Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang ditempuh adalah analisa secara deskriptif dan statistik. Analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara studi literature dan penjelasan secara deskriptif untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Analisa statistic dilakukan dengan mengunakan analisa regresi dan pengujian hipotesis uji-T dan uji-F. Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai tahun 2002. Sedangkan variabel independent kedua yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPN dan PBB.Hasil analisa secara deskriptif menunjukan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan PPh, PPN dan PBB sangat fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan secara perlahan-lahan dari tahun 2001 ke tahun 2002 menjadi 13,39% untuk penerimaan pajak dalam negeri, 7,31% untuk PPh, 16,6% untuk PPN, dan 19,85% untuk PBB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami perlambatan, dimana puncaknya adalah pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dengan pertumbuhan mencapai minus 13,13%. Setelah krisis ekonomi tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,66%, yaitu lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 4% dalam asumsi APBN 2002.Hasil pengujian analisa statistik dengan mengunakan tingkat kesalahan 5%, menunjukkan bahwa baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat probabilitas pada regresi yang pertama sebesar 0.4437 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa penerimaan negara dari pajak dalam negeri tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk probabilita pada regresi linear berganda menunjukan bahwa tingkat probabilitas untuk PPh, PPn dan PBB berturut adalah 0,2142; 0,2371; 0,5079 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik juga tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.Dengan menuunakan uji-T, hasil t-hitung untuk PPh, PPN dan PBB secara berturut adalah (-1,389), (1.3132) dan (-0.7038) yang berarti bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan. Sedang dengan uji-F dengan hasil F-hitung (2.1100) < F-tabel (4,74) dan tingkat kesalahan 5% yang berarti bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi."

"Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang utama di samping penerimaan dari pungutan (charges) atau juga pinjaman. dimana pajak dapat berupa dana yang ditarik dari sektor swasta lanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar. Untuk itu setiap penerimaan negara khususnya pajak perlu diatur pemungutannya sesuai perkembangan dan kondisi.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan secara kuantilatif dalam jumlah nilai mata uang. APBD merupakan taksiran tentang pendapatan dan belanja daerah dalam kurun waktu satu tahun mendatang.Dengan pemberian kewenangan otonomi yang luas kepada daerah dan dana perimbangan yang akan meningkat dalam jumlah yang signifikan, akan membawa konsekuensi yang tidak mudah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang semakin berat, bukan saja dalam mengelola dana yang jumlahriya besar, namun di masa yang akan datang juga harus bertanggung jawab dalam penggalian sumber dana yang akan dijadikan sumber pendapatan daerah masing-masing.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan di Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana kontribusinya terhadap Bagi Hasil Pajak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, kontribusi penerimaan dan upaya-upaya dalam Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21).Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) reiatif stabil. Angka TPI tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 dengan 108%. Angka rasio yang besarnya lebih dari 100% memperlihatkan bahwa administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) Propinsi DKI Jakarta telah berjalan secara efektif yang berarti realisasi penerimaan PPh 21 lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfluktuasi. Hal ini dibuktikan berdasarkan basil perhitungan angka rasio kontribusi Pajak Penghasilan, Perseorangan (PPh 21) selama dua tahun dapat dikatakan bahwa kontribusi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap Bagi Hasil Pajak mengalanni peningkatan dari tahun ketahun.Adapun saran yang dianjurkan besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) terhadap penerimaan Bagi Hasil Pajak dalam APBD seharusnya dapat dipertahankan dan apabila mungkin harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilaksanakan dengan ektensifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan (PPh 21) baik dengan cara menegakkan peraturan dan penerapan sanksi."

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biaya terlebih dahulu dan pemerintah Rl akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus merupakan biaya pemulihan dari pemerintah Rl kepada Kontraktor, dalam pelaksanaannya akan diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing pihak. Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Dalam peIaksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan aktiva tetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyata tidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara Iainnya yang melaksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS. Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen.

---

This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"ABSTRAKPenelitian ini ingin melihat seberapa besar kontribusi transaksi lelang tanah dan/atau bangunan terhadap penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir, bagaimana tren penerimaan pajak dari transaksi lelang tanah dan/atau bangunan selama lima tahun terakhir dan apa yang menyebabkan terjadinya tren tersebut, serta upaya yang dilakukan DJKN untuk meningkatkan transaksi lelang agar dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Hasil dari penelitian ini adalah, ternyata selama lima tahun terakhir ini lelang tanah dan/atau bangunan hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap penerimaan pajak. Kemudian selama lima tahun terakhir penerimaan pajak dari lelang tanah dan/atau bangunan mengalami tiga kali tren turun dan mengalami satu kali tren naik.

---

ABSTRACTThis research wants to see how much the contribution of land and or building auction to Indonesia rsquo s tax revenue for the last five years, how rsquo s the trend of tax revenue from land and or building auction for the last five years and what are the causes of that trend, also the efforts that DJKN does to increase the auction transactions so it could increase the tax revenue. The results of this research are, it turns out that for the last five years land and or building auction only gives small contribution to tax revenue. And then for the last five years, the tax revenue from land and or building auction have downtrend three times and rising trend one time. "

"Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub.

---

The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency."

"Pelaksanaan kebijakan Automatic Exchange of Information yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2018 ditemukan masalah dalam pemanfaatan dan pengelolahan data AEoI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivisme dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Direktorat Jendral Pajak dan Akademisi Pajak. Efektivitas Pelaksanaan kebijakan AEoI menggunakan teori Richard Steers. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan AEoI cukup memadai didasarkan pada indikator prespektif sistem dan tekanan perhatian prilaku manusia dilihat dengan peningkatan jumlah partisipan setiap tahun, penerapan kebijakan AEoI telah sesuai dengan standar internasional yang berlaku, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan DJP yang terjalin selama ini meskipun ditemukan masalah pada indikator optimisasi/pencapaian tujuan yakni kendala SDM, potensi sengketa perpajakan, kualitas data yang dipertukarkan, kendala waktu, dan kendala jumlah populasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI yang meliputi karakterstik organisasi, karakterstik lingkungan, dan kebijakan serta praktik manajemen menunjukan bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI terhadap upaya penerimaan pajak. Namun karakterstik pekerja menunjukan faktor penghambat dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan AEoI.

---

The implementation of the Automatic Exchange of Information policy that has been implemented in Indonesia since 2018 found problems in the utilization and management of AEoI data. This research was carried out using a post-positivism approach and the type of descriptive research. Data were collected using in-depth interviews and literature study. Informants in this study consisted of the Directorate General of Taxes and Tax Academics. The effectiveness of AEoI policy implementation was carried out based on Richard Steers. The results of the study found that the implementation of AEoI policies is quite adequate based on system perspective indicators and the pressure of attention to human behavior seen by the increase in the number of participants every year, the implementation of AEoI policies has been in accordance with applicable international standards, cooperation and coordination carried out by DGT that has been established so far even though problems were found in optimization indicators / achievement of goals, human reseources, potential tax disputes, quality of data exchanged, time constraints, and financial population size constraints. Factors that affect the effectiveness of AEoI policy implementation which include organizational characteristics, environmental characteristics, management policies and practices show that these factors affect the effectiveness of AEoI policy implementation on tax revenue efforts. However, the characteristics of workers show an inhibiting factor in the effectiveness of AEoI policy implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan proses formulasi, faktor-faktor yang dipertimbangkan, dan hambatan dalam kebijakan penetapan target penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun anggaran 2014. Latar belakang permasalahan penelitian ini adalah adanya kenaikan signifikan terhadap besarnya target penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penetapan target penerimaan Pajak Hotel melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pembahasan tingkat eksekutif, pembahasan tingkat lesgislatif, dan pengesahan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam merumuskan target penerimaan Pajak Hotel tahun anggaran 2014 adalah faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pendukung dalam proses pendataan perhitungan potensi dan adanya masalah komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan di tingkat legislatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa besarnya kenaikan yang cukup signifikan disebabkan karena penggunaan proyeksi penerimaan dengan asumsi keterisian seluruh kamar dan menggunakan asumsi tax gap relatif kecil sebesar 9,09.

---

This research discuss about the formulation process, considered factors, and obstacles in the policy-making due to revenue target from Hotel Tax sector in Yogyakarta for the budget year 2014. This research is a descriptive one with qualitative approach.

Based on the research's result, it is acknowledged that the policy-formulation process due to revenue target from Hotel Tax sector was carried out through four prominent factors which are potency analysis, executivephase discussion, legislative-phase discussion, and legislation. Considered factors in formulating revenue target from Hotel Tax sector for budget year 2014 are external and internal factors. Meanwhile, the encountered obstructions are limited supportive resources in logging process of potency calculation and communication-issue within the executive and legislative parties at legislativephase discussion.

This research concludes that significant increase in revenue target from Hotel Tax in Yogyakarta for budget year 2014 was caused by improper using of assumption in analyzing Hotel Tax potencies, which was assumed by 100% occupancy rate and exceedingly low tax gap assumption that reached out to 9,09%."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."