Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paper ini hendak membahas proses implementasi yang benar dari UU No. 34/2000 sehingga tidak menimbulkan distorsi bagi masyarakat dan perekonomian. Selain itu, pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD (Pendapatan Ash Daerah) seperti kemampuan manajemen pemungutan pajak dan retribusi daerahnya, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam pemungutan PAD, dan peran pertumbuhan bagi peningkatan PAD di daerah. Beberapa temuan dalam studi ini berkaitan dengan PAD dan pemungutan pajak daerah pada tingkat kahupaten/kota adalah bahwa peran dari PAD dalam pembiayaan publik di daerah cenderung berkurang. Selain itu dari hasil perhitungan elastisitas pajak antar daerah ditemukan bahwa jenis-jenis pajak daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang sensitif terhadap perkembangan perekonomian. Pemungutan pajak di daerah juga cenderung belum optimal, hanya ada beberapa jenis pajak yang pemungutannya sudah baik, hal ini terjadi karena kemudahan pengelolaan jenis pajak tersebut. Berkaitan dengan banyaknya kritikan dan keluhan terhadap pemungutan pajak daerah yang mengganggu iklim usaha, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam implementasi kriteria-kriteria pemungulan pajak pada UU No. 34/2000.Saran dan kebijakan utama bagi permasalahan ini adalah diperlukan daftar detil pajak yang BOLEHdipungut daerah, bukan hanya kriteria umum saja; serta perbaikan sistem pengawasan penerbitan perda pungutan di daerah, dengan sanksi yang memadai. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi pajak lokal melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan lokal. "

"The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of a sub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from the district head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistrict head is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic, democratic, and legally-carried out. Nevertheless, the roles of the sub-district head—supposedly to mediate and overcome problems in society, as stated in the Law No. 5 of 1974—are no longer entirely accommodated in the Government Regulation No. 19 of 2008 issued by the central government to regulate sub-districts"

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan siginifikan dengan penumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di Iuar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

---

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance tirnds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of lava-Bali province. "

"Abstract. The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of asub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from thedistrict head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistricthead is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic,democratic, and legally-carried out. Nevertheless, the roles of the sub-district head—supposedly to mediate andovercome problems in society, as stated in the Law No. 5 of 1974—are no longer entirely accommodated in theGovernment Regulation No. 19 of 2008 issued by the central government to regulate sub-districts."

"this study aims to test and demonstrate empirically the influence of special autonomy fund (DOK), the general allocation fund (DAU) and PAD allegedly not necessarily improve economic growth. This study analyzed the partial influence of DOK, DAU and PAD to conomic growth in Aceh province.this stady covers 23 districts / cities and one countained in the Aceh province. The data in this study is a secondary data countained in the office of financial management aceh (DPKA), the central bureau of statistics provinces of Aceh and other sources that can be accounted for.Based on the results of data processing show that partially DOK and DAU significant effect on economic growth in Aceh. While variable PAD negatively affect economic growth in the province. The most dominant variable is DOK, this due to the use of DOK has been set for a sector that has a greater impetus to economic growth, such as infrastructure, health an education.The results date processing, also indicates that the variable DOK, DAU and PAD simultaneously significant effect on economic growth in Aceh."

"Paradigma baru sistem penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah telah menimbulkan perubahan, yang signifikan terhadap tugas dan fungsi pemerintah di daerah dalam bidang investasi. Otonomi dalam implementasinya memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya, termasuk menyangkut masalah investasi. Untuk menggerakkan kegiatan investasi, pemerintah daerah perlu mengadakan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, para pelaku usaha, perbankan, serta pemerintah Kabupaten/Kota, perlu juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan stabil untuk meletakkan dasar investasi yang berkelanjutan, mewujudkan kerja sama internasional yang mengutamakan kepentingan nasional/daerah dengan mengadakan kegiatan promosi yang aktif. Investasi di daerah akan berjalan dengan baik apabila ada supremasi hukum yang menjamin tegaknya kepastian dan transparansi dengan didukung lahirnya produk peraturan daerah yang tidak menghambat investasi."

"Otonomi daerah merupakan wujud dari kemandirian daerah untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri. Dalam rangka membiayai rumah tangganya sendiri, Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang untuk menggali potensi yang ada di daerahnya, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi. Akan tetapi dalam pemungutan pajak dan retribusi jangan sampai membuat masyarakat bertambah miskin. Penelitian ini membahas bagaimanakah hubungan antara otonomi daerah dengan keuangan daerah, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada daerah otonom untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, dan bagaimanakah Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 1) Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri daerah tentunya memerlukan biaya. Oleh sebab itu otonomi daerah juga harus mencakup keuangan daerah, yang diwujudkan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2) Daerah diberikan wewenang meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi, hal ini dapat di temukan dalam UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, dan UU No. 34 Tahun 200 tentang Pajak dan Retribusi. 3) Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam prakteknya meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi dengan cara menaikkan tarif pajak dan retribusi, memperluas obyek pajak, dan menetapkan retribusi yang selama ini dikelola provinsi menjadi retribusi kota."