success of the formation of environmental health and public health in Kalijodo Public Space as well as changes occurring in the region helped to change the inherent image of the Kalijodo region from negative to positive that matter can help change the image of Jakarta to be healthier."

"Prof Dr Mayling Oey pernah menegaskan bahwa Jakarta adalah kota yang dibangun oleh kaum pendatang. Orang Betawi pun yang biasanya dianggap sebagai penduduk asli Jakarta juga sebenarnya adalah keturunan dari percampuran para pendatang Bugis, migran Bali dengan orang Mardika yang berasal dari India Timur. Kekerasan antar etnis yang pemah terjadi di Jakarta biasanya melibatkan sesama pendatang suku-suku keras dan panas maupun antara kelompok pendatang tertentu dengan Kaum Betawi. Pertenlangan yang melibatkan orang Betawi biasanya disebabkan oleh pelanggaran hukum perjanjian jual beli tanah atau sewa-menyewa nimmah ataupun sikap-sikap dan tindakan kasar-agresif dari suku pendatang tertentu. Di lain pihak, setiap benturan antar-etnis pendatang kelas bawah hampir selalu disebabkan karena perebutan kapling pekerjaan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif - Diskriptif yang marimba menggambarkan sebuah kasus konflik yang melibatkan antar etnis yang terjadi di Ujung Menteng pada tanggal 26 Pebruari sampai 1 Maret 2002 dan di Pasar Kramat Jati pada tanggal 24 Pebruari 2002. Untuk pengumpulan data melalui Wawancara mendalam, Observasi, Dokumentasi, Studi Kepustakaan. Dalam kerangka teon menjelaskan konflik secara komperhensip. Bahwa konflik adalah sebuah keharusan dalam setiap ada pola hubungan antar manusia atau kelompok. Temuan yang dihasilkan adalah, bahwa konflik yang terjadi antara Madura dengan Banten di pasar Kramat Jati dan Madura dengan Betawi di Ujung Menteng bukanlah konflik yang didasarkan atas agama, maka konfliknya cepat bisa meredah. Lain dengan konflik yang ada unsur agama, maka bisa sangat lama dan susah untuk damai. Antara Banten dan Madura mempunyai sifat yang hampir sama sama keras, akan tetapi dalam konflik cepat bisa mereda karena didasarkan persamaan agama yang dianut. Temuan lain dalam penelitian ini adalah, bahwa ketimpangan sosial yang ada ditengah masyarakat dapat menimbulkan konflik. Secara garis besar, struktur anatomi sebab-musabab kekerasan etnis di Jakarta. terdiri dari empat kelompok faktor, yaitu: Pertama, kelompok faktor pendukung; Kedua, kelompok faktor penyebab utama; Ketiga, kelompok faktor sumbu; dan Keempat, kelompok. faktor pemicu. Bila suatu kekerasan etnis telah berkecamuk maka urutan langkah penyelesaiannya adalah baru dimulai dengan penangkapan dan penghukuman para provokator. Bila pihak kepolisian telah berhasil melakukan hal ini dan selanjutnya dapat mengendalikan keamanan di wilayah konflik, maka langkah selanjutnya adalah meredakan sentimen etnis. Upaya ini dapat diusahakan oleh pemimpin dari pihak-pihak yang bertikai, pertama secara formal prosedural yang diikuti dengan langkah konkret secara substansial."

"Fokus penelitian Tesis ini adalah kompetensi mediator Polri dalam menangani konflik. Penelitian ini dipandang penting dilakukan sebab mediasi yang dilakukan oleh Polres Belitung dalam menangani konflik yang melibatkan warga Desa Sungai Padang beretnis Melayu-Belitung dengan para pekerja bangunan yang beretnis Madura-Belitung, menghasilkan kesepakatan berupa dilanjutkannya 3 dari 4 perkara ke proses peradilan. Konsekuensinya adalah mediasi yang dilakukan kecil kemungkinan dapat menyentuh dan memperbaiki relasi para pihak yang rusak akibat konflik yang terjadi. Artinya,agar mediasi dapat mewujudkan nilai keadilan restoratif, perlu dilaksanakan oleh mediator yang berkompeten. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini adalah, sebagai berikut: pertama, bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung? Kedua, bagaimana kompetensi personil Polres Belitung dalam melaksanakan mediasi pada kasus konflik. Kompetensi apa saja yang seyogyanya dimiliki oleh mediator Polri agar mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Sebagai pisau analisis, dalam penelitian Tesis ini digunakan teori Kompetensi Spencer (1993) konsep tentang mediator transformatif, konsep mediasi penal, dan teori tentang kerumunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran sekuensial eksploratori. Kuesioner penelitian kunatitatif dibuat berdasarkan data kualitatif dan digunakan sebagai generalisasi yang mendukung data kualitatif yang dominan dalam penelitian ini.Adapun temuan penelitian (1) proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung masih bernuansa penegakan hukum retributif (2) personil Polres Belitung belum memiliki kompetensi yang maksimal dalam melaksanakan mediasi konflik. (3) keterampilan "mendengarkan untuk memahami" yang berbasis pengetahuan "lintas budaya" menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mediator Polri dalam men-transformasi konflik. Dari temuan penelitian tersebut, direkomendasikan (1) perlu dilakukan sosialisasi agar personil Polri berpedoman pada UU PKS dalam menangani konflik dan diperlukan SOP lebih lanjut yang mengatur tentang tahapan dan teknik mediasi. (2) Perlunya melakukan kerjasama peningkatan kompetensi dengan PMN. (3) Perlu meningkatkan pelatihan interpersonal skill bagi setiap personil Polri (4) Perlu memasukkan / menambahkan materi ajar yang berkaitan dengan keadilan restoratif, konflik, dan pengetahuan lintas budaya dalam pendidikan Polri.

---

The research focus of this thesis was mediator competency of INP. This research is important because the mediation performed by the Belitung Resort Police in handling conflict involving people of Sungai Padang village of Melayu-Belitung ethnicity with the construction worker of Madura-Belitung ethnicity was resulting in an agreement of the continuation of 3 out of 4 cases to judicial process. The consequence of this mediation is the damaged relation of each party due to the conflict is unlikely to be completely heal and repaired. This means that a competent mediator is required in a mediation to manifest the value of restorative justice. The problems presented in this thesis were as follow: 1) How did the mediation process by the Belitung Resort Police? 2) How does the personnel competency of the Belitung Resort Police in performing the mediation in a conflict case? What are the required competence for a mediator in the INP to ensure that the mediations are in accordance with the value of restorative justice? The Spencer's Competence (1993) theory was used in this thesis. It is a concept of Transformative Mediator (Kraybill), concept of Penal Mediation, and the theory of Crowd. This thesis used mixed-methods sequential explanatory approach. The quantitative questionnaire research was made based on the qualitative data and was used as a generalization supporting the dominant qualitative data in this research.

The research finding in this research are as follows: 1) The mediation process carried out by the Belitung Resort Police is still enforcing the retributive law. 2) The personnel of the Belitung Resort Police are yet to have maximum competence of conflict mediation. 3) The skills of "hear to understand" which based on "cross culture" knowledge is the main competency required to have for mediators of the Republic of Indonesian police to transform conflicts. From the research finding above, the suggestions formed are as follow: 1) It is necessary to socialize that the personnel of the Republic of Indonesian Police to follow the guidelines of the UU PKS in handing conflicts and further SOP governing the mediation stages and techniques are necessary. 2) It is necessary to form a cooperation to improve the competency by PMN. 3) Improve the interpersonal skill training for every personnel of the INP. 4) Insert/add learning material related to restorative justice, conflict, and cross culture knowledge in the education of the INP."

"Tesis ini membahas efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam penanganan konflik Maluku melalui Deklarasi Malino II yang dinilai hanya berjalan pada tataran elit. Masyarakat Maluku yang terlibat langsung dalam konflik menganggap bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan solusi perdamaian secara nyata, namun lebih mengedepankan pada tindakan strategis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis dan penelitian intelijen stratqjik. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah pusat bahwa ketidakpuasan masyarakat Maluku terhadap pelaksanaan Perjanjian Malino II dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, jika tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi guna mencegah konilik serupa di masa yang akan datang.

---

This thesis explores the effectiveness of national seem-ity policy in handling conflict through the Malino Declaration II Maluku assessed only runs at elite level. Maluku people who were directly involved in the conflict assume that the central government has not iiilly give peace areal solution, but it tends to emphasize the strategic action. The study was a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research.

The results of this study suggest to the central government that the people of Maluku dissatisfaction towards the implementation of the Malino ll Agreement could threaten the stability of national security, if not done in anticipation of measures to prevent similar conflicts in the future."

"ABSTRAKTingginya kasus tawuran di Polres Jakarta Barat membutuhkanpenyelesaian yang mengedepankan pendekatan yang bersifat win-win solution sehingga dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa di masyarakat, Salah satu pendekatan adalah dengan mediasi yang merupakan implementasi dari restorative justice. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh legitimasi kepolisian, kepercayaan masyarakat dan keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan mediasi.. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan waktu cross sectional. Populasi penelitian kelompok pemuda dengan teknik sampling Cluster Random Sampling. Tempat penelitian wilayah hukum Polres Jakarta Barat dengan variabel eksogen adalah legitimasi kepolisian, peran masyarakat, dan keterlibatan pemuda. Variabel endogen respon masyarakat meliputi penerapan mediasi dan pencegahan tawuran. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup.analisis menggunakan analisis jalur (Path analisys). Hasil penelitian bahwa legitimasi kepolisian, peran serta masyarakatdan pemuda berpengaruh pada penerapan mediasi di Polres Jakarta Barat dalam pencegahan tawuran. Respon kepercayaan masyarakat menjadi variabel dominan dari ketiga variabel diikuti oleh legitimasi dan peran pemuda dalam penerapan mediasi pencegahan tawuran. Selain itu Mediasi juga sangat berpengaruh bagi pencegahan tawuran. Penemuan baru penelitian adalah pencegahan tawuran bisa menggunakn mediasi yakni peran serta masyarakat sebagai untuk menumbuhkan kepercayaan dan legitimasi kepada intitusi kepolisian agar mau terlibat dalam upaya pencegahan tawuran. Guna mencegah kasus tawuran berulang dengan pelaku-pelaku yang sama maka pendekatan yang lebih humanis yang saling menguntungkan baik korban maupun pelaku, polisi bisa menjalankan peran sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Dan memaksimalkan peran pemuda untuk terlibat dalam pencegahan dan juga penyediaan fasilitas untuk mereka.

---

ABSTRACTHigh fight cases in West Jakarta Police require solutions that prioritize winwin solutions so as to improve relations between parties who are disputing in the community. One approach is mediation which is the implementation of restoration justice. The purpose of this study is to analyze the public response to the application of mediation by the West Jakarta Police in an effort to prevent contention from the restorative justice approach.This type of research is observational analytic with cross sectional time approach. The study population is a group of youth who use cluster random sampling techniques. The location of the West Jakarta Police Area research with exogenous variables which are legitimation, community response include youth's trust in the role of the police in mediation. Endogenous variables of mediatoan and prevention efforts to prevent fights. Data collection using a closed questionnaire. The analysis uses Path Analisys.The results of the study show that the legitimacy of the police force, the role of community and youth has a positive effect on the application of mediation in West Jakarta Police in preventing brawl. Public trust responses become thedominant variable of the three variables followed by the legitimacy and role of youth in the application of mediation to prevent brawl. Besides mediation is also very influential in preventing brawl. The new research finding is that brawl prevention can use mediation, which is the role of the community as a way to foster trust and legitimacy to police institutions so that they are willing to engage in brawl prevention efforts. To prevent cases of repeated fights with the same perpetrators, a more humanistic approach that benefits victims and perpetrators, the police can play the role of mediators to mediate. And maximize the role of youth to be involved in prevention and also facilitiesfor them."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui garnbaran umum tentang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peran Lembaga Kalyanamitra Jakarta dalam menanganai kasus KDRT serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan. Fenomena ini diambil karena kekerasan dan ketidakberdayaan (powerless) lingkup KDRT kini semakin menonjol, dan menurut data yang ada setiap tahun kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara upaya-upaya dari pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut juga sangat terbatas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode lebih ditekankan pada verstehen, yaitu memberi tekanan interpretatif terhadap pemahaman informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan non-probability sampling yang meliputi dewan pimpinan Lembaga Kalyanamitra, Koordinator Divisi Pendampingan, Pendamping lapangan, psikolog dan korban KDRT. Untuk mengumpulkan data dari penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipan dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk saling melengkapi, sehingga dapat mengungkap realitas sosial dari berbagai jawaban informan. Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah teori proses pekerjaan sosial (social work process) yang dikemukakan oleh Compton & Galaway (1994) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk dalam penanganan kasus korban KDRT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks ini, kasus kekerasan suami terhadap istri masih dipandang sebagai aib, bila dibawa ke sektor publik atau diperkarakan secara hukum, tetapi dianggap sebagai kewajaran, yaitu sebagai bentuk pendisiplinan suami terhadap istri. Secara sosiologis, mereka lebih tepat disebut korban-korban tindak kekerasan suami terhadap istri atau KDRT. Pemahaman ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar dari mereka merupakan korban kejahatan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, juga termasuk menerima ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan ganda dan pada umumnya korban tidak menyangka kalau suami korban akan tega melakukan kekerasan terhadapnya. Dampak kekerasan yang dialami oleh korban adalah menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama (jangka panjang), menimbulkan kerugian moril dan materil, bahkan ada korban yang mengalami depresi berat sehingga membutuhkan pendampingan psikiater dan sampai sekarang kondisi jiwanya labil.Kendala yang dihadapi lembaga dalam proses penanganan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan keterbatasan dana dan tidak dimilikinya tenaga pengacara untuk menangani kasus ligitasi; tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur anti-KDRT, sikap pelaku dan keluarga korban pada umumnya tak peduli terhadap program yang diselenggarakan Lembaga Kalyanamitra, dan sikap korban sendiri yang cenderung mengalah, pasrah dan ketidaktahuan dalam mencari akses bantuan.Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan kepada Lembaga kalyanamitra untuk : menggali dana dari funding lain (fundraising), membentuk network yang solid dengan stakeholder dan pihak terkait di tingkat lokal, nasional maupun internasional sehingga basis sosial Lembaga Kalyanamitra kuat dan isue KDRT diangkat sebagai isue politis, perlu dipersiapkan petugas khusus yang menangani data pendukung (case record), merekrut atau mendidik pendamping yang berpendidikan ilmu pekerjaan sosial, tanggung jawab pendamping sesuai dengan jumlah korban dampingannya hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak penanganan antara korban dan lembaga."

"Tak ada hal yang lebih memilukan barangkali dari kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang terjadi di Ambon atau Maluku pada umumnya.Tak ada kata yang menggambarkan secara tepat apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan yang penduduknya plural ini.Tesis yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia ()lab Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) Dalam Penanganan Konflik Di Ambon, mencoba untuk melihat faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang justru terjadi pada saat proses penanganan konflik yang dilakukan, oleh aparat keamanan, mengakibatkan pelanggaran yang bersifat vertikal dan melihat bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam penanganan konflik tersebut.Masuknya unsur-unsur Negara dan kekuatan militer dalam konflik yang terjadi bukanya tanpa resiko, kemungkinan terbesar dari faktor resiko itu adalah penggunaan alat-alat kekerasan yang paling dikuasai militer, maka muncul penyelesaian konflik kekerasan dengan cara-cara yang tidak beda dengan kekerasan itu sendiri.Dalam menganalisa persoalan tersebut digunakan beberapa tinjauan pustaka seperti definisi dari konflik, konflik sosial, sifat koflik, jenis-jenis konflik, sifat dari masyarakat majemuk, Tahapan dari penyelesaian konflik (conflict resolution), konsepsi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan instrument pokok perlindungan Hak Asasi Manusia baik yang bersifat nasional dan internasional.Selain untuk lebih mendekatkan pada permasalahan penulis juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari konsepsi militer profesioanal dan peran militer dalam sosial politik khususnya Dwifungsi ABRI, sosialisasi Hak Asasi manusia bagi kalangan aparat keamanan merupakan salah satu pokok bahasan pula.Metode Penelitian tesis ini berssifat library research dimana digunakan data sekunder, inventarisasi peraturan perundang-undangan atau lainya serta dokumentasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di daerah konflik, disamping itu penulis juga mengunakan data yang bersifat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi yang dapat dipertanggung jawabkan ke absahanya.

---

It seems that human rights violation and mass conflict happening in Ambon and Moluccas are more sorrowful than other things ever. One finds no precise word to describe what is going on in such a plural region.

This Thesis entitled "Human Rights Violation by the Military and Police Officers in the Conflict Resolution Process in Ambon", tries to reveal some reasons of the Human Rights violation that simply happened as the conflict resolution process was undertaken by military and police officers resulting in vertical violation, and observes how Human Rights violation by TNI and POLRI emerges in the conflict resolution.

Involved elements of the state and military forces in the ongoing conflict are not without risks; the major risk factor is using mostly military-controlled violation instruments and that mass conflict and human rights violation are settled in the same process as the violation itself.

Analyzing the case, one uses library research such as definitions of conflict, social conflict, types of conflict, characteristics of plural community, phases of conflict resolution, conception of Human Rights violation and principal instruments of securing both national and international Human Rights.

Besides approaching to the problem statement, the author also applies library researches of professional military conception and military roles in social and political situation especially "Dwifungsi ABRI" (Indonesian Armed Forces' Dual Functions)?nd socialization of Human Rights to the security agents as a problem, as well.

Research methodology employed in this thesis is Library Research where the author uses secondary data, inventory of legislation and others, and documentation of the ongoing events in the conflict area. Moreover, the author applies data of researches carried out by several institutions for which one is liable for their validity."