Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved."

"Dalam sepuluh tahun terakhir, industri telekomunikasi baik secara global maupun lokal telah menghadapi berbagai perubahan pada konvergensi jaringan dan layanan. Pada era disrupsi digital ini, adanya perubahan tren komunikasi dari komunikasi suara dan SMS ke komunikasi data berbasis aplikasi (Over-the-Top communications) menyebabkan pendapatan perusahaan perlahan tergerus. Di sisi lain, telekomunikasi seharusnya dapat tetap berperan besar, oleh karena itu operator harus menyesuaikan strategi inovasi dalam menangkap peluang. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas strategi inovasi di industri telekomunikasi yang dapat meningkatkan kinerja bisnis dan pertumbuhan berkelanjutan dalam menghadapi disrupsi digital. Metode yang digunakan dalam menentukan prioritas bobot adalah Fuzzy ANP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi inovasi produk merupakan priotitas utama yang harus dilakukan oleh operator telekomunikasi Indonesia.

---

In the last ten years, the telecommunications industry both globally and locally has faced various changes to network and service convergence. In this era of digital disruption, the changing trend in communication from voice and SMS communication to data communication (Over-the-Top communications) caused the companys revenue to slowly erode. On the other hand, telecommunications should still be able to play a major role, therefore operators must adapt innovation strategies in capturing opportunities. This study aims to get the priority of innovation strategies in the telecommunications industry that can improve business performance and sustainable growth in the face of digital disruption. The method used in determining the priority of weights is Fuzzy ANP. The results of the study indicate that the product innovation strategy is the main priority that must be carried out by Indonesian telecommunications operators."

"ABSTRAKMeningkatnya kebutuhan akan telekomunikasi dan persaingan bisnis yang sengit membuat penyedia menara telekomunikasi berusaha untuk terus meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Meningkatkan layanan telekomunikasi, di mana dengan menyediakan menara telekomunikasi atau base transceiver station, adalah sesuatu yang harus selalu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, meningkatkan infrastruktur jaringan adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi perubahan zaman. Tentu saja, dalam konteks peningkatan infrastruktur jaringan, biaya investasi adalah salah satu dari beberapa faktor penting. Setiap perusahaan telekomunikasi harus terus berinovasi, sehingga infrastruktur jaringan dapat ditingkatkan dengan biaya investasi yang lebih rendah. Studi ini mengusulkan model berbagi infrastruktur pada perangkat suplai daya untuk mengurangi pengeluaran modal untuk investasi awal pada Operator Jaringan Seluler. Diharapkan model yang diusulkan dapat bermanfaat sebagai skema bisnis baru untuk penyedia menara dan operator untuk pengembangan bisnis di bidang infrastruktur telekomunikasi, khususnya dalam memberikan keuntungan bagi operator dan penyedia menara di Indonesia.

---

ABSTRACTThe increasing need for telecommunications and fierce business competition makes telecommunication tower providers try to continue to improve their competitive advantage. Improving telecommunications services, in which by providing telecommunications towers or base transceiver stations, is something that must always be improved in order to meet the communication needs in Indonesia. Hence, improving network infrastructure is something that must be done to meet the changing times. Of course, in the context of improving network infrastructure, investment costs are one of few significant factor. Each telecommunications company must continue to innovate, so that network infrastructure can be improved with lower investment costs. In this study, we propose infrastructure sharing model of its power supply in order to reduce capital expenditure for Mobile Network Operator (MNO) initial investment. It is expected that the proposed model can be useful as a new business scheme for tower providers and operators for business development in the field of telecommunications infrastructure, particularly in accelerating the growth of BTS devices in Indonesia."

"Manajemen rantai pasokan telah menjadi bagian integral dari sebuah bisnis dan penting untuk mencapai keberhasilan dan kepuasan pelanggan bagi sebuah perusahaan. Perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan rantai pasok, karena merupakan salah satu pendorong untuk terus meningkatkan layanan pengembangan ekosistem Telekomunikasi yang berkelanjutan seperti penyediaan jasa telekomunikasi, jaringan tetap, layanan Telekomunikasi secara khusus dan mobile network. Studi kasus penelitian ini dilakukan pada perusahaan Telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menilai Supplier/supplier berdasarkan aspek berwawasan literasi review akademik, dengan tujuan menganalisis pemilihan Supplier berdasarkan Supply Chain Managaement (SCM) di perusahaan Telekomunikasi serta merancang strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan Supplier yang dapat berlanjut pada penunjukan pelaksanaan pekerjaan untuk pelanggan Telekomunikasi pada sektor Enterprise, Bisnis dan Pemerintahan. Penilaian Supplier didasarkan pada dimensi kemampuan dan dimensi kinerja yang dimiliki Supplier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memperoleh bobot atas kriteria dalam melakukan penilaian Supplier dan Technique for Order of Preference Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk memperoleh nilai akhir dalam penilaian setiap Supplier. Hasil dari penelitian ini adalah menyediakan usulan pengembangan proses bisnis bagi 20 Supplier perusahaan yang telah terdaftar dalam list Supplier perusahaan Telekomunikasi yang dibandingkan dengan kondisi eksisting. Hasil penelitian ini memberi peringkat terutama terhadap 20 (dua puluh) Supplier direkomendasikan yang paling tepat dalam melaksanakan pekerjaan ke pelanggan perusahaan Telekomunikasi.

---

Supply chain management has become an integral part of a business and is important for achieving success and customer satisfaction for a company. The largest telecommunications company in Indonesia is one of the concerns in supply chain development. It is one of the drivers to continue improving services for the development of a sustainable telecommunications ecosystem such as the provision of telecommunications services, fixed networks, and telecommunications services specifically and clar networks. This research case study was conducted on a telecommunication company in Indonesia. This research was conducted to assess suppliers/suppliers based on aspects of academic review literacy, with the aim of analyzing the selection of suppliers based on supply chain management (SCM) in telecommunications companies and designing strategies that can be used in supplier development that can continue in the appointment of work implementation for telecommunications customers in Enterprise, Business, and Government. The sector supplier is based on the dimensions of capabilities and performance dimensions of the Supplier. The method used in this research is the Analytical Hierarchy Process (AHP) to obtain the weight of the criteria in evaluating Suppliers and the Technique for Order of Preference Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to obtain the final score in the assessment of each Supplier. The result of this research is to provide business process development proposals for 20 company suppliers that have been registered in the supplier list of telecommunication companies compared to the existing conditions. The results of this study give a rating especially to the 20 (twenty) definite Suppliers who are the most appropriate in carrying out workforce communications with customers."

"Perjanjian kerja sama perdagangan bebas Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) melalui proses yang cukup panjang, dimulai pada tahun awal tahun 2011 dan putaran terakhir pada tahun 2018. Perjanjian ini meliputi berbagai sektor dimana telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang termasuk didalamnya. Sempat diwarnai penolakan oleh Indonesia pada tahun 2012, dan dibahas kembali pada tahun 2018. Tesis ini menelusuri bagaimana proses perundingan keluar dan masuknya aneks telekomunikasi dalam naskah perjanjian. Penelitian ini kemudian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, situs resmi EFTA dan negara-negara anggotanya, serta dokumen laporan hasil perundingan pada tiap putaran. Menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam, tesis ini menunjukkan bahwa dalam merundingkan naskah perjanjian suatu negara dapat terdiri dari berbagai pihak. Kementerian Perdagangan sebagai juru runding utama dari pihak Indonesia, perlu mendapatkan persetujuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengampu kebijakan sektor telekomunikasi sebelum dapat merundingkannya dengan pihak EFTA. Kementerian Perdagangan juga menjalankan negosiasi integratif dengan kementerian-kementerian teknis terkait dengan pihak mitra agar jalannya perundingan tetap kondusif dan mencapai kesepakatan yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak. Terakhir tesis ini melihat bahwa dalam perundingan sektor-sektor yang diperundingkan dapat dijadikan suatu bargaining chip dalam negosiasi, dibuktikan dengan keberhasilan Indonesia dalam mendapatkan komitmen EFTA terkait Movement of Natural Persons.

---

The Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) free trade cooperation agreement has gone through a long process, starting in early 2011 and the last round in 2018. This agreement covers various sectors in which telecommunications is one of the sectors included in it. It was marked by rejection by Indonesia in 2012, and was discussed again in 2018. This thesis explores how the negotiation process for the exit and entry of telecommunication annex in the agreement text. This research then used a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, the official website of EFTA and its member countries, as well as a document on the results of the negotiations at each round. Using the two-level game theory put forward by Robert D. Putnam, this thesis shows that in negotiating the text of the agreement a country can consist of various parties. The Ministry of Trade, as the main negotiator for the Indonesian side, needs to get approval from the Ministry of Communication and Information Technology as the telecommunications sector policy maker before it can negotiate with EFTA. The Ministry of Trade also carries out integrative negotiations with relevant technical ministries and with partners so that the negotiations remain conducive and reach a quality agreement that benefits all parties. Finally, this thesis sees that in negotiating the negotiated sectors can be used as a bargaining chip in the negotiations, as evidenced by Indonesia's success in securing EFTA's commitment to the Movement of Natural Persons.

"

"Penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran dalam jaringan jasa telekomunikasi lazim digunakan untuk biaya layanan telekomunikasi. Namun demikian, pulsa atau istilah resminya “deposit prabayar” telah makin berkembang penggunaanya dalam transaksi konten digital di lingkup jaringan jasa telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penggunaan pulsa, industri konten digital dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan pertanggungjawaban penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran dalam transaksi konten digital. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan, pengamatan pada aplikasi smartphone, materi dari buku dan artikel jurnal serta sumber dari internet. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori tanggung jawab dalam perbuatan melanwan hukum sebagaimana dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa pulsa yang merupakan satuan hitung biaya jasa telekomunikasi diperlakukan sebagai uang sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi membeli/menggunakan layanan konten digital melalui aplikasi smartphone maupun aplikasi yang disediakan operator selular. Transaksi konten digital merupakan bagian dari berkembangnya industri ekonomi kreatif yang mengiringi minat masyarakat menggunakan telepon selularnya dalam aktivitas sehari-hari. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melayani penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran konten digital harus memiliki izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam hal ini Penyelenggara Jasa Telekomunikasi memiliki tanggung jawab multi peran: sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus penyelenggara jasa sistem pembayaran. Terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab yang melekat pada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yaitu tanggung jawab yang lahir karena perikatan undang-undang dan tanggung jawab yang timbul karena perikatan perjanjian/kontraktual dengan mitra usahanya. Kedua tanggung jawab dimaksud mencakup kondisi sebelum terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pihak lain maupun setelah adanya kerugian yang dialami pihak lain.

---

The use of prepaid deposit as payment instruments in telecommunications service networks is commonly used for telecommunications service fees. However, prepaid deposit has been increasingly used in digital content transactions in telecommunications service networks area. This study aims to analyze the legal arrangements of telecommunication services, the use of prepaid deposit, the digital content industry in telecommunication services, and the legal liabilities of telecommunication service providers in the usage of prepaid deposit as a payment instrument on digital content transactions. This research is a descriptive normative juridical using qualitative approach by legal materials, laws and regulations, observation on smartphone applications, books, journals and online sources. This research use theory of responsibility to analyze the phenomenons which is accordance with the act againts the laws as in the Civil Code, Articles 1365-1380. This research produces facts that prepaid deposit as an amount of unit of telecommunication service fees, treated as an exchange value like money so it could be used for purchasing using digital content services by smartphone applications or applications provided by cellular operators. Digital content transactions is part of the development of the creative economy industries that accompanies people’s interests in using their cellphones in their daily activities. Telecommunications service providers that serve the use of credit as a means of payment for digital content must have a license as a Payment System Service Provider. In this case the Telecommunication Service Provider has multi-role responsibilities: as a telecommunications network and service provider and as an electronic system operator as well as a payment system service provider. There are 2 (two) type of responsibilities attached to the Telecommunication Service Provider, namely the responsibility born due to a statutory engagement and the responsibility arise from an agreement / contract with their business partner. Both responsibilities include conditions prior to the occurrence of an event that causes loss to other parties or after the loss suffered by others."

"Reformasi struktur pasar telekomunikasi telah dilakukan sejak beberapa dekade lalu, dari struktur pasar monopoli menuju struktur pasar yang pro persaingan. Para pembuat kebijakan percaya struktur pasar persaingan akan mampu mengatasi keterbatasan investasi yang diperlukan untuk mengembangkan industri dan pemerataan akses. Namun demikian, era digital telah mengubah peta persaingan industri secara umum, tidak terkecuali pada industri telekomunikasi. Jika sebelumnya perusahaan telekomunikasi hanya bersaing dengan perusahaan telekomunikasi lainnya yang berada pada lingkup teritorial yang sama, di era digital batasan-batasan geografis tersebut telah terkikis. Di saat yang sama, perusahaan telekomunikasi juga dituntut untuk terus berinovasi dan berinvestasi agar terus mampu menghadirkan fitur-fitur layanan telekomunikasi yang lebih canggih dan kompleks. Oleh sebab itu, studi ini dilakukan untuk melihat pengaruh persaingan terhadap investasi yang sesuai dengan konteks saat ini, yaitu era digital. Hasil estimasi empiris menunjukkan intensitas persaingan memiliki pengaruh jangka pendek yang signifikan terhadap perilaku investasi perusahaan telekomunikasi seluler. Pengaruh tersebut tidak linier, tetapi membentuk kurva U terbalik yang mengindikasikan adanya intensitas persaingan yang dapat mendorong perusahaan telekomunikasi seluler untuk memaksimalkan investasinya. Hal ini juga menunjukkan adanya perbedaan perilaku investasi antara perusahaan yang beroperasi pada intensitas persaingan yang relatif rendah dan perusahaan yang beroperasi pada tingkat persaingan yang lebih tinggi di dalam merespon perubahan intensitas persaingan. Perusahaan telekomunikasi seluler pada kelompok pertama akan merespon peningkatan persaingan dengan menaikkan investasi. Sebalinya, perusahaan telekomunikasi seluler pada kelompok kedua merespon peningkatan persaingan dengan menurunkan investasinya. Hasil studi juga mengkonfirmasi adanya hubungan yang dinamis antara persaingan dan investasi pada perusahaan telekomunikasi seluler.

---

Policymakers have reformed telecommunications market structure since several decades ago, from a monopoly to a more competitive one. They believed that the competitive market structure would be able to overcome the limitations of investment required to develop the industry and to provide equitable access. However, the development of digital technology has changed the competition landscape considerably. At the same time, telecommunications companies are also required to keep innovating and investing to be able to meet the needs of increasingly sophisticated and complex telecommunications networks. Therefore, t his study aims to investigate the effect of competition on investment under the current context, that is the digital age. The empirical estimation shows the intensity of competition has a significant short-run impact on the investment behavior of mobile network operator (MNO) . The effect is not linear but in the form of an inverted U curve, which points out the existence of competition intensity that maximizes MNO`s investment. This finding also indicates a different behavior of MNOs operate in a lower and higher competition intensity in response to the change in the intensity. MNOs in the first group will react to the increase of competition intensity by rising their investment. Meanwhile, others will respond to the rise in competition intensity by decreasing their investment. he empirical results also show the dynamic relationship between competition and MNO`s investment."