Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berjudul: "Analisis Sektor Unggulan Kota Bima dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya". Tulisan ini dilatar belakangi oleh pentingnya penyusunan rencana pembangunan yang akurat, berdasarkan kondisi dan potensi aktual yang dimiliki oleh daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang diperlukan untuk menyusun rencana pernbangunan yang sejalan dengan kondisi dan potensi Kota Bima. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mengenai Sektor-sektor ekonomi manakah yang menjadi keunggulan Kota Bima dan Faktor-faktor apa yang menjadi perdukung utama keunggulan tersebut dan faktor-faktor apa pula yang menjadi penghambatnya.Untuk mengidentifikasi sektor unggulan Kota Bima digunakan analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Input Output. Penerapan analisis Input Output dengan menghitung indeks keterkaitan kebelakang dan indeks keterkaitan kedepan. Mengingat Kota Bima saat ini belum memiliki Tabel Input Output, maka tabel ini akan disusun oleh peneliti dengan menderivasi dari tabel Input Output Propinsi Nusa tenggara Barat melalui aplikasi perhitungan Location Quotien (LQ) Kota Bima tahun 2003. Sedangkan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat keunggulan sektor ekonomi di Kota Bima tahun 2003, digunakan analisis Multi Sectoral Qualitative Analysis (MSQA).Hasil perhitungan LQ Kota Bima tahun 2003 menunjukkan bahwa, terdapat delapan (8) sektor Unggulan Kota Bima yaitu sektor: Listrik dan gas (19); Air bersih (20); Restoran (23); Angkutan clarat (25); Angkutan laut dan penyebrangan (26); Jasa penunjang angkutan (28); Usaha bangunan dan jasa perusahaan (31) dan Pemerintahan dan pertahanan (32). Sedangkan berdasarkan perhitungan Indeks daya penyebaran, terdapat sepuluh (10) sektor utama Kota Bima yaitu sektor: Industri penggilingan beras (8); Industri tembakau dan rokok (10); Industri makanan lain dan minuman (9); Industri pengolahan dan pengawetan makanan (7); Restoran (23); Listrik dan gas (19); Industri alat angkutan dan perbaikannya (17); Bangunan (21); Industri kayu, bambu dan rotan (12); serta Perhotelan (24). Selanjutnva jika dilihat dari Indeks daya kepekaan, ada tujuh (7) sektor utama Kota Bima yaitu sektor: Tanaman bahan makanan dan perkebunan (1); Perdagangan (22); Listrik dan gas (19); Peternakan (2); Komunikasi (29); serta Usaha bangunan dan jasa perusahaan (31).Berdasarkan hasil survey terhadap 154 responden pada 11 sektor ekonomi yang teridentifikasi sebagai sektor unggulan Kota Bima, diperoleh informasi bahwa ada 11 faktor yang mendorong keunggulan sektor ekonomi Kota Bima, yaitu: Adanya aktivitas ekonomi yang cukup dinamis; Adanya nilai tambah; Performance perdagangan dan investasi yang baik; Adanya penerapan analisis strategi bisnis; Jasa pelayanan dan kualitas produksi yang baik; Tingginya tingkat efisiensi usaha; Terbukanya kapasitas pasar; Tingkat pengembalian modal yang cukup tinggi; Tersedianya sumber daya; serta Biaya listrik dan transportasi yang terjangkau. Sebaliknya diperoleh pula informasi bahwa ada 12 faktor yang menghambat keunggulan sektor ekonomi Kota Bima, yaitu: Rendahnya performance sektor ekonmi lokal dalam skala ekonomi domestik; Rendahnya partisipasi ekonomi luar; Kurangnya keterbukaan usaha; belum secara optimal memanfaatkan peluang pasar; Terbatasnya kegiatan riset dan pengembangan; Kurangnya kegiatan pendidikan dan pelatihan; Rendahnya minat tenaga kerja untuk bekerja di sektor ekonomi tertentu; Rendahnya tingkat upah; Masih terbatasnya jaringan kerja antar sektor dan antara daerah; Terbatasnya capital base; dan Kurangnya dukungan kebijakan Pemerintah Kota Bima dalam mendorong berkembangnya sektor ekonomi.Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja sektor unggulan yang sudah ada, maka diharapkan kepada pelaku ekonomi di Kota Bima, agar senantiasa menjaga faktor-faktor yang mendorong keunggulan tersebut, serta sedapat mungkin mengurangi dan mengatasi faktor-faktor yang menghambat keunggulan tersebut, dengan meningkatkan kinerja dan prospek sektor ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; inovasi dan kreativitas serta meningkatkan kemampuan modal usaha sendiri (skill base). Khususnya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bima, agar dapat memainkan peran utama dalam rangka memberikan kebijakan yang mendukung berkembangnya sektor ekonomi unggulan, melalui kegiatan riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, bantuan modal, serta dukungan dana APBD yang lebih besar bagi sektor ekonomi unggulan tersebut."

"Krisis ekonomi yang sedang berkembang dalam era otonomi di Indonesia saat ini berdampak pada ketahanan perekonomian nasional yang sekaligus berdampak juga pada kokoh tidaknya ketahanan perekonomian daerah. Sehingga upaya-upaya untuk memperkokoh ketahanan perekonomian daerah sangat diperlukan. Ketahanan perekonomian daerah tergantung dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Sedangkan keberhasilan dari perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kebijakan perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dampak otonomi daerah sangat mempengaruhi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang dialami oleh Kota Batam, dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang perubahan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagal pengejawantahan Undang-Undang Nomo.r22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintahan daerah harus dapat mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tetapi sampai saat ini kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang diambil masih dilakukan secara sentralistis oleh pemerintah pusat dimana daerah-daerah diperlakukan secara seragam. Sehingga menimbulkan banyak program dan proyek pembangunan yang kurang sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah atau dengan skala prioritas daerah. Akhirnya kebijakan perencanaan pembangunan yang diambil tidak efektif dan tidak mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya untuk menjamin kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahului oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kota Batam yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, transformasi struktur ekonomi, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kota Batam terhadap perekonomian Propinsi Riau, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 7 sektor basis dalam perekonomian Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor yang paling potensial untuk dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Selanjutnya, setelah mengetahui sektor-sektor basis ekonomi di Kota Batam, perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sektor-sektor basis ekonomi seperti sektor basis industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk sektor basis industri pengolahan ternyata variabel yang mempengaruhi adalah variabel jumlah tenaga kerja karena secara konsisten untuk ketiga model persamaan variable ini terus mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sedangkan variabel investasi pemerintah mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 2 dan model persamaan 3. Untuk variabel jumlah perusahaan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sektor listrik, gas dan air bersih ternyata faktor-faktor yang mempengaruhinya secara konsisten untuk ketiga model persamaan adalah variabel kredit yang disalurkan oleh perbankan. Sedangkan variabel investasi swasta mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih. Terakhir untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, faktor-faktor yang mempengaruhi secara konsisten pada ketiga model persamaan adalah jumlah perusahaan. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis perdagangan, hotel dan restoran."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan di Provinsi Papua, mengetahui kaitan antara pergeseran-pergeseran struktur perekonomian daerah Papua dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta membuat rekomendasi-rekomendasi yang berkenaan dengan temuan-temuan pada permasalahan diatas, guna pengembangan perekonomian Provinsi papua lebih lanjut.Data yang digunakan adalah data sekunder PDRB Provinsi Papua dan PDB Nasional periode tahun 1.999-2003 atas dasar harga konstan 1993 tanpa migas, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BP3D Provinsi Papua. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) dan Shift-Share Kiasik.Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Location Quotient, selama periode penelitian terdapat satu sektor ekonomi yang setiap tahunnya dapat dikategorikan sebagai sektor basis secara konsisten, yaitu : sektor pertambangan dan pengggalian yang didukung oleh sub sektor pertambangan tanpa migas. Sementara sektor pertanian yang walaupun baru masuk kategori basis pada tiga tahun terakhir, yang didukung secara konsisten oleh sub sektor kehutanan, dan sub sektor perikanan mulai tahun 2001-2003.Deegan menggunakan Analisis Shift-Share Kiasis, selama periode penelitian terjadi perubahan secara absolut PDRB nyata Provinsi Papua.Secara sektoral komponen Pertumbuhan Nasional (Nu) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB nyata, komponen Bauran Industri (My) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB nyata, namun demikian terdapat tiga sektor ekonomi yang memberikan pengaruh negatif, yaitu sektor pertanian, sektor jasajasa, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu komponen Keunggulan Kompetitif (CO secara sektoral berpengaruh negatif terhadap perubahan PDRB nyata, dimana terdapat tiga dari Sembilan sektor ekonomi yang memberikan pengaruh negative terbesar, diantaranya adalah : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Kemudian dengan alat analisis yang sama, disusun daftar prioritas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Provinsi Papua yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di Nasional."

"Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang pedagang kaki lima menempati bahu jalan di kota Bogor. Metode yang digunakan pada penlitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Penelitian dilakukan dengan membandingkan antara pedagang di kios dalam Pasar Anyar dengan pedagang kaki lima di sepanjang bahu jalan Dewi Sartika (utara), yang merupakan titik konsentrasi PKL terbanyak di kota Bogor. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ekonometrika menggunakan model persamaan logit.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi pedagang menempati bahu jalan adalah besarnya omset yang dimiliki pedagang, perputaran modal, asumsi pedagang mengenai harga sewa kios/los dalam pasar, usia pedagang dan asumsi pedagang mengenai lokasi strategis untuk berjualan.

---

This study aims to analyze factors that affect street hawkers use road shoulder in the Bogor city. The quantitative methods used in this research. Datas collected by survey techniques. The research was conducted by comparing between traders in the market with street hawkers on north Dewi Sartika street, which is the point of highest concentration of street hawkers in Bogor city. Data obtained were analyzed by using econometric analysis using logit regression model.Results of research indicate that variables influencing street hawkers to use road turnover owned trader, capital turnover, traders assumptions about price to rent market stalls, the age of street hawkers and asumptions of traders about strategic locations to sell."

"Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).

---

Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.

Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.

In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.

Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.

On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.

The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.

Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.

It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.

Bibliography : 52 (1956 - 2001)."

"Penyakit kusta adalah merupakan penyakit menular yang bersifat kronis dan memiliki dampak sosial yang cukup besar. Penularannya melalui hubungan yang lama dan akrab, karena itu kontak serumah dengan penderita kusta diduga merupakan resiko yang tinggi untuk terjadinya penularan. Namun demikian tidak semua kontak serumah tertular, untuk itu perlu diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penularan penyakit kusta pada kontak serumah.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dengan desain Cross sectional . Populasi penelitian ini diduga 974 kontak serumah dengan penderita kusta tipe MB yang telah RFT yang terdiri dari 270 penderita kusta dan 704 bukan penderita kusta Sampel sebanyak 400 yang terdiri dari 111 penderita kusta dan 289 bukan penderita kusta yang dipilh dengan meta de stratified random sampling secara proposianal.Hasil penelitian menunjukkan 1 diantara 3,6 kontak serumah menderita kusta Beberapa faktor yang berhubungan adalah: pendidikan, pengetahuan, status perkawinan, pekerjaan, umur, hygiene sanitasi, lama kontak, keakraban dan status gizi (p< 0.05), dan variabel keakraban memiliki hubungan yang paling kuat (POR=6.87). Dari hasil analisa muitivariat ada 6 variabel utama yang berhubungan yaitu pendidikan, gizi, pekerjaan, pengetahuan, keakraban dan status perkawinan. Setelah dilakukan penilaian interaksi ditemukan ada 5 interaksi dari variabel-variabel utama yang bermakna. (p<0.05), sehingga dapat dikemukakan sebuah model dengan 6 variabel utama dan 5 variabel interaksi.

---

The Correlation Factors with the New Leprosy Case Supposed to be by Household Contact at Bekasi, 1997Leprosy is a infectious disease with the characters become cronical and has big social impact. The infection through the close and long contact, so that household contact with the leprosy patient supposed to be has high rich to the infection case. Nevertheless not all the house hold contact will become a case, it is important to be known that the correlation factors with the infection of the leprosy disease supposed to be by living together contact.The research has been doing at Bekasi with the cross sectional design. The population are 974 house hold contact with the leprosy patient, and 704 leprosy patient Total sample about 400.consist of 111 leprosy patient, and 289 not leprosy patient, thet has been chosen by stratified random sampling proportionally.The result shows that I of 3.6 house hold contact has leprosy. There are many correlation factor i.e.education, knowledge, marital status, job, age, hygiene sanotation, the length of contact, closely and the nutrient ( p< 0.005), and the closely variable has the strongest correlation (PDR= 6.87 ). The result of the multivariate analysis there are 6 main variables that has correlation i.e. education, nutritien, job, knowledge, closely and marital status after interaction judgment by done there are 5 interactions from the main variables that meaningfully (p<0.005), so that there will be a model using 6 main variables and 5 interaction variables."