Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paket 27 Oktober 1988 memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membuka bank?bank baru, sedangkan Paket 20 Desember 1988 membuka kesempatan luar negeri untuk berpartjspas menyempurnakan struktur- kelembagaan dalam sistem keuangan di Indonesia dengan memperluas peranan lembaga?lembaga keuangan dengan usaha modal ventura, perdagangan surat berharga, dan pembiayaan konsumen. Dengan dikeluarkannya Pakto dan Pakdes tahun 1988, maka membuka peluang bagj dunia perbankan untuk meningkatkan operasionalnya karena banyak kemudahan diberikan. Kemudahan? kemudahan tersebut mengakibatkan semakin banyak jumlah bank dan kantor bank baru yang dibuka, dengan demikian bank-bank mulai bersaing ketat dengan meningkatkan berbagai bentuk produk dan pelayanan. Setiap pemain dalam industri perbankan berusaha mengantisipasi perkembangan dan persaingan dengan berbagai cara. Demikian pula PT. Bank Tabungan Negara (persero) berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimilikìnya agar tetap mampu bertahan didalam industri perbankan. Dengan demikian, PT. Bank Tabungan Negara perlu bekerja keras dalam meningkatkan kinerja agar mampu bersaing dengan rekan perbankan lainnya. Fungsi pemasaran diharapkan dapat mendefinisikan target konsumen dan model?model yang kompetitif, sehingga mampu memuaskan kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Untuk mengembangkan fungsi pemasaran yang sukses, bank harus mempunyai rencana dan strategi yang tepat untuk memuaskan setiap kelompok nasabah. Dalam bisnis perbankan, konsep mendapatkan dana masyarakat seoptimal mungkin dan menyalurkan kredit sebaik mungkin adalah tantangan yang utama bagi fungsi pemasaran. Mendapatkan calan nasabah, baik individu maupun lembaga yang mempunyal dana lebih dan bersedia menanamkan dananya ke Bank Tabungan Neqara bukanlah pekerjaan yang mudah. Begitu pula dalam hal menyalurkan dana yang tersedia ke dalam kredit pemilikan rumah serta kredit konsumsi dengan jaminan tanah dan bangunan, bank?bank pesaing memasarkan produk sejenisnya melalui model?model pemasaran yang spesifik. Persaingan yang ketat ini perlu diantisipasi oleh Bank Tabungan Negara dengan memperkuat fungsi pemasaran melalui berbagai teknik dan model pemasaran yang terencana, serta didukung oleh berbagai usaha untuk memangkas persyaratan yang menghambat penyaluran kredit secara optimal. Dalam tulisan ini, pembahasan meliputi strategi pemasaran di Bank Tabungan Negara dalam usaha menghimpun dana pihak ketiga, terutama dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Strategi pemasaran di Bank Tabungan Negara dalam rangka pemberian kredit pemilikan rumah, kredit konsumsi dengan jaminan rumah dan tanah, serta kredit konstruksi Pembangunan perumahan. "

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."

"Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang memungkinkan Bank umumnya untuk membuka layanan syariah, Bank BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan konsep dual system banking, yakni penyediaan dua layanan perbankan,umum dan syariah sekaligus.Dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun lembaga keuangan ini meningkat, menjadi Rp.205 milyar atau naik 88 % dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pembiayaan yang disalurkan melonjak sampai 63 % dari tahun sebelumnya menjadi Rp.292,9 milyar.Selain itu tesis ini juga melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (sebagai variabel dependent) terhadap Keuntungan Bagi Hasil, Bagi Keuntungan Bagi Hasil dan SWBI sebagai variabel independent.The Factors That Influenced Third Parties Fund Collectible: Case Study Of Bni Syariah From 2000-2003 Based on The Act No. 10 1998 that allowed for the conventional bank to open Islamic services, Bank BN1 decided to open another service that based on Islamic law with the concept of dual banking system, that are conventional services and shariah services.

The third party fund that already collect from this financial institution already increase to be 205 billion rupiah or increase 88% if we compared it from the year before. Beside that their financing also increase until 63% from the year before to be 292,9 billion rupiah.

Beside that this thesis also make some test for the factors that influenced the collectible for the third party fund as a dependent variable with the Profit Sharing Income, Lag Profit Sharing Income and SWBI as an independent variable."

"Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan yang sangat penting baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat. Sehingga faktor kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi sangat penting pula dipelihara. Penyimpan dana mau menyimpan dananya di bank umum apabila dia yakin bahwa dananya akan aman tersimpan. Kepercayaan masyarakat akan lenyap apabila kondisi keuangan bank dalam keadaan buruk antara lain tidak likuid yaitu bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada nasabah. Apabila ini terjadi, maka nasabah akan mengambil dananya di bank beramai-ramai (rush) sebagai cerminan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank umum. Hal ini terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi melanda yang mempengaruhi kondisi keuangan perbankan secara keseluruhan yang memburuk. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Penjaminan Pemerintah (blankeet guarantee) terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Namun mengingat kebijakan program penjaminan tersebut bersifat sementara dalam rangka langkah darurat untuk mengatasi krisis perbankan sehingga apabila tidak disertai dengan kebijakan yang lebih jelas akan menimbulkan moral hazard dikalangan perbankan maupun masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program penjaminan pemerintah terhadap penghimpunan dana masyarakat dan perkembangan kinerja perbankan serta untuk melihat hubungan antara suku bunga penjaminan dengan suku bunga simpanan dan suku bunga SBI.Data yang digunakan adalah data skunder dari Bank Indonesia tahun 1993 - 2003 untuk deposito dari tahun 1995 - 2003 untuk data perbankan dan suku bunga, sedangkan data pendapatan perkapita bersumber dari data Biro Pusat Statitik periode 1993-2003. Analisis untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan melalui analisis tabulasi dan grafik, analisis korelasi, analisis regresi serta analisis sensitivitas terhadap simpanan dana pihak ketiga, kinerja bank, suku bunga deposito, suku bunga penjaminan, suku bunga SBI serta pendapatan perkapita.Dari hasil penelitian terhadap dampak Program Penjaminan Pemerintah terhadap simpanan masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara program penjaminan pemerintah dengan penghimpunan dana masyarakat artinya program penjaminan telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan penghimpunan dana masyarakat di Bank Umum. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi fungsi deposito dengan memasukkan variabel program penjaminan sebagai variabel dummy. Sementara itu selama pelaksanaan program penjaminan secara tidak langsung telah mendorong perbaikan kinerja bank umum sebagai akibat krisis keuangan yang melanda Indonesia.Berdasarkan hasil estimasi pengaruh suku bunga penjaminan terhadap hubungan suku bunga deposito dan suku bunga SBI, ditemukan bahwa suku bunga penjaminan memiliki pengaruh dalam penentuan suku bunga simpanan. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran acuan penentuan suku bunga simpanan yang sebelumnya selalu mengacu kepada suku bunga SBI maka setelah adanya program penjaminan, suku bunga penjaminan menjadi acuan bank dalam menentukan suku bunga simpanannya."

"ABSTRAKAdanya persaingan yang tajam dibidang industri jasa keuangan/perbankan pada dewasa ini ditengah arus globalisasi, arus deregulasi, dan perubahan lingkungan yang cepat menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin tajam. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bank Pemerintah dalam penghimpunan dana dan pemasaran kredit. Sedikit detail sedikit porsinya diambil oleh bank swasta. Demikian juga yang terlihat pada Bank BNI, sehingga menurunkan perolehan pangsa pasar yang hal ini dipandang sebagai permasalahan utama. Target yang ingin dicapai dalam corporate plan-nyapun tidak dapat terpenuhi. Bank BNI dalam hal ini telah membuat perencanaan jangka panjang dengan corporate plan (untuk jangka waktu 5 tahunan) dan dipandu dengan kebijaksanaan umum Direksi (KUD) selanjutnya disusunlah business plan untuk masing-masing unit. Business plan tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi goal setting pegawai dari unit yang bersangkutan. Perencanaan jangka pendek (business plan) tahunan adalah rencana yang akan dikerjakan pada tahun yang bersangkutan, dan merupakan pentahapan dari corporate plan. Perencanaan tersebut sebelumnya telah dimintakan masukan dari unit-unit secara bottom up, dan setelah masukan tersebut dipadukan dengan keinginan Direksi dan pemegang saham (dalam hal ini Departemen Keuangan), maka diputuskanlah keinginan jangka panjang tersebut melalui corporate plan perusahaan secara top down yang harus dilaksanakan oleh segenap unit. Berkenaan dengan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dan dicoba mengajukan alternatif strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dengan pendekatan dual strategy."

"Kinerja bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis, sedangkan faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh gaya kepempinan suatu unit bisnis. Penelitian yang dilakukan difokuskan untuk melihat pengaruh faktor internal terhadap distribusi bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Faktor internal yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini diwakili kualitas aktiva produktif utama perbankan syariah yaitu pembiayaan yang diberikan, penempatan pada Bank sentral, penempatan pada bank lain, rasio kecukupan modal dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.

---

Analisys of Internal Factors to The Profit Sharing Distribution of Syariah Banks (A Case Study of PT. Bank Syariah Mandiri)Islamic banks performance are influenced by several factors which can be divided into two factors, i.e. internal and external factors. External factors are systematic risk that cannot be controlled by a business unit, otherwise internal factors are unsystematic risk that its performances depend on management style of a business unit. This thesis tries to focus on internal factors, which influence profit sharing distribution of PT. Bank Syariah Mandiri. Internal factor represented by major earning assets, i.e. financing, placement at Central bank, inter bank assets, capital adequacy ratio and financing to deposit ratio."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan perbankan 1998. Kebijakan perbankan 1998 telah memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu indikator kebeahasilan mobilisasi dana mayarakat dalam menginvestasikan dananya pada bank syariah tersebut, serta keberhasilan dalam melayani masyarakat membutuhkan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan penelitian tersebut dapat diketahui apakah sesudah kebijakan perbankan 1998 kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh lagi dari hasil penelitian ini dapat diketahui pola penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia.Dari basil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa sesudah kebijakan perbankan 1998 kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, dapat dianalisis bahwa baik sebelurn maupun sesudah kebijakan perbankan I998, Bank Muamalat Indonesia masih tampak berhati-hati dalam penyaluran dananya. Oleh karena itu, disarankan agar Bank Muamalat Indonesia Lebih agresif dalam menyalurkan dananya tanpa mengabaikan aturan-aturan yang ada.

---

This research was to see the performance of public fund collecting and distributing at PT. Bank Muamalat Indonesia before and after the banking policies of 1998. The banking policies of 1998 have clarified the legal basis and business types that can he operated and implemented by syariah bank. The performance of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia constitutes one indicator of successful public fund mobilization in investing it's fund at the syariah bank and the success in serving the people who need the banking services that are in accordance with the principles of Syariah. By this research, it can be known whether the per:armance of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia after the banking policies is better than the one before it. Further, from this research, the pattern of public fund collecting and distributing at PT Bank Muamalat Indonesia can be known.

The results of the research indicated that after the banking policies of 1998, the performance of public fund collecting and distributing at PT. Bank Muamalat Indonesia was better than that before. Further, it could be analyzed that either after or before the banking policies of 1998, PT. Bank Muamalat Indonesia seemed to be prudential in distributing its fund. Therefore, it is recommended that PT Bank Muamalat Indonesia should be more aggressive in distributing its fund without ignoring the existing rules."