Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saya di besarkan bersama tiga saudara kandung , satu laki-laki dan dua perempuan oleh orang tua yang keras dan berdisiplin tinggi dalam mendidik anak-anaknya

---

"

"Bunuh diri di Jakarta dalam kurun waktu 1993-2005 masa pra krisis,masa krisis dan masa pasca krisis dimensional menunjukkan pilihan metoda bergeser dari minum insektisida (non-violent) ke gantung diri(violent)...."

"Secara universal tugas polisi adalah melayani dan melindungi masyarakan Semua permasalahan yang dihadapi masyarakal merupakan bagian dari pekerjaan polisi. Kompleksnya. tugas-tugas yang harus dilakukan polisi tentu saja memerlukan karakterislik kepribadian yang unik dan melalui sifat kepribadian inipula dapat dilihat profesionalisme seorang polisi (Trautman, 1990). Kepdbadian sendiri merupakan proses yang meliputi bagaimana individu berinteraksi dengan tuntutan lingkungannya dan bagaimana individu berhubungan dengan dirinyasendiri (Millon & Everly, 1985); terbentuk melalui individu, perilaku dan situasi yang secara terus menerus saling mempengaruhi (Bandura dalam Hjelle & Ziegler, 1992). Berkaitan dengan terjadinya konflik di beberapa wilayah Indonesia., terutama Aceh, tentu saja makin menambah kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi oleh anggota Polri. Untuk itu perlu pengkajian ciri-ciri profesionalisme polisi Indonesia, karena profesionalisme merupakan sifatkepribadian yang ditampilkan individu dalam melakukan tugas-tugas kepolisian dan dalam menyesuaikan diri denan permasalahan yang dihadapinyaTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri profesionalisme polisi Indonesia menurut anggota Polri. Hal ini penting karena anggota Polri dididik secara seragam sedangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yangterdiri 250 ragam budaya, tentunya memerlukan pendekatan tertentu dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Untuk pemahaman lebih mendalam perlu diketahui apakah ciri-ciri profesionalisme ini juga muncul pada anggotaPolri yang bcrtugas di daemh kontiik Aceh, juga apakah eiri profesionalisme ini memungkinkan mereka lebih mampu menyesuaikan diri dibandingkan dengan anggota Polri yang gagal tugas di Aceh.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan metode kualitatifMetode kuantitatif digunakan untuk mendeskiipsikan ciri-ciri profesionalisme polisi Indonesia dan metode kualitatif digunakan untuk mengkaji apakah Ciri-Ciriprofesionalisme ini muncul pada anggota Polri yang bertahan tugas di Aceh dengan pola penyesuaian dirinya. Responden pada penelitian kuantitatif dipilih secara insidental dan responden kualitatif diambil di Aceh, yaitu anggota Polriyang tetap bertahan tugas di Aceh dibandingkan dengan angota yang gagal, baik melarikan diri dari tugas atau dalam perawatan dokter/psikiater.Hasil penelitian kuantitatif menujukkan tiga faktor profesionalisme Polri:pertama, faktor ketidaksetujuan terhadnp sikap-sikap negatif; kedua, faktor integritas, dan ketiga, faktor kompetensi. Dari basil penelitian kualitatifmenunjuklcan ciri-ciri profesionalisme baik yang dikemukakan dalam teori maupun dalam penelitian kuantitatif, hanya pada. faktor ketidaksetujuan terhadap sikap-sikap negatif pada kasus yang bertahan tugas di Aceh menunjukkasn sikapkebalikan dan pada kasus yang tidak bertahan tugas di Aceh, ciri-ciri faktor ini muncul dalam perilaku mereka. Dari kedua kasus yang bertahan tugas di Aceh ditemukan memiliki model dalam pembentukan kepribadiannya, yaitu orang tuanya sesuai dengan pendapat Bandura (dalam Hjelle & Ziegler, 1992) bahwaorang tua merupakan model identitikasi dan melalui tindakan merelca anak-anak membentuk perilaku mereka dalam kehidupannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia dengan kapasitasnya dalammengatur diri sendiri memungkinkannya untuk belajar melalui model. Untuk itu, di dalam pembentukan profesionalisme Polri diperlukan model terutama di dalam pendidikan pembentukan anggota Polri, berikut dengan penguatan dari lingkungannya.Penelitian dengan skala yang lebih luas masih diperlukan terutama untuk memberikan masukkan apakah ciri-ciri kepribadian pada kedua kasus yang bertahan menghadapi situasi Aceh ini memungkinkan untuk dibentuknya menjadipolisi yang profesional, terutama dalarn peningkatan sumberdaya manusia Polri dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks"

"Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah bangunan bersejarah yang ditinggalkan dari masa penjajahan kolonial Belanda yang pada awalnya berfungsi sebagai sekolah bagi para calon dokter pribumi. Seiring berjalannya waktu, terjadi berbagai perubahan fungsi dari bangunan ini hingga akhirnya menjadi sebuah museum. Mengingat terdapat berbagai perubahan fungsi, maka menjadi menarik untuk melakukan analisis pada gaya bangunannya. Dalam tulisan ini dilakukan analisis melalui metode penelitian arkeologi yang terdiri atas enam tahapan yaitu formulasi, implementasi, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan interpretasi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tiap bangunan serta detail dari unsur struktural, unsur fungsional, dan unsur ornamental dari tiap ruangan dan bangunan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait dengan gaya bangunan yang diterapkan berdasarkan berbagai gaya bangunan yang berkembang pada masa kolonial. Ditemukan bahwa bangunan Museum Kebangkitan Nasional bergaya percampuran Eropa Klasik diantaranya Indis, Romawi, Art Deco, Art & Crafts, dengan berbagai gaya bangunan lokal yang kemudian tidak terdapat perubahan yang signifikan meskipun terjadi beberapa kali alih fungsi peruntukkan bangunan.

---

The National Awakening Museum is a historic building that was left from the Dutch colonial period where this museum originally functioned as a school for doctors. Over time, there were various changes in the function of this building until it finally became a museum. Given that there are various changes in function, it becomes interesting to conduct an analysis of the style of the building. Furthermore, this paper analyzes through archaeological research methods which consist of six stages, namely formulation, implementation, data collection, data processing, analysis, and interpretation. The analysis is carried out by identifying each building and the details of the structural elements, functional elements, and ornamental elements of each room and building to then draw conclusions related to the building style applied based on various building styles that developed during the colonial period. It was found that the National Awakening Museum building was in the Classic European mix including Indische, Romanesque, Art Deco, Art & Crafts, with various local building styles style which later there were no significant changes even though there were several changes to the function of the building."

"MAIIRUS ALI. Dinamika Nandlatul Ulama Menuju Partai Kebangkitan gsa:Telaah Pergerakan Organisasi Islam di Indonesia. (Dibawah bimbingan Juhdi rif, M.IIum. dan Hamdan Basyar, SS). Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 2M ("

"Tesis ini membahas kaderisasi politik yang dilakukan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2009-2014 dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama NU sebagai basis massanya dalam rangka menyiapkan calon-calon pemimpin tingkat nasional. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif, dengan informan sebanyak sepuluh orang yang berasal dari PKB dan NU, serta pakar politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kaderisasi politik PKB yang mengalami stagnasi, sementara dalam hubungan kaderisasi politik PKB dengan NU memberi keuntungan bagi PKB. Sedangkan dalam penyiapan pemimpin nasional, PKB memiliki blueprint dengan tiga belas agenda politik tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa yang salah satu isinya adalah tentang kepemimpinan nasional. Hasil penelitian menyarankan bahwa PKB ke depan harus melakukan kaderisasi lebih serius, dan untuk menjadi partai terbuka, PKB harus keluar dari zona aman dengan mengembangkan basis massanya yang selama ini masih berkutat dengan warga NU. PKB juga harus menyiapkan calon-calon Pemimpin Nasional masa depan dengan perencanaan yang sistematis dan terstruktur.

---

This thesis discusses about the political cadres who carried out the Central Board of Partai Kebangkitan Bangsa Period 2009 2014 with religious organizations Nahdlatul Ulama NU as its mass base in order to prepare candidates for national level leaders. It is a qualitative research with descriptive phenomenological approach, the informant as many as ten people from PKB and NU, and political experts. The conclusion from this research is that PKB political cadres stagnated, while in a political cadres relationship PKB with NU provides benefits to PKB. Whereas in the preparation of a national leader, PKB has thirteen blueprint with the political plan of the independence and sovereignty of the nation is one of the contents is about national leadership. Results of the study suggest that in the future PKB must do more serious about the political cadres, and to be open party, PKB had to get out of the comfort zone to develop a mass base, which is still struggling with the NU community. PKB also have to prepare candidates for future national leaders with a systematic and structured planning."

"Parangtritis, is a settlement existed on the coastal area of Yogyakarta. As an absolute space, Parangtritis has its own charateristic as a cluster of vernacular settlements. The underpinning of the existence of Parangtritis is a belief of people that Parangtritis is a place where the main gate of the unseen kingdom of Queen of the South (the Southern Goddess) is located. With this underpinning of an abstract space, Parangtritis had transformed to a spiritual space, a cultural space, a social space, and recently to a commercial space. This transformation of space is in line with Lefebvre's concept of the production of space, which works under a system of interconnected-relations (engagement).This paper aims to present some evidences, conceptual findings, and theoritical discussions where an engagement of absolute space and abstract space occurs in the case of Parangtritis settlements of Yogyakarta of Indonesia."

"Di bawah kepengurusan baru pasca-Muktamar ke-34, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara tegas menyatakan bahwa NU bukan milik partai tertentu dan berupaya menjauh dari pengaruh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di waktu yang sama, PKB terus mendekati warga nahdiyin sebagai konstituen utama guna mempertahankan elektabilitasnya dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi sikap PBNU terhadap PKB setelah beralihnya kepemimpinan PBNU dari K.H. Said Aqil Siroj ke K.H. Yahya Cholil Staquf pada akhir tahun 2021. Meski PBNU dan PKB memiliki akar historis dan kultural yang terikat kuat, hubungan keduanya memasuki fase konflik yang semakin intens dibuktikan dengan maraknya jual-beli argumen di muka publik antarelite organisasi. Fenomena tersebut memantik sebuah pertanyaan penelitian mengenai penyebab terjadinya konflik antara PBNU dan PKB menjelang Pemilu 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif-analitis, tulisan ini berupaya mengidentifikasi peristiwa politik aktual dan menguji tiga asumsi sementara mengenai faktor yang melatarbelakangi konflik antara PBNU dan PKB. Pertama, konflik ini dipandang sebagai kelanjutan dari ketegangan masa lampau antarelite organisasi. Kedua, terdapat perbedaan kepentingan dan keberpihakan politik yang memicu konflik di kalangan sesama nahdiyin. Ketiga, adanya intervensi bermuatan politis dari rezim petahana yang berpengaruh signifikan terhadap konflik PBNU dan PKB dalam menyambut Pemilu 2024. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab konflik yang terjadi dititikberatkan pada upaya memperebutkan posisi strategis dalam pemerintahan (office-seeking) yang semakin diperburuk dengan adanya ketegangan historis antarelite PBNU-PKB serta campur tangan rezim. Bagi nahdiyin, ketidakselarasan manuver politik yang dilakukan oleh figur PBNU dan PKB merupakan hal yang kontraproduktif dan tidak sesuai dengan harapan akar rumput yang lebih menghendaki konsolidasi elite demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar PBNU dan PKB melakukan rekonsiliasi untuk menghindari eskalasi konflik yang dapat melahirkan instabilitas berkepanjangan intrakelompok nahdiyin terutama di masa sesudah Pemilu 2024.

---

Under the new leadership following the 34th Congress, the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU) has firmly declared that NU does not belong to any particular political party and seeks to distance itself from the influence of the National Awakening Party (PKB). At the same time, PKB continues to approach nahdiyin members as its primary constituency in an effort to maintain its electability in anticipation of the 2024 General Election. This study aims to analyze the transformation of PBNU’s stance toward PKB after the leadership transition from K.H. Said Aqil Siroj to K.H. Yahya Cholil Staquf in late 2021. Despite the strong historical and cultural ties between PBNU and PKB, their relationship has entered a phase of escalating conflict, as evidenced by the increasing public exchange of arguments between the elites of both organizations. This phenomenon raises a research question about the causes of the conflict between PBNU and PKB ahead of the 2024 General Election. Using a qualitative approach and a descriptive-analytical design, this paper seeks to identify the current political events and test three preliminary assumptions regarding the factors underlying the conflict between PBNU and PKB. First, the conflict is seen as a continuation of past tensions between the elites of the two organizations. Second, there are differences in political interests and alignments that trigger conflicts among the nahdiyin. Third, the political intervention of the incumbent regime plays a significant role in influencing the conflict between PBNU and PKB as they approach the 2024 General Election. The findings of this study indicate that the cause of the conflict is primarily focused on the competition for strategic positions within the government (office-seeking), which is further exacerbated by historical tensions between PBNU and PKB elites and the intervention of the regime. For the nahdiyin, the misalignment of political maneuvers by PBNU and PKB figures is seen as counterproductive and inconsistent with the grassroots expectations, which seek elite consolidation for the greater good of the people. Therefore, this study recommends that PBNU and PKB reconcile to avoid escalating the conflict, which could result in prolonged instability within the nahdiyin community, especially in the period following the 2024 General Election."