Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perkembangan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Dengan diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 yang mengenal tentang Perbankan membuka pintu bagi lahirnya perbankan syariah karena diperkenankannya dual banking system. Eksistensi perbankan syariah semakin menguat karena perbankan syariah terbukti bertahan di tengah krisis ekonomi Indonesia. Hal ini membuktikan kuatnya keunggulan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional.Metode pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalab metode kuaitatif, yaitu dengan menyajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Di sisi lain, pada saat ini sedanq marak implementasi Good Corporate Governance (GCG). Bank Indonesia sendiri telah mewajibkan implementasi GCG bagi bank umum, termasuk bank syariah. Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Salah satu pilarnya adalah implementasi GCG. Selain itu Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Prinsip GCG Bagi Bank Umum. Hal ini menunjukkan keseriusan regulator dalam implementasi GCG bagi perbaikan perekonomian bangsa. GCG pada hakikatnya adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Dalam bank syariah implementasi GCG bertumpu pada lima pilar utama yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.Kelima pilar ini diharapkan membentuk budaya kerja yang islami. GCG menghendaki agar pengelolaan perusahaan mengedepankan prinsip akuntabilitas berupa kejelasan sistem dan tanggung jawab antar para pihak dalam bank syariah. Bagi bank syariah ada beberapa kekhususan dalam implementasi GCG berupa aspek kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Dengan implementasi GCG banyak manfaat yang dapat diperoleh bank syariah. Implementasi GCG pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek untuk menggambarkan proses bisnis yang berjalan di bank syariah dalam enam aspek."

"Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) bukan merupakan hal yang baru didalam industri perbankan. Terdapat berbagai pertanyaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penerapannya seperti apakah keberhasilan suatu Bank relevan dengan ditetapkan/tidaknya kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam suatu perusahaan atau pertanyaan mengenai bagaimana tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) itu diterapkan dalam suatu perseroan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menarik untuk ditemukan jawabannya secara normatif dari perspektif hukum perusahaan dan perbankan.Regulasi terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan satu bentuk hukum dalam pengertian tata hukum, norma atau kaidah hukum maupun dalam pengertian sebagai jalinan nilai. Penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana penerapan rata kelola perusahaan yang bank (good corporate governance) pada Bank Rakyat Indonesia sebagai suatu perusahaan perbankan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kinerja yang baik. Titik tolak penelitian hukum normatif ini akan mencakup penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dari aspek struktur, substansi maupun penerapan nilai-nilai perusahaan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan performance baik di industrinya telah melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance telah melengkapi diri dengan perangkat struktur maupun perangkat aturan yang menjadi landasan atau dasar substansi penerapan good corporate governance sebagaimana yang ditegaslian dalam PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut.Lembaga Komisaris sebagai perangkat untuk memastikan diselenggarakannya good corporate governance pada Bank BRI dan diberlakukannya nilai-nilai perusahaan dalam tatanan Kode Etik perusahaan yang berlaku bagi semua insan Bank merupakan mekanisme kontrol efektif berkenaan dengan penerapan prinsip good corporate governance tersebut.Upaya sosialisasi maupun mekanisme kontroi penerapan good corporate governance perlu dioptimalkan sehingga diharapkan prinsip dan nilai-nilai ini menjadi menyatu (built in) di dalam perusahaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas implementasi Islamic Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah laporan tahunan dari 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode laporan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Metode pengukuran yang digunakan adalah Islamic Corporate Governance Index (ICGI) yang dikeluarkan oleh Organisasi Internasional CIBAFI dan The World Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI yang diperoleh Bank Umum Syariah selama 4 tahun sebesar 78,16% dengan skor rata-rata tertinggi diperoleh Bank Syariah Mandiri dan skor rata-rata terendah diperoleh Bank Syariah Bukopin. Skor rata-rata ICGI menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa skor rata-rata ICGI untuk Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi lebih dari 10 (sepuluh) tahun lebih tinggi daripada Bank Umum Syariah yang beroperasi kurang dari 10 (sepuluh) tahun. Sementara itu, komponen pengendalian internal dan audit eksternal cenderung kuat. Sedangkan komponen dewan komite cenderung lemah

---

This study aims to determine the quality of Islamic Corporate Governance implementation on Islamic Bank in Indonesia. The data used is the annual report of 11 (eleven) Islamic Commercial Banks in Indonesia with reporting period from 2014 to 2017. The measurement method used is the Islamic Corporate Governance Index (ICGI) issued by the International Organization of CIBAFI and The World Bank. The result showed that the average score of ICGI for Islamic Banks amounted to 78.16% with the highest average score for Bank Syariah Mandiri and the lowest average score for Bank Syariah Bukopin. ICGI average score shows an increase in every year. The result also show that the average ICGI scores for Islamic Banks that have been operating for more than 10 (ten) years are higher than Islamic Banks which is operating for less than 10 (ten) years. Meanwhile, internal control and external audit component is found to be strong. On the other hand, the committee board component tend to be weak.

"

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah, analisis struktur Audit Internal Bank Syariah, dan untuk mengetahui peran Audit Internal dalam menerapkan Good Coporate Governance Bank Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah dengan aset terbesar yaitu BSM, BMI, BNIS dan BRIS sudah menerapkan GCG dengan baik. Struktur Audit Internal pada Bank Syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi Audit Internal berada dibawah Direktur Utama/Komisaris/lainnya. Peran Audit Internal pada bank-bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksanaan pada unit kerja, monitoring terhadap temuan hasil audit, mengevaluasi hasil temuan audit, melaporkan terkait pelanggaran/kecurangan terhadap aspek syariah, dan melakukan pengend dimasing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan tiap Bank Syariah tersebut."

"

Abstrak

Industri reksa dana syariah berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada setiap tahunnya. Manajer Investasi (MI) sebagai pengelola reksa dana syariah dilakukan dengan dua cara yaitu  pembentukan Manajer Investasi Syariah dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) bagi MI konvensional sesuai POJK No. 61/POJK.04/2016. Melalui dua cara tersebut kebanyakan MI konvensional belum siap untuk spin off menjadi Manajer Investasi Syariah karena dinilai tata kelola MI saat ini masih rendah. Kemudian OJK mengeluarkan peraturan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang berlaku bagi Manajer Investasi Syariah dan MI konvensional. Namun pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengarah pada sistem tata kelola syariah, sedangkan di Indonesia terdapat pedoman tata kelola Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) KNKG 2011 yang dapat dijadikan standar acuan tata kelola syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji prinsip dalam Pedoman GGBS sejauhmana implementasinya dalam pengaturan penerapan tata kelola manajer investasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pengaturan tata kelola manajer investasi belum cukup menjadi landasan penerapan tata kelola syariah sebab masih terdapat kekurangan diantaranya belum terimplementasikannya prinsip Independensi tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme spin off bagi UPIS.

 

---

Abstract

The sharia mutual fund industry is growing rapidly, characterized by an increase in net asset value (NAB). Investment Manager (MI) as a sharia mutual fund manager is done in two ways are the establishment of Sharia MI and Sharia Investment Management Unit (UPIS) for conventional MI. Through these two ways most conventional MI is not ready to spin off to become a Sharia MI because it is considered the current governance of MI is still low. OJK issued regulation No. 10/POJK.04/2018 on the Implementation of Investment Manager Governance that applies to both. However, the arrangement is still general and has not led to sharia governance system, while Indonesia has good governance guidelines for Sharia Business Governance (GGBS) KNKG 2011 that can be used as a reference standard. Based on these issues, the author reviewed the principles of GGBS to the extent of their implementation in the regulation of investment manager governance. This research is normative juridical with an analytical descriptive approach. Based on the results of the study the authors found that the governance arrangements of investment managers have not been sufficiently the basis for the implementation of sharia governance because principle of Independence has not been implemented, it does not regulate the ban on multiple positions for the Sharia Supervisory Board and spin off mechanisms for UPIS.

 

"

"Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG."

"

Tesis ini menganalisis penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei yang melibatkan 105 responden dari 37 Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan APU sudah baik. Namun dibandingkan dengan praktik di luar negeri, penerapan APU di Indonesia masih memerlukan perbaikan. Selain itu, dari analisis perbandingan tingkat kepatuhan terhadap APU dan hasil self assessment GCG menunjukkan potensi kelemahan bank dalam APU dan GCG dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dan tindak pidana perbankan, serta terdapat korelasi positif antara tingkat kepatuhan APU terhadap GCG.

 

 

Kata Kunci:

Anti pencucian uang; APU; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

---

This thesis analyses the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Good Corporate Governance (GCG) at the Commercial Bank in Indonesia. The method used is a survey involving 105 respondents from 37 commercial banks in Indonesia. Based on the survey results reveals that the level of compliance of banks in implementing AML has been good. However, compared with practices abroad, the implementation of AML in Indonesia still needs improvement. Moreover, from a comparative analysis of the level of compliance with AML and results from GCG self assessment indicate a potential weakness of banks in the AML and GCG can be used by criminals to commit money laundering and banks criminal offenses, and there is a positive correlation between the level of compliance of AML to GCG.

 

 

Keywords:

Anti-money laundering; AML; Good Corporate Governance; GCG; Bank.

"

"Penelitian diajukan untuk mengetahui bagaimana hubungan implementasi good governance (yang terdiri dari prinsip transparancy, akuntability, responsibility, independency, dan fairness) terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan (perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran).Atas dasar tersebut diajukan model teroritis dengan hipotesis untuk diuji dengan metode SEM. Sampel penelitian ini adalah 322 orang responden yang merupakan karyawan dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan atas implementasi prinsip transparancy terhadap kinerja kepuasan pelayanan, implementasi prinsip responsibility dan prinsip fairness terhadap kinerja perluasan kepesertaan, kepuasan pelayanan dan penerimaan iuran. Serta terdapat hubungan yang positif atas penerapan good governance terhadap kinerja kantor cabang BPJS ketenagakerjaan."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh preferensi risiko dan Good Corporate Governance terhadap efisiensi biaya bank Syariah yang diukur dengan menggunakan Stochastic Frontier Approach. Sampel penelitian ini adalah 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2010-2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa solvabilitas (Equity to Asset Ratio) dan likuiditas (Cash to Asset Ratio) berpengaruh positif, sedangkan kualitas pembiayaan (Not Performing Financing), Good Corporate Governance, dan jumlah anggota dari masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia.

---

This research investigates the effects of risk preferences and good corporate governance on cost efficiency of Islamic Banks listed on Indonesia Financial Service Authority during the period 2010-2014. The cost efficiency score is measured by Stochastic Frontier Approach. The result shows that solvability (equity to asset ratio) and liquidity (cash to asset ratio) have positive and significant effects on efficiency of the banks. However, financing quality (not performing financing), good corporate governance, and member of Executive Boards, Non Executive Boards, and Sharia Supervisory Boards have no significant effect on cost efficiency of the banks."