Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sendiri daerahnya termasuk keuangannya. Penerimaan PAD dan DAU yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai merupakan masalah yang umum terjadi di sebagian besar daerah termasuk kota Bekasi. Akibatnya banyak pembangunan fasilitas publik yang terhambat. Untuk itu pemerintah daerah harus mulai mencari altematif pendanaan agar pembangunan dapat berjalan lancar. Salah satu alternatif tersebut adalah pinjaman. Karya akhir ini bertujuan untuk menilai kemampuan APBD kota Bekasi dalam melakukan pinjaman dan memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bagaimana mengelola pinjaman tersebut dengan baik.Dari perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diketahui bahwa pemerintah kota Bekasi mampu melakukan pinjaman dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam karya akhir ini disajikan tiga simulasi pembayaran pokok dan bunga dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dari simulasi tersebut, penulis memberikan saran agar pemerintah kota Bekasi memilih jangka waktu pembayaran maksimum agar beban keuangan di tahun-tahun pertama pinjaman tidak terlalu berat.Sedangkan untuk mengelola pinjaman daerah dengan baik, pemerintah daerah tidak boleti melupakan transparansi dan akuntabilitas. Caranya adalah dengan selalu membuat laporan secara berkala tentang perkembangan posisi pinjaman daerah dan perkembangan pelaksanaan proyek. Laporan harus dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu audit terhadap pinjaman tersebut harus dilakukan setidaknya setahun sekali oleh auditor eksternal."

"Good government governance (GGG) yang menekankan aspek pengelolaan organisasi dan pengawasan merupakan suatu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terutama dilakukan pada pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, serta mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan hares disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi di pemerintahan mulai tahun anggaran 2006. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonomi juga harus menekankan laporan keuangan sesuai SAP dalam mewujudkan GGG maka dibutuhkan komitmen dari board governance Pemerintah Kota Bekasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta perangkat daerahnya dalam melaksanakan SAP.Perangkat governance, dari pemerintah daerah sebagai sistem terdiri atas (1) struktur governance (governance structure), (2) mekanisme governance (governance mechanisms), dan (3) prinsip-prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance (governance system) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas perangkat governance ini akan dinilai dengan seberapa jauh sistem dimaksud mampu menghasiikan governance outcomes yang diharapkan, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah."

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2012. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor kinerja yang dikeluarkan oleh Kemendagri dalam Laporan Hasil Evaluasi Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk LPPD tahun 2011 dan 2012. Pengawasan fungsional diukur dengan latar belakang profesi kepala daerah, latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik. Pengawasan legislatif diukur dengan ukuran legislatif. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang profesi kepala daerah dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, motif reelection, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate about the effect of functional and legislative monitoring to the local government performance in Indonesia for the period of 2011-2012. The local government performance is measured by score of Local Government Performance which is released by Ministry of Home Affairs in the form of Local Government Performance Evaluation Report for LPPD 2011 and 2012. Functional monitoring is measured by professional and educational background of local government leader, reelection motive, and political competition and legislative monitoring is measured by size of parliament. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using Ordinary Least Square (OLS) method. Overall results reveal that professional background of local government leader and size of parliament positively affect the local government performance. On the other hand, educational background, reelection motive, and political competition do not affect the local government performance."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk meneliti beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengendalian intern pada pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut adalah total aset, pendapatan asli daerah, jenis daerah, opini audit, pendampingan BPKP. Penelitian ini merupakan penelitian mencakup kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan dari enam variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan yaitu total aset dan opini audit dari hasil tersebut dinyatakan bahwa total aset berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian intern sedangkan opini hasil audit berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian intern.

---

ABSTRACTThis research is aiming to find out which factor that influencing internal control local government. These factors is the total assets, revenue, type of area, the audit opinion, mentoring of BPKP. This research using districts / cities in Indonesia from 2007-2010. It is finds out from six independent variable showed only two significant variables that the total asset and audit opinion . Total asset positively affect internal control weaknesses and the audit opinion negatively affect internal control weaknesses."

"Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Berkaitan dengan fungsi alokasi khususnya alokasi sumber dana, dalam pelaksanaan pemerintah daerah di Indonesia selama ini, pembiayaan pembangunan daerah, pada umumnya masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan daerah sendiri yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan lain-lainnya yang sah masih jauh untuk mencukupi.Apabila kebutuhan pembangunan pelayanan dasar masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas-fasilitas umum, terus meningkat, sedangkan, penerimaan daerah tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan dasar tersebut, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan fasilitas umum yang ada. Oleh sebab itu, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah meminjam kepada pihak ketiga.Berdasarkan penghitungan kemampuan meminjam pemerintah kota dengan model analisa Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ternyata sebagian besar pemerintah kota di Indonesia mampu untuk melakukan peminjaman. Terbukti hampir semua pemkot nilai DSCR lebih dari 2,5. Akan tetapi harus diakui bahwa untuk menilai kemampuan meminjam tidak hanya menggunakan analisa DSCR.Dapat terjadi tingginya nilai DSCR suatu pemkot, disebabkan dana DAU yang diperoleh suatu pemkot tinggi, demikian juga nilai DSCR suatu pemkot rendah, karena pada saat itu, kewajiban utang yang jatuh tempo tinggi, yang menyebabkan nilai DSCR suatu pemkot rendah.Hasil analisis yang lain, ternyata dalam melakukan pinjaman pemkot belum banyak melibatkan jumlah penduduk dan kepadatannya. Terbukti hubungannya masih negatif. Area yang banyak ditemui nilai DSCR tinggi, dan jumlah penduduk rendah.Hubungan nilai DSCR dengan DAU relative positif, dalam arti sebagian besar pemkot pada area DSCR tinggi, DAU nya tinggi. Kondisi ini tidak baik, mengingat tingginya DSCR banyak diakibatkan karena tingginya nilai DAU.Untuk pemkot besar dipulau Jawa, nilai DSCR dengan pendapatan asli daerah hubungannya positif, dalam arti kota-kota besar tersebut banyak ditemukan dalam area DSCR tinggi dengan PAD tinggi. Untuk daerah-daerah kecil di luar pulau Jawa, kebanyak pada area DSCR tinggi, PAD rendah.Demikian juga korelasi antara nilai DSCR dengan penerimaan APBD. Hampir sebagian besar kota-kota besar di Jawa, ditambah dengan Medan dan Makasar, berada pada area DSCR tinggi, penerimaan APBD tinggi. Sedangkan kota-kota di luar pulau Jawa hamper sebagian besar berada pada area atau matriks DSCR tinggi, penerimaan APBD rendah.Dari hasil penghitungan DSCR dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pemkot mampu untuk meminjam, sedangkan korelasi antara nilai DSCR dengan penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan asli daerah, DAU dan Penerimaan APBD pada umumnya belum menunjukan korelasi yang diharapkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance.

---

This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets.

The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance."

"Skripsi ini menganalisis pengendalian internal serta pengelolaan persediaan toko Sinamar yang masih manual. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kondisi pengendalian internal persediaan serta menganalisis pengelolaannya agar lebih efisien. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisis yang mayoritas diperoleh melalui wawancara menyimpulkan bahwa Sinamar memerlukan sejumlah perbaikan untuk pengendalian internal. Kebijakan mengenai jumlah penyimpanan persediaan juga perlu diperbaiki. Dengan model EOQ, diketahui bahwa Sinamar dapat menghemat biaya penyimpanan persediaan. Model tersebut dapat diterapkan hanya jika Sinamar dapat memperoleh informasi akurat mengenai persediaan, salah satunya melalui komputerisasi atas sistem manualnya. Hasil analisis keuntungan biaya secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa komputerisasi tersebut perlu diwujudkan.

---

This study analyzes the internal control and inventory management over Sinamar store which is still in manual system. The purpose of this study is to understand the internal control condition of inventory and how to manage it due to efficiency improvement. This thesis is qualitative descriptive. The results, by which majority of the data collected from deep interview, shows that Sinamar needs to improve its internal control due to several lack.

Procedure in determining amount of inventory carried should be resolved as well. According to EOQ model, Sinamar might be able to reduce the carrying cost of inventory. The model could be applied only if Sinamar could maintain the accurate information about inventory, which is done by computerizing its manual system. Results from benefit cost analysis through quantitative and qualitative shows that system computerization should be done."

"ABSTRAKPendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan Pendapatan diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan untuk diterapkan guna mengukur pendapatan yang diterima sebenarnya oleh perusahaan Para akuntan dan pembaca laporan keuangan telah sekian lama memusatkan perhatian pada masalah masalah yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan yang berpengaruh pada perhitungan rugi laba Perusahaan yang dijadikan objek penelitian adalah PT EX sebuah perusahaan pelayaran swasta yang mengageni beberapa perusahaan pelayaran asing PT EX mempunyai empat jenis pendapatan jasa yaitu jasa penyewaan kapal jasa keagenan jasa penyediaan awak kapal dan jasa perantara dan manajemen kapal Namun pada 2010 PT EX hanya mempunya tiga jenis pendapatan jasa karena PT EX menjual kapal miliknya Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana pelaporan dan pencatatan pendapatan pada PT EX juga menganalisis bagaimana pengendalian internalnya serta melihat kualitas laporan keuangan PT EX yang disebabkan oleh pengendalian internal yang tidak begitu baik Hasil dari penelitian ini adalah pelaporan atas pendapatan PT EX sesuai dengan PSAK 23 revisi 2010 pengendalian internalnya masih ada yang tidak sesuai dengan konsep COSO dan hal ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan PT EX Kata kunci pendapatan pengendalian internal perusahaan jasa pelayaran.

---

ABSTRACTRevenue is one of the important element in financial statement of company Revenue is measured by normal way based on revenue recognition for revenue valuable Revenue determines profit and loss for company PT EX is an object of this study PT EX is an agent company for international shipping company PT EX has for kind of revenues They are charter hire fee agency fee crewing fee and brokering and shipmanagement fee But in 2010 PT EX has only three kind of revenues since PT EX sold its ship in 2009 This study explain about how to report revenue and its internal control The result of this study is reporting revenue has been based on PSAK 23 revision 2010 but the internal control is still not good and need to be increased The internal control is based on COSO but still full of weakness To get the good quality of financial report PT EX must increase the internal control Keywords revenue internal control shipping company."

"Penelitian ini menganalisa pengaruh tipe kepemilikan terhadap perilaku bank umum dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga BI yang dicerminkan dengan tingkat kredit bank pada sektor perbankan Indonesia periode 2006-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi efektifitas dari bank lending channel pada mekanisme transmisi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan bagaimana tipe kepemilikan bank berperan dalam perilaku bank. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan bank berpengaruh terhadap perilaku bank dalam menanggapi perubahan tingkat suku bunga BI. Dibandingkan dengan Bank Swasta, Bank Persero cenderung lebih tidak sensitive terhadap perubahan tingkat suku bunga BI baik naik maupun turun. Sementara BPD cenderung lebih sensitive terhadap perubahan tingkat suku bunga BI dengan melakukan penurunan dan kenaikan pengeluaran kredit. Kebijakan pengeluaran kredit juga dipengaruhi oleh permodalan, likuiditas, profitabilitas, dan size bank, serta factor permintaan pasar dari pertumbuhan industry.

---

This research aims to analyze the impact of bank ownership towards bank behavior in response to BI Rate Change in Indonesia during 2006-2009 periods. The purpose is to investigate the effectiveness of bank lending channel in the transmission mechanism of monetary policy by Bank Indonesia and how bank ownership plays role in its behavior.

This research finds that bank ownership affects to the bank behavior in response to BI Rate Change. Relative to the private bank, the state-owned bank tends to insensitive against BI Rate Change, while the city commercial bank (BPD) is more sensitive. Bank credit disbursal policy is affected by bank capitalization, liquidity, profitability, size, and also the demand factor in market that measured by industry growth."

"ABSTRAKPembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol.

---

ABSTRACTPembentukan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. BLU memberikan pelayanan penyediaan barang/ jasa dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan tetapi tetap berdasar pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Dalam menjalankan aktivitasnya, BLU dibiayai dari APBN, PNBP Operasional dan Penerimaan Non-Operasional serta Utang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah APBN, PNBP Operasional, Penerimaan Non-Operasional dan Utang yang menjadi bagian dari struktur modal BLU berpengaruh terhadap kinerja keuangan BLU. Kinerja keuangan diukur dengan melakukan penilaian/ scoring terhadap enam rasio keuangan yang mewakili tingkat kesehatan keuangan BLU yang terdiri dari rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio), rasio perputaran aset tetap (fixed asset turnover), rasio periode penagihan piutang (collection period), rasio imbalan atas aset tetap (return on asset), dan rasio imbalan atas ekuitas (return on equity). Penelitian ini menggunakan sampel 20 BLU rumah sakit dengan pengamatan dari tahun 2006 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi APBN dan PNBP Operasional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit, sedangkan total utang dan penerimaan Non-operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BLU rumah sakit.Hasil tersebut tetap konsisten walaupun dilakukan penambahan total aset dan kinerja keuangan tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol."