Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pemberian kredit tentunya bank memerlukan jaminan yang kiranya dapat menjamin pelunasan hutang dari debitur atau minimal dapat meminimalisir resiko dalam pemberian kredit dimaksud. Dalam hal ini penulis akan membahas masalah penjaminan pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter yaitu terkait dengan masih belum jelasnya penggolongan benda sesuai KUHPerdata dari pesawat udara sendiri, lembaga penjaminan yang tersedia serta belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksana yang ada.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan metode penelitian lapangan. Dari pembahasan yang dilakukan maka dapatlah disimpulkan bahwa pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter dapat diberikan suatu exceptional status sebagai "benda bergerak" yang diatur secara khusus dan menamakannya dengan movable property sui generic. Selain itu mengenai Lembaga Penjaminan yang tersedia maka selain dengan menggunakan hipotik sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan maka khusus helikopter juga dapat digunakan Fidusia untuk pengikatan jaminannya. Hal ini dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 3 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Atas praktek penjaminan pesawat terbang dan helikopter dengan menggunakan hipotik yang berlaku saat ini, maka penulis melihat belum menimbulkan suatu hak istimewa yang sebenarnya diharapkan oleh pihak bank selaku kreditur pemegang jaminan.Akhirnya penulis menyarankan kiranya atas pesawat udara khususnya pesawat terbang dan helikopter terkait dengan hipotik sebagai lembaga penjaminan yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penerbangan sesegera mungkin dikeluarkan peraturan pemerintah yang diamanatkan yang mengatur tata cara pendaftaran hipotik sebagaimana dimaksud dan atau diberikannya suatu definsi dan penggolongan yang khusus terkait dengan pesawat terbang dan helikopter. Sehingga nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh pihak perbankkan selaku pemegang jaminan."

"Skripsi ini membahas tentang pengikatan jaminan pesawat udara di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal yaitu klasifikasi pesawat udara dalam hukum kebendaan di Indonesia, prosedur pencatatan jaminan pesawat udara pada Kementrian Perhubungan dan lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia. Tidak adanya lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia merupakan suatu kekurangan dalam hukum jaminan, yang kemudian pada prakteknya digunakan lembaga jaminan pesawat udara di luar negeri sebagai jalan keluar untuk Badan Usaha Angkutan Udara memperoleh pinjaman melaui jaminan pesawat udara.

---

This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to the provisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerning Procurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will be discussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recording procedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions in Indonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect in collateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as a solution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance."

"Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan atau hak mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (droit de preference) sebagai bentuk kepastian hukum pengembalian piutang kreditur jika debitur cidera janji. Menjadi masalah ketika kreditur pemegang hak tanggungan berhadapan dengan kreditur pemegang hak mendahului lainnya dalam suatu kasus atas objek kebendaan debitur yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur pemegang hak mendahului lainnya, khususnya terhadap pemegang hak istimewa pajak dan pekerja yang sering bersengketa pada perusahaan yang pailit. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur pemegang hak istimewa pajak lebih tinggi daripada kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan, dan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan lebih tinggi dari pada kedudukan kreditur pemegang hak istimewa pekerja, sesuai dengan ketentuan pasal 1134 KUH Perdata yang mengatur hubungan dan kedudukan antara piutang yang memiliki hak mendahului.

---

Creditor with burden right holder has a prominent position compare to other creditors (droit de preference) as a certain restitution if debitor breaks his promise. It becomes a problem if burden right creditor faces with another kind of creditor who has a right to precede in a case of limited object that creditor has. However, this research purposes to explain the position of burden right creditor against precedence creditor, especially special right of taxes and labours which are often fight each other when corporation bankrupts. Normative judicial is the way to do this descriptive research. Based on result, we can conclude that the position of special right of taxes creditor is higher than the burden right creditor. And the position of burden right creditor is higher than special labours right creditor, based on section 1134 of KUH Perdata which controls the relation and position between credit and precedence."

"ABSTRAKKepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan jaminan hak kebendaan dalam hal pembayaran utang debitor. Namun, bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai benda yang dijaminkan, jika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama hak dan kewajiban serta pembatasan-pembatasan terhadap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai tidak kehilangan hak-hak preferensinya jika debitur pailit, melainkan hanya dibatasi.

---

ABSTRACTBankruptcy is suggestion for creditor to protect his rights that appear from debt relationship with debitor. One of the creditors is secured creditor, where his credit is guaranteed with material warranty. Giving of material warranty was positioning secured creditor is primary in debt payment than other creditors that not guaranteed with material warranty. Even though, how the position of the secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed if debitor was bankrupt by the verdict of the court. By using the library research with juridist-normative approach, this research was observe and analyze the secured creditors right, duty, and restriction in bankruptcy. The secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed did not loose his preference right if debitor was bankrupt, but restricted only."

"ABSTRAKKepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan jaminan hak kebendaan dalam hal pembayaran utang debitor. Namun, bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai benda yang dijaminkan, jika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama hak dan kewajiban serta pembatasan-pembatasan terhadap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dalam kepailitan. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak menguasai tidak kehilangan hak-hak preferensinya jika debitur pailit, melainkan hanya dibatasi.

---

ABSTRACTBankruptcy is suggestion for creditor to protect his rights that appear from debt relationship with debitor. One of the creditors is secured creditor, where his credit is guaranteed with material warranty. Giving of material warranty was positioning secured creditor is primary in debt payment than other creditors that not guaranteed with material warranty. Even though, how the position of the secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed if debitor was bankrupt by the verdict of the court. By using the library research with juridist-normative approach, this research was observe and analyze the secured creditors right, duty, and restriction in bankruptcy. The secured creditor who control in his hand or not the things that guaranteed did not loose his preference right if debitor was bankrupt, but restricted only."

"Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, kedudukan kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat terbang diperoleh denganadanya pengaturan mengenai Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali (Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization/IDERA), yakni Kreditur pemegang jaminan kebendaan pesawat udara dapat melakukan penghapusanpendaftaran pesawat udara dan melakukan ekspor pesawat udara dengan seketika tanpamemerlukan putusan pengadilan sepanjang Kreditur telah diberikan kuasa IDERAtersebut oleh Debitur. IDERA bukan merupakan jaminan sebagaimana diatur dalamketentuan peraturan perundang-undangan seperti Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai. Namun IDERA hanya merupakan surat kuasa yang diberikan oleh debitur yang memiliki nomor registrasi pesawat udara di Indonesia kepada kreditor yangtidakdapat dicabut kembali untuk melakukan penghapusan pendaftaran nomor registrasi pesawat udara sehingga kreditor dapat melakukan eksekusi dengan seketika terhadappesawat udara sebagai objek perjanjian tanpa memerlukan putusan pengadilan. Denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturanperundang-undangan atau statute approach, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan Pesawat Terbangsetelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

---

After the enactment of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, the holder of anaircraft material guarantee creditor is obtained by means of an arrangement regardinganIrrevocable Deregistration and Export Request Authorization / IDERA, namelytheholder of an aircraft material guarantee creditor can delist the aircraft and export theaircraft immediately without requiring a court decision as long as the Creditor has beengiven the IDERA power of attorney by the Debtor. IDERA is not a guaranteeasstipulated in the provisions of laws and regulations such as Fiduciary, Mortgage andPledge. However, IDERA is only a power of attorney given by a debitor who has anaircraft registration number in Indonesia to a creditor that cannot be revoked to deletethe registration of an aircraft registration number so that the creditor can immediatelyexecute the aircraft as the object of the agreement without requiring a dispute settlement. By using a normative juridical research method using a statutory or statutory approach, this paper will analyze how the position of a creditor having collateral for aircraft assetsafter enacting Law Number 1 of 2009 concerning Aviation."