Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu harapan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-O1/PJ.7/2003 tentang kebijakan pemeriksaan pajak adalah agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dan konsep pertumbuhan cukup memadai dalam meyakinkan pemeriksa untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan tertentu dan manakala diantara rasio keuangan dengan konsep pertumbuhan yang lebih sesuai digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pemeriksaan pajak.Penulis mencoba menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan, yakni: Debt Ratio, Debt-Equity Ratio, Times Interest Earned, Current Ratio, Quick Ratio, Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, Return on Equity, Accounts Receivable Turnover, Average Collection Period, Inventory Turnover, Total Assets Turnover, dan konsep pertumbuhan (Sustainable Growth Rate).Hasil penelitian yang dilakukan pada studi kasus PT. XYZ menunjukkan bahwa analisis keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat bantu pemeriksaan sedangkan konsep pertumbuhan tidak dapat digunakan karena konsep pertumbuhan tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan pemeriksaan pajak. Berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan rasio keuangan dapat memanfaatkan waktu pemeriksaan pajak yang terbatas."

"Jumlah pemeriksaan pajak di Indonesia oleh para pejabat pajak meningkat untuk beberapa tahun terakhir. Banding pada PT XYZ merupakan salah satu kasus banding yang terjadi akibat pemeriksaan pajak. Adapun pemeriksaan pajak pada PT XYZ dipicu oleh pelaporan SPT Tahunan Lebih Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2002 kepada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (_KPP PMA III_). Berbagai koreksi atas unsur-unsur perhitungan pajak PT XYZ dilakukan oleh Pemeriksa. Banding PT XYZ dilakukan karena penolakan permohonan keberatan atas penerbitan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) PPh Badan Masa Pajak 2002 dan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2002. Banding PT XYZ memperlihatkan perjuangan Wajib Pajak mempertahankan perhitungannya atas unsur yang dikoreksi oleh Pemeriksa dan menunjukkan perbedaan pengertian peraturan perpajakan antara Pemeriksa dan Wajib Pajak."

"Salah satu sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib bagi setiap warga negara kepada negara. Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan beban. Wajib Pajak dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sangat berperan dalam meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan perencanaan pajak pada PT. A yang dilakukan secara legal agar tidak merugikan negara dan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan.

---

One source of funding that the state taxes. Taxes is a compulsory fee for every citizen to the state. For tax payers, the tax is a burden. Tax payers can minimize the tax burden by making tax planning. Tax planning is first step in tax management. Tax Management is a means to satisfy tax obligations correctly and according to tax regulation, but the amount of tax paid can be kept to a minimum to obtain the expected profit and liquidity. Tax planning was instrumental in minimizing the tax payable. This research was conducted to determine the role of tax planning at PT.A is done legally so as not to harm the state and the company. The results showed that tax planning is very involved in the income tax to be paid company."

"Endless economic crisis knocked over Indonesia since 1997 and causing many companies unable to pay for the obligation and creditor proposed it to be a bankrupt in Commercial Justice. This condition for Tax General Directorate (DJP) become separate problems, because to the number of Taxpayers which is bankrupt cause DJP losing of Taxpayer and un-billed for tax debt. In bankrupt case there is interesting matter needing careful attention, such as at PT XYZ it explained to why the defined tax debt is based on SKP and aggregated by a warrant are unpaid thoroughly instead state has preferential right to tax debt over tax defendant properties. DJP should conduct a law effort to appeal level through Supreme Court in order to billing tax debt. Therefore problem raised in this research is to describe how the implementation of preferential right by a country in paying of ta debt at bankrupt case of PT.XYZ and numerous barriers which become an insulator implementation of preferential right from country in paying of tax debt at bankrupt case of PT XYZ.Research method used is a descriptive with a qualitative approach. In solving case of PT XYZ case it is necessarily to apply Bankruptcy provisions so that research results are obtained and take no base account of tax provisions as an extra ordinary rules. Therefore PT XYZ?s preferential right has not run well in billing tax debt. This will caused of many obstacles turn to insulator as to know of DJP postponement in learning any bankruptcy of tax payer information also caused a long effort to bill, and the adjustment of preferential right in tax provisions is limited by time. The existency of curator?s role in paying tax debt of tax payer bankruptcy that has a consideration in sharing acquisition of debt sales, and tax provisions of preferential right clashes with workforce provisions of preferential right and during in billing tax payer should follow bankruptcy process so that will cause tax debt put into equation of common debt.By anticipating the bankruptcy of tax payer it is necessary for DJP to look in to information and cooperation through Memorandum Of Understanding (MoU) with Commercial Court in order to perform an instant billing. KPP shall notify curator of DJP?s position which have a preferential right against Tax Payer bankruptcy. In order to have a standing law force, a Supreme Court Jurisprudencial during in appealing case recommend to tax sector to be inserted into revision of Bankruptcy Provisions. Implementation of Chapter 41 verse (3) legislation number 4 year 2008 of Bankruptcy, has mentioned that the replacement of settlement of tax debt collection are beyond bankruptcy process paths. It is expected that government would provide a strict management in constructing provisions in which related to Tax Preferential Right, or of imbalance between Tax Provisions with other Legislations that should be reviewed."

"Dalam karya akhir ini dilakukan penelitian terhadap suatu kasus pemeriksaan atas dugaan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak secara tidak sah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana suatu badan usaha yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi penerimaan negara di bidang perpajakan justru mencari keuntungan dengan mengambil pajak dari masyarakat dengan cara melakukan kegiatan usaha fiktif. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap PT. Mutia Andalan Putra, suatu badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar, diperoleh sinyalemen bahwa kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat dunia usaha untuk mendafarkan diri menjadi Wajib Pajak serta untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak telah disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan memanfaatkan kemudahan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan identitas palsu untuk mencari keuntungan sendiri. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan diberikannya kemudahan tersebut dan memberikan dorongan kepada aparat perpajakan untuk lebih tegas dan lebih tertib dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menghilangkan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering disalahgunakan. Unsur utama yang menyebabkan PPN lebih mudah disalahgunakan karena dalam sistem self assessment setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewenangan untuk memungut, menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPNnya sendiri. Dengan sistem self assessment tersebut sangat dimungkinkan bahwa tidak terjadi sinkronisasi antara kebenaran formal dengan kebenaran material dalam transaksi, titik inilah yang sering menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan dengan menerbitkan faktur pajak sebagai instrument pemungutan PPN tanpa adanya penyerahan bagang/jasa kena pajak.Sampai karya akhir ini ditulis, keberadaan Wajib Pajak yang sesungguhnya dan para pemegang saham maupun pimpinannya belum diketemukan sehingga tidak ada pihak yang dapat dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penerbitan faktur pajak yang diterbitkan secara tidak sah dan telah beredar luas di masyarakat usaha. Dengan kejadian itu, sambil menunggu adanya "single identity number" disarankan agar untuk mendapatkan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, identitas para pengurus tidak hanya didasarkan KTP saja tetapi perlu pas foto dan contoh sidik jari dari kepolisan.Nama dan identitas Wajib Pajak dalam karya finis ini dengan sengaja tidak dirahasiakan dengan harapan agar apabila masyarakat mengetahui keberadaan Wajib Pajak tersebut dapat memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nama PT Mutia Andalan Putra juga telah disebutkan sebagai salah satu Wajib Pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Perubahan Kelima atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi atas Wajib Pajak yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah."

"Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak. Secara teoritis pemeriksaan pajak merupakan suatu cara (mean) untuk menemukan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal serta kesalahan penerapan aturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dan apakah pemeriksaan pajak tersebut memenuhi dua tujuan yaitu pencapaian target penerimaan dan penegakan hukum serta bagaimana menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang. Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan penerimaan dan penegakan hukum. Menjelaskan dan menguraikan langkah-Iangkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak dimasa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Dari hasil analisis ditemukan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, hasil pemeriksaan RGTF merupakan pemeriksaan yang mempunyai hasil atau pajak yang harus dibayar paling besar jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnnya. Hasil pemeriksaan RGTF sebesar 59% jika dibandingkan dengan total hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di Karikpa Tangerang. Hasil pemeriksaan di Karikpa Tangerang pajak yang paling banyak temuannya adalah Pajak PPh Pasal 23/26 dan pajak yang terendah temuannya adalah PPh Pasal 21/26.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah apabila dilihat pos-pos yang diperiksa, maka mengandung unsur budgetair merupakan aspek yang paling besar prosentasenya yaitu 61.77% dalam hasil koreksi yang dilakukan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Hasil temuan tersebut dilanjutkan dengan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Upaya tersebut merupakan salah satu penekanan aspek penegakan hukum (law enforcement). Saran dalam penelitian ini adalah aspek penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan aspek dasar dalam pemeriksaan seharusnya menjadi tujuan utama pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak yang menitik beratkan pada aspek budgetair dikhawatirkan akan merusak tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik know-how serta indikator yang tepat dalam menilai eksistensi dan kebenaran transfer know-how. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan contract manufacturing seharusnya membayar royalti atas transfer know-how. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Eksistensi transfer know-how dapat diindetifikasi dengan meakukan pengujian sebagai berikut : (1) Identifikasi keberadaan know-how untuk menguji apakah know-how yang ditransfer memenuhi karakteristik know-how dan dapat dibuktikan keberadaannya dalam operasi perusahaan; (2) Identifikasi kepemilikan know-how untuk menguji apakah kompensasi atas transfer know-how dibayarkan kepada pihak yang berhak mendapatkan kompensasi; (3) Identifikasi skema transfer know-how untuk menguji apakah ketentuan-ketentuan dalam transaksi tidak bertentangan dengan sifat dasar dari transaksi. Kebenaran transfer know-how dapat diindentifikasi dengan melakukan pengujian sebagai berikut : (1) Pengujian kelayakan pembayaran royalti untuk membuktikan bahwa royalti tersebut layak untuk dibayarkan; (2) Pengujian manfaat ekonomi atas transfer know-how untuk membuktikan transfer know-how memberikan manfaat bagi transferee"

"Fungsi perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi mikro perlu diberikan dorongan insentif pajak seperti penggunaan nilai buku. Fokus skripsi ini untuk membahas pembatalan izin penggunaan nilai buku PT X yang ditinjau dari ketentuan yang berlaku dan asas-asas pemungutan pajak dari teori Adam Smith. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan izin penggunaan nilai buku PT X tidak sesuai dengan prosedur formal ketentuan Per-DJP 28 Tahun 2008. Ditinjau dari asas kepastian hukum, terdapat kesalahpahaman antara PT X dengan Kanwil DJP tempat PT X terdaftar terkait laporan keuangan audit sebelum dan sesudah pemekaran usaha. Ditinjau dari asas kenyamanan membayar pajak dan efisiensi, ketetapan pajak menjadi tidak tepat waktu dan biaya audit laporan keuangan cukup besar.

---

The function of syariah banking in financing micro-economics needs tax incentives such as use of book value. The focus of this thesis is about analyze permission cancellation of the used book value by PT X , which is viewed from regulations and the four maxims: the cannons of taxation. This research used the quantitative research approach. Result of research that the cancellation of permission to use pooling of interest method by PT X was not in accordance with the tax laws formal. In the certainty perspective, there is a misconception between PT X and the district office of Directorate General of Taxes regarding financial report an audited before and after of the expansion. In the convenience and efficiency perspective, tax assessment is not timely and the cost of the audit of financial statements is quite large."